Stockholm, 19 Juli 2003

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum wr wbr.

TEUNGKU HASAN DI TIRO TIDAK BISA DIJERAT DENGAN UU NO.15/2003, UU NO.16/2003, PERPU NO.1/2002, KUHP
Ahmad Sudirman
Stockholm - SWEDIA.

 

JELAS PIMPINAN TERTINGGI ASNLF/GAM TEUNGKU HASAN DI TIRO TIDAK BISA DIJERAT DENGAN UU NO.15/2003, UU NO.16/2003, PERPU NO.1/2002, DAN KUHP

Ternyata makin gencar usaha Presiden Megawati, Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono Cs, Menlu Noer Hassan Wirajuda, KASAD Jenderal TNI Ryamizard Ryacudu, Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto, Ketua DPR Akbar Tandjung, Ketua MPR Amien Rais, dan Ketua Komisi I DPR Ibrahim Ambong untuk menjerat Teungku Muhammad Hasan di Tiro dengan jaring UU Nomor 15 Tahun 2003, UU Nomor 16 Tahun 2003, PERPU Nomor 1 Tahun 2002, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Salah satu langkah yang sudah dipersiapkan dan akan dilaksanakan adalah pada hari Senin, tanggal 21 Juli 2003 akan disidangkan 5 juru runding Gerakan Aceh Merdeka Sofyan Ibrahi Tiba (senior envoy GAM), Teungku Kamaruzzaman (chief of verifications and sepcial project GAM), Amni bin Ahmad Marzuki (staf informasi GAM), Nasiruddin bin Ahmad dan Muhammad bin Usman Lampoh Awe di Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Nah tujuan dan sasaran daripada penyidangan 5 juru runding GAM itu adalah dalam rangka memisahkan Teungku Muhammad Hasan di Tiro sebagai pemimpin tertinggi ASNLF/GAM dan proklamator Negara Aceh Sumatra tanggal 4 Desember 1976 dari rakyat Aceh di Aceh agar supaya GAM dengan Tentara Negara Acehnya akan menjadi lumpuh.

Karena itu 5 juru runding GAM tersebut dijadikan suatu proyek utama di dalam negeri untuk dijadikan korban oleh Presiden Megawati, Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono Cs, Menlu Noer Hassan Wirajuda, KASAD Jenderal TNI Ryamizard Ryacudu, Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto, Ketua DPR Akbar Tandjung, Ketua MPR Amien Rais, dan Ketua Komisi I DPR Ibrahim Ambong dengan dasar hukum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 106 dan 108, Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadi Undang-Undang, Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali Tanggal 12 Oktober 2002, Menjadi Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Nah, apa yang dituduhkan kepada 5 juru runding GAM tersebut yang pertama seperti yang tercantum dalam KUHP pasal 106, yaitu "Makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian dari wilayah negara, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun." (KUHP, Pasal 106) dan yang kedua seperti yang tercantum dalam pasal 108 yaitu, "(1) Barang siapa bersalah karena pemberontakan, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun:
1. orang yang melawan pemerintah Indonesia dengan senjata;
2. orang yang dengan maksud melawan Pemerintah Indonesia menyerbu bersama-sama atau menggabungkan diri pada gerombolan yang melawan Pemerintah dengan senjata.(2) Para pemimpin dan para pengatur pemberontakan diancam dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun."(KUHP, Pasal 108)

Nah sekarang, salah satu alasan yang dituduhkan oleh pihak Presiden Megawati, Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono Cs, Menlu Noer Hassan Wirajuda, KASAD Jenderal TNI Ryamizard Ryacudu, Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto, Ketua DPR Akbar Tandjung, Ketua MPR Amien Rais, dan Ketua Komisi I DPR Ibrahim Ambong adalah seperti yang dikemukakan oleh Kapolri Jenderal Polisi Dai Bachtiar yang menuduh 5 juru runding itu terlibat kriminal dan teror bom Medan.

Dimana bom yang meledak di Medan itu pertama, terjadi di halaman kantor Walikota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis, Medan, Sumatera Utara, hari Senin, tanggal 31 Maret 2003. Tidak ada korban jiwa, kecuali yang rusak parah adalah sedan Starlet merah BK 371 DK, Suzuki Carry BK 337 DG, mobil Hoda Civic BK 161 GG, dan mobil Toyota Kijang plat merah BK 205 H. Kemudian ledakan bom yang kedua, terjadi di jalur pipa milik PT Perusahaan Gas Negara di Jalan Yos Sudarso Km 20,5, Medan, dekat Sungai Deli, hari Selasa, tanggal 1 April 2003, tidak ada korban jiwa, hanya mengakibatkan lubang yang berdiameter sekitar setengah meter.

Nah, karena kejadian itu sebelum UU Nomor 15 Tahun 2003 dan UU Nomor 16 Tahun 2003 disahkan di Jakarta oleh Presiden Megawati tanggal 4 April 2003 dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 April 2003 oleh Sekretaris Negara RI Bambang Kesowo, maka pelaku peledakan bom di halaman kantor Walikota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis, Medan, Sumatera Utara, hari Senin, tanggal 31 Maret 2003 dan di jalur pipa milik PT Perusahaan Gas Negara di Jalan Yos Sudarso Km 20,5, Medan, dekat Sungai Deli, hari Selasa, tanggal 1 April 2003 tidak bisa dijaring oleh kedua UU diatas. Kecuali memakai saringan PERPU Nomor 1 Tahun 2002 yang disahkan di Jakarta oleh Presiden Megawati pada tanggal 18 Oktober 2002 dan diundangkan di Jakarta pada tanggal tanggal 18 Oktober 2002 oleh Sekretaris Negara RI Bambang Kesowo, dan saringan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Terlepas dari pada dasar hukum yang dipakai oleh pihak Presiden Megawati Cs untuk menjerat 5 perunding GAM tersebut, yang jelas pihak Presiden Megawati Cs sudah kewalahan mencari daya upaya untuk menjerat Teungku Muhammad Hasan di Tiro agar terpisah dari rakyat Aceh di Aceh dan agar ASNLF/GAM bisa dihancurkan oleh TNI dengan Keputusan Presiden RI nomor 28 tahun 2003 tentang pernyataan keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Keputusan Presiden Republik Indonesia selaku Penguasa Darurat Militer Pusat Nomor 43 Tahun 2003 Tentang Pengaturan kegiatan Warga Negara Asing, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Jurnalis di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Usaha lewat pengiriman bukti-bukti yang disampaikan oleh mantan Menteri Luar Negeri Ali Alatas kepada pihak Pemerintah Swedia, Menlu Swedia Anna Lindh Cs, Menteri Kehakiman Swedia Thomas Bodstrom, Ketua Komisi Luar Negeri Parlemen Swedia Urban Ahlin dan sekretaris Kabinet Lars Danielsson pada tanggal 10 Juni 2003, ternyata sampai detik ini tidak memberikan hasil yang cukup menggembirakan.

Nah terakhir, apapun yang diusahakan oleh pihak Presiden Megawati, Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono Cs, Menlu Noer Hassan Wirajuda, KASAD Jenderal TNI Ryamizard Ryacudu, Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto, Ketua DPR Akbar Tandjung, Ketua MPR Amien Rais, dan Ketua Komisi I DPR Ibrahim Ambong kalau memang dasarnya adalah apa yang telah dipakai oleh Soekarno, yaitu mencaplokan negeri Aceh kedalam wilayah kekuasaan Negara RI-Jawa-Yogya tanpa seluruh rakyat Aceh meridhai dan mengikhlaskannya, maka selama itu usaha yang ditempuh oleh Presiden Megawati Cs mengenai usaha mempertahankan Aceh yang kaya minyak dan gam alam dengan melalui pemisahan pemimpin dan proklamator Negara Aceh Sumatra Teungku Hasan di Tiro tidak akan berhasil.

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

Wassalam.

Ahmad Sudirman

http://www.dataphone.se/~ahmad
ahmad@dataphone.se