Stockholm, 28 Mei 2003

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum wr wbr.

WIRAJUDA, YUDHOYONO, SUTARTO DAN RYACUDU BATALKAN PERJANJIAN PENGHENTIAN PERMUSUHAN
Ahmad Sudirman
Stockholm - SWEDIA.

 

KEGAGALAN MENGHADAPI GAM DI MEJA PERUNDINGAN, WIRAJUDA, YUDHOYONO, SUTARTO DAN RYACUDU BATALKAN PERJANJIAN PENGHENTIAN PERMUSUHAN GENEVA 09-12-2002

Sebenarnya gagalnya Pertemuan Dewan Bersama pada 17 - 18 Mei 2003 di Tokyo antara PRI dan GAM adalah memang sudah dirancangkan sebelumnya oleh Menlu Noer Hassan Wirajuda, Menko PolkamYudhoyono, Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto dan KASAD Jenderal TNI Ryamizard Ryacudu.

Mereka berempatlah yang telah mengatur taktik dan strategi untuk membatalkan perjanjian penghentian permusuhan Geneva 09-12-2002 antara PRI dan GAM. Karena pihak PRI sudah tidak mampu lagi menjalankan isi perjanjian penghentian permusuhan Geneva 09-12-2002 dan tidak mampu lagi menahan dan membendung masalah Aceh ini dari dunia internasional.

Makin lama masalah Aceh makin melebar dan menjadi masalah internasional yang menurut pandangan mereka berempat diatas adalah sangat merugikan bagi pihak PRI.

Oleh karena itu, salah satu jalan yang paling singkat dan paling pendek adalah membatalkan dan menarik diri dari perjanjian penghentian permusuhan Geneva 09-12-2002 yang telah ditandatangani bersama. Taktik dan strategi penarikan diri dari perjanjian penghentian permusuhan Geneva 09-12-2002 adalah dengan cara menuduh GAM menjalankan taktik penghambatan dan mengultimatum GAM dengan tiga ultimatum sebagaimana yang dinyatakan oleh Menlu Noer Hassan Wirajuda "... I need hardly chronicle the sequence of events, the many dashed hopes for a peaceful solution through the convening of the Joint Council sabotaged by GAM’s obstructionist tactics. To the very last moment, the Government of Indonesia, however, actively sought dialogue on the basis of GAM’s explicit acceptance of the unitary state of Indonesia, special autonomy as a final solution, and the placement of their weapons...." ( http://www.deplu.go.id/new/briefing_052203.htm )

Wirajuda, Yudhoyono, Sutarto dan Ryacudu melihat memang sebenarnya isi dari perjanjian penghentian permusuhan Geneva 09-12-2002 antara PRI dan GAM tidak bisa dilaksanakan dan djalankan dilapangan sebagaimana yang diharapkan. Mereka berempat mengetahui bahwa bukan GAM yang salah melainkan pihak PRI juga melakukan kesalahan dan pelanggaran. Baru perjanjian berjalan 2 bulan beberapa pelanggaran berat telah dilakukan pihak PRI catatatannya dilampirkan dibawah. Dimana kalau kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama masa berlakunya perjanjian penghentian permusuhan Geneva 09-12-2002 antara PRI dan GAM kalau dibicarakan di meja Pertemuan Dewan Bersama (Joint Council Meeting) yang memiliki fungsi untuk memecahkan segala persoalan atau perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini, yang tidak dapat diselesaikan oleh Komisi-Komisi dan Struktur-Struktur lainnya yang dibentuk di bawah Perjanjian ini, maka akan terbongkarlah kesalahan-kesalahan yang telah dibuat dan dilanggar oleh pihak PRI.

Nah, daripada kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan PRI selama masa perjanjian penghentian permusuhan dibongkar dimeja Pertemuan Dewan Bersama (Joint Council Meeting), maka pihak PRI menggunakan pisau pemotong perjanjian yang terselubung dalam Pasal 9: Perubahan atau Pemansuhan Perjanjian, yang berisikan butiran bahwa perjanjian ini hanya dapat diubah melalui kesepakatan antara kedua belah pihak dalam Joint Council. Jika salah satu pihak ingin mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak, maka mereka diwajibkan untuk membawa persoalan tersebut terlebih dahulu kepada Joint Council dan ikut serta dan mendukung segala upaya yang dilakukan oleh Joint Council untuk menyelesaikan masalah tersebut dalam jangka waktu yang cukup (tidak kurang dari 30 hari). Jika Joint Council tidak sanggup memecahkan persoalan tersebut, maka salah satu pihak berhak untuk menarik diri dari Perjanjian ini.

Yang dijadikan dasar pihak PRI untuk menarik diri dari perjanjian penghentian permusuhan Geneva 09-12-2002 antara PRI dan GAM adalah pertama GAM melakukan taktik penghambatan perjanjian dan yang kedua menuntut "GAM’s explicit acceptance of the unitary state of Indonesia, special autonomy as a final solution, and the placement of their weapons".

Jelas, alasan yang dijadikan dasar oleh pihak PRI tidak bisa diterima oleh GAM, karena sebenarnya yang akan dibicarakan dalam Pertemuan Dewan Bersama (Joint Council Meeting) itu adalah memecahkan segala persoalan atau perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian, yang tidak dapat diselesaikan oleh Komisi-Komisi dan Struktur-Struktur lainnya yang dibentuk di bawah Perjanjian penghentian permusuhan Geneva 09-12-2002.

Jadi, jelaslah sudah sebenarnya yang benar-benar ingin menggagalkan perdamaian di Aceh adalah bukan pihak GAM melainkan pihak PRI dengan geng militernya yang disponsori oleh Menko PolkamYudhoyono, Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto dan KASAD Jenderal TNI Ryamizard Ryacudu.

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

Wassalam.

Ahmad Sudirman

http://www.dataphone.se/~ahmad
ahmad@dataphone.se

----------

ACHEH-SUMATRA NATIONAL LIBERATION FRONT
ACHEH NATIONAL ARMED FORCES (TNA)
MILITARY INFORMATION CENTRE

PRESS RELEASE
Jan. 21 2003

1. ASNLF (GAM) wishes to express its regrets over the statements of Indonesian Co-Ordination Minister for Political Affairs and Security, Susilo Bambang Yudhoyono and the Republic's Army Chief, Endriarto Sutarto, to the effect that Indonesia would withdraw from the Cessation of Hostilities Agreement (COHA). Such statements are indeed a form of terror for the people of Acheh who have just only started to feel some peace. The Achehnese people have been suffering physically and mentally for such a long time, so we do hope that this terrorism should stop.
Indonesian high officials should be more concerned on how to adhere to the clauses of the COHA so that violations wouldn't take place anymore than making unfounded allegations.

2. Yudhoyono and Sutarto's allegations in the media that GAM were supposed to be the only party violating the Agreement, are no more than an attempt to manipulate public opinions in order to cover-up their own faults that are so numerous. The allegations, apart from a serious act
of twisting the facts could also be an indication that Indonesian security forces (TNI/Polri) in Acheh have not reported wholly and honestly incidents that have been taking place in Acheh since the signing of the Accord. Such negligence or deliberate falsification of reports on the true situation in the field not only confuse the public but also sidetrack Jakarta itself. It is possible that Jakarta was not informed that most of the violations of the COHA Agreement have been carried out by the TNI and POLRI, ranging from extortion and illegal collections of road tolls to conducting military operations that often end with killings. Probably Jakarta was also not informed that it is the
Indonesian envoy in the JSC who has always tried to block investigations on cases when Indonesian security forces are suspected to be the culprits.

3. ASNLF (GAM) wishes to state categorically and firmly its agreement with Yudhoyono that the JSC and the Monitoring Teams must carry out investigations for each violation in a just and professional way. HDC should no longer tolerate efforts by any party to thwart investigations. Also, the safety and security of the members of the JSC and the Monitoring Teams must be assured by both the GoI and the ASNLF (GAM). We do hope not to have to hear anymore cases of members of the JSC and the Monitoring Teams being harassed or intimidated by forces of
any side.

4. ASNLF (GAM) condemns the shelling by the Indonesian warship of an Achehnese traditional fishing boat from Idi Cut at Kuala Simpang Ulim, East Acheh, last week. After this sea massacre 4 corpses were washed ashore and 2 more fishermen are still missing. TNA also deplores the attitude of the Indonesian senior envoy in the JSC who has been trying his best to block investigations on this massacre, that until today, January 21, the JSC team has not yet been able to go to the
location of the incident to investigate. We at the same time protest against the HDC officials in Acheh who seem to be neglecting its duty whenever the victims are Achehnese, whether civilians or members of the TNA. But they have been very vocal and enthusiastic whenever issuing
negative comments on GAM if the victim happens to be a TNI soldier.

5. Another proof of the brutality and uncivilized behaviour of the TNI troops in Acheh is the discovery of a mass grave containing 3 corpses at a former TNI operational command post (Posko) in North Acheh. The victims were those arrested on December 7, 2002 and were still seen
alive at the Posko on Januari 10, 2003. It is believed that the victims were tortured and killed on January 10 night, as on the 11, the TNI left the post without taking the detainees. JSC has carried out an investigation and is questioning witnesses. We thank and applaud the JSC Team of North Acheh for this good work, but the people of Acheh are still waiting for the follow-up of this case.
 

Central Military Command,
TNA Spokesman,
Tgk. Sofyan Dawod
----
 

ACHEH-SUMATRA NATIONAL LIBERATION FRONT
ACHEH NATIONAL ARMED FORCES
MILITARY INFORMATION CENTER

PRESS RELEASE
14 February, 2003

TNA mendukung sepenuhnya upaya RI, sebagaimana yang dipaparkan oleh Menkopolsoskam Susilo B. Yudhoyono, untuk melaporkan kepada PBB setiap pelanggaran Kesepakatan Bersama Penghentian Permusuhan (KBPP) oleh para pihak. Hal yang disampaikan oleh SBY ini, yang dikutip oleh Harian Serambi Indonesia, merupakan terobosan baru dalam rangka penyelesaian konflik politik dan teritorial di Acheh, dan oleh karena itu patut didukung. Untuk lebih mengefisienkan pelaporan tersebut, TNA mengusulkan agar PBB menempatkan wakil tetapnya di Acheh sehingga dapat memantau langsung keadaan yang sebenarnya. Rakyat Acheh patut senang karena pada akhirnya pihak RI menyadari juga bahwa konflik Acheh merupakan konflik antarbangsa yang memerlukan PBB turun tangan. TNA mendukung pihak manapun yang ditunjuk PBB untuk menangani kasus Acheh, termasuk bila yang ditunjuk itu adalah HDC.

Sementara pelaporan kepada PBB atau penempatan wakil PBB di Acheh belum dilakukan, sebaiknya pihak RI tidak memutarbalik fakta dan menuduh sembarangan tanpa fakta. Masyarakat Acheh telah melihat dengan jelas bahwa pihak RI lah yang senantiasa melakukan pelanggaran terhadap KBPP, mulai dari pungli dan pemerasan, operasi militer, penculikan hingga ke penghilangan nyawa orang secara semena-mena. JSC telah mencatat setidaknya ada belasan tindak kekerasan oleh TNI/Polri yang telah mengambil puluhan nyawa manusia, termasuk 9 anggota TNA tak bersenjata. Contoh yang paling mutakhir adalah penembakan sampai mati seorang karyawan PT. PIM di Peusangan Bireuen oleh anggota TNI, Prada Suheri, yang justru sering menumpang makan/minum di rumah korban. Sedangkan korban yang jatuh di pihak RI se! muanya b ersenjata dan terjadi dalam kontak senjata dengan TNA. Hanya saja, RI berhasil menekan HDC menjatuhkan sanksi berat terhadap TNA, sementara sedemikian banyak kasus pelanggaran berat yang dilakukan RI belum kelihatan vonisnya.

TNA menegaskan kembali komitmennya terhadap KBPP. Bahkan sebelum proses demiliterisasi dimulai, TNA telah menyiapkan 32 lokasi penempatan senjatanya dan siap untuk diinspeksi oleh HDC. Namun TNA sampai dengan hari ini belum melihat pihak RI melakukan kewajibannya, yaitu relokasi TNI dan reformulasi Brimob. Bahkan yang terlihat justru mereka semakin menggencarkan operasi militer, termasuk operasi intelijen. Keputusan yang diambil dalam rapat gabungan TNI-Polri di Lhokseumawe pada tanggal 5-6 Februari 2003 adalah pelanggaran serius terhadap KBPP. Dalam rapat tersebut diputuskan untuk menembak di tempat setiap anggota TNA yang terdeteksi, menggelar kembali operasi sweeping ke kampung-kampung, membubarkan dengan kekerasan setiap acara sosialisasi COHA yang dilakukan oleh non pemerintah RI, dan melikuidasi bila perlu dengan penghilangan paksa terhadap Ketua SIRA, M. Nazar, serta Kausar Abu Yus. Sebagaimana kita ketahui, M. Nazar telahpun ditangkap oleh Polri di rumahnya.

Menyangkut rencana dan keputusan TNI/Polri tersebut, TNA mengutuk sekeras-kerasnya serta menyerukan kepada pihak RI agar kembali taat kepada KBPP. Demikian juga penangkapan terhadap M. Nazar adalah pelanggaran terhadap Fasal 2 ayat (f) yang memberi kebebasan kepada rakyat sipil untuk menyatakan pendapatnya; oleh sebab itu, TNA meminta JSC segera menyidik kasus tersebut serta menghukum pihak yang bersalah.

Rakyat Acheh sangat berharap agar ide yang dilontarkan oleh SBY untuk membawa kasus Acheh ke PBB dapat segera direalisasikan bersama-sama dengan ASNLF (GAM). Harapan ini hendaknya dapat diwujudkan dalam waktu yang tidak lama lagi.

Komando Pusat Tiro,
Jurubicara TNA

Tgk. Sofyan Dawod

----------

JSC jatuhkan vonis atas 4 pelanggaran COHA

Keterangan:

Pelanggaran Serius adalah "setiap pelanggaran yang menghambat COHA dan menyebabkan kecelakaan yang significant atas salah satu pihak dan/atau orang sipil" Pelanggaran Sangat Serius adalah "setiap pelanggaran atas COHA yang mungkin membahayakan proses COHA, dan pelanggaran itu juga mungkin mengakibatkan kecederaan serius, kematian, kecatatan permanen, kerusakan hartabenda salah satu pihak termasuk masyarakat sipil."

Terjemahan keputusan JSC: JSC MENJATUHKAN VONIS ATAS PELANGGARAN COHA

Selamat pagi tuan-tuan.

Sekali lagi saya mendapat kehormatan untuk menjatuhkan vonis ke atas 4 lagi kasus pelanggaran COHA hari ini. Pertama sekali, saya ingin mengingatkan para anggota JSC supaya memperhatikan dan menaati Syarat-Syarat untuk Utusan Senior HDC membuat Keputusan Sanksi sebagaimana disetujui oleh kedua belah pihak dan telah ditandatangani oleh Utusan-Utusan Senior masing-masing pada tgl 29 Januari 2003.

Saya telah menelaan sendiri setiap kasus-kasus tersebut secara teliti tanpa ada campurtangan atau pengaruh dari siapapun. Keputusan-keputusan ini dibuat berdasarkan bukti-bukti yang ada, keadaan dan komentar serta keprihatinan para Utusan Senior RI dan GAM. Saya selalu menyimpan dalam hati saya manfaat dan kejayaan proses perdamaian kita, semangat COHA dan terutama sekali kepentingan vital orang Acheh secara keseluruhan.

Adalah jelas bahwa tanpa keragu-raguan di dalam hati saya bahwa 4 kasus ini merupakan pelanggaran Perjanjian Cessation of Hostilities antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Acheh Merdeka yang ditandatangani pada 9 Desember 2002 sebagaimana dinyatakan di bawah paragraph 5 Mukaddimah dan komitmen kedua belah pihak sebagaimana dinyatakan dalam Article 2 (a) Perjanjian tersebut. Oleh karena itu, hanyalah taraf ke-serius-an kasus-kasus tersebut yang masih perlu diputuskan.

Tuan-Tuan, inilah vonis saya.

1. Insiden pembunuhan di Lueng Bata, Acheh besar yang terjadi pada 8 Januari 2003
Vonis: RI bertanggungjawab atas Pelanggaran Serius COHA.

2. Insiden pembunuhan di Langsa Kota, Acheh Timur terjadi pada 10 Januari 2003
Vonis: RI bertanggungjawab atas Pelanggaran Sangat Serius COHA

3. Insiden Penembakan di Lamno, Acheh Barat, terjadi pada 25 Januari 2003
Vonis: RI bertanggungjawab atas Pelanggaran Sangat Serius COHA

4. Insiden penyerangan di Manggamat, Acheh Selatan terjadi pada 22 Desember 2003
Vonis: GAM bertanggung jawab atas Pelanggaran Sangat Serius COHA.

Maj.Gen. Tranongsuk Tuvinun
HDC Senior Envoy

13 February 2003

----------

Sabtu, 15/02/03 : 23.59 WIB

JSC Jatuhkan Sanksi Terhadap RI dan GAM

Banda Aceh, CyberNews. Joint Security Committee (JSC) atau Komite Keamanan Bersama (KKB) hari ini (15/2) telah menjatuhkan sanksi terhadap Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) karena melakukan pelanggaran Kesepakatan Penghentian Permusuhan atau Cessation of Hostilities Agreement (COHA). "Yang terpenting adalah mencegah terjadinya pelanggaran. Dengan jelas dan tanpa keraguan, saya nyatakan bahwa ada kasus-kasus yang merupakan pelanggaran dari Kesepakatan Penghentian Permusuhan," demikian diungkapkan oleh Utusan Senior JSC di Aceh, Mayjen Tanongsuk Tuvinun, dalam siaran pers yang diterima SM CyberNews, Sabtu (15/2) malam.

"Kedua belah pihak mengakui adanya beberapa masalah, dan masalah tersebut tidak dapat dipecahkan dalam waktu semalam. Yang paling mendorong adalah kedua belah akan berbicara atas tindakan tindakan yang dilakukan oleh anggotanya masing-masing di lapangan," tambah David Gorman, wakil dari Henry Dunant Centre (HDC).

Sejak Kesepakatan Penghentian Permusuhan ditandatangani delapan pekan lalu, laporan-laporan insiden serius yang dilakukan oleh salah satu dari kedua belah pihak telah sedikit menurun dibandingkan sebelum penandatanganan.

Dalam siaran pers disebutkan, JSC menetapkan sanksi terhadap RI dan GAM sebagai berikut:

- 25 Januari 2003, penembakan yang terjadi di Lamno, Aceh Barat. Putusannya: RI bertanggung jawab atas terjadinya Pelanggaran Sangat Serius terhadap Kesepakatan Penghentian Permusuhan.

- 22 Desember 2002, penyerangan yang terjadi di Manggamat, Aceh Selatan. Putusannya: GAM bertanggung jawab atas terjadinya Pelanggaran Sangat Serius terhadap Kesepakatan Penghentian Permusuhan.

- 8 Januari 2003, pembunuhan yang terjadi di Lueng Bata, Aceh Besar. Putusannya: RI bertanggung jawab atas terjadinya Pelanggaran Serius terhadap Kesepakatan Penghentian Permusuhan.

- 10 Januari 2003, pembunuhan yang terjadi di Kota Langsa, Aceh Timur. Putusannya: RI bertanggung jawab atas terjadinya Pelanggaran Sangat Serius terhadap Kesepakatan Penghentian Permusuhan.

Dua kasus terakhir tersebut diatas akan diinvestigasi lebih lanjut oleh Polri dan Polisi Militer TNI secara masing-masing. Kasus-kasus tersebut akan tetap ditunda/ditangguhkan hingga investigasi terhadap kasus-kasus tersebut selesai dilakukan. Hasil investigasinya akan ditujukan kepada JSC. "Semua keputusan ini dibuat berdasarkan keadaan dan bukti yang ada. Saya selalu tanamkan tentang manfaat keberhasilan Proses Perdamaian kita dan semangat Kesepakatan Penghentian Permusuhan," kata Mayjen Tanongsuk Tuvinun.

"Saya yakin bahwa pihak GAM dan RI menganggap insiden-insiden ini dengan serius," imbuhnya.

Menurut kesepakatan mengenai sanksi, saat ini terserah pada masing-masing pihak untuk menertibkan para pelanggarnya dan melaporkan kepada JSC mengenai langkah disiplin yang diambil sehingga JSC bisa mempublikasikannya. Pelanggaran Serius adalah "segala pelangaran yang mungkin menyebabkan terganggunya Kesepakatan Penghentian Permusuhan dan menimbulkan kerugian yang berarti terhadap kedua belah pihak atau warga sipil". Sedang Pelanggaran Sangat Serius adalah 'segala pelanggaran terhadap Kesepakatan Penghentian Permusuhan dimana pelanggaran tersebut mungkin membahayakan proses dari kesepakatan tersebut, juga mungkin menyebabkan luka yang serius, kematian, cacat permanen, kerusakan harta benda dari pihak manapun termasuk warga sipil". (cn05)