Stockholm, 9 Juli 2003

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum wr wbr.

MEGAWATI DIBODOHI RINI DAN SUTARTO, MATORI PURA-PURA BODOH UU NO.3/2002
Ahmad Sudirman
Stockholm - SWEDIA.

 

PERSEKONGKOLAN SUTARTO DAN RINI MENIPU MEGAWATI, SEDANG MATORI PURA-PURA BUTA UU NO. 3 TAHUN 2002

Kelihatan sekali Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto dan Memperindag Rini MS Soewandi dalam kasus sukhoi-Bulog-Putin seperti Suwondo yang memberikan informasi tentang dana nonbudgeter kepada Presiden Abdurrahman Wahid, sebagaimana yang diungkapkan Abdurrahman Wahid "kepada Komisi III DPR-RI di Binagraha pada 7 Juni 2000 bahwa dalam pembicaraan sewaktu Sapuan menghadap Presiden teringat informasi dari Suwondo tentang dana nonbudgeter Bulog dan menanyakan kepada Sapuan : "Ada tidak dana nonbudgeter Bulog" Sapuan menjawab : "Ya ada dan pengeluarannya harus dengan Keppres" Presiden menukas," Walah kalau dengan Keppres panjang lagi urusannya". Menurut Presiden, Keppres, panjang urusanya harus bicara dengan beberapa orang di pemerintahan, keterangan ini dikemukakan lagi oleh Presiden kepada Pansus dalam rapat tertutup di Jakarta Covention Centre pada 2 Januari 2001".(Laporan Panitia Khusus DPR RI tentang Buloggate dan Bruneigate, Disampaikan Pada Rapat Paripurna DPR RI Tanggal 20 Januari 2001)

Nah, itu skenario yang menjadi bahan cerita swandiawara Buloggate tahun 2001 ternyata berulang kembali tetapi yang diperankan oleh Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto dan Memperindag Rini MS Soewandi mereka berdua sebagai Suwondo yang memberikan informasi tentang dana nonbudgeter Bulog kepada Presiden Megawati untuk meluluskan pembelian 4 unit Sukhoi dan 2 MI-35 buatan perusahaan pabrik pesawat Knaapo Rosvoouzhenie Rusia seharga US$ 192,9 juta tanpa Keppres.

Tentu saja, pihak Komisi I DPR yang ruang lingkup kerjanya meliputi bidang Pertahanan, Keamanan, Luar Negeri, dan Informasi yang pasangan kerjanya dengan Departemen Pertahanan, Departemen Luar Negeri, Tentara Nasional Indonesia, Lembaga Kepresidenan, Dewan Keamanan Nasional, Badan Koordinasi Intelejen Negara, Lembaga Sandi Negara, Badan Informasi dan Komunikasi Nasional, dan Lembaga Kantor Berita Nasional Antara, yang dipimpin oleh Ketua Ibrahim Ambong, M.A. (F-PG), Wakil Ketua R.K. Sembiring Meliala (F-PDIP), Ishak Latuconsina, M.Sc. (F-TNI/Polri), dan Effendi Choirie (F-KB), benar-benar merasa dibodohi dan dilanggar jalur prosedur hukumnya oleh Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto dan Memperindag Rini MS Soewandi dalam kasus pembelian sukhoi-Bulog-Putin ini.

Sehingga pihak DPR membentuk Panitia Kerja sukhoi yang anggotanya dari seluruh Fraksi yang ada di DPR dibawah pimpinan ketua Panitia Kerja Ibrahim Ambong dari Komisi I DPR dengan para anggotanya Franklin W Kayhatu (Fraksi TNI/Polri), Amris Hasan (Fraksi PDI-Perjuangan), Effendy Choirie (Fraksi Kebangkitan Bangsa), Tjahyo Kumolo, RK Sembiring Meliala, dan Permad (Fraksi PDI), Ridwan Mukti dan Happy Bone Zulkarnaen (Fraksi FPG), Nadhier Muhammad dan Arief Mudatsir Mandan (Fraksi PPP), Chatibul Umam Wiranu (Fraksi Kebangkitan Bangsa), Djoko Susilo (Fraksi Reformasi), Bambang Widojanto (Fraksi TNI/Polri), Ahmad Soemargono (Fraksi Partai Bulan Bintang), Abdul Qodir Djaelani (Fraksi Perserikatan Daulat Umat); dan Astrid S Susanto (Fraksi Kesatuan dan Kebangsaan Indonesia).

Nah, Komisi I DPR yang dipimpin oleh Ketua Komisi Ibrahim Ambong pada tanggal 8 Juli 2003 telah mendengar laporan dari Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto tentang pembelian 2 pesawat tempur SU-27 SK, 2 pesawat tempur SU-30 MK, dan 2 pesawat Aircaft NI-35 P Helicopter dari perusahaan pabrik pesawat Knaapo Rosvoouzhenie Rusia yang ditandatangani pada tanggal 24 April 2003 oleh Kabulog Wijanarko Puspoyo sebagai pembeli, Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto sebagai pengguna dan Rosoborone X Port sebagai penjual dengan tembusan ke Departemen Pertahanan dibawah Menhan Matori Abdul Djalil, dalam Rapat Kerja dengan Komisi I DPR di gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta.

Dari laporan oleh Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto kepada pihak Komisi I DPR yang sebagian inti laporannya dimulai sejak 18 April 1996 ketika Dirjen Matfasjasa Dephankam Mayjen TNI I Made Sada dan diwakili Wakil Kepala Komite Negara Boris H. Yosipenko menandatangani MoU antara pemerintah Rusia dan RI untuk memayungi kerjasama logistik militer. Dilanjutkan pada tanggal 12 Maret 1997 rapat membahas pengadaan alat utama sistem persenjataan dari Rusia di Gedung Bappenas yang dipimpin oleh Meneg PPN/Ketua Bappenas dan dihadiri oleh pejabat dari Dephankam, BPPT, BPSI, Mabes ABRI dan TNI AU.

Kemudian pada tanggal 24 April 1997 datang dari oleh perusahaan pabrik pesawat Knaapo Rosvoouzhenie ke Mabes AU untuk memberikan penjelasan dan informasi mengani pesawat Sukhoi 27, Sukhoi 30 dan Sukhoi 35 serta Heli MI-17 dan MI-35. Pada tanggal 26 Juni 1997 disepakati rencana pengadaan satu skuadron Sukhoi SU-27 SK dan SU-30 SK dan pada tanggal 4 Agustus 1997 Meneg PPN/Ketua Bappenas mengeluarkan Surat Keputusan No 4473/MK/VIII/1997 yang ditujukan kepada Menhankam dan Pangab yang berisi keputusan presiden untuk pengadaan peralatan yang bersifat mendesak dari Rusia yaitu sebanyak 12 unit pesawat Sukhoi dengan 8 unit heli jenis MI-17.

Pada tangal 29 Agustus 1997 Mabes ABRI dan Depperindang Ir Drs. Aidil Juzar dengan Perusahaan Rusia Rozvoouzhenie menandatangani letter of agreement (LoA) yang isinya pemerintah RI dengan Rusia sepakat melaksanakan imbal beli pesawat dengan beberapa jenis komoditas dari RI. Tetapi karena adanya masalah pergolakan dalam negeri dan kejatuhan Presiden Soeharto, maka pada tanggal 29 Juni 1998 Meneg PPN/Ketua Bappenas mengeluarkan Surat Keputusan No 3274/MK/6/1998 yang ditujukan kepada Menhankam, Pangab dan Menlu isinya pembatalan imbal beli pesawat. Tetapi pada tanggal 20 Februari 2003 diadakan pertemuan delegasi RI dengan Rusia di Bandung untuk membicarakan lanjutan kerjasama di bidang militer. Hasil pertemuan itu menelorkan Agree of Minutes dan Minutes of Meeting antara Dirjen Ranahan Dephan Mayjen TNI Aqiani Maza dan Dirjen Departemen Komite Kerjasama Teknik Militer Rusia Mayjen Victor K Dzirkaln yang berisi soal persetujuan pengadaan Sukhoi.

Seterusnya pada tanggal 24 Februari 2003 Direktur Eropa Tengah dan Timur Deplu Hazairin Pohan mengirimkan surat No 184/DP/II/20 CB/40 kepada Dephan yang berisi kerjasama teknik militer RI dengan Rusia dan disetujuinya imbal beli Sukhoi. Pada tanggal 15 Maret 2003 pihak AU dan AD bersama Depperindag menandatangani pengadaan pesawat tersebut dan akan mengirimkan tim teknis ke Rusia untuk melihat dan mempelajari pesawat tempur itu. Pada tanggal 17 April 2003 tim dari AU dan AD diberangkatkan ke pabrik Sukhoi dan heli MI-35.

Ketika Presiden Megawati berkunjung ke Rusia tanggal 20-24 April 2003 dibicarakan soal pembelian dengan imbal beli pesawat, harga dan spesifikasi teknis dari pihak Indonesia dilibatkan tim teknis TNI AD, TNI AU dan Bulog yang dikoordinasikan Dirjen Daglu Depperindag. Dalam perundingan pihak Rusia pada tanggal 23 April 2003 semula menawarkan 4 unit Sukhoi dan 2 MI-35 seharga US$ 215,819 juta namun setelah perundingan diturunkan menjadi US$ 192,9 juta sehingga ada penurunan US$ 22,9 juta. Setelah adanya kesepakatan mengenai harga pembelian tersebut, maka pada tanggal 24 April 2003 ditandatangani kontrak yang diberi nama Supplay Contract in The Frame of Counter Trade of Indonesian Export Goods to the Delivery of The Russian Federation of SU-27 SK, SU-30 MK, Aircaft NI-35 P Helicopter oleh Kabulog Wijanarko Puspoyo sebagai pembeli, Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto sebagai pengguna dan Rosoborone X Port sebagai penjual dengan tembusan ke Dephan.

Nah sekarang, dari laporan yang disampaikan oleh pihak Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto kepada pihak pihak Komisi I DPR dalam Rapat Kerja dengan Komisi I DPR di gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, pada tangal 8 Juli 2003 tersebut, saya dapat menyaring beberapa batu yang terdapat dalam cairan pembelian pesawat tempur SU-27 SK, SU-30 MK, Aircaft NI-35 P Helicopter yaitu batu-batu yang mengandung penipuan jalur prosedur hukum dari pihak Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto dan pihak Memperindag Rini MS Soewandi serta pihak Kabulog Wijanarko Puspoyo terhadap Presiden Megawati dan pihak Komisi I DPR.

Mengapa pihak Sutarto, Rini dan Wijanarko melakukan penipuan jalur prosedur hukum terhadap Presiden Megawati dan pihak Komisi I DPR? Karena dalam pembelian yang menggunakan cara imbal beli ini melibatkan pengadaan pembinaan teknologi dan industri pertahanan yang diperlukan oleh Tentara Nasional Indonesia yang kebijaksanaannya ditetapkan oleh Departemen Pertahanan dengan bekerjasama dengan pimpinan departemen dan instansi pemerintah lainnya serta menyusun dan melaksanakan perencanaan strategis pengelolaan sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan dengan dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (UU No.3 Tahun 2002, Bab IV, pasal 16, (6), (7), Bab VII, pasal 25, (1)), sedangkan pihak Departemen Pertahanan tidak dilibatkan dalam perjanjian dan penandatanganan Supplay Contract in The Frame of Counter Trade of Indonesian Export Goods to the Delivery of The Russian Federation of SU-27 SK, SU-30 MK, Aircaft NI-35 P Helicopter.

Karena itu penandatanganan Supplay Contract in The Frame of Counter Trade of Indonesian Export Goods to the Delivery of The Russian Federation of SU-27 SK, SU-30 MK, Aircaft NI-35 P Helicopter dengan menggunakan kedok imbal beli pesawat tempur dengan hasil pertanian yang dikontrol oleh Bulog dengan dana nonbudgeter Bulog merupakan cara penipuan prosedur hukum yang dilakukan oleh pihak Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto, pihak Memperindag Rini MS Soewandi, dan pihak Kabulog Wijanarko Puspoyo terhadap Presiden Megawati dan pihak Komisi I DPR.

Cara penipuan prosedur hukum yang dilakukan oleh pihak Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto, pihak Memperindag Rini MS Soewandi, dan pihak Kabulog Wijanarko Puspoyo terhadap Presiden Megawati dan pihak Komisi I DPR hampir serupa dengan cara penipuan prosedur yang dilakukan oleh Presiden Abdurrahman Wahid dengan Buloggate-nya.

Konsekuensi hukum yang setimpal bagi pelaku penipuan jalur prosedur hukum oleh pihak Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto, pihak Memperindag Rini MS Soewandi, dan pihak Kabulog Wijanarko Puspoyo terhadap Presiden Megawati dan pihak Komisi I DPR adalah pemecatan mereka dari jabatan masing-masing. Dan tentu saja lebih jauh konsekuensi bagi Presiden Megawati adalah dikeluarkannya memorandum dari pihak DPR, berdasarkan hasil Panitia Kerja sukhoi yang berisikan ketidak percayaan kepada Presiden Megawati yang telah melanggar jalur prosedur hukum yang salah satunya ditetapkan dalam UU No 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan.Negara dan penggunaan dana nonbudgeter Bulog diluar jalur prosedur hukum.

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

Wassalam.

Ahmad Sudirman

http://www.dataphone.se/~ahmad
ahmad@dataphone.se