Stockholm, 22 Juli 2003

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum wr wbr.

MEGAWATI CS GUNAKAN KEPPRES NO.43/2003 TUTUPI PENDUDUKAN ACEH
Ahmad Sudirman
Stockholm - SWEDIA.

 

MEMANG JELAS MEGAWATI CS MENJADIKAN KEPPRES NO.43/2003 UNTUK MENUTUPI PENDUDUKAN DAN PENJAJAHAN NEGERI ACEH YANG LANGGAR PEMBUKAAN UUD 1945

"Ha..ha.ha.haaa... menjawab tulisan bung Ahmad harus berpikir seribu kali, berpikir tentang apa? Kan sudah jelas bung Ahmad menghendaki Keppres tentang pemberlakuan darurat militer dicabut, jawabanya yaa seperti itu, kalau keamanan di Aceh sudah pulih dengan sendirinya Keppres itu akan dicabut / tidak berlaku lagi. Jadi nggak perlu berpikir seribu kali, apa lagi harus ngebaca buku sejarah segala. sebab walaupun itu buku sejarah kita plototi setiap detik, tidak bakalan menyelesaikan masalah. Paling yaa kita jadi hapal akan sejarah-sejarah masa lalu yang tertuang dalam sebuah buku. Siapa yang menentukan keamanan Aceh, rakyat Aceh atau Presiden dan Penguasa Darurat Militer?. Yang menentukan adalah keadaan/sikon, walau seseorang mengatakan bahwa Aceh aman, tapi kalau disana sini masih terjadi teror /gangguan terhadap warga, dan masih berkeliarannya gerombolan sipil bersenjata tentu aja belum bisa dikatakan aman. Soal bebas bersuara.! kita bebas bersuara, tapi seperti yang aku katakan bebas bukan berarti liar. Penguasa Darurat Militer melarang berbagai bentuk penempelan selebaran dan berbicara / penyampaian aspirasi di depan umum.! lihat dulu tema yang di bawakannya, kalau tema / materinya menghasut atau mempropokasi masya tentu aja tidak diperbolehkan. Kalau istri anda juga ikut komentar, itu hak dia, sebaiknya seorang istri memang harus punya pikiran yang sejalan dengan sang suami, itu lebih baik."
(MT Dharminta, mr_dharminta@yahoo.com , Mon, 21 Jul 2003 21:03:38 -0700 (PDT))

Nah, makin jelas saja, kalau saya memperhatikan apa yang ditulis oleh saudara Matius Dharminta dari Jawa Pos, Surabaya ini, ternyata apa yang saya telah tulis dalam tulisan "[030722] Untuk menutupi fakta, hukum, dan sejarah Aceh semua wartawan dijerat Keppres No.43/2003 "
( http://www.dataphone.se/~ahmad/030722.htm ) dalam kenyataannya memang telah terbukti, salah satu buktinya dari sekian ratus bukti yang sampai ke meja saya adalah tulisan saudara Matius Dharminta dari Jawa Pos, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia diatas itu.

Dimana Presiden Megawati, Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono Cs, Menlu Noer Hassan Wirajuda, KASAD Jenderal TNI Ryamizard, Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto, Ketua DPR Akbar Tandjung, Ketua MPR Amien Rais, dan Ketua Komisi I DPR Ibrahim Ambong dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia selaku Penguasa Darurat Militer Pusat Nomor 43 Tahun 2003 ini sengaja untuk menjerat seluruh wartawan, baik wartawan asing maupun wartawan nasional sebagai suatu taktik dan strategi untuk menutupi fakta, hukum dan sejarah yang sebenarnya tentang negeri Aceh yang telah dicaplok oleh Soekarno dengan Negara RI-Jawa-Yogya-nya agar supaya rakyat diseluruh Nusantara pada umumnya, dan rakyat diseluruh negeri Aceh pada khususnya makin menjadi tertutup matanya, tersumbat telinganya, terhalang hatinya dari kebenaran yang telah tertulis secara hukum, fakta dan sejarah negeri Aceh yang telah dicaplok oleh Soekarno dengan Negara RI-Jawa-Yogya.

Nah, taktik dan strategi untuk menutupi fakta, hukum dan sejarah yang sebenarnya tentang negeri Aceh yang telah dicaplok oleh Soekarno dengan Negara RI-Jawa-Yogya-nya inilah yang diterapkan kepada seluruh wartawan asing dan nasional agar supaya rakyat diseluruh Nusantara pada umumnya, dan rakyat diseluruh negeri Aceh pada khususnya tidak bisa memahami, tidak mampu mendalami, dan tidak kuasa menggali sejarah sebenarnya tentang Negara RI-Jawa-Yogya yang dinamakan oleh Soekarno dan para penerusnya sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga akibatnya Presiden Megawati, Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono Cs, Menlu Noer Hassan Wirajuda, KASAD Jenderal TNI Ryamizard, Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto, Ketua DPR Akbar Tandjung, Ketua MPR Amien Rais, dan Ketua Komisi I DPR Ibrahim Ambong yang merupakan penerus Soekarno tetap bisa menjalankan taktik dan strategi pendudukan, pencaplokan dan penjajahan rakyat dan negeri Aceh.

Memang, kalau rakyat diseluruh Nusantara pada umumnya, dan rakyat diseluruh negeri Aceh pada khususnya tidak bisa memahami, tidak mampu mendalami, dan tidak kuasa menggali sejarah sebenarnya tentang Negara RI-Jawa-Yogya yang telah dicaplok oleh Soekarno dengan Negara RI-Jawa-Yogya-nya, maka akhirnya akan sampai kepada suatu tingkat keadaan dimana rakyat akan mengatakan seperti yang ditulis oleh saudara Matius Dharminta: "nggak perlu berpikir seribu kali, apa lagi harus ngebaca buku sejarah segala. Sebab walaupun itu buku sejarah kita plototi setiap detik, tidak bakalan menyelesaikan masalah. Paling yaa kita jadi hapal akan sejarah-sejarah masa lalu yang tertuang dalam sebuah buku"

Nah, inilah akibat yang sangat dirindukan dan didambakan oleh Presiden Megawati, Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono Cs, Menlu Noer Hassan Wirajuda, KASAD Jenderal TNI Ryamizard, Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto, Ketua DPR Akbar Tandjung, Ketua MPR Amien Rais, dan Ketua Komisi I DPR Ibrahim Ambong dengan penerapan Keputusan Presiden Republik Indonesia selaku Penguasa Darurat Militer Pusat Nomor 43 Tahun 2003 ini, apabila kalau rakyat diseluruh Nusantara pada umumnya, dan rakyat diseluruh negeri Aceh pada khususnya telah mampu mengatakan seperti yang ditulis oleh saudara Matius Dharminta tersebut.

Nah sekarang bandingkan dengan salah seorang rakyat negara RI-Jawa-Yogya yang telah menyampaikan kepada saya apa yang terkandung dalam hatinya yang jauh berbeda dengan contoh yang ditunjukkan oleh wartawan Matius Dharminta dari Jawa Pos, Surabaya, dimana, seorang rakyat Negara RI-Jawa-Yogya itu menulis:

"Bapak saya sempat dekat sekali dengan Soekarno semasa Orde Lama. Namun, insya Allah kita bertemu dalam keyakinan akan 'adalah (keadilan) yang mesti ditegakkan di bagian manapun bumi Allah, dalam posisi apapun yang kita duduki. Saya salut pada konsistensi Saudara. Saudara bahkan, dengan kemampuan Saudara meredam amarah, mampu dengan telak membantah argumen-argumen ngawur para penanggap tulisan Saudara, yang terkadang secara tidak bermoral melancarkan tuduhan-tuduhan keji terhadap pribadi Saudara dan pemimpin-pemimpin bangsa Acheh yang terhormat. Pada kesempatan ini, perkenankan saya menyampaikan simpati saya yang sedalam-dalamnya kepada derita bangsa Acheh sepanjang kezhaliman yang dilancarkan oleh pendahulu bahkan kawan-kawan saya, dari mula hingga saat ini. Secara pribadi, saya mendukung perjuangan Saudara dan menantikan saat-saat tegaknya keadilan di tanah tumpah darah Saudara, saat Allah menghendakinya."

Nah, itulah, salah seorang rakyat Negara RI-Jawa-Yogya, yang keluarganya memang dekat sekali dengan Soekarno, tetapi, ternyata telah menyadari bahwa apa yang telah dijalankan oleh Soekarno dan dipertahankan sampai detik sekarang ini oleh Presiden Megawati, Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono Cs, Menlu Noer Hassan Wirajuda, KASAD Jenderal TNI Ryamizard, Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto, Ketua DPR Akbar Tandjung, Ketua MPR Amien Rais, dan Ketua Komisi I DPR Ibrahim Ambong ternyata suatu langkah dan jalan yang tidak adil yang telah menyimpang dan salah.

Bukan saja tidak adil, melainkan telah menyimpang dan salah karena telah melanggar apa yang telah tertulis dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan "Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan" (Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945).

Jadi, kalau sebagian besar rakyat diseluruh Nusantara pada umumnya, dan rakyat diseluruh negeri Aceh pada khususnya diberikan pencerahan, gambaran, penjelasan, petunjuk mengenai fakta, hukum dan sejarah yang sebenarnya tentang negeri Aceh yang telah dicaplok oleh Soekarno dengan Negara RI-Jawa-Yogya-nya, maka akan lahirlah rakyat yang menyadari bahwa apa yang telah dilakukan oleh Soekarno dan para penerusnya seperti Presiden Megawati, Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono Cs, Menlu Noer Hassan Wirajuda, KASAD Jenderal TNI Ryamizard, Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto, Ketua DPR Akbar Tandjung, Ketua MPR Amien Rais, dan Ketua Komisi I DPR Ibrahim Ambong adalah tidak adil, telah menyimpang dan salah karena telah melanggar apa yang telah tertulis dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan "Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan" (Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945).

Dan memang benar seperti yang diungkapkan oleh salah seorang rakyat Negara RI-Jawa-Yogya kepada saya diatas bahwa : "insya Allah kita bertemu dalam keyakinan akan 'adalah (keadilan) yang mesti ditegakkan di bagian manapun bumi Allah, dalam posisi apapun yang kita duduki".

Bukan seperti apa yang dikatakan oleh wartawan Matius Dharminta yang menulis kepada saya: "kalau disana sini masih terjadi teror /gangguan terhadap warga, dan masih berkeliarannya gerombolan sipil bersenjata tentu aja belum bisa dikatakan aman." Karena saudara Matius Dharminta menganggap bahwa rakyat Aceh yang menuntut keadilan dan menuntut negeri Aceh yang dicaplok Soekarno sebagai "gerombolan sipil bersenjata".

Begitu juga ketika saudara Matius Dharminta mengatakan bahwa :"Soal bebas bersuara.! kita bebas bersuara, tapi seperti yang aku katakan bebas bukan berarti liar. Penguasa Darurat Militer melarang berbagai bentuk penempelan selebaran dan berbicara / penyampaian aspirasi di depan umum.! lihat dulu tema yang di bawakannya, kalau tema / materinya menghasut atau mempropokasi masya tentu aja tidak diperbolehkan."

Padahal kalau rakyat Aceh mengatakan "kami menuntut keadilan melalui tuntutan negeri Aceh yang diduduki Soekarno dikembalikan lagi kepada kami, karena tidak sesuai dan melanggar Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan "Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan".

Apakah tuntutan rakyat Aceh itu dianggap liar oleh pihak Penguasa Darurat Militer Daerah Aceh dan Penguasa Darurat Militer Pusat dibawah pimpinan Presiden Megawati Cs?

Jelas, saya yakin, Presiden Megawati, Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono Cs, Menlu Noer Hassan Wirajuda, KASAD Jenderal TNI Ryamizard, Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto, Ketua DPR Akbar Tandjung, Ketua MPR Amien Rais, dan Ketua Komisi I DPR Ibrahim Ambong tidak akan berani menjawab, ya, melainkan akan menjawab, tidak, mereka adalah "gerombolan sipil bersenjata" yang ingin memisahkan diri dari NKRI.

Nah jelas, itu merupakan alasan dan jawaban yang dicari-cari, tidak ada dasar hukum-nya, tidak ada fakta-nya, tidak ditunjang oleh sejarah dan tidak ada tercantum dalam naskah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia Serikat (RIS) oleh pihak Belanda yang ditandatangani pada tanggal 27 Desember 1949.

Jadi sebenarnya, semuanya itu adalah suatu kebohongan, pemalsuan, penipuan dan penutupan fakta, sejarah dan hukum yang dijalankan dan dikerjakan oleh pihak Presiden Megawati, Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono Cs, Menlu Noer Hassan Wirajuda, KASAD Jenderal TNI Ryamizard, Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto, Ketua DPR Akbar Tandjung, Ketua MPR Amien Rais, dan Ketua Komisi I DPR Ibrahim Ambong.

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

Wassalam.

Ahmad Sudirman

http://www.dataphone.se/~ahmad
ahmad@dataphone.se
----------

From: matius dharminta <mr_dharminta@yahoo.com>
To: Ahmad Sudirman <ahmad@dataphone.se>
Cc: PPDI@yahoogroups.com
Subject: berpikir seribu kali.!! ha.ha.haaa....
Date: Mon, 21 Jul 2003 21:03:38 -0700 (PDT)

Ha..ha.ha.haaa... menjawab tulisan bung Ahmad harus berpikir seribu kali, berpikir tentang apa? Kan sudah jelas bung Ahmad menghendaki Keppres tentang pemberlakuan darurat militer dicabut, jawabanya yaa seperti itu, kalau keamanan di Aceh sudah pulih dengan sendirinya Keppres itu akan dicabut / tidak berlaku lagi.

Jadi nggak perlu berpikir seribu kali, apa lagi harus ngebaca buku sejarah segala. sebab walaupun itu buku sejarah kita plototi setiap detik, tidak bakalan menyelesaikan masalah. Paling yaa kita jadi hapal akan sejarah-sejarah masa lalu yang tertuang dalam sebuah buku .

Siapa yang menentukan keamanan Aceh, rakyat Aceh atau Presiden dan Penguasa Darurat Militer?. Yang menentukan adalah keadaan/sikon, walau seseorang mengatakan bahwa Aceh aman, tapi kalau disana sini masih terjadi teror /gangguan terhadap warga, dan masih berkeliarannya gerombolan sipil bersenjata tentu aja belum bisa dikatakan aman.

Soal bebas bersuara.! kita bebas bersuara, tapi seperti yang aku katakan bebas bukan berarti liar. Penguasa Darurat Militer melarang berbagai bentuk penempelan selebaran dan berbicara / penyampaian aspirasi di depan umum.! lihat dulu tema yang di bawakannya, kalau tema / materinya menghasut atau mempropokasi masya tentu aja tidak diperbolehkan.

Kalau istri anda juga ikut komentar, itu hak dia, sebaiknya seorang istri memang harus punya pikiran yang sejalan dengan sang suami, itu lebih baik.

MT Dharminta

Surabaya, Indonesia
mr_dharminta@yahoo.com
----------