Stockholm, 12 Januari 2003

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum wr wbr.

MAFIA BERKUMPUL DALAM KABINET MEGA-HAMZAH DAN DPR
Ahmad Sudirman
Stockholm - SWEDIA.

 

IDE MAFIA KABINET MEGA-HAMZAH DAN MAFIA DPR DIREALISASIKAN DALAM UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2002 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2001 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2002

Sebenarnya Kabinet Gotong Royong dibawah Mega-Hamzah dan DPR dibawah Akbar Tandjung yang korup adalah penyebab makin hancurnya roda perekonomian dan makin menjamurnya tindak pidana korupsi di negara sekular pancasila.

Ide para mafia DPR, khususnya yang duduk di Komisi IX yang ruang lingkup kerjanya meliputi Keuangan, Perbankan dan Perencanaan Pembangunan dan pasangan kerjanya dengan Departemen Keuangan, Kantor Menteri Muda Urusan Restrukturisasi Perekonomian Nasional, Bank Indonesia, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Perbankan dan Lembaga Keuangan bukan Bank, Badan Pusat Statistik yang diketuai oleh Max Moein (F-PDIP), diwakili oleh Sofwan Chudhorie (F-PKB), Faisal Baasir, S.H. (F-PPP), Paskah Suzeta (F-PG), ternyata realisasi-idenya bisa dibaca dalam Penjelasan atasUndang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2001 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2002 yang sebagiannya berbunyi "Di sisi belanja negara, realisasi pengeluaran rutin diperkirakan akan sedikit lebih tinggi dari yang direncanakan, yaitu dari 11,5% (sebelas koma lima persen) terhadap PDB menjadi 11,7% (sebelas koma tujuh persen) terhadap PDB.Hal tersebut terutama berkaitan dengan lebih tingginya kebutuhan anggaran untuk pembayaran bunga utang dalam negeri dan subsidi bahan bakar minyak (BBM), akibat dari lebih tingginya perkiraan realisasi suku bunga SBI 3 (tiga) bulan dan sedikit melemahnya perkiraan realisasi nilai tukar rupiah dari yang diasumsikan semula"

Kalau dilihat besar hitungan angka yang tercantum untuk Pengeluaran rutin dalam Anggaran belanja pemerintah pusat itu adalah Rp 200.382.104.000.000,00 (dua
ratus triliun tiga ratus delapan puluh dua miliar seratus empat juta rupiah) dari jumlah Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2002 yang mencapai jumlah Rp345.604.929.400.000,00 (tiga ratus empat puluh lima triliun enam ratus empat miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah).

Dimana dari seluruh pengeluaran rutin tersebut ternyata pengeluaran rutin yang dimasukkan kedalam pengeluaran Subsektor Keuangan mencapai jumlah Rp 162.357.117.000.000,00 (seratus enam puluh dua triliun tiga ratus lima puluh tujuh miliar seratus tujuh belas juta rupiah) atau sama dengan 81,02%.

Nah, dalam pengeluaran Subsektor Keuangan yang mencapai jumlah Rp 162.357.117.000.000,00 (seratus enam puluh dua triliun tiga ratus lima puluh tujuh miliar seratus tujuh belas juta rupiah) itulah yang sebagiannya dipakai untuk pembayaran bunga utang dalam negeri dan subsidi bahan bakar minyak (BBM).

Karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2002 disusun berdasarkan anggaran defisit, yang ditutup dengan sumber-sumber pembiayaan dari dalam negeri dan luar negeri. Dimana anggaran defisit untuk tahun 2002 sebesar Rp 40.453.748.400.000,00 (empat puluh triliun empat ratus lima puluh tiga miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah). Dari sumber pembiayaan dalam negeri sebesar Rp24.189.848.400.000,00 (dua puluh empat triliun seratus delapan puluh sembilan miliar delapan ratus empat puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) yang diperoleh dari hasil Perbankan dalam negeri, Privatisasi, Penjualan aset program restrukturisasi perbankan, Penerbitan obligasi negara. Sedangkan dari sumber pembiayaan luar negeri neto sebesar Rp16.263.900.000.000,00 (enam belas triliun dua ratus enam puluh tiga miliar sembilan ratus juta rupiah) yang diperoleh dari penarikan pinjaman luar negeri sebesar Rp 29.310.200.000.000,00 (dua puluh sembilan triliun tiga ratus sepuluh miliar dua ratus juta rupiah) dikurangi pembayaran cicilan pokok utang luar negeri sebesar Rp 13.046.300.000.000,00 (tiga belas trilius empat puluh enam miliar tiga ratus juta rupiah)

Jadi sebenarnya para mafioso dari Kabinet Mega-Hamzah yang disponsori oleh Menko Ekuin Dorodjatun Kuntjorojakti, Menkeu Boediono, dan Menneg BUMN Laksamana Sukardi, sedangkan para mafioso dari geng DPR yang diwakili oleh Komisi-IX yang diketuai oleh Max Moein (F-PDIP) dan dibantu oleh Sofwan Chudhorie (F-PKB), Faisal Baasir (F-PPP), Paskah Suzeta (F-PG) adalah sudah mempersiapkan sedemikian rupa bagaimana sebenarnya untuk menutup dan menggali lobang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sekular pancasila yang disusun berdasarkan anggaran defisit untuk tahun-tahun mendatang.

Nah sekarang, karena utang telah makin menggunung untuk tahun 2003 sehingga makin memberatkan pembayaran cicilan pokok utang luar negeri dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2003 mendatang, maka sudah jelas para mafioso Kabinet Mega-Hamzah dan mafioso DPR sudah sepakat untuk mengatasinya yaitu salah satunya dengan mengurangi biaya pengeluaran rutin dari Subsektor Keuangan yang menyangkut biaya subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang sebenarnya apabila dikurangi subsidi tersebut tanpa diberi kompensasi dengan dinaikkan taraf hidup pendapatan rakyat miskin, maka akibatnya akan menggoncangkan sendi kehidupan sosial dan politik negara sekular pancasila.

Apalagi rakyat terus diisap pajaknya untuk membiayai pemasukan kas negara yang untuk tahun 2002 dari pajak dalam negeri mencapai Rp 202.568.900.000.000,00 (dua ratus dua triliun lima ratus enam puluh delapan miliar sembilan ratus juta rupiah) yang sebagiannya hasil dari peras pajak penghasilan rakyat sebesar Rp 87.200.000.000.000,00 (delapan puluh tujuh triliun dua ratus miliar rupiah) atau sama dengan 43,05% dari seluruh pendapatan pajak dalam negeri.

Dan ternyata terbukti sekarang setelah rezim Mega-Hamzah menaikkan tarif dasar listrik (TDL) sebesar 16% per 1 Januari 2003, tarif telepon sebesar 33,33% per 1 Januari 2003, dan BBM Rp 60 - Rp 740 per 2 Januari 2003, hampir diseluruh peloksok kota-kota besar di negara sekular pancasila rakyat dan para mahasiswa melakukan protes dan demonstrasi terhadap sikap dan kebijaksanaan politik ekonomi rezim Mega-Hamzah yang dibuat oleh mafioso Dorodjatun Kuntjorojakti, Boediono, dan Laksamana Sukardi, juga oleh mafioso Max Moein (F-PDIP), Sofwan Chudhorie (F-PKB), Faisal Baasir (F-PPP), Paskah Suzeta (F-PG) dari geng Komisi-IX DPR.

Saran saya adalah itu para mafioso yang bercokol di tubuh kabinet Mega.Hamzah dan dalam DPR sepatutnya digusur saja dari kursi-kursinya, juga kalau perlu digusur juga itu pimpinan Kabinet Mega-Hamzah dan pimpinan DPR dan staf ketua komisi-IX DPR.

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

Wassalam.

Ahmad Sudirman

http://www.dataphone.se/~ahmad
ahmad@dataphone.se