Stockholm, 5 Juli 2003

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum wr wbr.

MEGAWATI PERAS SDA ACEH, SUTARTO DAN RYACUDU GEBUK RAKYAT ACEH
Ahmad Sudirman
Stockholm - SWEDIA.

 

MEGAWATI BISNIS DAN PERAS SDA ACEH, SUTARTO DAN RYAMIZARD SIBUK GEBUK RAKYAT ACEH DENGAN PENTUNGAN BERKARAT KEPPRES NO 28/2003 DAN KEPPRES NO 43/2003

"Soekarno jerat Aceh, Soeharto, Abdurrahman Wahid, Megawati, bisnis Aceh, daannn... Ahmad Sudirman menukar Aceh dengan sesuap nasi, hina amat.."
(MT Dharminta , mr_dharminta@yahoo.com , Sat, 5 Jul 2003 02:33:26 -0700 (PDT))

Memang kelihatan sekali saudara Matius Dharminta dari Jawa Pos Surabaya ini mengekor Presiden Megawati dan membeo Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto, KASAD Jenderal TNI Ryamizard Ryacudu, dan Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono Cs.

Coba saja perhatikan ketika saya menulis "Soekarno jerat Aceh, Soeharto bisnis Aceh, Abdurrahman Wahid bisnis Aceh dan gebuk TNI, dan TNI dibalik Mega juga bisnis Aceh", maka langsung saja saudara Matius Dharminta membeo, "Soekarno jerat Aceh, Soeharto, Abdurrahman Wahid, Megawati, bisnis Aceh", hanya ditambahi sedikit dengan untaian kata-kata ", daannn... Ahmad Sudirman menukar Aceh dengan sesuap nasi, hina amat.."

Tentu saja, Ahmad Sudirman bukan menukar Aceh dengan sesuap nasi, melainkan Ahmad Sudirman berusaha dan mendukung Rakyat Aceh untuk mendapatkan kembali negeri nenek moyangnya yang telah dicaplok oleh agresor Soekarno ayahnya Presiden Megawati sekarang.

Yang justru menukar Aceh dengan sesuap nasi adalah saudara Matius Dharminta sendiri lewat Presiden Megawati, membeo Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto, KASAD Jenderal TNI Ryamizard Ryacudu, Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono Cs, dan DPR dibawah pimpinan Ketua DPR Akbar Tandjung.

Nah coba gali sedikit apa yang terkandung dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara tahun Anggaran 2003, yaitu Pendapatan Negara dan Hibah sebesar 336,155.5 miliar rupiah yang realisasinya sampai dengan 31 Maret sebesar 69,162.4 miliar rupiah, yang diperoleh dari Penerimaan Dalam Negeri sebesar 336,155.5 miliar rupiah yang realisasinya sampai dengan 31 Maret sebesar 69,132.8 miliar rupiah.

Dimana hasil Penerimaan Perpajakan sebesar 254,140.2 miliar rupiah yang realisasinya sampai dengan 31 Maret sebesar 57,081.9 miliar rupiah. Salah satu sumber Penerimaan Perpajakan Dalam Negeri adalah Pajak Penghasilan Migas yang sebagiannya dihasilkan dari bumi Aceh yang dijajah oleh Megawati dan TNI-nya sebesar 14,775.7 miliar rupiah yang realisasinya sampai dengan 31 Maret sebesar 4,842.4 miliar rupiah.

Sedangkan dari hasil Penerimaan Bukan Pajak (SDA Migas) sebesar 82,015.3 miliar rupiah yang realisasinya sampai dengan 31 Maret sebesar 12,050.9 miliar rupiah, yang terdiri dari hasil Penerimaan Minyak Bumi sebesar 39,910.5 miliar rupiah yang realisasinya sampai dengan 31 Maret sebesar 3,673.7 miliar rupiah, sedangkan dari hasil Penerimaan Gas Alam sebesar 16,284.5 miliar rupiah yang realisasinya sampai dengan 31 Maret sebesar 4,287.9 miliar rupiah.
( http://www.fiskal.depkeu.go.id/Utama.asp?utama=10200002 )

Nah sekarang, kalau dilihat dari hasil pendudukan Negara Aceh yang menghasilkan minyak bumi dan gas alam berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam selama 8 tahun dari sejak UU ini diberlakukan, maka dinyatakan dalam bunyi ayat: Penerimaan dalam rangka otonomi khusus, berupa tambahan penerimaan bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dari hasil sumber daya alam di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam setelah dikurangi pajak, yaitu sebesar 55% (lima puluh lima persen) untuk pertambangan minyak bumi dan sebesar 40% (empat puluh persen) untuk pertambangan gas alam selama delapan tahun sejak berlakunya undang-undang ini. (Bab IV Pasal 4 Ayat 4)

Kemudian mulai tahun kesembilan setelah berlakunya undang-undang ini pemberian tambahan penerimaan sebagaimana dimaksud pada (ayat 4 pasal 4 Bab IV) menjadi sebesar 35% (tiga puluh lima persen) untuk pertambangan minyak bumi dan sebesar 20% (dua puluh persen) untuk pertambangan gas alam. (Bab IV Pasal 4 Ayat 5)

Nah disinilah terbongkar dengan fakta yang jelas dan terang bahwa sebenarnya saudara Matius Dharminta melalui tangan Presiden Megawati, Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto, KASAD Jenderal TNI Ryamizard Ryacudu, Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono Cs, dan DPR telah memakan hasil dari pendudukan negara Aceh penghasil minyak bumi dan gas alam yang menurut hasil realisasi APBN dari hasil Penerimaan Minyak Bumi yang realisasinya sampai dengan 31 Maret sebesar 3,673.7 miliar rupiah. Sedangkan dari hasil Penerimaan Gas Alam yang realisasinya sampai dengan 31 Maret sebesar 4,287.9 miliar rupiah.

Sedangkan saya sepeserpun tidak pernah menerima hasil penukaran Aceh untuk ditukar dengan sesuap nasi.

Nah itu belum dari hasil Pajak Penghasilan Migas yang realisasinya sampai dengan 31 Maret sebesar 4,842.4 miliar rupiah.

Coba bayangkan berapa besar hasil yang telah dikuras dari bumi Negara Aceh yang salah satunya untuk memberikan makan kepada saudara Matius Dharminta dan keluarganya di Surabaya.

Kemudian, Presiden Megawati tetap melanjutkan bisnis minyak bumi dan gas alam ini dengan
Amerika dan Jepang melalui Exxon Mobil yang memiliki 35 % saham dan Japan Indonesia LNG Company yang mengantongi 10 % saham di PT Arun yang merupakan satu perusahaan joint venture memproduksi LNG (Liquefied Natural Gas) yang dibangun tahun.

Disamping itu jelas sekali bahwa karena LNG yang dihasilkan dari PT Arun di Aceh Utara inilah yang menjadikan daya tarik dan tenaga kuat agar Aceh, khususnya Aceh Utara yang kaya dengan gas bisa tetap diselamatkan dan ada dalam genggaman perusahaan raksasa Exxon Mobil Amerika dan Japan Indonesia LNG, Co.

Bagi pihak Jepang dan Amerika berusaha sekuat tenaga untuk menjaga keamanan di Aceh untuk melancarkan dan mengembangkan bisnis LNG-nya lewat PT Arun.

Sedangkan bagi pihak Presiden Megawati karena memang Aceh utara ini adalah memang kaya dengan gas yang menghasilkan sumber pemasukan keuangan kedalam kas negara, sampai kapanpun tetap akan dipertahankan, dimana salah satu caranya adalah dengan menerapkan secara paksa senjata berkarat yang penuh tipuan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, mempertahankan keutuhan NKRI dan melucuti persenjataan Tentara Negara Aceh.

Untuk mengetahui secara lebih dalam bahwa UU No 18 Tahun 2001 berisikan tipuan bagi rakyat Aceh silahkan baca tulisan [010830] Membuka kedok UU No.18/2001 Nanggroe Aceh Darussalam
( http://www.dataphone.se/~ahmad/010830b.htm )

Jadi terakhir, saran saya kepada saudara Matius Dharminta, cobalah berpikir dahulu, sebelum memberikan komentar terhadap tulisan saya, karena akhirnya komentar saudara Matius akan menjadi senjata makan tuan.

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

Wassalam.

Ahmad Sudirman

http://www.dataphone.se/~ahmad
ahmad@dataphone.se
----------

From: matius dharminta mr_dharminta@yahoo.com
Subject: aceh ditukar dengan sesuap nasi
To: Ahmad Sudirman ahmad@dataphone.se
Cc: PPDI@yahoogroups.com
Sat, 5 Jul 2003 02:33:26 -0700 (PDT)

Soekarno jerat Aceh, Soeharto, Abdurrahman Wahid, Megawati, bisnis Aceh, daannn...
Ahmad Sudirman menukar Aceh dengan sesuap nasi, hina amat..

MT Dharminta

Surabaya, Indonesia
mr_dharminta@yahoo.com
----------