Stockholm, 19 Mei 2003

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum wr wbr.

SUTARTO, RYACUDU DAN YUDHOYONO JADIKAN PERANG ACEH SUMBER BISNIS
Ahmad Sudirman
Stockholm - SWEDIA.

 

MEMANG SUDAH DIPASTIKAN JOINT COUNCIL MEETING (JCM) DI TOKYO ANTARA RI DAN GAM AKAN GAGAL

Adalah memang suatu kebodohan apabila ada yang beranggapan bahwa GAM akan menerima tiga point yang dijadikan syarat utama oleh pihak RI untuk terjadinya perdamaian antara RI dan GAM dalam Joint Council Meeting (JCM) atau Pertemuan Dewan Bersama yang berlangsung 17 - 18 Mei 2003 di Tokyo, Jepang, yang memang akhirnya seperti yang telah diduga akan gagal. Dimana ketiga point itu, pertama, menerima Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Kedua bergabung kedalam NKRI dan ketiga, peletakan senjata Tentara Negara Aceh.

Jelas itu, Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto, KASD Jenderal TNI Ryamizard Ryacudu dan Menko PolkamYudhoyono sudah mengetahui secara pasti bahwa GAM tidak akan mungkin menerima ketiga syarat yang diajukan oleh pihak Pemerintah RI dalam Joint Council Meeting (JCM) itu.

Karena itu, mereka bertiga sudah mempersiapkan jauh sebelumnya bahwa untuk tetap menjalankan bisnis Aceh agar TNI bisa terus hidup, GAM harus tetap dijadikan musuh utama dan perdamaian lewat perundingan sedapat mungkin harus digagalkan.

Coba saja, telaah dari apa yang tertuang dalam naskah Perjanjian Penghentian Permusuhan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka yang ditandatangani pada tanggal 9 Desember 2002 di Geneva, sudah jelas bahwa dibalik isi mukadimah perjanjian itu tersirat bahwa GAM tidak menerima Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebelum elemen-elemen Undang-Undang NAD ini ditelaah kembali melalui ungkapan pendapat rakyat Acheh lewat jalur musyawarah yang menyeluruh dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Acheh dengan difasilitasikan oleh HDC di Acheh secara bebas dan aman dalam rangka membangun pemerintahan yang didambakan oleh seluruh rakyat Acheh.

Hanya orang yang buta dan hatinya tertutup saja yang tidak memahami apa yang tersirat dalam pembukaan isi perjanjian Penghentian Permusuhan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka yang ditandatangani pada tanggal 9 Desember 2002 di Geneva dan masih tertipu oleh propaganda bahwa GAM telah menerima Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Jadi kalau saya melihat dan mendalami dari kasus Aceh ini adalah sebenarnya justru pihak TNI yang dipelopori oleh KASD Jenderal TNI Ryamizard Ryacudu, Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto dan Menko PolkamYudhoyono yang ditepuki dan disoraki oleh Menhan Matori Abdul Djalil dari PKB yang betul-betul bodoh karena telah tertipu oleh tiga jenderal tersebut.

Coba saja perhatikan, karena telah mengirimkan serdadu-serdadu pembunuhnya ke Aceh sebelum Joint Council Meeting (JCM) dilaksanakan di Tokyo, itu Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto telah meminta uang saku tambahan untuk menggebuk GAM sebanyak Rp 1,23 triliun diluar anggaran rutin TNI untuk tahun 2003 sebesar Rp 11,536 triliun. Disini memang Sutarto sudah bisa melihat bahwa itu yang namanya Ketua Komisi I DPR Ibrahim Ambong telah kena umpan dan propaganda bisnis GAM di Aceh.

Nah sekarang rakyat negara RI sekali lagi telah tertipu oleh propaganda bisnis TNI di Aceh dengan modal utamanya Keputusan Presiden nomor 28 tahun 2003 tentang Pernyataan Keadaan Bahaya dengan Tingkat Darurat Militer di Provinsi NAD yang berlaku dari tanggal 19 Mei 2003 untuk jangka waktu enam bulan.

Dimana modal bisnis TNI di Aceh ini yang dinamakan Keppres nomor 28 tahun 2003 besarnya enam pasal, yang tentu saja pasal-pasalnya ini berisikan racun-racun mematikan bagi rakyat Aceh.

Pasal 1. Seluruh wilayah provinsi NAD dinyatakan dalam keadaan bahaya dengan tingkat keadaan darurat militer.

Pasal 2.

  1. penguasa tertinggi keadaan bahaya dengan tingkat keadaan darurat militer dilakukan oleh presiden selaku penguasa darurat militer pusat.
  2. Presiden dibantu oleh Badan Pelaksana Harian Penguasa Darurat Militer Pusat terdiri dari ketua: Menko Polkam, dengan anggota Menko Perekonomian, Menko Kesra, Menteris Sosial, Mendagri, Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, Menkeh dan HAM, Menteri Kesehatan, Mendiknas, Menakertrans, Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah, Menteri Agama, Menhub, Menkeu, Meneg Kominfo, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala BIN, dan tiga kepala Staf Angkatan.

Pasal 3.

  1. Penguasa keadaan darurat militer di NAD dilakukan oleh Pangdam Iskandar Muda selaku penguasa darurat militer daerah.
  2. Pangdam Iskandar Muda dibantu oleh Gubernur NAD, Kapolda NAD, dan Kajati NAD.

Pasal 4. Terhadap provinsi NAD, berlaku ketentuan-ketentuan keadaan darurat militer sebagaimana dimaksud UU nomor 23 prp tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya yang telah diubah dua kali terakhir dengan UU nomor 52 prp tahun 1960.

Pasal 5. Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keppres dibebankan kepada APBN dan APBD Provinsi NAD.

Pasal 6. Keppres ini berlaku mulai pukul 00.00 WIB, tanggal 19 Mei 2003 untuk jangka waktu enam bulan, kecuali diperpanjang melalui Keppres tersendiri. ( http://www.detik.com/peristiwa/2003/05/19/20030519-004028.shtml )

Disinilah sekali lagi saya melihat bahwa rakyat di negara RI terus makin dibodohi dan ditipu oleh para jenderal TNI yang berlindung dibalik sanggul Megawati.

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

Wassalam.

Ahmad Sudirman

http://www.dataphone.se/~ahmad
ahmad@dataphone.se