Stockholm, 19 Mei 2003

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum wr wbr.

PENGHANCURAN ACEH AKHIR KEJATUHAN BONEKA MEGA-HAMZAH YANG DIKONTROL SUTARTO, RYACUDU DAN YUDHOYONO
Ahmad Sudirman
Stockholm - SWEDIA.

 

GENG MILITER SUTARTO, RYACUDU DAN YUDHOYONO TELAH MENGHANCURKAN NEGERI ACEH MELALUI KEBODOHAN BONEKA MEGA-HAMZAH

Disinilah saya melihat bahwa akhir kejatuhan boneka Mega-Hamzah yang bodoh yang telah dikontrol oleh geng militer Endriartono Sutarto, Ryamizard Ryacudu dan Yudhoyono untuk dijerumuskan kedalam kancah api membara di bumi Aceh melalui racun-racun yang melapisi pasal-pasal yang membalut senjata berkarat Keputusan Presiden RI nomor 28 tahun 2003 tentang pernyataan keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang dikeluarkan pada tanggal 18 Mei 2003 dan diberlakukan pada tanggal 19 Mei 2003 selama 6 bulan.

Jelas, saya melihat bahwa strategi dan taktik militer di Aceh yang dijalankan oleh geng militer Sutarto, Ryacudu dan Yudhoyono dengan menggunakan kebodohan boneka Mega-Hamzah adalah langkah salah yang fatal.

Strategi dan taktik militer buatan geng militer Sutarto, Ryacudu dan Yudhoyono yang tanpa ditunjang oleh kekuatan ekonomi dan hanya membebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Aceh, jelas akibatnya akan menghancurkan pembangunan negara sekular pancasila.

Persoalan Aceh dengan cara menghancurkan GAM melalui kekuatan militer tidak akan mungkin mampu diselesaikan dalam jangka waktu 6 bulan, sebagaimana yang telah ditargetkan dalam keppres nomor 28 tahun 2003 diatas, bahkan menurut saya persoalan Aceh tidak akan terselesaikan selamanya, apabila negara sekular pancasila dipimpin oleh orang-orang model Mega-Hamzah dan geng militer Sutarto, Ryacudu dan Yudhoyono.

Orang-orang yang bisa dibodohi saja yang menganggap bahwa krisis Aceh dengan GAM-nya bisa diselesaikan melalui strategi dan taktik militer ala geng militer Sutarto, Ryacudu dan Yudhoyono melalui senjata berkarat keppres nomor 28 tahun 2003 yang penuh berlumuran racun mematikan rakyat Aceh.

Dan tentu saja, inilah akhir kejatuhan boneka Mega-Hamzah yang telah dicekoki dan hanya mengikut geng militer Sutarto, Ryacudu dan Yudhoyono yang ditepuki oleh sebagian anggota dan ketua DPR dan MPR yang memang sudah kehabisan jalan dan akal untuk menyelesaikan krisis Aceh dengan GAM-nya.

Diktator Soekarno ayah boneka Mega, diktator militer Soeharto, BJ Habibie, Abdurahman Wahid adalah presiden-presiden yang telah mengemudikan bahtera RI, tetapi mereka itu semua tidak mampu menyelesaikan Aceh.

Tentu saja hanya omong kosong kalau boneka Mega-Hamzah dan geng militer Sutarto, Ryacudu dan Yudhoyono sekarang ini mampu menyelesaikan kemelut dan krisis Aceh melalui moncong senjatanya.

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

Wassalam.

Ahmad Sudirman

http://www.dataphone.se/~ahmad
ahmad@dataphone.se

----------

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2003
TENTANG
PERNYATAAN KEADAAN BAHAYA DENGAN TINGKATAN
KEADAAN DARURAT MILITER DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MENIMBANG:

a. bahwa rangkaian upaya damai yang dilakukan pemerintah, baik melalui penetapan otonomi khusus untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, pendekatan terpadu dalam rencana pembangunan yang komprehensif, maupun dialog bahkan yang dilakukan di luar negeri sekali pun, ternyata tidak menghentikan niat dan tindakan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menyatakan kemerdekaannya;

b. bahwa dalam kondisi seperti itu, dan semakin meningkatnya tindak kekerasan bersenjata yang kian mengarah pada tindakan terorisme yang dilakukan Gerakan Aceh Merdekan (GAM), tidak hanya merusak ketertiban dan ketentraman masyarakat, mengganggu kelancaran roda pemerintahan, dan menghambat pelaksanaan berbagai program pembangunan, tetapi semakin memperluas dan memperberat penderitaan masyarakat Aceh dan masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada umumnya;

c. bahwa keadaan yang pada akhirnya dapat menggangu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia tersebut tidak dapat dibiarkan berlarut-larut, dan secepatnya harus dihentikan melalui upaya-upaya yang lebih terpadu, agar kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan dapat segera dipulihkan kembali;

d. bahwa sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang harus dilaksanakan Presiden untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan sesuai pula dengan kewenangan yang dimiliki Presiden berdasarkan Undang-undang tentang Keadaan Bahaya, serta setelah mendengar dan mempertimbangkan dengan seksama segala pandangan dan dukungan yang dinyatakan Pimpinan DPR RI, Fraksi-fraksi dan Komisi I serta Komisi II DPR RI, sebagaimana diputuskan bersama sebagai kesimpulan dalam Rapat Konsultasi antara Presiden dengan seluruh Pimpinan DPR RI, Fraksi-fraksi dan kedua Komisi tersebut pada tanggal 15 Mei 2003, dan selanjutnya setelah mencermati perkembangan keadaan dan sikap Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada hari-hari terakhir setelah Rapat Konsultasi tersebut yang tidak menunjukkan perubahan ke arah perbaikan, dipandang perlu untuk menetapkan Keadaan Bahaya dengan tingkatan Keadaan Darurat Militer untuk seluruh wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

MENGINGAT:

1. Undang-undang Dasar 1945 Pasal 4 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 12 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1908) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-undang nomor 52 Prp Tahun 1960 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2113);

3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERNYATAAN KEADAAN BAHAYA DENGAN TINGKATAN KEADAAN DARURAT MILITER DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM.

Pasal 1
Seluruh wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dinyatakan dalam Keadaan Bahaya dengan tingkatan Keadaan Darurat Militer.

Pasal 2
(1) Penguasaan tertinggi Keadaan Bahaya dengan tingkatan Keadaan Darurat Militer sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 dilakukan oleh Presiden selaku Penguasa Darurat Milter Pusat.

(2) Dalam melakukan penguasaan Keadaan Bahaya dengan tingkatan Keadaan Darurat Militer, Presiden dibantu oleh Badan Pelaksana Harian Penguasa Darurat Militer Pusat yang terdiri dari:

1. Ketua: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
2. Anggota:
a. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
b. Menteri Koodinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
c. Menteri Sosial;
d. Menteri Dalam Negeri;
e. Menteri Luar Negeri
f. Menteri Pertahanan;
g. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia;
h. Menteri Kesehatan;
i. Menteri Pendidikan Nasional;
j. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
k. Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah;
l. Menteri Agama;
m. Menteri Perhubungan;
n. Menteri Keuangan;
o. Menteri Negara Komunikasi dan Informasi;
p. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
q. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
r. Jaksa Agung;
s. Kepala Badan Intelijen Negara;
t. Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat;
u. Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut; dan
v. Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara

Pasal 3
(1) Penguasaan Keadaan Darurat Miltier di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dilakukan oleh Panglima Daerah Militer Iskandar Muda selaku Panguasa Darurat Milter Daerah.

(2) Dalam melakukan penguasaan Keadaan Darurat Militer di Daerah, Panglima Komando Daerah Militer Iskandar Muda dibantu oleh:
1. Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
2. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; dan
3. Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Pasal 4
Terhadap Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berlaku ketentuan-ketentuan Keadaan Darurat Militer sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 52 Prp Tahun 1960.

Pasal 5
Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan Presiden ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Pasal 6
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pukul 00.00 WIB tanggal 19 Mei 2003 untuk jangkan waktu 6 (enam) bulan, kecuali diperpanjang dengan Keputusan Presiden tersendiri.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pegundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 18 Mei 2003

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Mei 2003

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 54
Salinan sesuai dengan aslinya

Deputri Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-undangan,
ttd

Lambock V. Nahattands