Stockholm, 21 Juni 2003

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum wr wbr.

ABDURRAHMAN WAHID PAKAI STRATEGI DIALOG MENUJU REFERENDUM MEGAWATI COBA BUANG DIALOG DAN PAKAI SENJATA KEPPRES 28/2003
Ahmad Sudirman
Stockholm - SWEDIA.

 

DI AWALI OLEH ABDURRAHMAN WAHID YANG MENYADARI KARENA ACEH TIDAK MASUK RI MAKA PERLU SEGERA MENGADAKAN DIALOG DENGAN GAM UNTUK MENUJU REFERENDUM

Apa yang harus disembunyikan ?
Kita disini semua Demokrasi dan bebas berpendapat serta bicara, tidak ada orang sama sekali yang melarang dan di takutkan, bahkan demokrasi itu lebih baik dari pada unek-unek seseorang yang tidak bisa untuk bicara serta dikeluarkan dari mulutnya sendiri.

Sekarang masih ada pertanyaan sbb:

a) Dari beberapa kali perundingan GAM dan RI, semua tidak berhasil untuk dirundingkan dan hasilnya tetap kosong (0) apakah dari kegagalan perundingan itu antara GAM dan RI merupakan suatu Show, biar masyarakat dunia mengetahui sengketa antara GAM dan RI untuk di perhatikan secara Intensiv ?

b) Mengapa, baik dari pihak GAM maupun dari pihak RI, dari kedua belah pihak ( Partai ) tidak mengakui dan menyetujui untuk perdamaian di meja damai yang telah dilakukan beberapa kali yang lalu dan hasilnya adalah kosong (0) dan sekarang telah mengakibatkan banyaknya korban rakyat di aceh yang tidak berdosa dan tidak tahu apa-apa, seperti anak-anak, orang tua dll, dan sekarang siapa yang bertanggung jawab atas korban-korban tersebut ??

c) Mengapa dari pihak GAM atau RI, tidak ada sama sekali kesepakatan dan perdamaian untuk dilanjutkan ke babak ke dua (2) kalau memang babak pertama (1) itu tidak berhasil, supaya tidak ada memakan korban yang selanjutnya, baik dari rakyat aceh yang tidak berdosa, maupun GAM atau TNI sendiri, dan bisakah dirundingkan kembali apabila dari kedua belah pihak menyetujui danmenyepakati untuk babak perdamaian selanjutnya ?

d) Mengapa dari kedua belah pihak GAM maupun RI, tidak mau menyetujui untuk sidang perdamaian dan akhirnya terjadi sengketa ( perang) dan apakah kesalahan ini ada dari pihak GAM atau RI ??

(Rolf , Flensburg, Germany, ®Rolf® , 3ef237a4@olaf.komtel.net , soc.culture.indonesia,alt.culture.indonesia, Sat, Jun 21 2003 13:27:04)

Sebenarnya Rolf ini masih menyembunyikan, lihat saja, dia datang dari Negara RI-Jawa-Yogya, masuk ke Flensburg, German, kemudian pakai kedok nama Rolf, biar dianggap orang bule German hidung pesek. Emailnya masih ditutupinya. Kalau memang dia tidak perlu sembunyi seharusnya itu emailnya dibuka saja. Memang Rolf ini masih mau sembunyi.

Nah, sebenarnya walaupun diktator militer Jenderal TNI Soeharto telah jatuh pada tanggal 22 Mei 1998, tetapi itu kuku besi yang penuh racun Daerah Operasi Militer-nya masih tetap tertancap di bumi Aceh, karena itu TNI masih tetap menjalankan operasi militernya.

Hanya itu murid Soeharto, BJ Habibie, mulai menyadari untuk segera melepaskan diri dari tanggung jawab pembunuhan rakyat Aceh yang telah dilakukan oleh gurunya, maka dalam jangka waktu kurang dari tiga bulan dari sejak Soeharto jatuh dicabutlah satus Negeri Aceh sebagai Daerah Operasi Militer di Aceh pada tanggal 7 Agustus 1998.

Walaupun sudah dicabut status Daerah Operasi Militer dari Aceh, tetapi tetap saja keadaan di Aceh masih belum kembali kepada keadaan yang aman dan stabil.

Setelah Abdurrahman Wahid terpilih jadi Presiden Negara RI-Jawa-Yogya tanggal 20 Oktober 1999, mulailah ia menjalankan taktik dan strategi bagaimana menghadapi dan memecahkan masalah Aceh yang sudah kronis itu.

Dalam hal ini saya pernah menulis sebulan sebelum Abdurrahman Wahid terpilih jadi presiden dalam tulisan "Aceh akan menjadi pusat DIR" ( http://www.dataphone.se/~ahmad/990917.htm ) yang dipublisir pada tanggal 17 September 1999, dimana saya menulis,

"Menurut Gus Dur, dia datang ke Aceh hanya untuk mendengarkan isi hati orang Aceh. "Insya Allah, keputusan ulama dayah yang menuntut diadakannya referendum segera saya sampaikan ke Presiden Habibie dan Wiranto setiba saya di Jakarta," janji Gus Dur..."Saya berharap mereka semua mengerti, bahwa latar belakangnya orang minta referendum itu tidak ringan. Tidak bisa kita hanya menggunakan istilah yang latar belakang bersifat formalistik". "Memang kita bernegara, karena itu negara kesatuan harus dipertahankan seluruh wilayahnya. Tapi yang sering dilupakan orang bahwa untuk menjadi suatu negara perlu kerelaan orang".

"Rakyat Aceh ini kita tanya, kerelaannya apa. Mau tetap di Republik Indonesia, apa tidak. Harus dengan berdasarkan kerelaan, enggak bisa begitu saja. Alternatifnya adalah apa yang dibuat Belanda dulu. Mereka kemari menjajah. Apa kita mau, bangsa kita menjajah bangsa kita juga. Kita ya enggak mau. Dikatakan, supaya orang Aceh menerima dengan ikhlas, orang Jawa juga harus menerimanya dengan ikhlas. Orang Padang, orang Batak semuanya menerima ikhlas-ikhlas-lah. Itulah pikiran saya tadi kenapa saya sampai menangis...".

"Dari dulu saya kan sudah nyatakan setuju referendum untuk Aceh. Saya belum pernah berubah dalam hal itu. Artinya itu jalan yang terbaik dan paling jujur. Tapi kita belajar pengalaman di Timtim. Enggah usah buru-buru. Karena kalau buru-buru akibatnya bisa buruk, terjadi pertumpahan darah seperti di Timtim. Jadi mari kita sama-sama, rakyat harus bisa kita bikin mengerti. Tapi percayalah, hak-hak rakyat Aceh harus dihormati."

Menyahuti aspirasi rakyat Aceh ini, Gus Dur mengharapkan para pejabat dan penguasa jangan berpikir dan berpandangan sempit. "Saya yakin melalui referendum ini, jelas akan membawa dampak positif bagi Aceh. Kalaupun nantinya hasilnya Aceh menjadi merdeka, kita harus ikhlas'" ( http://www.dataphone.se/~ahmad/990917.htm )

Karena Abdurrahman Wahid telah menyadari bahwa sebenarnya rakyat Aceh masih tidak rela menerima pengakuan pihak RI-Jawa-Yogya bahwa Negeri Aceh telah dimasukkan kedalam wilayah RI-Jawa-Yogya, tanpa adanya suatu perjanjian yang jelas, nyata dan gamblang yang didukung penuh oleh seluruh rakyat Aceh.

Dengan dasar inilah Abdurrahman Wahid mulai menjalankan aksi diplomasi secara diam-diam dengan mengirimkan utusan-untusan informalnya ke Stockholm untuk menjajagi pembukaan jalan agar bisa dilalui guna menempuh suatu dialog dengan para tokoh GAM di Swedia.

Inilah langkah pertama yang dijalankan oleh Abdurrahman Wahid, sehingga ternyata hasilnya, Noer Hassan Wirajuda berhasil duduk berhadapan dengan para tokoh GAM di Geneva, pada tanggal 12 Mei 2000. Dimana Noer Hassan Wirajuda duduk bersama-sama tokoh GAM disaksikan oleh pihak ketiga dari Henry Dunant Centre for Humanitarian Dialogue di Geneva untuk menandatangani nota kesefahaman (memorandum of understanding) tentang jeda kemanusiaan dengan tujuan untuk menghentikan kekerasan melalui cara pengiriman bantuan kemanusiaan kepada penduduk Aceh yang menjadi korban. Mengadakan jaminan keamanan untuk menunjang pengiriman bantuan kemanusiaan dan mengurangi kekerasan. Dan berusaha memulihkan kepercayaan diri masyarakat guna mencapai penyelesaian damai

Nah, apa yang diopertunjukkan oleh Abdurrahman Wahid terhadap para tokoh GAM itu bukan merupakan suatu show, melainkan memang Abdurrahman Wahid telah menyadari bahwa rakyat Aceh memang telah ditindas dan negeri Aceh telah diakui begitu saja oleh pihak Soekarno Cs yang diteruskan oleh Soeharto termasuk BJ Habibie.

Jadi, disinilah Abdurrahman Wahid berusaha untuk mencari jalan keluar sebelum referendum dilaksanakan di Aceh terlebih dahulu dilakukan dialog untuk meredakan ketegangan dan permusuhan antara rakyat Aceh dengan pihak RI.-Jawa-Yogya.

Hanya tentu saja, nota kesefahaman (memorandum of understanding) tentang jeda kemanusiaan yang ditandatangani oleh Noer Hasan Wirajuda dan Zaini Abdullah dalam pelaksanaannnya mengalami kemacetan dan hambatan.

Ternyata taktik dan strategi Abdurrahman tentang Aceh yang akan mengarah kepada referendum menghadapi benteng tangguh dari pihak militer, Megawati, dan sebagian besar anggota DPR dan MPR, karena terbukti, bersamaan dengan Abdurrahman Wahid mengadakan dialog dan perundingan dengan para tokoh GAM, ternyata pihak Megawati Cs, DPR dan MPR telah menyiapkan draf rancangan undang undang otonomi khusus bagi Aceh, yang dikenal dengan nama rancangan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Karena adanya keterlibatan Abdurrahman dengan kasus Buloggate dan Bruneigate dan menolak untuk memberikan pertanggungjawaban di depan sidang paripurna MPR, ternyata kasus tersebut mengakhiri riwayat kekuasaan Abdurrahman Wahid sampai tanggal 23 Juli 2001, pukul 01.10 wib ketika Abdurrahman Wahid mengeluarkan dekrit pembubaran DPR/MPR yang ternyata tidak ditanggapi dan dituruti oleh para anggota DPR/MPR juga oleh Megawati, malahan menggantikan Abdurrahman Wahid dengan wakilnya Megawati menjadi Presiden RI-Jawa-Yogya.

Ternyata, 17 hari kemudian setelah Abdurrahman Wahid dijatuhkan dan digantikan oleh Megawati, maka itu rancangan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam telah disyahkan di Jakarta menjadi Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang terdiri dari 14 Bab dan 34 pasal pada tanggal 9 Agustus 2001 oleh presiden RI Megawati Soekarnoputri dan diundangkan pada tanggal yang sama.

Mulailah area baru di Aceh, dimana Megawati yang ditunjang oleh militer dibawah komando Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono Cs, Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto, KASAD Jenderal TNI Ryamizard Ryacudu, dan Menlu Noer Hassan Wirajuda telah memainkan taktik dan strategi penguasaan, pendudukan dan pencaplokan Axeh melalui Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Nah disinilah kesalahan besar pihak Megawati Cs dalam menjalankan taktik dan strategi penyelesaian Aceh yang ditunjang oleh militer dibawah komando Yudhoyono, Sutarto dan Ryacudu.

Megawati mengira bahwa dengan telah adanya senjata Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam bisa dijadikan sebagai alat penekan dan sekaligus penarik rakyat Aceh agar bisa masuk kedalam sangkar Negara RI-Jawa-Yogya. Juga bisa dijadikan umpan untuk menarik GAM agar masuk dan mau menerima Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 ini serta hidup dalam kerangka Negara Kesatuan RI-Jawa-Yogya.

Justru disinilah kelemahan dan sekaligus kesalahan pihak Megawati dan militernya dalam menjalankan taktik dan strategi penyelesaian Aceh dengan menggunakan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 yang disodorkan kepada pihak GAM dan rakyat Aceh.

Ternyata dalam langkah dialog selanjutnya dengan GAM, pihak Megawati Cs pada tanggal 2-3 Februari 2002 telah terpeleset karena perhitungan yang salah dan mengakibatkan apa yang tercantum dalam hasil pertemuan itu yang dirangkumkan kedalam pernyataan "Berdasarkan penerimaan Undang-Undang NAD sebagai langkah awal (starting point), sebagaimana yang dibicarakan pada tanggal 2-3 Februari 2002, menuju suatu musyawarah yang menyeluruh (all-inclusive dialogue) yang demokratis dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Acheh yang akan difasilitasikan oleh HDC di Acheh. Proses ini bertujuan untuk menelaah kembali (review) elemen-elemen Undang-Undang NAD melalui ungkapan pendapat rakyat Acheh secara bebas dan aman. Ini akan menuju kepada suatu pemilihan pemerintahan yang demokratis di Acheh, Indonesia".

Nah disinilah terpelesetnya Megawati Cs yang ditunjang oleh Yudhoyono, Wirajuda, Sutarto, dan Ryacudu kedalam jaringan GAM yang ternyata dalam perundingan di Geneva itu telah mendapat dukungan dari pihak negara Uni Eropa dan Amerika.

Penyebab terpelesetnya Megawati Cs itu adalah dengan apa yang tersirat dari bunyi yang tersurat dari hasil perundingan tanggal 2-3 Februari 2002 itu yaitu bahwa sebenarnya Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tidak diterima oleh GAM dan rakyat Aceh sebelum elemen-elemen Undang-Undang NAD ini ditelaah kembali melalui ungkapan pendapat rakyat Acheh lewat jalur musyawarah yang menyeluruh dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Acheh dengan difasilitasikan oleh HDC di Acheh secara bebas dan aman dalam rangka membangun pemerintahan yang didambakan oleh seluruh rakyat Acheh.

Nah inilah sebenarnya yang telah dijadikan senjata oleh GAM untuk menggempur pihak Megawati Cs yang didukung oleh Yudhoyono, Wirajuda, Sutarto dan Ryacudu.

Langkah selanjutnya dari pihak Megawati Cs adalah mengadakan perundingan kembali dalam rangka Penghentian Permusuhan Rangka Perjanjian Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Acheh Merdeka pada tanggal 9 Desember 2002 di Geneva, dimana hasilnya ditandatangani oleh Duta Besar Mr S. Wiryono dari pihak Pemerintah Republik Indonesia dan Dr. Zaini Abdullah dari pihak Gerakan Acheh Merdeka yang disaksikan oleh Mr. Martin Griffiths dari Henry Dunant Centre For Humanitarian Dialogue (HDC) .

Ternyata sekali lagi, Megawati Cs yang didukung oleh militer dibawah komando Yudhoyono dan Sutarto Cs telah terjerat kembali oleh jaringan GAM yang terpasang dalam mukaddimah Perjanjian Penghentian Permusuhan Rangka Perjanjian Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Gerakan Acheh Merdeka yang berbunyi " Berdasarkan penerimaan Undang-Undang NAD sebagai langkah awal (starting point), sebagaimana yang dibicarakan pada tanggal 2-3 Februari 2002, menuju suatu musyawarah yang menyeluruh (all-inclusive dialogue) yang demokratis dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Acheh yang akan difasilitasikan oleh HDC di Acheh. Proses ini bertujuan untuk menelaah kembali (review) elemen-elemen Undang-Undang NAD melalui ungkapan pendapat rakyat Acheh secara bebas dan. aman. Ini akan menuju kepada suatu pemilihan pemerintahan yang demokratis di Acheh, Indonesia."

Disini terlihat dimana pihak tim perunding Pemerintah RI yang dipimpin oleh Wiryono mengalami kekahalan, sedangkan pihak GAM malahan mendapat dukungan dari pihak negara-negara Uni Eropa, Jepang, Amerika, Bank Dunia, dan tentu saja Swedia.

Dasar-dasar inilah yang menyebabkan pihak Megawati Cs mengalami kemunduran dalam usaha untuk menguasai, menduduki dan mencaplok negeri Aceh.

Karena itu, ketika diadakan perundingan di Tokyo Jepang, pada tanggal 17-18 Mei 2003 ternyata pihak Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono Cs, Presiden Megawati, Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto, KASAD Jenderal TNI Ryamizard Ryacudu, dan Menlu Noer Hassan Wirajuda dengan secarabulat menggagalkan perundingan tersebut dan diteruskan dengan aksi militer dengan meluncurkan senjata berkarat Keputusan Presiden RI nomor 28 tahun 2003 tentang pernyataan keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang dikeluarkan pada tanggal 18 Mei 2003 dan diberlakukan pada tanggal 19 Mei 2003 selama 6 bulan.

Alasan mengapa perjanjian Tokyo itu digagalkan Yudhoyono Cs bisa dibaca kembali dalam tulisan [030608] Benar Yudhoyono cs, Wirajuda dan Mega gagalkan JCM Tokyo dan kobarkan perang di Aceh ( http://www.dataphone.se/~ahmad/030608.htm )

Jadi sekarang sudah terlihat bahwa sebenarnya bukan pihak GAM yang ingin membatalkan perjanjian damai, melainkan pihak Megawati Cs yang ditunjang oleh militer dibawah komando Yudhoyono dan Sutarto Cs yang ingin menjalankan taktik dan strategi militer untuk menmguasai dan mencaplok Aceh.

Dengan adanya sikap yang tidak mau berdamai dari pihak Megawati Cs ini membuat sangat sulit bagi pihak GAM untuk mempercayai kesungguhan dan kejujuran serta keikhlasan dari pihak Megawati Cs, Yudhoyono, Sutarto, Ryacudu dan Wirajuda untuk melanjutkan kembali perundingan yang telah dibatalkan dan digagalkan secara sepihak oleh PRI dengan melanggar apa yang sudah disepakati dalam Perjanjian Penghentian Permusuhan Rangka Perjanjian Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Gerakan Acheh Merdeka pada tanggal 9 Desember 2002.

Apalagi dengan kelicikan dari pihak Megawati Cs, Wirajuda dan Yudhoyono setelah menggalakan perundingan Tokyo langsung melancarkan serangan ke wilayah Aceh dengan berdasarkan sumber hukum senjata berkarat Keputusan Presiden RI nomor 28 tahun 2003 tentang pernyataan keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Nah sekarang sebagai kesimpulan akhir, bahwa kalau dilihat dari sudut fakta sejarah, hukum dan hasil dari apa yang telah disepakati bersama dalam perundingan antara pihak PRI-Jawa-Yogya dan GAM, ternyata yang lebih banyak menyebabkan gagalnya perundingan damai di Aceh adalah pihak Megawati Cs, Yudhoyono, Wirajuda, Sutarto dan Ryacudu.

Pihak Pemerintah RI-Jawa-Yogya yang diwakili oleh Presiden Megawati, Menlu Noer Hassan Wirajuda, Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono, ketua Komisi I DPR Ibrahim Ambong, ketua DPR Akbar Tandjung, Presiden RI Megawati, Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto dan KASAD Jenderal TNI Ryamizard Ryacudu ternyata telah berusaha untuk menutupi fakta sejarah, hukum dan hasil perundingan yang telah disepakati dengan penggunaan kekuatan senjata Keputusan Presiden RI nomor 28 tahun 2003 tentang pernyataan keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam agar Aceh tetap berada dan bisa diklaim sebagai wilayah kekuasaan Negara Ri-Jawa-Yoga.

Dan inilah kesalahan fatal bagi pihak Presiden Megawati, Menlu Noer Hassan Wirajuda, Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono, ketua Komisi I DPR Ibrahim Ambong, ketua DPR Akbar Tandjung, Presiden RI Megawati, Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto dan KASAD Jenderal TNI Ryamizard Ryacudu dalam menyelesasikan masalah Aceh.

Presiden Abdurrahman Wahid yang sedang menjalankan cara, tatktik, dan strategi untuk penyelesaian Aceh melalui dialog untuk menju kearah referendum telah dijegal oleh pihak Megawati Cs dengan keliompok militernya dibawah komando Yudhoyono dan Sutarto Cs.

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

Wassalam.

Ahmad Sudirman

http://www.dataphone.se/~ahmad
ahmad@dataphone.se
----------

From: "®Rolf®" <No Spam>
Newsgroups: soc.culture.indonesia,alt.culture.indonesia
References: <31dfff93.0306191251.2cb91a67@posting.google.com>
Subject: Re: YUDHOYONO, WIRAJUDA, MEGAWATI, SUTARTO DAN RYAMIZARD YANG MENJADIKAN RAKYAT ACEH SENGSARA DAN MENDERITA
Date: Sat, Jun 21 2003 13:27:04
X-Original-NNTP-Posting-Host: 58.142.hh1.ip.foni.net
Message-ID: <3ef237a4@olaf.komtel.net>
X-Trace: olaf.komtel.net 1056061348 212.7.142.58 (Sat, Jun 21 2003 13:27:04)

Apa yang harus disembunyikan ?
Kita disini semua Demokrasi dan bebas berpendapat serta bicara, tidak ada orang sama sekali yang melarang dan di takutkan, bahkan Demokrasi itu lebih baik dari pada unek-unek seseorang yang tidak bisa untuk bicara serta dikeluarkan dari mulutnya sendiri.

Sekarang masih ada pertanyaan sbb:

a) Dari beberapa kali perundingan GAM dan RI, semua tidak berhasil untuk dirundingkan dan hasilnya tetap kosong (0) apakah dari kegagalan perundingan itu antara GAM dan RI merupakan suatu Show, biar masyarakat dunia mengetahuisengketa antara GAM dan RI untuk di perhatikan secara Intensiv ?

b) Mengapa, baik dari pihak GAM maupun dari pihak RI, dari kedua belah pihak ( Partai ) tidak mengakui dan menyetujui untuk perdamaian di meja damai yang telah dilakukan beberapa kali yang lalu dan hasilnya adalah kosong (0) dan sekarang telah mengakibatkan banyaknya korban rakyat di aceh yang tidak berdosa dan tidak tahu apa-apa, seperti anak-anak, orang tua dll, dan sekarang siapa yang bertanggung jawab atas korban-korban tersebut ??

c) Mengapa dari pihak GAM atau RI, tidak ada sama sekali kesepakatan dan perdamaian untuk dilanjutkan ke babak ke dua (2) kalau memang babak pertama (1) itu tidak berhasil, supaya tidak ada memakan korban yang selanjutnya, baik dari rakyat aceh yang tidak berdosa, maupun GAM atau TNI sendiri, dan bisakah dirundingkan kembali apabila dari kedua belah pihak menyetujui danmenyepakati untuk babak perdamaian selanjutnya ?

d) Mengapa dari kedua belah pihak GAM maupun RI, tidak mau menyetujui untuk sidang perdamaian dan akhirnya terjadi sengketa ( perang) dan apakah kesalahan ini ada dari pihak GAM atau RI ??

Rolf

Flensburg, Germany
®Rolf® , 3ef237a4@olaf.komtel.net
----------