Stockholm, 8 Juli 2003

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum wr wbr.

RI-FEDERASI TERBENTUK, DILEBUR SOEKARNO DIGANTI RI-JAWA-YOGYA DIPERTAHANKAN MEGAWATI,TNI DAN GOLKAR
Ahmad Sudirman
Stockholm - SWEDIA.

 

NEGARA RI-FEDERASI TELAH TERBENTUK DAN DIAKUI, DILEBUR SOEKARNO DIGANTI DENGAN NEGARA RI-JAWA-YOGYA YANG MENCAPLOK NEGARA/DAERAH LAINNYA YANG DIPERTAHANKAN MEGAWATI, TNI DAN GOLKAR

"Mungkin buat anda itu merupakan jalan terbaik, karena memang itu yang anda kehendaki. Dengan negara federasi maka akan mudah untuk memisahkan diri dari NKRI, begitukan dalih anda. Namun perlu diketahui, karena tidak semua daerah di kawasan RI ini setuju dengan system negara federasi, itu bisa ditilik waktu menjelang pemilu 1999, waktu itu prof Amien Rais menggagas dibentuknya negara federasi dengan dalih mendapat dukungan, dan memperoleh suara yang siknifikan. Tapi apa yang terjadi bukanya dukungan, malah sebaliknya cemoohan, sindiran, olokan,dan penolakan dari berbagai daerah..Jadi tidak semudah seperti apa yang anda bayangkan.Udahlah jangan berpikir berlebihan, bisa-bisa jadi ....."
(MT Dharminta , mr_dharminta@yahoo.com , Mon, 7 Jul 2003 02:17:50 -0700 (PDT))

Baiklah saudara Matius Dharminta, itu yang namanya Negara RI-Federasi sudah terbentuk dan diakui kedaulatannya pada tanggal 27 Desember 1949. Bukan gagasan Amien Rais tahun 1999. Amien Rais tahu bahwa memang benar untuk tetap mempertahankan Negara/Daerah bagian yang berada didalam gua negara RI-Jawa-Yogya hasil caplokan Soekarno, seperti Aceh dan Irian Barat harus melalui perubahan susunan organisasi negara dari susunan organisasi negara RI-Jawa-Yogya yang disusun dalam bentuk kesatuan hasil caplokan Negara/Daerah lain mernjadi susunan organisasi negara federasi.

Memang susunan organisasi negara federasi adalah susunan organisasi negara yang cukup ideal dalam usaha memecahkan keragaman agama, suku, budaya, adat istiadat yang ada di Nusantara ini.

Karena dengan cara yang telah dijalankan oleh Soekarno Cs yang menyusun organisasi negara kesatuan RI-Jawa-Yogya dari berbagai Negara/Daerah dengan cara sebagian melalui perjanjian dan sebagian melalui pendudukan secara militer, telah menimbulkan pergesekan yang pertumpahan darah yang tidak habis-habisnya sampai detik sekarang ini.

Persoalan sekarang ini adalah mengapa susunana organisasi negara federasi tidak diinginkan oleh sebagian pimpinan?, karena memang penerus dari taktik dan strategi agresi Soekarno Cs masih cukup mendominasi dalam gelanggang politik di lembaga legislatif, dan lembaga kepartaian politik. Megawati dengan PDI-P-nya, Akbar Tanjung dengan Golkar-nya, TNI dengan senjatanya. Mereka semua tetap menghendaki susunan organisasi negara kesatuan RI-Jawa-Yogya adalah susunan organisasi negara yang sudah baik, karena dengan mudah untuk mengontrol dan menumpas bila ada bekas-bekas Negara/Daerah bagian RIS (Republik Indonesia Serikat) yang ingin keluar dari ikatan tali negara RI-Jawa-Yogya buatan Soekarno pada tanggal 15 Agustus 1950.

Jadi, sebenarnya usaha Amien Rais untuk mengembalikan susunan organisasi negara kesatuan RI-Jawa-Yogya kepada susunan organisasi negara federasi dasar hukum dan sejarahnya sudah ada seperti yang telah terbentuk pada pada tanggal 14 Desember 1949, ketika Piagam Konstitusi RIS di Pegangsaan Timur 56, Jakarta, ditandatangani oleh para utusan dari 16 Negara/Daerah bagian RIS, yaitu dari Negara Republik Indonesia (menurut perjanjian Renville), Negara Pasundan termasuk Distrik Federal Jakarta, Negara Jawa Timur, Negara Indonesia Timur, Negara Madura, Negara Sumatra Selatan, Negara Sumatra Timur termasuk status quo Asahan dan Labuhan Batu, Daerah Istimewa Kalimantan Barat, Daerah Banjar, Bangka, Belitung, Dayak Besar, Jawa Tengah, Kalimantan Tenggara, Kalimantan Timur, Riau. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal.243-244).

Memang sudah ada taktik dan strategi yang telah dibuat dan diundangkan sebelum pemilu tanggal 7 Juni 1999 dilaksanakan dalam usaha memberikan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang disyahkan di Jakarta, pada tanggal 7 Mei 1999 oleh Presiden RI Bacharuddin Jusuf Habibie dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Mei 1999 oleh Menteri Negara Sekretaris Negara RI Akbar Tanjung. Dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang disyahkan di Jakarta pada tanggal 19 Mei 1999 oleh Presiden RI Bacharuddin Jusuf Habibie dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Mei 1999 oleh Menteri Negara Sekretaris Negara RI Prof.Dr.H Muladi SH.

Hanya saja, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 itu tidak bisa memberikan jaminan keleluasaan kepada Daerah seperti yang diinginkan oleh Amien Rais, seperti Daerah Aceh dan Papua, maka munculah usaha dari Amien Rais untuk mengembalikan kembali susunan organisasi negara federasi menggantikan susunan organisasi negara kesatuan RI-Jawa-Yogya.

Tetapi, tentu saja, pihak Megawati dengan PDI-P-nya, TNI, Akbar Tanjung dengan Golkar-nya dan para pendudukung Soekarno yang masih banyak berkeliaran di bumi Nusantara ini, berusaha untuk mencari jalan keluar guna menghadapi cara dan strategi penyusunan kembali susunan organisasi negera federasi sebagaimana yang telah dilebur oleh Soekarno tanggal 15 Agustus 1950 yang telah diorbitkan kembali keudara oleh Amien Rais.

Ternyata terbukti selepas Pemilihan Umum tanggal 7 Juni 1999, Megawati dengan PDI-P-nya dan Akbar Tanjung dengan Golkar-nya mendominasi kursi di DPR, dimana PDI-P menduduki 153 kursi, Golkar memperoleh 120 kursi, PPP mendapatkan 58 kursi, PKB meraih 51 kursi, PAN menguasai 35 kursi, PBB mendapatkan 13 kursi , dan partai-partai lainnya hanya mencapai jumlah 32 kursi dari jumlah 500 kursi yang ada di DPR termasuk 38 anggota TNI/POLRI yang tidak dipilih langsung).

Dimana DPR hasil Pemilu 7 Juni 1999 bersama dengan Kabinet Abdurrahman Wahid (sebelum dijatuhkan oleh TNI dan MPR) dalam usaha untuk memberikan kebebasan kepada rakyat Aceh yang terus makin bergolak, maka waktu itu digodoklah rancangan Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang disyahkan di Jakarta menjadi Undang-Undang RI pada tanggal 9 Agustus 2001 oleh Presiden RI Megawati Soekarnoputri dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 Agustus 2001 oleh Sekretaris Negara RI Muhammad M.Basyuni.

Sedangkan untuk Daerah Papua, digodok juga rancangan Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua yang disyahkan menjadi Undang-Undang RI di Jakarta pada tanggal 21 November 2001 oleh Presiden RI Megawati Soekarnoputri dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 November 2001 oleh Sekretaris Negara RI Bambang Kesowo.

Tetapi, ternyata setelah saya gali apa yang terkandung dalam Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagiannya berisikan penipuan yang penuh racun untuk mengelabui rakyat Papua.

Dimana pembongkaran kedok UU RI No 21 Tahun 2001 ini telah saya publikasikan dalam tulisan "[011226] Rakyat Papua disogok bagi hasil sumber daya alam 7 banding 3 selama 25 tahun " ( http://www.dataphone.se/~ahmad/011226.htm )

Sebagian racun penipuan terhadap rakyat Papua yang tersaring oleh saya adalah sebagiannya dinyatakan dalam bab, pasal dan ayat seperti yang saya kutif kembali dari tulisan diatas.

BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PAPUA : RI = 7 : 3 SELAMA 25 TAHUN SEBAGAI SALAH SATU SUMBER PENERIMAAN DANA PERIMBANGAN OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA DAN ALAT SOGOK

Setelah sekilas saya pelajari apa yang terkandung dalam Undang Undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua hasil kerja DPR RI, yang disyahkan di Jakarta pada tanggal 21 November 2001 oleh Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 November 2001 oleh Sekretaris Negara Republik Indonesia, Bambang Kesowo, ternyata tidak banyak yang istimewa, kecuali ada beberapa point yang saya anggap sebagai alat penyogok rakyat Papua untuk tidak menuntut memisahkan diri dari negara kesatuan RI-Jawa-Yogya, melainkan harus merasa puas dengan bentuk otonomi khusus bagi provinsi Papua yaitu seperti yang terkandung dalam BAB IX KEUANGAN, Pasal 34, ayat (3) huruf c angka 4) yang berbunyi:

"Penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 4) dan angka 5) berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun".

Dimana isi bunyi ayat lengkapnya adalah:

"Dana Perimbangan bagian Provinsi Papua, Kabupaten/Kota dalam rangka Otonomi Khusus dengan perincian sebagai berikut: Bagi hasil sumber daya alam: Pertambangan minyak bumi sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan Pertambangan gas alam sebesar 70% (tujuh puluh persen)." (BAB IX KEUANGAN, Pasal 34, ayat (3) huruf b angka 4) dan angka 5)).

Atau kalau lebih diperinci lagi adalah:

"Bagian Provinsi, Kabupaten/Kota dari penerimaan sumber daya alam sektor pertambangan minyak bumi sebesar 15% ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan tambahan penerimaan (setelah dikurangi pajak) sebesar 55% adalah dalam rangka Otonomi Khusus. Bagian Provinsi, Kabupaten/Kota dari penerimaan sumber daya alam sektor pertambangan gas alam sebesar 30% ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan tambahan penerimaan (setelah dikurangi pajak) sebesar 40% adalah dalam rangka Otonomi Khusus".(Penjelasan atas Undang-Undang RI nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi provinsi Papua, II. PASAL DEMI PASAL, Pasal 34, Ayat (3), Huruf b, Angka 4) dan Angka 5)).

Tentu saja, pembagian hasil sumber daya alam ini yang menyangkut Pertambangan minyak bumi dan Pertambangan gas alam hanya dibatasi waktunya 25 tahun, karena untuk tahun ke 26 pembagian hasil sumber daya alam ini berobah menjadi 5 banding 5 seperti yang ditegaskan dalam:

"Mulai tahun ke-26 (dua puluh enam), penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi 50% (lima puluh persen) untuk pertambangan minyak bumi dan sebesar 50% (lima puluh persen) untuk pertambangan gas alam" (BAB IX KEUANGAN, Pasal 34, ayat (3) huruf c angka 5))

MEMBACA SEBAGIAN HASIL PERTIMBANGAN DPR RI DAN PRESIDEN MEGAWATI DALAM UU NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA, MAKA RAKYAT PAPUA AKAN TETAP DIKURUNG DALAM SANGKAR NEGARA RI-JAWA-YOGYA

Coba kita perhatikan sebagian dari apa yang telah dipertimbangkan oleh DPR RI dan Presiden Megawati dalam pembuatan UU RI nomor 21 tahun 2001 ini yaitu:

a. bahwa cita-cita dan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah membangun masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

b. bahwa masyarakat Papua sebagai insan ciptaan Tuhan dan bagian dari umat manusia yang beradab, menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, nilai-nilai agama, demokrasi, hukum, dan nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat hukum adat, serta memiliki hak untuk menikmati hasil pembangunan secara wajar;

c. bahwa sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dalam undang-undang;

d. bahwa integrasi bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus tetap dipertahankan dengan menghargai kesetaraan dan keragaman kehidupan sosial budaya masyarakat Papua, melalui penetapan daerah Otonomi Khusus..." (Undang Undang RI nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi provinsi Papua)

Jadi dengan cara membuka kedok Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2001 Tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua, maka makin terbukalah bahwa sebenarnya pihak Megawati Cs penerus Soekarno Cs yang telah mencaplok Irian Barat tetap saja berusaha sekuat tenaga untuk menjerat dan mempertahankan Irian Barat atau yang sekarang telah diganti namanya menjadi Papua agar tidak lepas dari sangkar Negara RI-Jawa-Yogya.

Begitu juga Negeri Aceh yang telah dicaplok oleh Soekarno Cs, sampai detik ini Megawati Cs penerus Soekarno tetap berusaha sekuat tenaga dengan cara apapun, khususnya pada detik ini menggunakan cara kekerasan senjata yang didukung oleh Menlu Noer Hassan Wirajuda, Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono, ketua Komisi I DPR Ibrahim Ambong, ketua DPR Akbar Tandjung, Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto dan KASAD Jenderal TNI Ryamizard Ryacudu.
Perhatikan selanjutnya apa yang ada dibalik kedok Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2001 Tentang otonomi khusus bagi provinsi daerah istimewa Aceh sebagai provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, seperti yang telah saya kupas dalam tulisan "[010830] Membuka kedok UU No.18/2001 Nanggroe Aceh Darussalam " ( http://www.dataphone.se/~ahmad/010830b.htm )

Dimana banyak sekali racun-racun yang berisi penipuan terhadap rakyat Aceh yang terkandung dalam Undang Undang RI Nomor 18 Tahun 2001 ini.

Saya kutif kembali sebagian dari isi tulisan diatas, yaitu

MELECEHKAN HUKUM ISLAM DAN PELAKSANAANNYA

Kemudian kalau dilihat dari sudut Islam, jelas, apa yang tertuang dalam Bab XII, pasal 25, ayat 1, 2 dan 3 sudah jauh menyimpang dari apa yang digariskan dalam Islam, yaitu hukum-hukum Islam dan pelaksanaanya tidak bisa dicampur adukkan dengan sistem hukum nasional yang bersumberkan kepada pancasila dan mengacu kepada UUD 1945 sekular serta TAP-TAP MPR sekular.

Karena itu Peradilan Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai bagian dari sistem peradilan nasional dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah yang bebas dari pengaruh pihak mana pun (Bab XII, pasal 25, ayat 1) dan Kewenangan Mahkamah Syar'iyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas syariat Islam dalam sistem hukum nasional, yang diatur lebih lanjut dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Bab XII, pasal 25, ayat 2), serta Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan bagi pemeluk agama Islam (Bab XII, pasal 25, ayat 3), adalah semuanya hanyalah satu alat penipu yang terselubung bagi penglihatan mata rakyat muslim Aceh yang tidak waspada dan tidak sadar.

DILIHAT DARI SUMBER PENERIMAAN KEUANGAN DAERAH TAK ADA BEDANYA DENGAN PROVINSI-PROVINSI LAINNYA

Selanjutnya kalau ditelusuri dari sumber penerimaan keuangan, jelas ini merupakan opium yang bisa merangsang saraf untuk merasa puas dan gembira dalam waktu singkat, dimana apabila sudah habis pengaruh daya rangsang opium itu, maka bisa menimbulkan kambuh lagi penyakitnya. Hal ini disebabkan dalam UU No. 18 tahun 2001 ini tidak betul-betul mengikis habis sumber-sumber penyebab penyakit yang menimbulkan kemelut rakyat muslim Aceh.

Coba kita telusuri dari sumber penerimaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (yang) meliputi:

pendapatan asli Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; dana perimbangan; penerimaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam rangka otonomi khusus; pinjaman Daerah; dan lain-lain penerimaan yang sah. (Bab IV Pasal 4 Ayat 1).

Dimana Sumber pendapatan asli Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, terdiri atas: pajak Daerah; retribusi Daerah; zakat; hasil perusahaan milik Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan; dan lain-lain pendapatan Daerah yang sah. (Bab IV Pasal 4 Ayat 2).

Kemudian Dana perimbangan, adalah dana perimbangan bagian Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Kabupaten dan Kota atau nama lain, yang terdiri atas:

a. Bagi hasil pajak dan sumber daya alam yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu bagian dari penerimaan pajak bumi dan bangunan sebesar 90% (sembilan puluh persen), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebesar 80% (delapan puluh persen), pajak penghasilan orang pribadi sebesar 20% (dua puluh persen), penerimaan sumber daya alam dari sektor kehutanan sebesar 80% (delapan puluh persen), pertambangan umum sebesar 80% (delapan puluh persen), perikanan sebesar 80% (delapan puluh persen), pertambangan minyak bumi sebesar 15% (lima belas persen), dan pertambangan gas alam sebesar 30% (tiga puluh persen);

b. Dana Alokasi Umum yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

c. Dana Alokasi Khusus yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan memberikan prioritas bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. (Bab IV Pasal 4 Ayat 3)

PENERIMAAN DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS DIGUNAKAN SEBAGAI OPIUM YANG MAMPU MERANGSANG SYARAF RAKYAT ACEH SELAMA 8 TAHUN

Salah satu kelebihan bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dari provinsi-provinsi lainnya adalah karena daerah Aceh penghasil minyak bumi dan gas alam, maka perlu diberi opium selama 8 tahun, untuk memberi rangsangan saraf rakyat muslim Aceh, seperti yang dinyatakan dalam bunyi ayat:

"Penerimaan dalam rangka otonomi khusus, berupa tambahan penerimaan bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dari hasil sumber daya alam di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam setelah dikurangi pajak, yaitu sebesar 55% (lima puluh lima persen) untuk pertambangan minyak bumi dan sebesar 40% (empat puluh persen) untuk pertambangan gas alam selama delapan tahun sejak berlakunya undang-undang ini." (Bab IV Pasal 4 Ayat 4)

SETELAH RAKYAT ACEH KECANDUAN OPIUM SELAMA 8 TAHUN, REZIM PUSAT MENYETIOP SEBAGIAN OPIUM

Tentu saja setelah rakyat Aceh sudah ketagihan opium selama 8 tahun, mulai rezim pusat mengurangi suntikan opiumnya, seperti yang tertulis dalam ayat:

"Mulai tahun kesembilan setelah berlakunya undang-undang ini pemberian tambahan penerimaan sebagaimana dimaksud pada (ayat 4 pasal 4 Bab IV) menjadi sebesar 35% (tiga puluh lima persen) untuk pertambangan minyak bumi dan sebesar 20% (dua puluh persen) untuk pertambangan gas alam." (Bab IV Pasal 4 Ayat 5)

Nah sekarang, makin jelas, bahwa sebenarnya apa yang terkandung dalam Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi daerah istimewa Aceh sebagai provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagiannya hanyalah berisi racun yang cukup mematikan rakyat Aceh.

Karena itu, apa yang telah dijalankan oleh Pemerintah Megawati Cs mengenai usaha untuk menyelesaikan Aceh dan Papua melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 dan Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2001 adalah merupakan ramuan-ramuan yang berbentuk jamu buatan Negara RI-Jawa-Yogya yang diharapkan bisa menjadi obat kuat dan obat penyatu dengan pihak Negara RI-Jawa-Yogya.
 

Dan justru setelah pemilu tanggal 7 Juni 1999 dan hasil yang telah diperoleh oleh DPR dan Pemerintah Megawati dalam bentuk dua Undang-Undang diatas ternyata tidak bisa dijadikan sebagai dasar untuk mematahkan taktik dan strategi penyusunan kembali susunan organisasi negara federasi yang pernah berdiri dan diakui kedaulatannya, tetapi dilebur dan dimasukkan kedalam gua Negara RI-Jawa-Yogya oleh Soekarno Cs yang sampai detik sekarang ini tetap terus dipertahankan oleh Presiden Megawati Cs penerus Soekarno.

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

Wassalam.

Ahmad Sudirman

http://www.dataphone.se/~ahmad
ahmad@dataphone.se
----------

From: matius dharminta <mr_dharminta@yahoo.com>
Subject: Re: JALAN TERBAIK SAAT INI KEMBALI KE NEGARA RI-FEDERASI
To: Ahmad Sudirman ahmad@dataphone.se
Cc: PPDI@yahoogroups.com
Date: Tue, 8 Jul 2003 01:55:31 -0700 (PDT)

Mungkin buat anda itu merupakan jalan terbaik, karena memang itu yang anda kehendaki. Dengan negara federasi maka akan mudah untuk memisahkan diri dari NKRI, begitukan dalih anda. Namun perlu diketahui, karena tidak semua daerah di kawasan RI ini setuju dengan system negara federasi, itu bisa ditilik waktu menjelang pemilu 1999, waktu itu prof Amien Rais menggagas dibentuknya negara federasi dengan dalih mendapat dukungan, dan memperoleh suara yang siknifikan. Tapi apa yang terjadi bukanya dukungan, malah sebaliknya cemoohan, sindiran, olokan,dan penolakan dari berbagai daerah..Jadi tidak semudah seperti apa yang anda bayangkan.

Udahlah jangan berpikir berlebihan, bisa-bisa jadi .....

salam

MT Dharminta

Surabaya, Indonesia
mr_dharminta@yahoo.com
----------