Stockholm, 12 Mei 2003

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum wr wbr.

KEGAGALAN DI ACEH KARENA KEBODOHAN MEGA DAN TIGA JENDERALNYA
Ahmad Sudirman
Stockholm - SWEDIA.

 

KARENA MEMANG KEBODOHAN MEGA YANG DIDUKUNG TIGA JENDERALNYA, YUDHOYONO, SUTARTO DAN RYACUDU MENGAKIBATKAN BUMI ACEH MAKIN MEMBARA

Mega yang tidak lebih hanya sebagai boneka yang telah berhasil diikat dan diatur oleh tiga jenderalnya yang kurang pengalaman dan pandainya hanya menggebrak dibelakang meja saja, Menko PolkamYudhoyono, Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto dan KASD Jenderal TNI Ryamizard Ryacudu sehingga menjadikan bumi Aceh semakin membara dan makin terjerat dan terjebak oleh GAM.

Coba saja baca itu naskah Perjanjian Penghentian Permusuhan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka yang ditandatangani pada tanggal 9 Desember 2002 di Geneva yang lalu, seperti yang telah saya tulis dalam tulisan "GAM berhasil pukul Mega dan gengnya" ( http://www.dataphone.se/~ahmad/021214.htm ) yang saya tulis 5 hari setelah perjanjian itu ditandatangani, ternyata memang terbukti kebenarannya sekarang.

Dimana dalam tulisan itu saya menyatakan bahwa : " Setelah saya baca hasil perjanjian damai yang ditandatangani oleh Duta Besar Mr S. Wiryono dari pihak Pemerintah Republik Indonesia dan Dr. Zaini Abdullah dari pihak Gerakan Acheh Merdeka yang disaksikan oleh Mr. Martin Griffiths dari Henry Dunant Centre For Humanitarian Dialogue (HDC) di Geneva pada tanggal 9 Desember 2002 yang lalu, ternyata benar-benar rezim Mega yang didukung penuh oleh Menko PolkamYudhoyono, Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto dan KASD Jenderal TNI Ryamizard Ryacudu menggelupur karena terpukul tinju GAM.

Mengapa?

Karena, apa yang dimimpikan oleh Mega dengan geng-militernya untuk menggiring rakyat Aceh kedalam sangkar Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ternyata hanya merupakan mimpi yang buruk saja, bukan merupakan suatu kenyataan yang begitu didambakan.

Dari isi mukaddimah perjanjian penghentian permusuhan antara RI dan GAM tersebut sudah jelas terlihat bahwa sebenarnya Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tidak diterima oleh GAM dan rakyat Aceh sebelum elemen-elemen Undang-Undang NAD ini ditelaah kembali melalui ungkapan pendapat rakyat Acheh lewat jalur musyawarah yang menyeluruh dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Acheh dengan difasilitasikan oleh HDC di Acheh secara bebas dan aman dalam rangka membangun pemerintahan yang didambakan oleh seluruh rakyat Acheh.

Nah, isi dari mukaddimah perjanjian inilah yang menjadi senjata pemukul yang diluncurkan GAM terhadap muka rezim Mega yang didukung oleh militer dibawah komando Sutarto, Yudhoyono dan Ryacudu sehingga rezim Mega dan gengnya menggelupur.

Adapun isi perjanjian lainnya menurut saya hanyalah merupakan bunga-bunga penghias perjanjian saja, karena itu semua merupakan taktik dan strategi GAM untuk mengatur siasat baru dalam menghadapi usaha dan bisnis militer di Acheh yang dijalankan oleh Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto dan KASD Jenderal TNI Ryamizard Ryacudu.

Dengan adanya perjanjian damai ini, pihak GAM akan kembali menyusun kekuatan dan siasat baru guna menghadapi pihak TNI, sedangkan pihak TNI akan mengalami kebangkrutan akibat bisnis militernya di Acheh mulai mengendor dan berkurang.

Nah disinilah, saya melihat bodohnya rezim Mega dan gengnya dalam memecahkan kemelut Acheh ( http://www.dataphone.se/~ahmad/021214.htm )

Jelas dan gamblang, bahwa kesalahan fatal yang dibuat Mega yang telah dikontrol oleh tiga jenderalnya itu adalah disamping terlalu optimis dan menganggap enteng GAM dengan penyodoran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, juga telah melanggar isi mukadimah perjanjian penghentian permusuhan antara RI dan GAM yang berbunyi "... menuju suatu musyawarah yang menyeluruh (all-inclusive dialogue) yang demokratis dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Acheh yang akan difasilitasikan oleh HDC di Acheh. Proses ini bertujuan untuk menelaah kembali (review) elemen-elemen Undang-Undang NAD melalui ungkapan pendapat rakyat Acheh secara bebas dan. aman. Ini akan menuju kepada suatu pemilihan pemerintahan yang demokratis di Acheh, Indonesia."

Ternyata terbukti bahwa sampai detik ini tidak ada itu yang namanya musyawarah yang menyeluruh yang demokratis dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Acheh yang akan difasilitasikan oleh HDC di Acheh dengan tujuan untuk menelaah kembali (review) elemen-elemen Undang-Undang NAD melalui ungkapan pendapat rakyat Acheh secara bebas dan. Aman.

Dan inilah sekali lagi, menurut saya kesalahan fatal dari pihak Mega yang tidak menjalankan isi perjanjian penghentian permusuhan antara RI dan GAM.

Dan tentu saja inilah kebodohan dan sekaligus kelicikan dari pihak Mega yang didukung oleh para jenderalnya yang bodoh-bodoh.

Dan sampai kapanpun masalah Aceh tidak akan selesai apabila para pemimpin negara pancasila itu bodoh-bodoh.

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

Wassalam.

Ahmad Sudirman

http://www.dataphone.se/~ahmad
ahmad@dataphone.se

----------

ACHEH-SUMATRA NATIONAL LIBERATION FRONT

P.O.BOX 130, S-145 01 NORSBORG, SWEDEN
TEL/FAX: +46 8 531 91275

TERJEMAHAN
TEKS PERJANJIAN GENEVA 09-12-2002
Penghentian Permusuhan

Rangka Perjanjian Antara Pemerintah Republik Indonesia
Dan Gerakan Acheh Merdeka

Mukaddimah

Pemerintah Republik Indonesia (PRI) dan Gerakan Acheh Merdeka (GAM) telah terlibat dalam suatu proses dialog sejak bulan Januari 2000 dan setuju bahwa yang menjadi prioritas di Acheh adalah keamanan dan kesejahteraan rakyat dan dengan demikian sependapat akan perlunya menemukan segera suatu penyelesaian damai bagi konflik di Acheh. Pada tanggal 10 Mei 2002, PRI dan GAM telah mengeluarkan sebuah Pernyataan Bersama (Joint Statement) seperti dibawah ini:

  1. Berdasarkan penerimaan Undang-Undang NAD sebagai langkah awal (starting point), sebagaimana yang dibicarakan pada tanggal 2-3 Februari 2002, menuju suatu musyawarah yang menyeluruh (all-inclusive dialogue) yang demokratis dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Acheh yang akan difasilitasikan oleh HDC di Acheh. Proses ini bertujuan untuk menelaah kembali (review) elemen-elemen Undang-Undang NAD melalui ungkapan pendapat rakyat Acheh secara bebas dan. aman. Ini akan menuju kepada suatu pemilihan pemerintahan yang demokratis di Acheh, Indonesia.
  2. Agar terlaksananya proses ini, kedua belah pihak setuju untuk berusaha secepat-cepatnya ke arah tercapainya suatu perjanjian penghentian permusuhan dengan mekanisme yang memadai untuk pertangujawaban para pihak terhadap pejanjian demikian itu. Ini juga akan memberi kesempatan dan lingkungan untuk penyampaian bantuan sosio-ekonomi dan kemanusiaan yang sangat diperlukan oleh rakyat Acheh.

PRI dan GAM mempunytai objektif yang sama untuk memenuhi aspirasi rakyat Acheh untuk hidup aman dan bermartabat, dalam keadaan damai, makmur dan adil. Untuk memenuhi aspirasi rakyat Acheh dan membolehkan mereka untuk memerintah diri sendiri secara bebas dan demokratis, PRI dan GAM setuju akan suatu proses yang menuju pada diadakannya pemilihan umum dalam tahun 2004 dan seterusnya pada pembentukan sebuah pemerintahan yang dipilih secara demokratis di Acheh, Indonesia, sesuai dengan penilaian semula (review) Undang-Undang NAD, sebagaimana yang ditentukan pada point 1 Pernyataan Bersama (Joint Statement) 10 Mei 2002.

Untuk tujuan tersebut, PRI akan menjamin dan GAM akan mendukung pelaksanaan suatu proses pemilihan umum yang bebas dan adil di Acheh yang akan dirancang untuk menjamin penyertaan seluas-luasnya seluruh elemen masyarakat Acheh.

Menimbang sifat sensitif proses terbentuknya kepercayaan, PRI dan GAM selanjutnya mengimbau dukungan seluruh elemen masyarakat dan meminta agar tidak ada pihak yang melakukan tindakan apapun yang tidak sesuai dengan Perjanjian ini dan yang dapat mengganggu keamanan dan kesejahteraan rakyat Acheh di masa hadapan.

Keperluan yang mendesak adalah menjamin penghentian permusuhan dan segala tindak kekerasan, termasuk intimidasi, pemusnahan hartabenda serta penyerangan apa saja dan perbuatan kriminil. Yang dimaksud dengan penyerangan dan tindakan kriminil termasuklah tindakan-tindakan kekerasan seperti menyerang, menembak, melakukan penganiayaan, pembunuhan, penculikan, pemboman, pembakaran, perampokan, pemerasan, pengancaman, penteroran, pelecehan, menangkap orang secara tidak sah, memperkosa, dan melakukan penggeledahan sewenang-wenang.

Sepanjang (berlangsungnya) proses damai itu, pelaksanaan undang-undang dan ketertiban umum di Acheh akan tetap menjadi tanggung-jawab Polisi Indonesia (Polri). Dalam konteks ini, mandat dan misi Brimob akan dirumuskan kembali agar benar-benar sesuai dengan aktivitas polisi yang biasa, dan dengan demikian tidak akan lagi memulai tindakan-tindakan penyerangan terhadap anggota GAM yang tidak melanggar Perjanjian ini.

JSC (Joint Security Committee/Komite Keamanan Bersama) akan menjadi tempat rujukan bagi segala pengaduan menyangkut fungsi dan tindakan polisi yang dianggap bertentangan dengan semangat dan ketetapan Perjanjian Pengehentian Permusuhan. Dengan demikian, JSC akan bertanggungjawab untuk mendefinisikan, mengenalpasti dan menyelidik apabila dan jika polisi melanggar mandatnya.

Dengan kesepahaman umurn ini, dan untuk membawa proses damai maju ke tahap selanjutnya, kedua belah pihak dengan ini menyepakati hal-hal berikut ini:

Pasal 1: Tuiuan Penghentian Permusuhan dan Segala Tindak Kekerasan

  1. Karena. kedua belah pihak telah bersepakat demikian, bahwasanya mulai saat ini permusuhan diantara mereka hendaklah dianggap sebagai sesuatu yang sudah berlalu, maka proses damai, yang diikuti oleb sebuah perjanjian pada tahap ini, akan dilanjutkan dengan membangun rasa kepercayaan yang lebih luas dan kedua belah pihak akan membuktikan, yang satu kepada yang lainnya, bahwa mereka adalah bersungguh-sungguh dalam mencapai tujuan muktamat.
  2. Tujuan penghentian permusuhan dan segala tindak kekerasan antara kedua belah pihak adalah (i) melanjutkan ke tahap beikutnya proses damai, sebagaimana disepakati bersama pada tanggal 10 Mei 2002 di Swiss; (ii) untuk melanjutkan proses pembentukan rasa saling percaya dengan tujuan untuk menghilangkan segala kecurigaan dan menciptakan suasana yang positif dan bekerjasama yang akan membawa konflik di Acheh kepada suatu pengakhiran; dan, (iii) untuk memungkinkan, jika permusuhan dan tindakan kekerasan sudah terhenti, agar proses damai maju terus ke tahap berikutnya, yaitu penyampaian bantuan kemanusiaan, rehabilitasi dan rekonstruksi.

Pasal 2: Komitmen Kedua Belah Pihak Untuk Menghentikan
Permusuhan Dan Segala Tindak Kekerasan

(a) Kedua belah pihak menyatakan sejelas-jelasnya komitmen mereka untuk memenuhi syarat-syarat Perjanjian ini bagi menghentikan permusuhan dan segala bentuk kekerasan terhadap satu sama lain dan terhadap rakyat di Acheh, dengan melaksanakan langkah-langkah yang ditentukan dalam Perjanjian ini. Dalarn menyatakan komitmen yang demikian itu, kedua belah pihak menjamin bahwa mereka masing-masing menguasai pasukan TNI/Polri dan GAM di lapangan. PRI dan GAM berjanji untuk mengawasi kelompok-kelompok yang tidak sehaluan dengan mereka namun mengaku sebagai bagian dari pasukan-pasukan mereka.

(b) Segera setelah penandantanganan Perjanjian ini, kedua belah pihak berjanji untuk memberitahu secara menyeluruh pasukan-pasukan masing-masing di lapangan tentang ketentuan-ketentuan Perjanjian, dan memberi perintah supaya menghentikan permusuhan dengan segera.

(c) Kedua belah pihak bersetuju bahwa, jika ada pihak-pihak lain yang mengambil kesempatan dari situasi ini, dan mengganggu suasana damai, mereka akan berusaha untuk mengambil tindakan bersama terhadap pihak [pengacau] tersebut untuk memulihkan kedamaian.

(d) Selama periode pembangunan kepercayaan ini, kedua belah pihak bersetuju bahwa mereka tidak akan meningkatkan kekuatan militer mereka, termasuk pengerahan kembali pasukan-pasukan, penambahan jumlah personel militer atau perlengkapan militer ke Acheh.

(e) HDC diminta untuk memfasilitasi secara ketat pelaksanaan Perjanjian ini.

(f) Kedua belah pihak akan mengizinkan masyarakat sipil untuk mngungkapkan hak-hak demokrasi mereka tanpa hambatan.
 
 

Pasal 3: Joint Security Committee (JSC-Komite Keamanan Bersama)

(a) Pimpinan atasan yang menangani bidang keamanan dari tiap pihak akan bertemu untuk membangun hubungan awal dan kesepahaman diantara kedua belah pihak. Mereka. juga hendaknya (i) mengaktifkan kembali Joint Security Committee (JSC - Komite Keamanan Bersama-KKB), yang telah dibentuk pada waktu pelaksanaan Jeda Kemanusiaan, dan (ii) memulai diskusi, untuk secepatnya mencapai kesepakatan, mengenai rencana tindakan bagi JSC dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

(b) Fungsi-fungsi JSC adalah: (i) untuk merumuskan proses pelaksanaan Perjanjian ini; (ii) untuk memonitor situasi keamanan di Acheh; (iii) untuk melakukan investigasi sepenuhnya terhadap segala gangguan keamanan; (iv) dalam kasus-kasus yang demikian, untuk mengambil tindakan yang tepat bagi memulihkan suasana aman dan untuk bersetuju terlebih dahulu akan sanksi-sanksi yang akan dikenakan, seandainya ada pihak yang melanggar Perjanjian ini; (v) untuk menerbitkan laporan-laporan mingguan mengenai situasi keamanan di Acheh; (vi) untuk menjamin bahwa tidak ada pembentukan pasukan paramiliter baru bagi mengambil alih fungsi-fungsi Brimob; dan (vii) untuk merancang dan melaksanakan proses demiliterisasi yang disepakati bersama. Berkenaan dengan tugas terakhir ini, JSC akan menentukan tempat-tempat yang nantinya akan disebut sebagai Kawasan Aman (lihat Pasal 4(a)). Setelah Kawasan-Kawasan Aman dikenalpasti, GAM akan menentukan lokasi-lokasi penempatan senjatanya. Dua bulan setelah penandatanganan Perjanjian Penghentian Permusuhan, dan ketika kepercayaan meningkat, GAM akan memulai secara bertahap penempatan senjata, amunisi serta peralatan militernya pada tempat-tempat yang telah ditentukannya sendiri itu. Pada saat yang sama JSC akan juga memutuskan tentang pemindahan secara bertahap pasukan-pasukan TNI, yang akan merumuskan kembali mandatnya dari pasukan penyerang menjadi pasukan pertahanan. PRI berhak meminta HDC untuk melakukan pengesahan atas lokasi-lokasi yang ditentukan itu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Dengan meningkatnya kepercayaan kedua belah pihak akan proses tersebut, penempatan bertahap senjata-senjata GAM akan rampung dalam jangka waktu 5 bulan.

(c) Komposisi JSC terdiri dari pejabat-pejabat atasan yang ditunjuk sebagai wakil Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Acheh Merdeka serta seorang pejabat atasan yang berkedudukan tinggi dari pihak ketiga yang disetujui oleh kedua belah pihak. Setiap pejabat tinggi dari ketiga pihak itu akan dibantu oleh hingga 4 orang anggota. Para pimpinan delegasi-delegasi tersebut haruslah berpangkat tinggi dan memiliki wewenang untuk dapat mengambil keputusan di tempat. Pejabat pihak ketiga (HDC) harus mampu mendapatkan penghormatan dan penghargaan yang tinggi dari kedua belah pihak agar dapat memberikan bantuan dalam menyelesaikan masalah begitu ia muncul.

(d) Untuk melaksanakan fungsi-fungsi ini, JSC akan dibantu oleh satu atau beberapa tim monitoring, yang akan mendapatkan jaminan keamanan dari kedua belah pihak dalam memantau situasi keamanan dan menyelidiki segala pelanggaran.

(e) Komposisi tiap-tiap tim monitoring akan terdiri dari perwira-perwira iniliter tingkat nienengah yang diangkat sebagai wakil dari Komando Tinggi Militer Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Komando Tinggi Angkatan Bersenjata Gerakan Acheh Merdeka di Acheh serta Perwira Tinggi Militer dari pihak ketiga yang disepakati oleh kedua belah pihak. Perwira Tinggi Militer pihak ke tiga ini bertanggungjawab kepada Pejabat atasan pihak ke tiga yang berwibawa tinggi dalam JSC.

(f) JSC dan tim (tim-tim) monitoring akan dilengkapi dengan staf administrasi dan teknis dan dukungan logistik seperlunya. HDC diminta untuk memfasilitasi pembentukan badan-badan ini dengan menyediakan dana yang dibutuhkan, fasilitas-fasilitas logistik dan administrasi.

  1. Adalah disepakati bahwa JSC dan tim (tim-tim) monitoring akan dibentuk dan beroperasi sebulan setelah penandatanganan Perjanjian ini. Masyarakat Sipil mempunyai hak untuk memberikan input kepada JSC.

Pasal 4: Pembentukan "Kawasan-Kawasan Aman" (Peace Zones)

(a) Setelah penandatanganan Perjanjian Penghentian Permusuhan, JSC, dengan penyertaan langsung langsung pimpinan atasan bidang keamanan dari kedua belah pihak, akan segera mengenalpasti dan mempersiapkan lokasi-lokasi konflik untuk dinyatakan sebagai "Kawasan-Kawasan Aman" (Peace Zones). Ini akan sangat memudahkan tugas JSC karena ia dapat memusatkan perhatiannya ke kawasan-kawasan tersebut dalam membangun dan memelihara keamanan, dan kawasan-kawasan ini, jika kedamaian telah terlaksana, akan menjadi pemusatan awal bagi penyaluran bantuan kemanusiaan, rehabilitasi dan rekonstruksi.

(b) Selama dua bulan pertama setelah penandatangan, kedua belah pihak akan pindah ke posisi-posisi bertahan sebagaimana yang disetujui oleh JSC. Penyelarasan lokasi-lokasi ini dapat dilakukan oleh JSC untuk memisahkan pasukan-pasukan kedua belah pihak dalam jarak yang cukup jauh guna menghindari kontak atau konfrontasi. Pasukan-pasukan dari kedua belah pihak akan menahan diri dari melakukan operasi, gerakan, kegiatan atau segala tindakan provokatif yang dapat memicu kepada kontak atau konfrontasi antara satu sama lain.

(c) Untuk membangun kepercayaan dan keyakinan selama beberapa bulan pertama yang genting ini, kawasan-awasan tersebut dan sekitarnya akan dipantau oleh tim (tim-tim) monitoring tiga-pihak. JSC akan diberitahu oleh kedua belah pihak tentang segala pergerakan atau kegiatan yang bermakna dalam kawasan-kawasan tersebut.

(d) POLRI akan dapat menyelidiki kegiatan-kegiatan kriminil dalam kawasan-kawasan tersebut setelah berkonsultasi dengan dengan JSC.

(e) Penentuan kawasan-kawasan yang dikenalpasti sebagal Kawasan-Kawasan Demilitarisasi seperti sekolah, mesjid, lembaga-lembaga kesehatan dan tempat-tempat umum, kompleks jual-beli, meunasah Acheh, pasar, warung makanan, pusat-pusat komunikasi termasuk terminal bus, stasiun taksi, terminal ferry, jalan umum, layanan angkutan sungai, dan pangkalan-pangkalan nelayan.
 

Pasal 5: Kerangka Waktu

(a) Kedua belah pihak setuju bahwa permusuhan dan segala tindak kekerasan oleh kedua belah pihak harus berakhir untuk selama-lamanya di Acheh.

(b) Kedua belah pihak juga setuju bahwa taraf permusuhan dan segala tindak kekerasan selama tiga bulan pertarna terhitung dari waktu JSC dan tim (tim-tim) monitoring mulai beroperasi adalah merupakan pertanda yang sangat menentukan sebagai ukuran betapa seriusnya komitmen dari kedua belah pihak. Jika sesungguhnya taraf permusuhan dan segala tindak. kekerasan dapat menurun secara dramatis, atau bahkan terhenti samasekali, dalam jangka masa tiga bulan pertama tersebut, maka rakyat Acheh dan rakyat Indonesia lainnya, serta masyarakat antarabangsa, akan menganggap bahwa proses damai bekemungkinan besar akan berhasil.

(c) Selama periode antara penandatanganan Perjanjian ini dan waktu mulai beroperasinya JSC dan tim (tim-tim) monitoring, kedua belah pihak yang menandatangani Perjanjian ini berjanji untuk berusaha keras menahan diri dengan tidak membuat pernyataan umum yang dapat membakar perasaan dan sentimen pihak lainnya, termasuk rakyat, dan dengan menjamin bahwa pasukan-pasukan mereka tidak akan memulai tindakan permusuhan apapun terhadap pihak lainnya.

Pasal 6: All-Inclusive Dialogue

Para pihak setuju untuk mendukung proses All-Inclusive Dialogue di Acheh seperti yang ditentukan dalarn Pernyataan Bersama (Joint Statement) 10 Mei 2002. Kedua belah pihak setuju untuk untuk menjarnin, melalui Perjanjian ini, keamanan dan kebebasan bergerak yang perlu bagi semua peserta All-Inclusive Dialogue bagi memungkinkan proses tersebut dilaksanakan secara selamat dan adil, untuk mencerminkan pandangan-pandangan seluruh elemen masyarakat Acheh. Para pihak menyatakan kembali persetujuan mereka bahwa proses All Inclusive Dialogue tersebut difasilitasi oleh HDC.

Pasal 7: Penerangan Komunikasi Masyarakat

  1. Untuk menjamin dukungan nasional dan internasional bagi proses damai di Acheh, Perjanjian tertanggal 10 Mei 2002, dan Perjanjian ini serta pelaksanaannya mesti dipublikasikan dengan seluas-luasnya dalam masa sebulan setelah penandatangan Perjanjian ini. Proses pelaksanaannya haruslah setransparan mungkin dan rakyat haruslah diberi penerangan secara teratur mengenai perkembangan yang dicapai dan kesulitan-kesulitan yang dihadapi.
  2. Komunikasi dengan masyarakat umum harus diberi prioritas, terutama melalui media cetak dan elektronik. Program-program televisi dan radio barus dibuat untuk memungkinkan diperolehnya masukan-masukan dari masyarakat umum dengan syarat hal tersebut dilakukan secara adil dan seimbang. JSC tetap menjadi rujukan akhir mengenai masalah ini.
  3. Media lain, seperti musyawarah masyarakat, seminar, selebaran-selebaran, stiker kenderaan, T-shirt, dan lain-lain dapat juga dipertimbangkan, jika memang dirasa perlu.
  4. HDC diminta untuk mencari sumber-sumber yang dapat mendanai penerangan masyarakat dan kegiatan-kegiatan komunikasi ini.


Ayat 8: Dewan Bersama (Joint Council)

Satu Dewan Bersama (Joint Council) akan dibentuk, yang terdiri dari wakil-wakil tertinggi PRI dan GAM, dan dari pihak ketiga (HDC). Fungsi Joint Council ini adalah untuk memecahkan segala persoalan atau perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini, yang tidak dapat diselesaikan oleh Komisi-Komisi dan Struktur-Struktur lainnya yang dibentuk di bawah Perjanjian ini. Joint Council boleh merobah pasal-pasal dan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Pedanjian ini.

Pasal 9: Perubahan atau Pemansuhan Perjanjian

Perjanjian ini hanya dapat diubah melalui kesepakatan antara kedua belah pihak dalam Joint Council. Jika salah satu pihak ingin mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak, maka mereka diwajibkan untuk membawa persoalan tersebut terlebih dahulu kepada Joint Council dan ikut serta dan mendukung segala upaya yang dilakukan oleh Joint Council untuk menyelesaikan masalah tersebut dalam jangka waktu yang cukup (tidak kurang dari 30 hari). Jika Joint Council tidak sanggup memecahkan persoalan tersebut, maka salah satu pihak berhak untuk menarik diri dari Perjanjian ini.
 
 

Untuk Pemerintah
Republik Indonesia
Dutabesar Mr. S. Wiryono
Untuk Pimpinan
Gerakan Acheh Merdeka
Dr. Zaini Abdullah

Disaksikan oleh
Henry Dunant Centre
For Humanitarian Dialogue (HDC)
Mr. Martin Griffiths