Stockholm, 17 Januari 2003

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum wr wbr.

MAFIOSO DPR DAN KABINET GOTONG ROYONG GUNAKAN KONSTITUSI PERTAHANKAN BONEKA MEGA
Ahmad Sudirman
Stockholm - SWEDIA.

 

UUD 1945 YANG TELAH DIAMANDEMEN DIJADIKAN SENJATA OLEH PARA MAFIOSO DPR DAN KABINET GOTONG ROYONG UNTUK PERTAHANKAN BONEKA MEGA DARI SERANGAN KENAIKAN HARGA BBM, TDL DAN TARIF TELEPON

Taktik dan strategi hasil ciptaan mafioso Dorodjatun Kuntjorojakti, Boediono, Laksamana Sukardi yang diperkuat oleh Max Moein (F-PDIP), Sofwan Chudhorie (F-PKB), Faisal Baasir (F-PPP), Paskah Suzeta (F-PG) dari geng Komisi-IX DPR yang diterapkan dalam langkah awal kuda-kuda Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2003 yang berisikan obat-pahit "penerapan kebijakan pengurangan subsidi" dalam bentuk cairan racun yang bisa mencekik leher rakyat yang dijalankan dalam bentuk kenaikan tarif dasar listrik (TDL) sebesar 16% per 1 Januari 2003, tarif telepon sebesar 33,33% per 1 Januari 2003, dan BBM Rp 60 - Rp 740 per 2 Januari 2003, ternyata telah mendapat serangan yang hebat dari seluruh rakyat di negara sekular pancasila.

Para mafioso DPR yang secara umum dipimpin oleh Akbar Tandjung yang korup yang sudah menyetujui kebijaksanaan berupa "penerapan kebijakan pengurangan subsidi" dalam kuda-kuda Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2003 yang didasarkan pada konsepsi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2002 telah berusaha untuk mengelak dari serangan dan kemarahan rakyat dengan cara membuat tali kongkalikong antar mafioso DPR dan mafioso kabinte Mega-Hamzah yang dipertunjukkan dalam bentuk rapat konsultasi DPR dengan Kabinet Gotong Royong.

Jelas, terlihat nyata hasil rapat kongkalikong antara DPR dan Kabinet Mega-Hamzah itu adalah menghasilkan telur-hitam lonjong yang berisi cairan penundaan kenaikan tarif telepon, sedangkan cairan yang berisi racun lainnnya yang ada dalam buah Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Tarif Dasar Listrik (TDL) akan dikaji kembali dibawah pengarahan mafioso Dorodjatun Kuntjorojakti yang mengarahkan pada perhitungan kembali sumber-sumber pendapatan yang bisa dijadikan alat penutup lobang defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2003.

Nah kalau mafioso Dorodjatun Kuntjorojakti yang dibantu oleh Boediono dan Anggito Abimayu masih tetap membiarkan kebocoran APBN dan kebocoran pemasukan pajak, maka jelas usaha menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Tarif Dasar Listrik (TDL) tetap dijalankan, hanya caranya menggunakan taktik mafioso yaitu, diturunkan dahulu, kemudian dinaikkan kembali secara bertahap dan berjalan sampai Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004. Atau dengan perkataan lain, rakyat tidak ditinju sekaligus karena bisa melumpuhkan, melainkan diketuk secara perlahan tetapi bertahap, sehingga rakyat tidak merasa kepalanya sedang diketuk oleh para mafioso DPR dan kabinet Mega-Hamzah.

Disamping itu, para mafioso kabinet Mega-Hamzah, khususnya Mega menganggap bisa terjamin kedudukannya karena senjata UUD 1945 yang telah diamandemen apalagi setelah didukung oleh para mafioso DPR.

Alasanya menurut anggapan para mafioso itu yaitu bahwa salah satu fungsi Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden dan hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.

Kemudian "Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden".

Lalu "usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden".

Seterusnya "pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat".

Nah sekarang, kalau para mafioso DPR yang bergabung dalam PDI-P, GOLKAR, PPP, yang secara teoritis seluruhnya berjumlah 331 anggota menganggap bahwa menaikkan harga BBM dan TDL bukan "pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela", maka itu Mega tidak bisa dijungkirkan dari kursi busuk kekuasaannya dengan palu godam-konstitusi UUD 1945 yang telah diamandemen.

Hanya ada satu jalan yang bisa merobohkan Mega dari kursi busuk kekuasaannya itu yaitu apabila sebagian besar rakyat negara sekular pancasila merasa dirugikan dan dijepit kehidupan ekonominya dan terus melakukan sikap dan tindakan protes baik secara lunak ataupun keras, maka sikap dan tindakan protes rakyat tersebut akan menjadi racun bagi mental dan kebijaksanaan politik dan ekonomi rezim Mega, sehingga lambat laun Mega akan jatuh tersungkur dari kursi kekuasaannya.

Seperti sikap dan tindakan protes rakyat yang didalamnya tergabung para mahasiswa, ibu-ibu, pelajar, pemuda, petani, tukang beca, pengusaha, pegawai swasta terhadap kebijaksanaan pengurangan subsidi BBM yang terus berlangsung sampai detik ini diseluruh kota-kota besar di negara sekular pancasila, maka jelas sikap dan tindakan protes rakyat yang menyeluruh ini bisa menjadi racun bagi kelangsungan kebijaksanaan politik dan ekonomi rezim Mega yang ditunjang oleh para mafioso DPR dan Kabinet Gotong Royong.

Dan tentu saja, sudah bisa dihitung dengan jari bahwa rezim Mega akan jatuh tanpa menggunakan senjata konstitusi UUD 1945 yang telah diamandemen.

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

Wassalam.

Ahmad Sudirman

http://www.dataphone.se/~ahmad
ahmad@dataphone.se