Stockholm, 27 Agustus 2002

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum wr wbr.

YUDHOYONO COBA TERUS MENIPU RAKYAT ACEH
Ahmad Sudirman
XaarJet Stockholm - SWEDIA.

 

YUDHOYONO BERSERTA KABINET KERANJANG SAMPAHNYA DIBAWAH MEGA MAKIN TERPOJOK OLEH GERAKAN RAKYAT ACEH YANG INGIN MENENTUKAN NASIBNYA SENDIRI

Kelihatan sekali bagaimana Yudhoyono yang menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan dalam kabinet keranjang sampah Mega makin terpojok dalam menghadapi gerakan rakyat Aceh yang ingin menentukan nasibnya sendiri.

Dalam keadaan yang makin terdesak sekarang ini, Yudhoyono sudah lupa dengan apa yang telah dituliskan dalam Joint Statement by The Government of the Republic of Indonesia And The Free Aceh Movement, Switzerland, on 10 May 2002, yang mana isi dari Joint Statement tersebut telah saya kupas dalam tulisan saya yang lalu. ( http://www.dataphone.se/~ahmad/020721.htm )

Coba, saya ulas kembali isi dari Joint Statement tersebut untuk membuka mata Yudhoyono agar bisa melihat , mengapa The Free Aceh Movement saat sekarang membiarkan dan mentertawakan kelakuan Yudhoyono yang sebenarnya tidak pantas menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan negara sekular pancasila.

Dimana sebagian isi dari Joint Statement itu adalah :

"on the basis of the acceptance of the NAD Law as a starting point, as discussed on 2-3 February 2002, to a democratic all-inclusive dialogue involving all elements of Acehnese sociaty that will be facilitated by HDC in Aceh. This Process will seek to review elements of the NAD Law through the expression of the views of the Acehnese people in a free and safe manner. This will lead to the election of a democratic government in Aceh, Indonesia." ( JOINT STATEMENT by The Government of the Republic of Indonesia And The Free Aceh Movement, Switzerland, on 10 May 2002)

"Berdasarkan penerimaan terhadap UU NAD sebagai langkah awal, sebagaimana telah dibicarakan pada 2-3 Februari 2002, diadakannya suatu dialog inklusif yang demokratis dan melibatkan seluruh unsur masyarakat Aceh akan difasilitasi oleh the Henry Dunant Centre (HDC) di Aceh. Proses ini akan mengupayakan adanya peninjauan kembali (review) atas unsur-unsur UU NAD melalui pernyataan pandangan masyarakat Aceh dengan cara yang bebas dan aman. Proses ini akan menuju pada dilaksanakannya pemilihan suatu pemerintahan yang demokratis di Aceh, Indonesia." (PERNYATAAN BERSAMA Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka, Switzerland 10 Mei 2002).

Nah, dari sebagian isi Pernyataan Bersama Pemerintah Negara sekular Pancasila dan Gerakan Aceh Merdeka pada tanggal 10 Mei 2002 di Switzerland yang ditandatangani oleh Duta Besar S. Wiryono dari pihak RI dan Zaini Abdullah dari pihak GAM itu, sebagaimana yang telah saya analisa dan gali lebih dalam dalam tulisan yang lalu, maka saya dapatkan 3 masalah pokok yang sangat penting yaitu:

  1. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH SEBAGAI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM diterima oleh pihak GAM sebagai batu loncatan pertama untuk merundingkan Rakyat Aceh bebas dari belenggu pihak Pemerintah Negara sekular Pancasila.
  2. Unsur-unsur UU RI No. 18 Tahun 2001 tentang OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH SEBAGAI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM akan ditinjau kembali melalui pernyataan pandangan masyarakat Aceh dengan cara yang bebas dan aman.
  3. Melaksanakan pemilihan pemerintahan di Aceh berdasarkan UU Baru yang telah disetuji oleh seluruh rakyat Aceh.

Jelas sekarang, apakah pihak Pemerintah Negara sekular Pancasila yang di pimpin oleh Mega sudah menyadari bahwa taktik dan strategi pihak GAM adalah bukan menerima UU NAD.

Mengapa ?.

Karena kalau pihak GAM sudah menerima UU NAD, maka secara politis tidak perlu lagi ada perundingan, semuanya sudah beres dan lancar.

Tetapi, karena pihak GAM dalam usaha untuk merundingkan rakyat Aceh agar bebas untuk menentukan nasibnya sendiri, perlu adanya batu loncatan politis, maka salah satu batu loncatan politis ini adalah menginjakkan kaki diatas jalan UU NAD. Dan tentu saja taktik dan strategi ini tidak berarti bahwa GAM secara otomatis menerima UU NAD.

Selanjutnya, dalam isi Pernyataan Bersama tersebut adalah baik pihak Rezim Mega maupun pihak GAM telah setuju untuk membicarakan, memeriksa dan meninjau kembali unsur-unsur yang ada dalam UU RI No.18 Tahun 2001 tentang OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH SEBAGAI PROVINSI NANGGROE. ACEH DARUSSALAM

Dimana dalam meninjau kembali UU RI No.18 tahun 2001 itu dilandaskan kepada pandangan yang datang dari seluruh rakyat Aceh baik yang tinggal di dalam negeri maupun yang tinggal diluar negeri.

Tentu saja rakyat Aceh dalam menyatakan pendapatnya itu harus dijamin secara bebas dan aman guna mampu mengisi dan me-review UU RI No 18 tahun 2001 tersebut.

Jelas disini, bisa saja seluruh unsur-unsur yang ada dalam UU RI No.18 tahun 2001 tersebut di tolak atau sebagian dibuang atau dimasukkan unsur baru yang mengarah kepada penentuan nasib sendiri bagi seluruh rakyat Aceh.

Nah sekarang, apabila UU RI No.18 tahun 2001 sudah direvisi berdasarkan hasil pandangan seluruh rakyat Aceh, maka jelas langkah selanjutnya perlu diadakan pemilihan pemerintahan di Aceh berdasarkan UU baru yang telah disetuji oleh seluruh rakyat Aceh.

Jadi sekarang, kalau ketiga point diatas yang saya peras dan gali dari Pernyataan Bersama tersebut belum bisa dilaksanakan, maka menurut pandangan saya, tidak ada gunanya bagi rezim Mega lewat Yudhoyono untuk berkoar-koar mengajak berdialog lagi dengan GAM. Karena, pelaksanaan dari hasil Pernyataan Bersama yang ditandatangani pada tanggal 10 Mei 2002 yang lalu itu masih belum bisa dilaksanakan.

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

Wassalam.

Ahmad Sudirman

http://www.dataphone.se/~ahmad
ahmad@dataphone.se

-------

JOINT STATEMENT

by

The Government of the Republic of Indonesia

AndThe Free Aceh Movement

Recognizing that progress has been made in previous understandings, but also recognizing the difficulties experienced in implementing these understandings, the parties have agreed to the Points for Further Consultations set out in their 2 - 3 February 2002 meeting, and further agree :- on the basis of the acceptance of the NAD Law as a starting point, as discussed on 2-3 February 2002, to a democratic all-inclusive dialogue involving all elements of Acehnese sociaty that will be facilitated by HDC in Aceh. This Process will seek to review elements of the NAD Law through the expression of the views of the Acehnese people in a free and safe manner. This will lead to the election of a democratic government in Aceh, Indonesia.- to enable this process to take place both parties agree to work with all speed on an agreement on cessation of hostilities with an adequate mechanism for accountability of the parties to such an agreement. This will also provide the opportunity and environment for much needed socio-economic and humanitarian assistance to the people of Aceh.

Both parties agree to process of periodic review of the implementation of these understandings Done in Switzerland, on 10 May 2002

For the Government of the Republic of Indonesia

(signature)Amb. Mr. S. WiryonoFor the Leadership of the Free Aceh Movement

(signature)Dr. Zaini Abdullah