Stockholm, 22 Juli 2003

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum wr wbr.

UNTUK MENUTUPI FAKTA, HUKUM DAN SEJARAH ACEH SEMUA WARTAWAN DIJERAT KEPPRES NO.43/2003
Ahmad Sudirman
Stockholm - SWEDIA.

 

SEMUA WARTAWAN DIJERAT KEPPRES NO.43/2003 TIDAK ADA LAGI BERITA YANG SEIMBANG APALAGI YANG MENGUNTUNGKAN ASNLF/GAM DENGAN USAHA UNTUK MENUTUPI FAKTA, SEJARAH DAN HUKUM YANG SEBENARNYA TENTANG ACEH

Coba perhatikan apa yang terkandung dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia selaku Penguasa Darurat Militer Pusat Nomor 43 Tahun 2003 Tentang Pengaturan kegiatan Warga Negara Asing, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Jurnalis di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang ditetapkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Juni 2003 terutama yang menyangkut kegiatan jurnalistik yang dilakukan oleh wartawan asing dan koresponden untuk media asing di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dapat dilakukan secara selektif setelah mendapat persetujuan Menteri Luar Negeri atas nama Presiden selaku Penguasa Darurat Militer Pusat. Kegiatan jurnalistik yang dilakukan oleh wartawan nasional untuk media nasional di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dapat dilakukan setelah mendapat izin tertulis dari Penguasa Darurat Militer Daerah. Segala resiko dan akibat yang timbul dari kegiatan jurnalistik yang dilakukan oleh wartawan asing maupun nasional di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam menjadi tanggung jawab yang bersangkutan. (Keppres No.43 Tahun 2003, Pasal 3, (1), (2), (3))

Jelas, Keputusan Presiden Republik Indonesia selaku Penguasa Darurat Militer Pusat Nomor 43 Tahun 2003 ini merupakan suatu usaha dari pihak Presiden Megawati, Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono Cs, Menlu Noer Hassan Wirajuda, KASAD Jenderal TNI Ryamizard, Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto, Ketua DPR Akbar Tandjung, Ketua MPR Amien Rais, dan Ketua Komisi I DPR Ibrahim Ambong untuk memperkuat Keputusan Presiden RI nomor 28 tahun 2003 tentang pernyataan keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang dikeluarkan pada tanggal 18 Mei 2003 dan diberlakukan pada tanggal 19 Mei 2003 selama 6 bulan dalam rangka mempertahankan hasil pencaplokan Soekarno dengan Negara RI-Jawa-Yogyanya terhadap Negeri Aceh.

Memang, dengan disahkan dan diundangkan Keputusan Presiden Republik Indonesia selaku Penguasa Darurat Militer Pusat Nomor 43 Tahun 2003 ini sengaja untuk menjerat seluruh wartawan, baik wartawan asing maupun wartawan nasional.

Karena dengan cara yang salah satunya menjerat wartawan asing dan nasional ini merupakan suatu taktik dan strategi dari pihak Presiden Megawati, Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono Cs, Menlu Noer Hassan Wirajuda, KASAD Jenderal TNI Ryamizard, Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto, Ketua DPR Akbar Tandjung, Ketua MPR Amien Rais, dan Ketua Komisi I DPR Ibrahim Ambong untuk menutupi fakta, hukum dan sejarah yang sebenarnya tentang Negeri Aceh dan pencaplokan negeri Aceh oleh Soekarno dengan Negara RI-Jawa-Yogyanya.

Seterusnya, kalau rakyat diseluruh Nusantara pada umumnya, dan rakyat diseluruh negeri Aceh pada khususnya diberikan pecerahan yang benar dan jelas agar bisa memahami, mendalami, dan menggali sejarah sebenarnya tentang Negara RI-Jawa-Yogya yang dinamakan oleh Soekarno dan para penerusnya sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka akan terbongkarlah kedok yang sebenarnya bahwa, Presiden Megawati, Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono Cs, Menlu Noer Hassan Wirajuda, KASAD Jenderal TNI Ryamizard, Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto, Ketua DPR Akbar Tandjung, Ketua MPR Amien Rais, dan Ketua Komisi I DPR Ibrahim Ambong yang merupakan penerus Soekarno yang melakukan pendudukan, pencaplokan dan penjajahan negeri Aceh dan rakyat Aceh sampai detik sekarang ini.

Dimana fakta, hukum, dan sejarah negeri Aceh telah dimanipulasi dan diputar balik oleh Soekarno dan para penerusnya termasuk didalamnya Presiden Megawati, Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono Cs, Menlu Noer Hassan Wirajuda, KASAD Jenderal TNI Ryamizard, Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto, Ketua DPR Akbar Tandjung, Ketua MPR Amien Rais, dan Ketua Komisi I DPR Ibrahim Ambong.

Karena itu Presiden Megawati, Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono Cs, Menlu Noer Hassan Wirajuda, KASAD Jenderal TNI Ryamizard, Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto, Ketua DPR Akbar Tandjung, Ketua MPR Amien Rais, dan Ketua Komisi I DPR Ibrahim Ambong yang membuat rakyat dan negeri Aceh sengsara.

Presiden Megawati, Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono Cs, Menlu Noer Hassan Wirajuda, KASAD Jenderal TNI Ryamizard, Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto, Ketua DPR Akbar Tandjung, Ketua MPR Amien Rais, dan Ketua Komisi I DPR Ibrahim Ambong adalah sebenarnya yang menjajah Negeri Aceh.

Coba perhatikan langkah-langkah yang dilakukan oleh Soekarno menduduki dan menjajah Negeri Aceh yang dipertahankan oleh Presiden Megawati, Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono Cs, Menlu Noer Hassan Wirajuda, KASAD Jenderal TNI Ryamizard, Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto, Ketua DPR Akbar Tandjung, Ketua MPR Amien Rais, dan Ketua Komisi I DPR Ibrahim Ambong sampai detik sekarang ini.

Dilihat dari sudut fakta, hukum, dan sejarah Aceh bahwa sebenarnya dari sejak Belanda mendeklarkan perang melawan Aceh tanggal 26 Maret 1873 dan berakhir tahun 1904, ternyata pihak Aceh tidak pernah menandatangani naskah pengakuan penyerahan diri sebagai satu negara yang kalah perang kepada pihak Belanda, yang ada adalah hanya berupa surat pendek penyerahan ciptaan Van Heutz yang harus ditandatangani oleh para pemimpin Aceh yang telah tertangkap dan menyerah. Dimana isi dari surat pendek penyerahan diri itu berisikan, Raja (Sultan) mengakui daerahnya sebagai bagian dari daerah Hindia Belanda. Raja berjanji tidak akan mengadakan hubungan dengan kekuasaan di luar negeri. Berjanji akan mematuhi seluruh perintah-perintah yang ditetapkan Belanda. (RH Saragih, J Sirait, M Simamora, Sejarah Nasional, 1987)

Kemudian kalau dilihat dari sudut pengakuan kedaulatan dari pihak Belanda kepada RIS (Republik Indonesia Serikat), ternyata negeri Aceh tidak dimasukkan kedalam wilayah kedaulatan yang diakui oleh pihak Belanda kepada pihak RIS pada tanggal 27 Desember 1949.

Dimana negara-negara bagian yang termasuk bagian negara Republik Indonesia Serikat adalah seperti yang telah dibentuk ketika pada tanggal 14 Desember 1949, Piagam Konstitusi RIS di Pegangsaan Timur 56, Jakarta, ditandatangani oleh para utusan dari 16 Negara/Daerah bagian RIS, yaitu dari Negara Republik Indonesia (menurut perjanjian Renville), Negara Pasundan termasuk Distrik Federal Jakarta, Negara Jawa Timur, Negara Indonesia Timur, Negara Madura, Negara Sumatra Selatan, Negara Sumatra Timur termasuk status quo Asahan dan Labuhan Batu, Daerah Istimewa Kalimantan Barat, Daerah Banjar, Bangka, Belitung, Dayak Besar, Jawa Tengah, Kalimantan Tenggara, Kalimantan Timur, Riau. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal.243-244).

Kemudian yang terpilih menjadi Presiden RIS adalah Soekarno dalam sidang Dewan Pemilihan Presiden RIS pada tanggal 15-16 Desember 1949. Pada tanggal 17 Desember 1949 Presiden Soekarno dilantik menjadi Presiden RIS. Sedang untuk jabatan Perdana Menteri diangkat Mohammad Hatta. Kabinet dan Perdana Menteri RIS dilantik pada tanggal 20 Desember 1949.

Nah ternyata, negeri Aceh tidak termasuk dalam negara bagian RIS ini, ketika Belanda dibawah Ratu Juliana, Perdana Menteri Dr. Willem Drees, Menteri Seberang Lautnan Mr AMJA Sassen dan ketua Delegasi RIS Moh Hatta membubuhkan tandatangannya pada naskah pengakuan kedaulatan RIS oleh Belanda dalam upacara pengakuan kedaulatan RIS pada tanggal 27 Desember 1949. Pada tanggal yang sama, di Yogyakarta dilakukan penyerahan kedaulatan RI kepada RIS. Sedangkan di Jakarta pada hari yang sama, Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Wakil Tinggi Mahkota AHJ Lovink dalam suatu upacara bersama-sama membubuhkan tandangannya pada naskah penyerahan kedaulatan. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986)

Selanjutnya, pada tanggal 8 Maret 1950 Pemerintah RIS dengan persetujuan Parlemen (DPR) dan Senat RIS mengeluarkan Undang-Undang Darurat No 11 tahun 1950 tentang Tata Cara Perubahan Susunan Kenegaraan RIS. Dimana berdasarkan Undang-Undang Darurat itu, beberapa negara bagian menggabungkan ke RI, sehingga pada tanggal 5 April 1950 yang tinggal hanya tiga negara bagian yaitu, RI, NST (Negara Sumatera Timur), dan NIT (Negara Indonesia Timur).

Seterusnya pada tanggal 14 Agustus 1950 Parlemen dan Senat RIS mengesahkan Rancangan Undang-Undang Dasar Sementara Negara Kesatuan Republik Indonesia hasil panitia bersama. Dimana pada rapat gabungan Parlemen dan Senat RIS pada tanggal 15 Agustus 1950, Presiden RIS Soekarno membacakan piagam terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan pada hari itu juga Presiden Soekarno kembali ke Yogya untuk menerima kembali jabatan Presiden RI dari Pemangku Sementara Jabatan Presiden RI Mr. Asaat. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1950-1964, Sekretariat Negara RI, 1986)

Nah sekarang, karena memang secara de facto dan de jure, negeri Aceh tidak pernah masuk dan menggabungkan diri kedalam RI, maka 3 tahun setelah RIS bubar dan kembali menjadi RI, Teungku Muhammad Daud Beureueh di Aceh memaklumatkan Negara Islam Indonesia pada tanggal 20 September 1953.

Isi Maklumat NII di Aceh adalah,

Dengan Lahirnja Peroklamasi Negara Islam Indonesia di Atjeh dan daerah sekitarnja, maka lenjaplah kekuasaan Pantja Sila di Atjeh dan daerah sekitarnja, digantikan oleh pemerintah dari Negara Islam.Dari itu dipermaklumkan kepada seluruh Rakjat, bangsa asing, pemeluk bermatjam2 Agama, pegawai negeri, saudagar dan sebagainja.

1. Djangan menghalang2i gerakan Tentara Islam Indonesia, tetapi hendaklah memberi bantuan dan bekerdja sama untuk menegakkan keamanan dan kesedjahteraan Negara.
2. Pegawai2 Negeri hendaklah bekerdja terus seperti biasa, bekerdjalah dengan sungguh2 supaja roda pemerintahan terus berdjalan lantjar.
3. Para saudagar haruslah membuka toko, laksanakanlah pekerdjaan itu seperti biasa, Pemerintah Islam mendjamin keamanan tuan2.
4. Rakjat seluruhnja djangan mengadakan Sabotage, merusakkan harta vitaal, mentjulik, merampok, menjiarkan kabar bohong, inviltratie propakasi dan sebagainja jang dapat mengganggu keselamatan Negara.
Siapa sadja jang melakukan kedjahatan2 tsb akan dihukum dengan hukuman Militer.
5. Kepada tuan2 bangsa Asing hendaklah tenang dan tentram, laksanakanlah kewadjiban tuan2 seperti biasa keamanan dan keselamatan tuan2 didjamin.
6. Kepada tuan2 yang beragama selain Islam djangan ragu2 dan sjak wasangka, jakinlah bahwa Pemerintah N.I.I. mendjamin keselamatan tuan2 dan agama jang tuan peluk, karena Islam memerintahkan untuk melindungi tiap2 Umat dan agamanja seperti melindungi Umat dan Islam sendiri. Achirnja kami serukan kepada seluruh lapisan masjarakat agar tenteram dan tenang serta laksanakanlah kewadjiban masing2 seperti biasa.

Negara Islam Indonesia
Gubernur Sipil/Militer Atjeh dan Daerah sekitarnja.
MUHARRAM 1373
Atjeh Darussalam
September 1953

Seterusnya, pada bulan Desember 1962, 7 bulan setelah Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo Imam NII tertangkap (4 Juni 1962) di atas Gunung Geber di daerah Majalaya oleh kesatuan-kesatuan Siliwangi dalam rangka Operasi Bratayudha, Teungku Muhammad Daud Beureueh di Aceh kena jerat dan tipuan Penguasa Negara Pancasila dengan umpan "Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh" yang dijalankan oleh Panglima Kodam I/Iskandar Muda, Kolonel M.Jasin. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1950-1964, Sekretariat Negara RI, 1986).

Tetapi, 14 tahun kemudian setelah Teungku Muhammad Daud Beureueh kena jaring dan perangkap Penguasa Negara Pancasila, Teungku Muhammad Hasan di Tiro pada tanggal 4 Desember 1976 mendeklarasikan kemerdekaan Aceh Sumatra. Dimana bunyi deklarasi kemerdekaan Negara Aceh Sumatra yang dikutif dari buku "The Price of Freedom: the unfinished diary of Teungku Hasan di Tiro" (National Liberation Front of Acheh Sumatra,1984) yang menyangkut " Declaration of Independence of Acheh Sumatra" (hal: 15-17) adalah,

"To the people of the world: We, the people of Acheh, Sumatra, exercising our right of self- determination, and protecting our historic right of eminent domain to our fatherland, do hereby declare ourselves free and independent from all political control of the foreign regime of Jakarta and the alien people of the island of Java....In the name of sovereign people of Acheh, Sumatra. Teungku Hasan Muhammad di Tiro. Chairman, National Liberation Front of Acheh Sumatra and Head of State Acheh, Sumatra, December 4, 1976". ("Kepada rakyat di seluruh dunia: Kami, rakyat Aceh, Sumatra melaksanakan hak menentukan nasib sendiri, dan melindungi hak sejarah istimewa nenek moyang negara kami, dengan ini mendeklarasikan bebas dan berdiri sendiri dari semua kontrol politik pemerintah asing Jakarta dan dari orang asing Jawa....Atas nama rakyat Aceh, Sumatra yang berdaulat. Teungku Hasan Muhammad di Tiro. Ketua National Liberation Front of Acheh Sumatra dan Presiden Aceh Sumatra, 4 Desember 1976") (The Price of Freedom: the unfinished diary of Teungku Hasan di Tiro, National Liberation Front of Acheh Sumatra,1984, hal : 15, 17).

Jadi, sebenarnya, apa yang telah dideklarkan oleh Teungku Muhammad Daud Beureueh di Aceh dengan Negara Islam Indonesia-nya, dan Teungku Muhammad Hasan di Tiro dengan Acheh Sumatra National Liberation Front-nya adalah suatu usaha dan sikap yang memang sah dan benar kalau dilihat dari sudut sejarah, hukum dan pengakuan kedaulatan Belanda kepada pihak RIS pada tanggal 27 Desember 1949.

Dan inilah yang menjadi dasar hukum, sejarah dan pengakuan kedaulatan Belanda kepada RIS yang dijadikan alasan kuat untuk membenarkan pihak Teungku Muhammad Daud Beureueh di Aceh dengan Maklumat Negara Islam Indonesia-nya, dan Teungku Muhammad Hasan di Tiro dengan Proklamasi Negara Aceh Sumatara dengan Acheh Sumatra National Liberation Front-nya.

Nah akhirnya, karena memang dasar hukum, sejarah dan pengakuan kedaulatan Belanda kepada RIS adalah benar, jelas dan secara de jure dan de facto memang benar, maka pihak Presiden Megawati, Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono Cs, Menlu Noer Hassan Wirajuda, KASAD Jenderal TNI Ryamizard, Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto, Ketua DPR Akbar Tandjung, Ketua MPR Amien Rais, dan Ketua Komisi I DPR Ibrahim Ambong menutupinya dengan segala macam dasar hukum, yang slah satunya dengan mensahkan dan mengundangkan Keputusan Presiden Republik Indonesia selaku Penguasa Darurat Militer Pusat Nomor 43 Tahun 2003 Tentang Pengaturan kegiatan Warga Negara Asing, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Jurnalis di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang ditetapkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Juni 2003.

Untuk mereka yang ingin mendalami tentang negeri Aceh dan Negara-Negara lainnya yang dicaplok oleh Soekarno dengan Negara RI-Jawa-Yogyanya bisa melihat di http://www.dataphone.se/~ahmad/opini.htm

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

Wassalam.

Ahmad Sudirman

http://www.dataphone.se/~ahmad
ahmad@dataphone.se
----------

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SELAKU PENGUASA DARURAT MILITER PUSAT NOMOR 43 TAHUN 2003 TENTANG PENGATURAN KEGIATAN WARGA NEGARA ASING, LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DAN JURNALIS DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa untuk keselamatan umum, kepentingan ketertiban umum dan untuk kepentingan keamanan selama berlangsungnya Keadaan Darurat Militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dipandang perlu menetapkan Keputusan Presiden selaku Penguasa Darurat Militer Pusat tentang Pengaturan Kegiatan Warga Negara Asing, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Jurnalis di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

Mengingat :

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 4 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 12 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
Undang-undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1908) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 52 Prp Tahun 1960 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2113);
Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2003 tentang Pernyataan Keadaan Bahaya dengan Tingkatan Keadaan Darurat Militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 54);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN PRESIDEN SELAKU PENGUASA DARURAT MILITER PUSAT TENTANG PENGATURAN KEGIATAN WARGA NEGARA ASING, LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DAN JURNALIS DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM.

Pasal 1
(1) Selama berlangsungnya Keadaan Darurat Militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Warga Negara Asing tidak diperbolehkan melakukan kunjungan wisata dan tidak melakukan kegiatan yang bertentangan dengan tujuan pelaksanaan keadaan Darurat Militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
(2) Untuk mendukung keberhasilan operasi terpadu dalam rangka pelaksanaan Keadaan Darurat Militer di Pro-vinsi Nanggroe Aceh Darussalam, kunjungan dan kegiatan Warga Negara Asing dapat dilakukan atas izin Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas nama Presiden selaku Penguasa Darurat Militer Pusat.
(3) Warga Negara Asing yang terikat dengan pelaksanaan kontrak kerja serta perjanjian dengan Pemerintah Re-publik Indonesia yang telah berjalan, agar melaporkan keberadaan dan pelaksanaan kegiatannya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam kepada Penguasa Darurat Militer Daerah.

Pasal 2
(1) Lembaga swadaya masyarakat baik dari negara asing maupun dari Indonesia tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang bertentangan dengan tujuan pelaksanaan Keadaan Darurat Militer di Provinsi Naggroe Aceh Darussalam.
(2) Bantuan kemanusiaan yang berasal dari negara sahabat, Badan Dunia, dan lembaga swadaya masyarakat baik asing ataupun nasional di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dikoordinasikan oleh Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat atas nama Presiden selaku Penguasa Darurat Militer Pusat.
(3) Pelaksanaan bantuan kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disesuaikan dengan operasi ke-manusiaan yang dilaksanakan oleh Penguasa Darurat Militer Daerah.

Pasal 3
(1) Kegiatan jurnalistik yang dilakukan oleh wartawan asing dan koresponden untuk media asing di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dapat dilakukan secara selektif setelah mendapat persetujuan Menteri Luar Negeri atas nama Presiden selaku Penguasa Darurat Militer Pusat.
(2) Kegiatan jurnalistik yang dilakukan oleh wartawan nasional untuk media nasional di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dapat dilakukan setelah mendapat izin tertulis dari Penguasa Darurat Militer Daerah.
(3) Segala resiko dan akibat yang timbul dari kegiatan jurnalistik yang dilakukan oleh wartawan asing maupun nasional di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam menjadi tanggung jawab yang bersangkutan.

Pasal 4
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juni 2003
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
SELAKU
PENGUASA DARURAT MILITER PUSAT,
ttd.
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juni 2003
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 68

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,

Lambock V. Nahattands
----------