Stockholm, 5 Juli 2003

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum wr wbr.

SOEKARNO TIPU RIS, AIDIT TIPU SOEKARNO DAN GEBUK TNI, SOEHARTO GEBUK SOEKARNO, WAHID GEBUK TNI AKHIRNYA MEGA NAIK
Ahmad Sudirman
Stockholm - SWEDIA.

 

SOEKARNO JERAT ACEH, SOEHARTO BISNIS ACEH, ABDURRAHMAN WAHID BISNIS ACEH DAN GEBUK TNI, DAN TNI DIBALIK MEGA JUGA BISNIS ACEH

"Sebenarnya, rakyat Aceh semakin sadar bahwa inilah hanya adalah permainan politik 'mereka'. Megawati punya kuasa? Megawati tidak punya kuasa apa-apa! Perlu diingat bahwa soal militer, Dia tidak seperti bapaknya. Jadi. Yang mengacak aduk Aceh adalah bukan gagasan dari dia. Gagasan siapakah? Gagasan 'mereka'. Mbak Mega tahu bahwa pihak yang menaikan dia sebagai presiden adalah pihak yang sama menaikan bapaknya, dan juga pihak yang sama yang menjatuhkan bapaknya dan membuat keluarganya menderita. Dan juga pihak yang sama yang menaikan dan menjatuhkan Suharto. Mbak Mega tahu. Rakyat Aceh tahu. Sayangnya, ada cukup banyak orang tidak tahu, tetapi mungkin tahu tetapi pura-pura tidak tahu. Nah, yang pura-pura tidak tahu ini, apakah mereka menolak kenyataan, ataukah mereka memang kaki tangan 'mereka'?"
(EAC, digicross@hotmail.com , Newsgroups: soc.culture.indonesia, alt.culture.indonesia
Jul 03 2003 17:09:21)

Baiklah saudara yang berinisial EAC yang berdomisili di Jakarta, Indonesia dan yang telah mengomentari tulisan "Rakyat Aceh makin sadar bahwa Aceh sedang diduduki oleh Megawati dengan TNI-nya" di Newsgroups: soc.culture.indonesia,alt.culture.indonesia

Ya, kalau dengan mudah memang bisa dijawab langsung bahwa semuanya adalah kerjaan iblis. Tetapi tentu saja, ada bermacam-macam iblis. Ada iblis yang bermuka CIA, Bush, TNI, Blair, dan ada juga yang bermuka Ariel Sharon.

Tetapi tentu saja, disini saya akan sedikit memberikan gambaran yang terlihat oleh mata manusia yang memang tidak bisa melihat sosok iblis yang sebenarnya, kecuali kalau memang iblis yang berwajah CIA atau George Bush.

Justru yang ada kesamaan adalah ketika Soekarno menggebuk para Dewan Jenderal yang berkolaborasi dengan CIA, kemudian Soekarno digebuk oleh Jenderal Soeharto yang membela Dewan Jenderal yang berkolaborasi dengan CIA.

Sedangkan Jenderal Soeharto dikatrol menjadi Pejabat Presiden Republik Indonesia-Jawa-Yogya pada tanggal 12 Maret 1967 karena membela Dewan Jenderal yang berkolaborasi dengan CIA.

Megawati dikatrol jadi Presiden Negara RI-Jawa-Yogya karena Presiden Abdurrahman Wahid menggebuk TNI dan bisnis Aceh pakai dompet Bulog dan dompet Sultan Brunei Darussalam.

Megawati dikatrol jadi Presiden karena TNI dibelakangya, dan Amien Rais Cs yang mengangkatnya. Tidak lama lagi Megawati Jatuh dari kursi presiden karena bisnis Aceh bersama-sama TNI dengan sukhoinya pakai imbal beli Bulog dengan Putin.

Rakyat Aceh sengsara karena sejak Soekarno, Soeharto, BJ Habibie, Abdurrahman Wahid dan Megawati selalu membisniskan Aceh dan terus didudukinya.

GAM tampil sebagai penerus perjuangan membebaskan rakyat dan negeri Aceh melawan Belanda sejak tanggal 26 Maret 1873, melawan Soekarno, Soeharto, BJ.Habibie, Abdurrahman Wahid dan sekarang Megawati yang telah mencaplok dan mendudukinya.

KARENA ABDURRAHMAN WAHID GEBUK TNI DAN BISNIS ACEH, AKHIRNYA MEGAWATI NAIK KE PUNCAK GUNUNG TERJAL EKSEKUTIF NEGARA RI-JAWA-YOGYA

Memang Presiden Megawati tidak punya kekuasaan eksekutif yang nyata. Megawati bisa naik ke puncak terjal gunung eksekutif karena Abdurrahman Wahid gebuk TNI sambil bisnis Aceh pakai isi dompet Bulog dan merayu Sultan Brunei Darussalam agar isi dompetnya bisa mengalir kejalur bisnis Aceh.

Saat-saat akhir kekuasaan Abdurrahman Wahid adalah ketika ia menunjukkan dua jurus. Dimana jurus pertama yaitu ketika Abdurrahman Wahid berani mengatakan bahwa "hanya sedikit elit TNI yang menentang saya, sedangkan 90 persen lainnya mendukung pemerintahan hasil pemilu 1999. Saya enjoy dengan dukungan 90 persen personil TNI dan saya selalu optimis, tak pernah berpikir negatif. Kadangkala bahkan saya sering disebut terlalu idealis". ( http://www.analisadaily.com/utama2.htm , Kamis, 27 Januari 2000)

Politik Abdurrahman Wahid buka-pintu-TNI dan sapu-bersih-TNI terus gencar dijalankan. Salah satu taktik yang dipakai Abdurrahman Wahid adalah menjadikan Komisi Penyelidik Pelanggaran (KPP) HAM sebagai ujung tombak untuk ditembuskan ke tubuh oknum-oknum TNI yang dianggap melanggar hak asasi manusia, khusus yang terlibat di Timor-Timur. Sedangkan yang di Aceh masih dipendam dan disembunyikan.

Dimana langkah sapu-bersih-TNI ini telah menyentuh dan sampai ke Jaksa Agung Marzuki Darusman. Dimana Jagung ini telah mendapat berita acara pemeriksaan (BAP) dan rekomendasi dari Komisi Penyelidik Pelanggaran (KPP) HAM, hari Senin (31/1/2000) untuk melakukan penyidikan terhadap pelaku yang diduga terlibat dalam pelanggaran berat hak asasi manusia di Timor-Timur. Dimana diantara pelaku yang diduga terlibat adalah mantan Panglima TNI Jenderal Wiranto, Pangdam IX Udayana Mayjen TNI Adam Damiri, mantan Komandan Korem 164 Wira Dharma Dili Brigjen FX Tono Suratman, mantan Kapolda Timtim Brigjen Pol Timbul Silaen, mantan Penasehat Keamanan Satgas P3TT Mayjen Zacky Anwar Makarim ( http://satunet.com/artikel/isi/00/01/31/5865.html ).

Diantara perwira tinggi TNI diatas adalah Jenderal Wiranto yang menjadi beban berat bagi Kabinet Abdurrahman Wahid. Karena itu Abdurrahman Wahid dengan sikap yang tegas menyatakan bahwa Kabinet-nya akan dibersihkan dari oknum-oknum yang diduga terlibat dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia di Timor-Timur. "Kita harus menegakkan hak asasi manusia di Indonesia, apa pun persoalannya (yang harus dihadapi), Oh ya tentu, saya akan meminta Wiranto, dengan bahasa yang halus, meminta dia untuk mengundurkan diri, saat saya pulang, (dan) tidak terlalu khawatir dengan reaksi yang mungkin muncul dari pihak militer terhadap pemberhentian Wiranto itu, mereka akan mematuhi saya"( http://www.kompas.com/kompas-cetak/0002/01/utama/pres01.htm ).

Sedangkan jurus kelit kedua adalah ketika Abdurrahman Wahid menghadapi serangan dari Panitia Khusus DPR RI Untuk Mengadakan Penyelidikan Terhadap kasus Dana Milik Yayasan Dana Kesejahteraan Karyawan (Yanatera) Bulog dan kasus Dana Bantuan Sultan Brunei Darussalam kepada Presiden Abdurrahman Wahid.

Jurus kelit kedua Abdurrahman Wahid yaitu seperti yang disampaikannya di Sidang DPR-RI, 28 Maret 2001: "Dengan memberi jawaban atas Memorandum yang dikeluarkan pada tanggal 1 Pebruari 2001 berarti saya selaku Presiden menerima Memorandum sebagai kenyataan politik yang tidak dapat dihindarkan. Soal kontroversi legalitas Pansus biarlah terus dikaji oleh para pakar konstitusi dan hukum untuk keperluan perbaikan ke masa depan. Pada saat ini selaku Presiden saya harus memberikan jawaban dengan menerima kenyataan bahwa Memorandum itu adalah produk politik dalam rangka pengawasan DPR kepada Presiden. Oleh sebab itu jawaban saya pada kesempatan ini bukan lagi soal legal atau tidaknya Pansus melainkan pada proses dan hasil kerja Pansus itu sendiri." (Jawaban Presiden Republik Indonesia atas Memorandum DPR-RI tanggal 1 Pebruari 2001 tentang Dana Milik Yanatera Bulog dan Dana Bantuan Sultan Brunei disampaikan di depan Sidang DPR-RI pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2001)

Memang untuk mengeluarkan dana milik Yanatera Bulog itu harus melalui Keppres seperti yang dikatakan oleh Jusuf Kalla dalam kesaksiannya dihadapan Pansus pada 17 Oktober 2000 bahwa dalam pertemuan 11 Desember 1999 Presiden menyampaikan bahwa dirinya memerlukan dana lebih dari Rp.100 miliar untuk dana kemanusiaan Aceh. Jusuf Kalla setuju asal ada perintah tertulis dari Presiden. (Laporan Panitia Khusus DPR RI tentang Buloggate dan Bruneigate, Disampaikan Pada Rapat Paripurna DPR RI Tanggal 20 Januari 2001).

Tetapi Abdurrahman Wahid bukan mengurungkan niatnya setelah diberitahu Jusuf Kalla tersebut, melainkan ia justreu berusaha bagaimana agar bisa mengeluarkan dana Bulog tanpa melalui Keppres, seperti yang diungkapkan Abdurrahman Wahid "kepada Komisi III DPR-RI di Binagraha pada 7 Juni 2000 bahwa dalam pembicaraan sewaktu Sapuan menghadap Presiden teringat informasi dari Suwondo tentang dana nonbudgeter Bulog dan menanyakan kepada Sapuan : "Ada tidak dana nonbudgeter Bulog" Sapuan menjawab : "Ya ada dan pengeluarannya harus dengan Keppres" Presiden menukas," Walah kalau dengan Keppres panjang lagi urusannya". Menurut Presiden, Keppres, panjang urusanya harus bicara dengan beberapa orang di pemerintahan, keterangan ini dikemukakan lagi oleh Presiden kepada Pansus dalam rapat tertutup di Jakarta Covention Centre pada 2 Januari 2001".(Laporan Panitia Khusus DPR RI tentang Buloggate dan Bruneigate, Disampaikan Pada Rapat Paripurna DPR RI Tanggal 20 Januari 2001)

Kemudian DPR yang mempunyai fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan, tetapi bukan sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman, telah melahirkan Memorandum 1 sebagai akibat dari hasil Panitia Khusus DPR RI Untuk Mengadakan Penyelidikan Terhadap kasus Dana Milik Yayasan Dana Kesejahteraan Karyawan (Yanatera) Bulog dan kasus Dana Bantuan Sultan Brunei Darussalam kepada Presiden Abdurrahman Wahid melalui rapat dengar pendapat dengan pihak instansi, ahli dan perseorangan termasuk Presiden Abdurrahman Wahid sendiri yang kesaksiannya diberikan dibawah sumpah/janji (seperti diperintahkan oleh Pasal 8 Undang-undang No. 6 Tahun 1954), maka untuk tegaknya keadilan hukum hasil dari Panitia Khusus DPR RI itu harus diserahkan kepada Kejaksaan Agung untuk dilakukan proses penyelidikan selanjutnya dan dituntaskan melalui Mahkamah Agung yang melaksanakan Kekuasaan Kehakiman.

Alasan dilahirkannya memorandum pertama dan kedua oleh DPR adalah:

1. Abdurrahman Wahid telah melanggar konstitusi (seperti melanggar UUD 1945 pasal 9 tentang Sumpah Jabatan).
2. Menginjak-nginjak ketetapan-ketetapan MPR (misalnya Tap MPR No XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN).
3. Melanggar hukum tindak pidana korupsi (seperti kasus Buloggate dan Bruneigate).

Akibat dari kemelut lahirnya memorandum pertama dan kedua ini oleh DPR dan sekarang sudah jadi bola yang telah dilemparkan ke lapangan MPR, maka Badan Pekerja MPR akan segera melakukan sidang pleno untuk memainkan bola guna dipakai dalam Sidang Istimewa MPR dengan alasan seperti yang dikemukakan oleh Ketua MPR Amien Rais: "Alasan ada SI kan karena Gus Dur telah melanggar sumpah jabatan dan tentang penyelenggaraan negara yang bersih KKN."

Presiden Abdurrahman Wahid menolak untuk memberikan Pertanggungjawaban Presiden selama menjadi presiden dihadapan Rapat Paripurna Sidang Istimewa MPR.

Melainkan Abdurrahman Wahid memberikan mandat kepada Menteri Koordinator Politik, Sosial, dan Keamanan Susilo Bambang Yudhoyono melalui maklumat (28 Mei 2001) untuk mengamankan situasi dan kondisi. Apabila keadaan makin buruk, maka Yudhoyono sebagai pengemban mandat Presiden Abdurrahman Wahid berhak menyatakan keadaan darurat. Tentu saja sebelum situasi dan kondisi dinyatakan darurat terlebih dahulu diberitakan kepada DPR.

Tujuan Abdurrahman Wahid memberikan mandat kepada Yuhdoyono karena Abdurrahman Wahid akan mengeluarkan dekrit pembubaran DPR/MPR. Memang pada tanggal 23 Juli 2001, pukul 01.10 wib Abdurrahman Wahid sebagai presiden RI-Jawa-Yogya telah mengeluarkan dekrit pembubaran DPR/MPR yang ternyata tidak ditanggapi dan dituruti oleh para anggota DPR/MPR juga oleh sekularis Mega.

SOEKARNO NAIK KEPUNCAK NEGARA RI-JAWA-YOGA PAKAI TAKTIK TIPU REPUBLIK INDONESIA SERIKAT DAN JATUH TERSUNGKUR KARENA DITIPU OLEH DN AIDIT DENGAN UMPAN SOKOGURU REVOLUSI

Soekarno ayahnya Megawati naik kepuncak tanduk kepala banteng negara RI-Jawa-Yogya lewat jalur RIS sambil ditengah jalan menipu para Senator dan para anggota DPR dari Negara-negara bagian RIS untuk digiring masuk kedalam buaian alunan suara palsu dari para penyanjung dan pendukung Soekarno Cs yang berbaris dibelakang layar negara RI-Jawa-Yogya.

Hanya diakhir perjalanan Soekarno, tanggal 14 Januari 1965, setelah negara RI-Jawa-Yogya menjadi gemuk lima belas kalilipat beratnya karena telah memakan lima belas negara bagian RIS, nun disebelah kanan tanduk kepala banteng duduk Ketua Comite Central PKI DN Aidit yang menyodorkan umpan berisikan buah yang mengandung zat sokoguru revolusi kesukaan Soekarno, yang diformulasikan kedalam bentuk ungkapan pidato yang cukup membangkitkan semangat Soekarno yang sudah hampir berakhir masa kekuasaannya. Dengan penuh semangat DN Aidit melambungkan umpan yang berisi racun mematikan kehadapan mulut Soekarno dengan isi cairan racun: "Menyerukan dan mendesak Pemerintah dan alat-alatnya yang berwenang unuk segera melatih dan mempersenjatai sokoguru-sokoguru revolusi, sebagai jaminan utama guna mencegah dan mengalahkan tiap bentuk agresi Inggris dan agresi nekolim pada umumnya" (Sekretariat Negara RI, 30 Tahun Indonesia Merdeka, 1965-1973, hal. 20, cetakan ke 7, 1986).

Soekarno ditipu DN Aidit dengan buah yang berisikan zat dan vitamin "agresi Inggris dan agresi nekolim pada umumnya" hasil pemberian pupuk yang terbuat dari campuran kombinasi antara pendidikan kilat kader Nasakom dengan diperlengkapi senjata, yang ternyata menjadi dua modal yang utama DN Aidit untuk dipakai merajam dan meringkus Soekarno, serta mendobrak TNI.

Puncak dari pendidikan kilat dan latihan bersenjata yang diberikan kepada para anggota dan kader-kader nasakom yang dicetuskan Soekarno, lahirlah gerakan penggebukan TNI, dibawah pimpinan Letkol Untung Sutopo, Komandan Batalyon I Resimen Cakrabirawa, pasukan pengawal PresidenSoekarno, yang memimpin Dewan Revolusi yang memiliki sumber segala kekuasaan dalam negara RI-Jawa-Yogya, dibantu oleh wakil-wakil ketua Brigjen Supardjo, Letkol (Udara) Heru, Kolonel (Laut) Sunardi dan Ajun Komisaris Besar Polisi Anwas yang didukung oleh Ketua Comite Central Partai Komunis Indonesia DN Aidit, juga didukung oleh Pimpinan Angkatan Udara serta Pasukan-pasukan Batalyon 454/Para Divisi Dipenogoro dan Batalyon 530/Para Divisi Brawijaya, pada malam hari tanggal 30 September 1965 dan diteruskan pada dini hari tanggal 1 Oktober 1965.

Dimana hasil gerakan penggebukan TNI ini adalah 6 perwira tinggi TNI yang dianggap menjadi racun kepada sokoguru-sokoguru revolusi nasakom, telah disapunya, yaitu Letjen Ahmad Yani, Mayjen R. Soeprapto, Mayjen Harjono Mas Tirtodarmo, Mayjen Suwondo Parman, Brigjen Donald Izacus Pandjaitan dan Brigjen Soetojo Siswomihardjo, yang oleh Wakil Perdana Menteri I / Menteri Luar Negeri Dr Soebandrio para perwira tinggi TNI tersebut dinamakan anggota Dewan Jenderal yang punya hubungan kerja sama dengan CIA berdasarkan dokumen "konsep surat Gilchrist (Dubes Inggris di Jakartra)" yang ditemukan ketika diadakan pengobrak-abrikan rumah peristirahatan William Palmer Ketua American Motion Pictures Association of Importers di Puncak oleh anggota Panitia Aksi Pemboikotan Film Imperialis Amerika Serikat tahun 1964. (Sekretariat Negara RI, 30 Tahun Indonesia Merdeka, 1965-1973, hal. 43-46, cetakan ke 7, 1986).

Nah selanjutnya, salah seorang perwira tinggi TNI yang dimasukkan oleh Menteri Luar Negeri Dr Soebandrio kedalam golongan anggota Dewan Jenderal yang punya hubungan kerja sama dengan CIA, yaitu Mayjen Soeharto yang waktu itu sebagai Panglima Kostrad memegang pucuk pimpinan Angkatan Darat karena Menteri/Panglima AD Letjen Ahmad Yani telah gugur, siap untuk balas menggebuk para pengawal pribadi Soekarno dibawah Letkol Untung Sutopo.

Pada tanggal 2 Oktober 1965 kekuatan Dewan Revolusi yang ada di Jawa tengah, seperti Dewan Revolusi yang ada di Yogyakarta dibawah pimpinan Mayor Muljono, Kolonel Katamso, Letkol Sugijono, Dewan Revolusi di Solo yang dipimpin oleh Walikota Solo Oetomo, Dewan Revolusi di Wonogiri dibawah pimpinan Bupati Wonogiri, dan Dewan Revolusi di Semarang dipimpin oleh Kolonel Sahirman yang berhasil dilumpuhkan. (Sekretariat Negara RI, 30 Tahun Indonesia Merdeka, 1965-1973, hal. 48-49, cetakan ke 7, 1986).

Taktik perangkulan kembali dari pihak Soekarno terhadap pihak TNI dijalankan pada tanggal 3 Oktober 1965 dengan cara mengangkat Mayjen Soeharto sebagai Panglima Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban yang mempunyai tugas untuk memulihkan keamanan dan ketertiban dari akibat peristiwa penggempuran DN Aidit terhadap para Dewan Jenderal yang dituduh Menlu Soebandrio berkolaborasi dengan CIA. Dan pada tanggal 14 Oktober Mayjen Soeharto diangkat sebagai Menteri/Panglima Angkatan Darat dengan pangkat Letjen dan dilantik pada tanggal 16 Oktober oleh Presiden Soekarno.

Sedangkan taktik yang dijalankan oleh pihak TNI dibawah komando Mayjen Soeharto yang dianggap berkolaborasi dengan CIA pada tanggal 25 Oktober 1965 telah memberikan jalan yang lebar kepada para mahasiswa dan pelajar yang tergabung dalam KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia), KAPPI (Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia), KAPI (Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia), KABI (Kesatuan Aksi Buruh Indonesia), KASI (Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia, KAWI (Kesatuan Aksi Wanta Indonesia, KAGI (Kesatuan Aksi Guru Indonesia) untuk menuntut penyelesaian politis terhadap mereka yang terlibat dalam Gerakan 30 September 1965. (Sekretariat NRI, 30 tahun Indonesia Merdeka, 1965-1973, hal. 73, 1986).

Dan pada tanggal 10 Januari 1966 KAMI dan KAPPI mengajukan tuntutan yang disebut dengan Tri Tuntutan Rakyat yaitu, pembubaran PKI, pembersihan Kabinet dari Unsur-unsur G-30-S/PKI, dan penurunan harga/perbaikan ekonomi. Ternyata sebulan kemudian, pada tanggal 14 Februari 1966 dimulai sidang Mahkamah Militer Luar Biasa bagi mereka yang terlibat dalam penggebukan para anggota Dewan Jenderal TNI yang berkolaborasi dengan CIA, diantaranya Njono, Letkol Untung, Dr Soebandrio, Laksamana Madya Omar Dhani, dan Brigjen Supardjo.

Kemudian Soekarno mengadakan perubahan Kabinet Dwikora yang disempurnakan atau yang populer disebut dengan Kabinet Seratus Menteri pada tanggal 24 Februari 1966, tetapi tidak memberikan hasil kestabilan politik, ekonomi, sosial dan keamanan.

SOEHARTO GEBUK SOEKARNO DENGAN PEDANG DEWAN JENDERAL CIA

Akhir dari kekuasaan Soekarno adalah ketika Mayjen Basuki Rachmat (Menteri Veteran), Brigjen M Jusuf (Menteri Perindustrian Dasar) dan Brigjen Amirmachmud (Pangdam V/Jaya) dengan izin dan membawa pesan dari Menteri Panglima Angkatan Darat Letjen Soeharto untuk langsung menghadap Soekarno di istana Bogor pada tanggal 11 Maret 1966. Setelah diadakan diskusi dan pembahasan tentang keadaan situasi politik, ekonomi, sosial dan keamanan, maka Soekarno memutuskan untuk memberikan surat perintah kepada Letjen Soeharto.

Disaat inilah kuku tajam yang siap mencengkram dari pihak Letjen Soeharto Cs hampir mencengkram Soekarno, maka disaat itulah Soekarno meminta kepada Dr Soebandrio, Dr Chairul Saleh dan Dr Leimena serta ketiga jendral utusan Letjen Soeharto itu untuk merumuskan isi surat perintah tersebut. Petang hari itu juga setelah surat perintah tersebut selesai dirumuskan dan ditandatangani oleh Soekarno, ketiga Jenderal utusan Letjen Soeharto pulang kembali ke Jakarta untuk menyampaikan surat perintah dari Soekarno untuk Menteri Panglima Angkatan Darat Letjen Soeharto. Dimana surat perintah tersebut dikenal dengan nama Surat Perintah Sebelas Maret.

Kemudian Letjen Soeharto sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat mendapat Surat Perintah 11 Maret 1966 dari Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi/Mandatrais MPRS Soekarno, yang sebagian isi keputusan surat perintah tersebut memerintahkan kepada Letjen Soeharto untuk "Mengambil segala tindakan jang dianggap perlu, untuk terdjadinja keamanan dan ketenangan serta kestabilan djalannja Pemerintahan dan djalannja Revolusi, serta mendjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan Pimpinan Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris M.P.R.S. demi untuk keutuhan Bangsa dan Negara Republik Indonesia, dan mellaksanakan dengan pasti segala adjaran Pemimpin Besar Revolusi" (Sekretariat NRI, 30 tahun Indonesia Merdeka, 1965-1973, hal. 91, 1986).

Satu hari berikutnya, tanggal 12 Maret 1966, 3 bulan sebelum SU IV MPRS (20 Juni-5 Juli 1966) menetapkan Ketetapan MPRS No. XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI), Pernyataan Organisasi Terlarang Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia, Letjen Soeharto atas nama Presiden Soekarno menetapkan pembubaran dan pelarangan Partai Komunis Indonesia (PKI) termasuk semua bagian-bagian organisasinya dari tingkat Pusat sampai ke daerah beserta semua organisasi yang seasas/berlindung/bernaung dibawahnya. Keputusan tersebut dituangkan dalam Keputusan Presiden/Panglima Tetinggi ABRI/Mandataris MPRS/Pemimpin Besar Revolusi No. 1/3/1966 tanggal 12 Maret 1966 dan merupakan tindakan Letjen Soeharto sebagai pengemban SP 11 Maret 1966. (Sekretariat NRI, 30 tahun Indonesia Merdeka, 1965-1973, hal. 93, 1986).

Dengan Supersemar ditangan Letjen Soeharto, maka pada tanggal 22 Februari 1967 dilakukan penyerahan kekuasaan pemerintahan dari Presiden Soekarno kepada Pengemban Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966 Jenderal Soeharto. Dimana penyerahan kekuasaan pemerintahan itu didasarkan kepada Ketetapan MPRS No.XV Tahun 1966 yang menyatakan bahwa "Apabila Presiden berhalangan, maka pemegang Surat Perintah 11 Maret memegang jabatan Presiden".

Kemudian pada tanggal 12 Maret 1967 Jenderal Soeharto diambil sumpah dan dilantik sebagai Pejabat Presiden Republik Indonesia-Jawa-Yogya berdasarkan Ketetapan MPRS No.XXXIII/MPRS/1967.

Nah akhirnya, Letjen Soeharto yang pada tanggal 12 Maret 1967 dinaikkan pangkatnya menjadi Jenderal dan sekaligus dilantik sebagai Pejabat Presiden Republik Indonesia-Jawa-Yogya

Inilah Jenderal TNI Soeharto yang menggebuk Soekarno dan pembela utama para Dewan Jenderal yang dianggap berkolaborasi dengan CIA oleh mantan Menlu Luar Negeri Soebandria.

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

Wassalam.

Ahmad Sudirman

http://www.dataphone.se/~ahmad
ahmad@dataphone.se
----------

EAC (digicross@hotmail.com)
Re: RAKYAT ACEH MAKIN SADAR BAHWA ACEH SEDANG DIDUDUKI OLEH MEGAWATI DENGAN TNI-NYA
Newsgroups: soc.culture.indonesia,alt.culture.indonesia
Jul 03 2003 17:09:21

Sebenarnya, rakyat Aceh semakin sadar bahwa inilah hanya adalah permainan politik 'mereka'. Megawati punya kuasa? Megawati tidak punya kuasa apa-apa!
Perlu diingat bahwa soal militer, Dia tidak seperti bapaknya. Jadi. Yang mengacak aduk Aceh adalah bukan gagasan dari dia.
Gagasan siapakah? Gagasan 'mereka'.

Mbak Mega tahu bahwa pihak yang menaikan dia sebagai presiden adalah pihak yang sama menaikan bapaknya, dan juga pihak yang sama yang menjatuhkan bapaknya dan membuat keluarganya menderita. Dan juga pihak yang sama yang menaikan dan menjatuhkan Suharto.
Mbak Mega tahu. Rakyat Aceh tahu. Sayangnya, ada cukup banyak orang tidak tahu, tetapi mungkin tahu tetapi pura-pura tidak tahu.

Nah, yang pura-pura tidak tahu ini, apakah mereka menolak kenyataan, ataukah mereka memang kaki tangan 'mereka'?

EAC

Jakarta, Indonesia
digicross@hotmail.com
----------