Stockholm, 22 Juni 2003

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum wr wbr.

YUDHOYONO, SUTARTO,WIRAJUDA, MEGAWATI TUTUPI ACEH DENGAN KAIN BUSUK KEPPRES 43/2003
Ahmad Sudirman
Stockholm - SWEDIA.

 

DENGAN TUJUAN MENGISOLASIKAN NEGERI ACEH YUDHOYONO, SUTARTO, WIRAJUDA, MEGAWATI TUTUPI NEGERI ACEH DENGAN KAIN BUSUK KEPPRES NO 43 TAHUN 2003

Memang jelas kelihatan dengan tujuan mengisolasikan negeri Aceh Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono Cs, Presiden Megawati, Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto, KASAD Jenderal TNI Ryamizard Ryacudu, dan Menlu Noer Hassan Wirajuda menutupi negeri Aceh dengan kain busuk Keputusan Presiden Republik Indonesia selaku Penguasa Darurat Militer Pusat Nomor 43 Tahun 2003 Tentang Pengaturan kegiatan Warga Negara Asing, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Jurnalis di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang ditetapkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Juni 2003.

Nah inilah pengurungan, pengisolasian, penekanan, penutupan, dan penghancuran negeri Aceh dengan label untuk keselamatan umum, kepentingan ketertiban umum dan untuk kepentingan keamanan, agar supaya kereta roda busuk Keadaan Darurat Militer di negeri Aceh bisa berjalan dengan tanpa terlihat oleh dunia internasional dan agar penggunaan senjata berkarat Keputusan Presiden RI nomor 28 tahun 2003 tentang pernyataan keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam bisa dilakukan tanpa bisa diteropong oleh masyarakat dunia Internasional.

Taktik dan strategi Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono Cs, Presiden Megawati, Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto, KASAD Jenderal TNI Ryamizard Ryacudu, dan Menlu Noer Hassan Wirajuda mengisolasikan negeri Aceh dengan cara menutupi negeri Aceh dengan kain busuk Keputusan Presiden Republik Indonesia selaku Penguasa Darurat Militer Pusat Nomor 43 Tahun 2003 itu adalah sebenarnya untuk menjadikan masalah Aceh yang sudah menjadi masalah internasional dan GAM mendapat dukungan dunia internasional agar bisa dirubah dan ditarik kembali menjadi masalah dan kepentingan dalam negeri Negara RI-Jawa-Yogya.

Tetapi tentu saja, taktik dan strategi pengubahan dan penarikan kembali masalah Aceh dari masalah dunia internasional kepada masalah dunia Negara RI-Jawa-Yogya adalah suatu usaha yang sia-sia belaka dan tidak efisien.

Dan inilah yang saya sebut taktik dan strategi yang dibuat oleh Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono Cs, Presiden Megawati, Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto, KASAD Jenderal TNI Ryamizard Ryacudu, dan Menlu Noer Hassan Wirajuda adalah taktik dan strategi mengisolasikan dan menutup negeri Aceh dengan kain busuk Keputusan Presiden Republik Indonesia selaku Penguasa Darurat Militer Pusat Nomor 43 Tahun 2003 Tentang Pengaturan kegiatan Warga Negara Asing, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Jurnalis di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Nah jaring-jaring yang dipasang dibelakang kain busuk Keputusan Presiden Republik Indonesia selaku Penguasa Darurat Militer Pusat Nomor 43 Tahun 2003 adalah bagi mereka yang Warga Negara Asing tidak diperbolehkan melakukan kunjungan wisata dan tidak melakukan kegiatan yang bertentangan dengan tujuan pelaksanaan keadaan Darurat Militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Kunjungan dan kegiatan Warga Negara Asing dapat dilakukan atas izin Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas nama Presiden selaku Penguasa Darurat Militer Pusat. Warga Negara Asing yang terikat dengan pelaksanaan kontrak kerja serta perjanjian dengan Pemerintah Republik Indonesia yang telah berjalan, agar melaporkan keberadaan dan pelaksanaan kegiatannya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam kepada Penguasa Darurat Militer Daerah.

Begitu juga bagi organisasi masyarakat yang berbentuk lembaga swadaya masyarakat baik dari negara asing maupun dari Indonesia tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang bertentangan dengan tujuan pelaksanaan Keadaan Darurat Militer di Provinsi Naggroe Aceh Darussalam. Bantuan kemanusiaan yang berasal dari negara sahabat, Badan Dunia, dan lembaga swadaya masyarakat baik asing ataupun nasional di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dikoordinasikan oleh Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat atas nama Presiden selaku Penguasa Darurat Militer Pusat.

Tentu saja yang paling dikontrol adalah kegiatan jurnalistik dimana kegiatan jurnalistik yang dilakukan oleh wartawan asing dan koresponden untuk media asing di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dapat dilakukan secara selektif setelah mendapat persetujuan Menteri Luar Negeri atas nama Presiden selaku Penguasa Darurat Militer Pusat. Kegiatan jurnalistik yang dilakukan oleh wartawan nasional untuk media nasional di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dapat dilakukan setelah mendapat izin tertulis dari Penguasa Darurat Militer Daerah. Segala resiko dan akibat yang timbul dari kegiatan jurnalistik yang dilakukan oleh wartawan asing maupun nasional di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam menjadi tanggung jawab yang bersangkutan.

Nah sekarang ternyata rambu-rambu yang berjurai dibalik kain busuk Keputusan Presiden Republik Indonesia selaku Penguasa Darurat Militer Pusat Nomor 43 Tahun 2003 adalah sengaja diarahkan sebagian besar kepada pihak dunia internasional, khususnya yang menyangkut perseorang, jurnalis dan lembaga swadaya masyarakat.

Nah inilah taktik dan strategi busuk yang fatal yang diciptakan oleh Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono Cs, Presiden Megawati, Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto, KASAD Jenderal TNI Ryamizard Ryacudu, dan Menlu Noer Hassan Wirajuda.

Padahal kalaulah Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono Cs, Presiden Megawati, Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto, KASAD Jenderal TNI Ryamizard Ryacudu, dan Menlu Noer Hassan Wirajuda cerdik dan berpandangan jauh dalam usaha menyelesaikan negeri Aceh, maka

jalan yang harus ditempuh adalah jalan yang memberikan jalan luas dan lebar kepada dunia internasional agar bisa melihat dan memperhatikan bahwa keadaan yang sebenarnya di negeri Aceh adalah benar-benar dalam keadaan aman dan stabil yang menggembirakan seluruh rakyat negeri Aceh, sehingga dunia internasional yakin dan percaya memang benar kehidupan, keamanan dan kestabilan politik telah terjamin diseluruh wilayah negeri Aceh.

Tetapi, kalau taktik dan strategi yang dijalankan oleh Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono Cs, Presiden Megawati, Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto, KASAD Jenderal TNI Ryamizard Ryacudu, dan Menlu Noer Hassan Wirajuda sampai detik ini itu adalah suatu taktik dan strategi penutupan bau busuk yang baunya sampai juga kehidung dunia internasional, sehingga hasilnya makin membuat Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono Cs, Presiden Megawati, Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto, KASAD Jenderal TNI Ryamizard Ryacudu, dan Menlu Noer Hassan Wirajuda terpukul dan terasing di dunia internasional mengani masalah penyelesaian negeri Aceh.

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

Wassalam.

Ahmad Sudirman

http://www.dataphone.se/~ahmad
ahmad@dataphone.se
----------

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SELAKU PENGUASA DARURAT MILITER PUSAT NOMOR 43 TAHUN 2003 TENTANG PENGATURAN KEGIATAN WARGA NEGARA ASING,LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DAN JURNALIS DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
 

Menimbang : bahwa untuk keselamatan umum, kepentingan ketertiban umum dan untuk kepentingan keamanan selama berlangsungnya Keadaan Darurat Militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dipandang perlu menetapkan Keputusan Presiden selaku Penguasa Darurat Militer Pusat tentang Pengaturan Kegiatan Warga Negara Asing, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Jurnalis di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
Mengingat : Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 4 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 12 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;

Undang-undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1908) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 52 Prp Tahun 1960 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2113);

Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2003 tentang Pernyataan Keadaan Bahaya dengan Tingkatan Keadaan Darurat Militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 54);

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN SELAKU PENGUASA DARURAT MILITER PUSAT TENTANG PENGATURAN KEGIATAN WARGA NEGARA ASING, LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DAN JURNALIS DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM.

Pasal 1

(1) Selama berlangsungnya Keadaan Darurat Militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Warga Negara Asing tidak diperbolehkan melakukan kunjungan wisata dan tidak melakukan kegiatan yang bertentangan dengan tujuan pelaksanaan keadaan Darurat Militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

(2) Untuk mendukung keberhasilan operasi terpadu dalam rangka pelaksanaan Keadaan Darurat Militer di Pro-vinsi Nanggroe Aceh Darussalam, kunjungan dan kegiatan Warga Negara Asing dapat dilakukan atas izin Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas nama Presiden selaku Penguasa Darurat Militer Pusat.

(3) Warga Negara Asing yang terikat dengan pelaksanaan kontrak kerja serta perjanjian dengan Pemerintah Re-publik Indonesia yang telah berjalan, agar melaporkan keberadaan dan pelaksanaan kegiatannya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam kepada Penguasa Darurat Militer Daerah.

Pasal 2

(1) Lembaga swadaya masyarakat baik dari negara asing maupun dari Indonesia tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang bertentangan dengan tujuan pelaksanaan Keadaan Darurat Militer di Provinsi Naggroe Aceh Darussalam.

(2) Bantuan kemanusiaan yang berasal dari negara sahabat, Badan Dunia, dan lembaga swadaya masyarakat baik asing ataupun nasional di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dikoordinasikan oleh Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat atas nama Presiden selaku Penguasa Darurat Militer Pusat.

(3) Pelaksanaan bantuan kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disesuaikan dengan operasi ke-manusiaan yang dilaksanakan oleh Penguasa Darurat Militer Daerah.

Pasal 3

(1) Kegiatan jurnalistik yang dilakukan oleh wartawan asing dan koresponden untuk media asing di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dapat dilakukan secara selektif setelah mendapat persetujuan Menteri Luar Negeri atas nama Presiden selaku Penguasa Darurat Militer Pusat.

(2) Kegiatan jurnalistik yang dilakukan oleh wartawan nasional untuk media nasional di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dapat dilakukan setelah mendapat izin tertulis dari Penguasa Darurat Militer Daerah.

(3) Segala resiko dan akibat yang timbul dari kegiatan jurnalistik yang dilakukan oleh wartawan asing maupun nasional di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam menjadi tanggung jawab yang bersangkutan.

Pasal 4

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juni 2003

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
SELAKU
PENGUASA DARURAT MILITER PUSAT,
ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juni 2003

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 68

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,

Lambock V. Nahattands
----------