Stockholm, 27 Juli 2003

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum wr wbr.

PEMALSUAN SEJARAH YANG DIPAKSAKAN UNTUK MENGKLAIM ACEH MASUK WILAYAH RI-JAWA-YOGYA
Ahmad Sudirman
Stockholm - SWEDIA.

 

KELIHATAN DENGAN JELAS ADA USAHA PEMALSUAN SEJARAH YANG DIPAKSAKAN UNTUK MENGKLAIM ACEH MASUK WILAYAH RI-JAWA-YOGYA OLEH PIHAK SOEKARNO

"Sangat menarik dengan apa yang diuraikan oleh saudara Ahmad Sudirman, nama yang menggabungkan dua orang yang sangat-sangat terkenal. Ahmad adalah panggilan Nabi Muhammad Saw yang memiliki arti terpuji. Sedangkan Sudirman adalah nama pejuang bangsa Indonesia yang
memimpin angkatan perang sehingga mendapat sebutan Panglima Besar Jenderal Sudirman. Semoga saudara Ahmad Sudirman memiliki jiwa dan tabiat serta tingkah laku yang mulia sebagaimana kedua tokoh tersebut. Amin....
Pada waktu Yogya diserang pada waktu Agresi Milter Belanda II tanggal 19 Desember 1948 Belanda berhasil menangkap para petinggi pemerintahan , termasuk Presiden Sukarno dan Moh. Matta. Namun sebelumnya Presiden Sukarno telah memberikan Mandat kepada Mr. Syafruddin Prawiranegara dan Mr. Palar untuk membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI)
di dalam dan luar negeri (India). PDRI kurang berfungsi sebagaimana mestinya, apalagi yang ada di dalam negeri karena selalu diincar oleh Belanda. Untuk mengatasi kevakuman pemerintahan dan agar dapat berfungsi kembali maka diberlakukannya Pemerintahan Militer di Indonesia berdasarkan instruksi No. I/MBKD/1949 tanggal 22 Desember 1949 tentang Mulai Bekerjanya Pemerintahan Militer. Diantara Pemerintahan Militer adalah diangkatnya Gubernur Militer Teungku. Daud Beureueh untuk wilayah Aceh, Langkat dan Tanah Karo. Hal itu jelas sangat tepat dilakukan karena untuk mengimbangi aksi Belanda, yang secara de jure Belanda berada di atas angin kemenangan, tetapi secara de facto, rakyat Indonesia tetap eksis dan terus melakukan perlawanan. Pemerintahan militer ini berakhir setelah pengakuan kedaulatan sebagai hasil dari Konperensi Meja Bundar (KMB) tanggal 27 Desember 1949"
(Gajah Iskandar, pdmdnad@telkom.net , Sat, 26 Jul 2003 23:35:30 +0700).

Alhamdulillah, untuk yang kesekian kalinya saya ucapkan terimakasih kepada saudara Gajah Iskandar di negeri Aceh yang telah mengutif beberapa catatan sejarah Aceh dan sejarah bangsa Indonesia dari Negara RI-Jawa-Yogya.

Sebenarnya tentang sejarah Aceh inipun telah saya kupas dalam tulisan-tulisan saya yang lalu yang ada di http://www.dataphone.se/~ahmad/opini.htm

Dari sekian cerita hasil kutifan sejarah yang di sampaikan saudara Gajah Iskandar kepada saya itu, ternyata ada sesuatu sisipan sejarah yang saya perhatikan dan analisa merupakan suatu sisipan sejarah yang dipaksakan untuk mengklaim negeri Aceh masuk kedalam wilayah kekuasaan Negara RI-Jawa-Yogya. Dimana sisipan sejarah itu, saya tempatkan dibagian atas tulisan saya ini.

Mengapa saya sebut dengan sisipan sejarah yang dipaksakan untuk mengklaim negeri Aceh masuk kedalam wilayah kekuasaan Negara RI-Jawa-Yogya?

Karena, seperti yang telah saya tulis dalam tulisan "[030720] Tidak benar Aceh bersatu dengan Negara RI-Jawa-Yogya Soekarno" ( http://www.dataphone.se/~ahmad/030720.htm )

Mengenai kutifan yang saudara Gajah Iskandar tulis dengan nama "instruksi No. I/MBKD/1949 tanggal 22 Desember 1949 tentang Mulai Bekerjanya Pemerintahan Militer" perlu saya luruskan disini, yaitu bukan tahun 1949, tetapi yang benar adalah tahun 1948)
( http://www.indomedia.com/serambi/2003/06/090603opini.htm )

Instruksi itu lahir ketika di Jawa, Panglima Tentara dan Territorium Jawa, Kolonel A.H. Nasution, pada tanggal 22 Desember 1948 mengumumkan berdirinya pemerintahan militer untuk Jawa.

Dalam pada itu di bidang militer, dengan bermodalkan pengalaman yang diperoleh selama menghadapi agresi militer pertama dan perjuangan bersenjata sebelumnya, telah disiapkan konsep baru di bidang pertahanan. Konsepsi tersebut dituangkan dalam Pemerintah Siasat No.1 Tahun 1948 yang pokok isinya adalah:
1.Tidak melakukan pertahanan yang linier.
2.Memperlambat setiap majunya serbuan musuh dan pengungsian total, serta bumi-hangus total.
3.Membentuk kantong-kantong di tiap onderdistrik yang mempunyai kompleks di beberapa pegunungan.
4.Pasukan-pasukan yang berasal dari daerah-daerah federal menyusup ke belakang garis musuh (wingate) dan membentuk kantong-kantong sehingga seluruh pulau Jawa akan menjadi medan gerilya yang luas. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal.192-193)

Nah itulah, saudara Gajah Iskandar, yang dinamakan Pemerintah Siasat No.1 Tahun 1948, yang dikutif oleh saudara Gajah Iskandar dengan nama "instruksi No. I/MBKD/1948 tanggal 22 Desember 1948 tentang Mulai Bekerjanya Pemerintahan Militer" .

Selanjutnya, kalau saudara Gajah Iskandar menghubungkan "instruksi No. I/MBKD/1948 tanggal 22 Desember 1948 tentang Mulai Bekerjanya Pemerintahan Militer dengan pengangkatan Gubernur Militer Teungku Daud Beureueh untuk wilayah Aceh, Langkat dan Tanah Karo", maka jelas itu adalah suatu usaha menyisipkan sejarah yang dipaksakan untuk mengklaim negeri Aceh masuk kedalam wilayah kekuasaan Negara RI-Jawa-Yogya. Atau bisa juga dikatakan suatu pemalsuan dan penipuan sejarah untuk mengklaim negeri Aceh masuk kedalam wilayah kekuasaan Negara RI-Jawa-Yogya. Mengapa suatu penyisipan, pemalsuan, penipuan sejarah untuk mengklaim negeri Aceh masuk kedalam wilayah kekuasaan Negara RI-Jawa-Yogya?

Karena kalau yang namanya "instruksi No. I/MBKD/1948 tanggal 22 Desember 1948" itu diterapkan untuk seluruh Indonesia, jelas itu adalah benar-benar melanggar apa yang sudah ditandatangani dalam perjanjian Renville pada tanggal 17 Januari 1948 yang sebagian isinya mengakui secara de facto kekuasaan RI hanya sekitar daerah Yogyakarta saja dan ditandatangani oleh Perdana Mentri Mr. Amir Sjarifuddin dari Kabinet Amir Sjarifuddin, yang disaksikan oleh H.A. Salim, Dr.Leimena, Mr. Ali Sastroamidjojo. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal.155,163)
 

Jadi, terbuktilah dengan jelas bahwa apa yang ditulis oleh saudara Gajah Iskandar mengenai keluarnya "instruksi No. I/MBKD/1948 tanggal 22 Desember 1948 tentang Mulai Bekerjanya Pemerintahan Militer. Diantara Pemerintahan Militer adalah diangkatnya Gubernur Militer Teungku. Daud Beureueh untuk wilayah Aceh, Langkat dan Tanah Karo" adalah sebenarnya suatu sisipan sejarah yang dipaksakan untuk mengklaim negeri Aceh masuk kedalam wilayah kekuasaan Negara RI-Jawa-Yogya. Tentu saja bisa dikatakan suatu pemalsuan dan penipuan sejarah untuk mengklaim negeri Aceh masuk kedalam wilayah kekuasaan Negara RI-Jawa-Yogya.

Memang 3 hari sebelum "instruksi No. I/MBKD/1948 tanggal 22 Desember 1948 tentang Mulai Bekerjanya Pemerintahan Militer" dikeluarkan, pada tanggal 19 Desember 1948 Negara RI-Jawa-Yogya kembali di gempur oleh pasukan Dr.Beel wakil Gubernur Hindia Belanda yang baru pengganti Van Mook yang berhasil masuk ke wilayah Yogyakarta. Dimana tentara Beel berhasil menyapu bersih Yogyakarta dan memberitahukan kepada pihak Soekarno Cs bahwa Belanda tidak lagi mengakui perjanjian Renville.

Nah dari sejak penggempuran yang dilakukan oleh Beel, Negara RI-Jawa-Yogya secara de facto memang sudah tidak ada lagi, sudah jatuh ketangan Beel.

Tetapi, karena waktu Soekarno Cs dengan RI-Jawa-Yogya-nya digempur habis-habisan, Soekarno masih sempat mengadakan sidang kabinet darurat yang memberikan mandat kepada Menteri Kemakmuran Mr. Sjafruddin Prawiranegara yang saat itu berada di Aceh yang masih belum terjajah oleh Belanda agar membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI). Apabila Mr. Sjafruddin tidak berhasil membentuk PDRI, maka mandat diberikan kepada Menteri Keuangan Mr. A.A. Maramis, L.N. Palar dan Dr. Sudarsono yang berada di India untuk membentuk Pemerintah Darurat Indonesia di India.

Ternyata Mr. Sjafruddin berhasil membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia pengasingan di Aceh yang masih bebas dari tangan kekuasaan Beel. Dan Soekarno ditangkap dan ditawan di Prapat yang kemudian dipindahkan ke Bangka. Juga Mohammad Hatta ditawan di Bangka.

Seterusnya dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 67 tahun 1949 tanggal 28 Januari 1949 yang salah satu isinya menyatakan bahwa perundingan-perundingan akan dilakukan dalam waktu yang secepat-cepatnya dengan dasar Persetujuan Linggajati, Persetujuan Renville, dan terutama berdasarkan pembentukan suatu Pemerintah Interim Federal paling lambat pada tanggal 15 Maret 1949; pemilihan untuk Dewan Pembuat Undang Undang Dasar Negara Indonesia Serikat selambat-lambatnya pada tanggal 1 Juli 1949.

Nah dari sejak dikeluarkan Resolusi DK PBB nomor 67 tahun 1949 tanggal 28 Januari 1949 inilah mulai berjalan diplomasi Soekarno Cs dengan Republik Indonesia Serikat (RIS). Salah satu langkahnya adalah hasil dari perundingan Roem Royen yang ditandatangani tanggal 7 Mei 1949 di Jakarta yang sebagian isinya adalah turut serta dalam Konferensi Meja Bundar di Den Haag, dengan maksud untuk mempercepat penyerahan kedaulatan yang sungguh dan lengkap kepada Negara Indonesia Serikat dengan tidak bersyarat. Dimana Belanda menyetujui adanya Republik Indonesia sebagai bagian dari Negara Indonesia Serikat. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal.210).

Jadi, berdasarkan perjanjian Roem Royen yang ditandatangani tanggal 7 Mei 1949 di Jakarta dan Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 67 tahun 1949 tanggal 28 Januari 1949, maka pihak RI-Jawa-Yogya yang sementara dipimpin oleh Mr. Sjafruddin yang memimpin Pemerintah Darurat Republik Indonesia pengasingan di Negeri Aceh bisa masuk kembali ke wilayah kekuasaan RI-Jawa-Yogya menurut perjanjian Renville. Karena itu pada tanggal 6 Juli 1949 Soekarno dan Moh.Hatta kembali ke Yogyakarta. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal.221).

Nah sekarang, jelaslah disini bahwa sejak perjanjian Roem Royen yang ditandatangani tanggal 7 Mei 1949, secara de jure dan de pacto Negara RI-Jawa-Yogya kembali berkuasa di daerah Yogyakarta sesuai dengan hasil perjanjian Renville. Karena itu Negeri Aceh adalah diluar wilayah kekuasaan Negara RI-Jawa-Yogya. Negeri Aceh adalah negeri yang berdiri sendiri.
( http://www.dataphone.se/~ahmad/030720.htm )

Nah, setelah Soekarno dan Moh.Hatta kembali ke Yogyakarta pada 6 Juli 1949, secara de jure dan de facto Negara RI-Jawa-Yogya kembali wujud di daerah sekitar Yogyakarta.

Kemudian pada tanggal 14 Desember 1949 Piagam Konstitusi RIS di Pegangsaan Timur 56, Jakarta, ditandatangani oleh para utusan dari 16 Negara/Daerah bagian RIS, yaitu Mr. Susanto Tirtoprodjo (Negara Republik Indonesia menurut perjanjian Renville), Sultan Hamid II (Daerah Istimewa Kalimantan Barat), Ide Anak Agoeng Gde Agoeng (Negara Indonesia Timur), R.A.A. Tjakraningrat (Negara Madura), Mohammad Hanafiah (Daerah Banjar), Mohammad Jusuf Rasidi (Bangka), K.A. Mohammad Jusuf (Belitung), Muhran bin Haji Ali (Dayak Besar), Dr. R.V. Sudjito (Jawa Tengah), Raden Soedarmo (Negara Jawa Timur), M. Jamani (Kalimantan Tenggara), A.P. Sosronegoro (Kalimantan Timur), Mr. Djumhana Wiriatmadja (Negara Pasundan), Radja Mohammad (Riau), Abdul Malik (Negara Sumatra Selatan), dan Radja Kaliamsyah Sinaga (Negara Sumatra Timur). (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal.243-244).

Slanjutnya pada tanggal 15-16 Desember 1949 diadakan sidang Dewan Pemilihan Presiden RIS dimana para anggota Dewan Pemilihan Presiden RIS memilih Soekarno untuk dijadikan sebagai pemimpin RIS. Pada tanggal 17 Desember 1949 Soekarno dilantik jadi Presiden RIS. Sedangkan untuk jabatan Perdana Menteri diangkat Mohammad Hatta yang dilantik pada tanggal 20 Desember 1949. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal.244).

Sedangkan Negara RI-Jawa-Yogya dipimpin oleh Pemangku Sementara Jabatan Presiden RI Mr. Asaat.

Sejak Negara RI-Jawa-Yogya menandatangani Piagam Konstitusi RIS di Pegangsaan Timur 56, Jakarta, pada tanggal 14 Desember 1949, itu Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) yang dipimpin oleh Menteri Kemakmuran Mr. Sjafruddin Prawiranegara berdasarkan mandat dari Presiden Soekarno untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) sudah tidak wujud lagi. Mengapa?

Karena, Negara RI-Jawa-Yogya yang berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 67 tahun 1949 tanggal 28 Januari 1949 yang salah satu isinya menyatakan bahwa perundingan-perundingan akan dilakukan dalam waktu yang secepat-cepatnya dengan dasar Persetujuan Linggajati, Persetujuan Renville, dan terutama berdasarkan pembentukan suatu Pemerintah Interim Federal paling lambat pada tanggal 15 Maret 1949; pemilihan untuk Dewan Pembuat Undang Undang Dasar Negara Indonesia Serikat selambat-lambatnya pada tanggal 1 Juli 1949.

Kemudian berdasarkan hasil dari perundingan Roem Royen yang ditandatangani tanggal 7 Mei 1949 di Jakarta yang sebagian isinya adalah turut serta dalam Konferensi Meja Bundar di Den Haag, dengan maksud untuk mempercepat penyerahan kedaulatan yang sungguh dan lengkap kepada Negara Indonesia Serikat dengan tidak bersyarat. Dimana Belanda menyetujui adanya Republik Indonesia sebagai bagian dari Negara Indonesia Serikat. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal.210).

Jadi, berdasarkan perjanjian Roem Royen yang ditandatangani tanggal 7 Mei 1949 di Jakarta dan Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 67 tahun 1949 tanggal 28 Januari 1949, maka pihak RI-Jawa-Yogya yang sementara dipimpin oleh Mr. Sjafruddin yang memimpin Pemerintah Darurat Republik Indonesia pengasingan di Negeri Aceh bisa masuk kembali ke wilayah kekuasaan RI-Jawa-Yogya menurut perjanjian Renville. Karena itu pada tanggal 6 Juli 1949 Soekarno dan Moh.Hatta kembali ke Yogyakarta. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal.221).

Nah sekarang, jelaslah disini bahwa sejak perjanjian Roem Royen yang ditandatangani tanggal 7 Mei 1949, secara de jure dan de pacto Negara RI-Jawa-Yogya kembali berkuasa di daerah Yogyakarta sesuai dengan hasil perjanjian Renville. Karena itu Negeri Aceh adalah diluar wilayah kekuasaan Negara RI-Jawa-Yogya. Negeri Aceh adalah negeri yang berdiri sendiri.
( http://www.dataphone.se/~ahmad/030720.htm )

Jadi kesimpulan akhir adalah apa yang ditulis oleh saudara Gajah Iskandar mengenai keluarnya "instruksi No. I/MBKD/1948 tanggal 22 Desember 1948 tentang Mulai Bekerjanya Pemerintahan Militer. Diantara Pemerintahan Militer adalah diangkatnya Gubernur Militer Teungku. Daud Beureueh untuk wilayah Aceh, Langkat dan Tanah Karo" adalah suatu sisipan sejarah yang dipaksakan untuk mengklaim negeri Aceh masuk kedalam wilayah kekuasaan Negara RI-Jawa-Yogya, dan bisa dikatakan suatu pemalsuan dan penipuan sejarah untuk mengklaim negeri Aceh masuk kedalam wilayah kekuasaan Negara RI-Jawa-Yogya.

Terakhir saya serahkan kepada Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

Wassalam.

Ahmad Sudirman

http://www.dataphone.se/~ahmad
ahmad@dataphone.se
----------

From: "Gajah Iskandar" <pdmdnad@telkom.net>
To: Ahmad Sudirman <ahmad@dataphone.se>
Subject: Re: KALAU ANDA INGIN BERBUAT BAIK DANSELALU DI JALAN ALLAH JANGAN PENGGAL-PENGGAL ALQURAN, SEJARAH MAUPUN FALSAFAH !!!!!
Date: Sat, 26 Jul 2003 23:35:30 +0700

Bismillahhirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Warahmtullahi Wabarakaatuh.

KEBENARAN ADALAH DATANGNYA DARI ALLAH SWT BELAJARLAH SEJARAH SECARA BAIK DAN INTEGRAL

Banyak filsuf yang mengatakan arti penting untuk belajar dari sejarah. Dengan banyak belajar dan sekaligus memahaminya akan menjadikan seseorang menjadi lebih arif dan bijaksana. Dapat menjadikan seseorang berbuat yang lebih baik dan bermanfaat pada waktu yang akan datang dan
agar kita tidak terperosok pada lubang atau petaka yang sama.

Sangat menarik dengan apa yang diuraikan oleh saudara Ahmad Sudirman, nama yang menggabungkan dua orang yang sangat-sangat terkenal. Ahmad adalah panggilan Nabi Muhammad Saw yang memiliki arti terpuji. Sedangkan Sudirman adalah nama pejuang bangsa Indonesia yang
memimpin angkatan perang sehingga mendapat sebutan Panglima Besar Jenderal Sudirman.

Semoga saudara Ahmad Sudirman memiliki jiwa dan tabiat serta tingkah laku yang mulia sebagaimana kedua tokoh tersebut. Amin.

Saudara Ahmad Sudirman menguraikan secara panjang lebar dan lengkap tentang Aceh disertai dengan literaturnya sekaligus. Namun kita dalam menguraikan suatu persoalan, termasuk masalah sejarah yang menjadi milik banyak orang, tidak boleh secara parsial atau terpenggal-penggal/terpotong-potong. Apalagi kita melakukan pengkotak-kotakan peran seseorang atau kelompok yang bidang tugas dan tanggung jawabnya berbeda tetapi mempunyai tujuan yang sama. Seperti misalnya pesan politikus Indonesia (diplomasi) dengan angkatan perangnya (bertempur) pada masa melawan penjajahan kembali Belanda. Kombinasi kedua perjuangan membuahkan hasil yang sangat signifikan karena akhimya kedaulatan secara de jure dapat dicapai.

Alhasil diplomasi memang mengecewakan sebagian pihak karena secara de jure wilayah Indonesia semakin kecil. Perjanjian demi perjanjian digelar yang hasilnya hanya memberikan nafas segar bagi Belanda untuk melakukan konsolidasi kekuatan dan menyusun infrastrutur pemerintahan bonekanya (federal). Secara de yure memang wilayah Indonesia semakin menyempit tetapi secara de facto perjuangan di seluruh pelosok negeri terus berlanjut dan pemerintahan Gubernur Militer sebagai pengganti pemerintahan Indonesia yang colaps. Seperti halnya peran orang tua anda. Apabila bapak anda bekerja tentu ibu yang mendampingi anda tetapi manakala ibu anda pergi belanja atau ada keperluan keluarga atau keperluan lain yang lama tentu bapak yang akan mendampingi anda. Anda tentunya tidak rela apabila antara kedua orang tua anda dipertentangkan atau dikotak-kotakan, kecuali kalau anda memang anak yang tidak tahu balas budi atau memang anak yang tidak tahu asal-usulnya.

Keharmonisan perjuangan para founding fathers bangsa Indonesia janganlah dikotak-kotak, apalagi dipertentangkan karena akan membuahkan fitnah, yang jelas fitnah diharamkan oleh agama Islam, dan fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Ini kalau memang anda adalah seorang Muslim, bukan hanya Islam KTP atau pasport yang anda miliki.

Dalam mencari kebenaran sejarah kita tidak dapat hanya berpedoman pada satu sumber atau satu buku literatur saja. Apalagi kita seakan-akan dipaksa untuk melihat atau belajar tentang Aceh hanya dari web site saudara Ahmad Sudirman. Iya kalau betul apa yang saudara ditulis. Kalau salah? Tentunya menjadi tanggung jawab saudara Ahmad Sudirman untuk menanggung akibatnya dikemudian hari karena melakukan kebohongan yang berlarut-larut apabila tulisan saudara dipakai oleh seseorang turun temurun. Kalau kita menulis suatu peristiwa sejarah, alangkah baiknya bila
kita memakai berbagai macam sumber tulisan atau literatur agar tulisan kita menjadi lebih representatif, integral, dan (mendekati) obyektif Disamping itu, sudah menjadi kesalahan yang umum, sebagai sejarawan atau yang mengaku sejarawan seperti saudara, kita tidak berhak untuk
melakukan justifikasi atau penilaian apalagi penghakiman tentang suatu tulisan, karena hal itu merupakan hak pembaca. Kita seharusnya berupaya atau berbuat sebagaimana seorang koki masakan menyajikan makanan kepada pemesan atau tuannya sesuai dengan keahlian kita. Masalah rasa tergantung pada pemesan atau tuannya dan kita tidak dapat untuk memaksa mereka untuk mengatakan enak pada masakan kita atau bagus dan paling benar adalah tulisan kita.

Hal ini yang mungkin kita, para sejarawan atau pemerhati sejarah menjadi lupa dan alangkah baiknya kalau kita berupaya untuk memperbaikinya. Apalagi sekarang adalah era reformasi dan demokrasi, namun hendaknya kita tidak larut dalam eforianya, tetap berpegang pada koridor kebenaran atau obyektifitas. Sebagai gambaran saja, "sejarah" sangat ampuh untuk dipakai sarana membangkitkan emosional pembaca maupun orang-orang yang memerima informasi tersebut.

Lebih jauh dapat menimbulkan tindakan kontraproduktif dan destruktif massa. Untuk itulah kita harus arif dan bijaksana dalam menulis suatu peristiwa bersejarah. Kita ingat bagaimana Adolf Hitler menggunakan isu sejarah bangsa Aria untuk mendongkrak "reputasinya" sebagai pemimpin ras Aria. Padahal, konon, Hitler bukanlah termasuk ras Aria Murni, karena hasil campuran Jerman dan Polandia. Masih banyak lagi contohcontoh lainnya. Dan Apakah saudara Ahmad Sudirman yang budiman mau seperti Hitler?
Naudzubilahmindhalik.

SEBAGAI SESAMA MUSLIM HENDAKNYA KITA SALING MENGINGATKAN.

Wassalam
Seseorang yang mencintai Anda

Gajah Iskandar

Aceh
pdmdnad@telkom.net
----------

CATATAN:
1. Untuk mengetahui teori sejarah silahkan baca (minimal):
a. Ankhersmith : Mengerti Sejarah , 1983
b. Felix Gilbelr dan Stephen R. Graubard, Historical Studies Today, 1972 c. Ronald H. Nash, Ideas of History, 1969
2. Untuk mengetahui Sejarah bangsa Indonesia, termasuk Aceh, silakan baca (minimal):
a. Cindy Adam, Revolt in Paradise, 1965
b. Ulf Sundhausssen, PolitikMiliter Indonesia 1945-1967,1986
c. A.J.F Daulton, Fighting Cock Being History of The 23th Indian Division, 1951
d. Jayanto Kumar Ray, Transfer of Power in Indonesia, 1967 e. Seri Penerbitan Museum Negeri
Aceh, Revolusi Kemerdekaan di Aceh (1945 1949), 1982

SEJARAH ACEH ADALAH BAGIAN DARI SEJARAH BANGSA INDONESIA

Menginjak pada substansi permasalaban SEJARAH ACEH dimana kami memakai berbagai macam sumber tulisan atau literatur baik penulis dari dalam dan luar negeri.

1. Masa-masa Kejayaan Bangsa dan Keruntuhannya Pada Masa Penjajahan Bangsa Eropa.
Menurut catatan sejarah baik dari dalam maupun dari penulis luar negeri di wilayah Nusantara pernah berdiri kerajaan-kerajaan besar yang wilayahnya sangat luas, bukan saja melipuli Nusantara tetapi jauh sampai ke luar negeri Kerajaan besar itu antara lain Sriwijaya, Singosari, dan Majapahit. Untuk di daerah Aceh terdapat Kerajaan Aceh Darussalam, yang mencapai masa kejayaan pada masa Sultan Iskandar Muda (1606-1637), yang kemudian namanya diabadikan menjadi nama Kodam yang wilayah teritorialnya meliputi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Wilayah Kerajaan Aceh Darussalam meliputi sebagian ujung pulau Sumatera dan sebagian wilayah Malaysia seperti Johor dan dua pelabuhan yang sangat strategis di Selat Malaka, yaitu Pahang dan Pattani. Sedangkan wilayah lain di Nusantara sebagian besar telah dikuasai oleh Belanda. Sedangkan Inggris dan Portugis menguasai sebagian kecil saja. Kemunduran atau kemerosotan kerajaan-kerajaan Besar tersebut disebabkan karena perebutan kekuasaan oleh kelompok elit kerajaan, sehingga kurangnya perhatian terhadap wilayah-wilayah yang jauh dari pusat kerajaan.
Akhimya mulailah terjadi disintegrasi yang mengakibatkan kerajaankerajaan yang ada saling berebut kekuasaan atau wilayah.

Dalam situasi yang demikian itu, seiring dengan datangnya bangsa penjajah Eropa, tidak ada kekuatan besar yang sanggup menghadang laju imperialisme dan kolonialisme. Dengan mudahnya mereka itu sedikit demi sedikit mulai menancapkan kekuasaannya di Nusantara dengan jalan mengadu domba (devide et impera). Kedatangan bangsa Eropa, seperti Spanyol, Portugis, lnggris, dan Belanda semula dengan niat niaga atau berdagang. Namun melihat kesempatan untuk melakukan penjajahan sangat terbuka karena tidak adanya persatuan dan kesatuan. Mulailah lembaran baru sejarah bangsa Indonesia yang penuh dengan penindasan dan kesengsaraan. Penjajah Eropa menjadikan wilayah Nusantara beserta isinya sebagai obyek eksploitasi. Antara Belanda dan Inggris dicapai kesepakatan tentang perluasan wilayah di Nusantara. Belanda yang sudah sejak awal telah menguasai sebagian Nusantara semenjak didirikannya VOC tahun 1602 ingin lebih memperluas lagi daerahnya, khususnya di wilayah ujung pulau Sumatera yaitu Aceh.

Berdasarkan Traktat Sumatera yang ditandatangani pada tanggal 2 Nopember 1871 telah tercapai kesepakatan, yaitu:
a. Belanda diberi hak untuk memperluas daerah kekuasaannya ke Aceh
b. Inggris diberi imbalan untuk memperluas daerahnya ke Siak (Riau) Berdasarkan pada perjanjian tersebut diatas maka Belanda mulai merancang serangan ke Aceh dalam rangka mewujudkan Pax Nerlandica (Persemakmuran Belanda) di seluruh wilayah jajahannya, yaitu Nusantara. Dua tahun kemudian, 1873, dilakukanlah penyerangan tahap awal dan kemudian disusul tahap kedua tahun berikutnya. Semakin lama kekuatan Belanda semakin besar dalam rangka secepatnya dapat menguasai Aceh.

Perjuangan rakyat dalam melawan penjajah Eropa, Belanda, terus dilakukan diseluruh pelosok negeri tanpa henti. Ribuah jiwa dan genangan air mata telah jatuh ke pangkuan ibu pertiwi. Para pejuang dengan tulus ikhlas berkorban jiwa dan raga demi tercapainya harkat dan martabat sebagai bangsa yang merdeka. Namun sama halnya dengan penjajah Belanda, mereka menggunakan segala cara untuk dapat terus menerus menjajah karena Indonesia memiliki arti yang sangat strategis bagi mereka, terutama dalam mendukung pembangunan ekonomi dan industri negara induk, yaitu Belanda. Mereka hanya memikirkan kejayaan dan kemegahan negerinya sendiri tanpa menghiraukan rasa kemanusiaan, kemiskinan, kesengsaraan, dan kenistaan bangsa Indonesia.
Dengan bangga dan pongahnya Belanda pada tahun 1904 menyatakan bahwa Indonesia berhasil mereka kuasai seluruhnya setelah Aceh dapat ditaklukkan. Namun pada kenyataannya perlawanan di daerah-daerah dari wilayah Aceh sampai Irian (Papua) tetap dilakukan walau dalam skala
kecil.

Awal pergantian abad XX mulai terjadi perubahan wujud perlawanan terhadap penjajah Belanda Mulailah babak baru dalam bentuk organisasi dalam rangka mengakumulasi persatuan dan kesatuan di seluruh jajahan Belanda dari Sabang sampai Merauke. Puncak akumulasi persatuan dan
kesatuan adalah dengan terwujudnya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Kongres Pemuda yang dihadiri oleh utusan pemuda dari pelosok negeri, seperti Yong Celebes, Yong Kalimantan, Yong Jawa, Yong Sumatera, Yong Batak, dan lain sebagainya berkumpul untuk mengucapkan sumpah atau ikrar, yaitu: SATU NUSA, SATU BANGSA, DAN SATU BAHASA
YAITU INDONESIA. Pada waktu itu pertama kalinya dikumandangkan lagu Indonesia Raya yang diiringi gesekan biola Wage Rudolf Supratman, yang kemudian lagu tersebut menjadi lagu kebangsaan bangsa Indonesia. Walaupun pernah terjadi pergantian penjajahan dari Belanda ke Jepang pada tahun 1942, namun semangat dan keinginan untuk merdeka tidak pernah pudar. Perlawanan terus dilakukan terhadap penjajah Jepang diseluruh pelosok tanah air.

Masa penjajahan Jepang yang hanya 3,5 tahun dirasakan Iebih pahit dan getir oleh bangsa Indonesia yang mengaku sebagai saudara tua. Ternyata slogan tersebut hanya propaganda dan
agitasi politik untuk mencari dukungan dalam rangka membantu peperangan melawan Sekutu.
Embrio persatuan dan kesatuan bangsa, berlandaskan keinginan luhur untuk merdeka, yang dipelopori oleh golongan pemuda mencapai titik kulminasi pada waktu tercapainva Proklamasi 17 Agustus 1945. Hasil perjuangan yang tiada henti selama Iebih dari 350 tahun untuk mencapai harkat dan martabat sebagai bangsa yang merdeka akhirnya mendapat ridho dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa. Sehagai wujud rasa syukur atas kemerdekaan yang telah diraih oleh bangsa Indonesia diabadikan dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ketiga. Bunyi alinea ketiga
yaitu " Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. " Dengan telah dicapainya proklamasi maka mulailah babak baru sejarah bangsa
Indonesia.

2. Usaha Mempertahankan Proklamasi 17 Agustus 1945. Ada pepatah yang mengatakan bahwa mempertahankan lebih sulit daripada merebut. Namun hal itu tidak berlaku bagi perjuangan bangsa Indonesia. Antara merebut dan mempertahankan proklamasi yang telah dicapai sama-sama
merupakan usaha yang sangat berat. Belanda yang pernah merasakan enak dan nikmatnya menjajah Indonesia, tidak rela bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka. Setelah Jepang menyerah kalah kepada Sekutu tanggal 15 Agustus 1945 secara otomatis Sekutu berkuasa kembali, termasuk
Belanda. Belanda tidak memiliki kekuatan yang memadai di Indonesia, oleh sebab itu menggunakan kekuatan Inggris untuk menguasai kembali Indonesia terutama kota-kota besarnya.
Diantara Inggris dan Belanda sudah ada perjanjian yang dilakukan di kota kecil sebelah selatan Inggris, yaitu Cherquer pads tanggal 24 Agustus 1945. Perjanjian yang dikenal dengan Civil Affair Agrement memuat kesepakatan bahwa "Belanda memberikan ijin kepada Inggris untuk
melakukan pendaratan di Indonesia dengan mengikutsertakan pegawai pegawai sipil Belanda (NICA). Dalam melaksanakan soalsoal yang berhubungan dengan pemerintahan sipil,
pelaksanaannya akan diselenggarakan oleh pegawai pegawai Belanda dibawah tanggung jawab komandan pasukan Jnggris. Kekuasaan terhadap Indonesia akan diberikan kepada Belanda
manakala situasi di Indonesia telah kondusif. " Belanda bahkan menganggap kalau kemerdekaan bangsa Indonesia hanyalah suatu pertunjukan "tonil" atau sandiwara belaka yang dimainkan oleh segelintir tokoh bangsa Indonesia. Belanda benar-benar buta tentang situasi yang sebenarnya
terjadi di Indonesia.

Proklamasi kemerdekaan Indonesia disambut gembira oleh seluruh bangsa Indonesia walaupun beritanya tidak serentak sampai ke telinga mereka. Penyebabnya adalah kurangnya sarana dan prasarana komunikasi, disamping itu kebanyakan sarana telekomunikasi berada dalam kekuasaan tentara Jepang. Berita tentang adanya Proklamasi bangsa Indonesia oleh Jepang ditutup rapat-rapat karena akan dapat menyebabkan revolusi dan perlawanan yang menyeluruh terhadap kekuasaan Jepang atau Sekutu. Penjajah Jepang berada pada posisi yang amat sulit. Pada arus bawah mereka harus berhadapan dengan bangsa Indonesia yang sedang bergejolak merayakan dan menuntut kemerdekaan secara utuh. Sedangkan pada satu sisi mereka harus melaksanakan perintah dari Sekutu yang menang perang untuk menjaga status quo sampai pasukan Sekutu datang ke Indonesia.

Setelah Proklamasi dikumandangkan, maka segera para pendiri bangsa (founding fathers) melengkapi perangkat ketatanegaraan sebagai syarat menjadi bangsa yang merdeka
dan berdaulat walaupun secara de yure belum mendapat pengakuan dari negara lain, terutama Belanda. Dengan berbagai macam cara, karena kekuatan mililer Belanda belum memadai, Belanda terus melakukan provokasi untuk membenturkan kekuatan Sekutu (Inggris) dengan para pejuang
Indonesia. Akibatnya adalah terjadi perternpuran di berbagai tempat di Indonesia, seperti Surabaya, Semarang, Sangasanga, Medan, Ambarawa, Manado, dan kota-kota besar lainnya. Baru setelah kekuatan militer dan sipil Belanda berangsur-angsur datang ke Indonesia, dengan jalan membonceng kedatangan pasukan Sekutu, Belanda mulai mengambil alih kekuasaan Sekutu atas Indonesia. Mulailah babak baru lembaran sejarah bangsa Indonesia dalam mempertahankan dan menegakkan Proklamasi yang telah dianugerahkan kepada bangsa Indonesia.

3. Jalur Diplomasi dan Bertempur dalam Menghadapi Belanda Dalam perjuangan mempertahankan dan menegakkan Proklamasi, bangsa Indonesia memakai kombinasi perjuangan diplomasi
dan bertempur. Hal inilah yang menjadikan hasil perjuangan mencapai maksimal. Kedua kombinasi perjuangan tersebut saling mengisi dan melengkapi. Manakala salah satu sisi dalam situasi yang tidak menguntungkan atau mengalami kegentingan maka sisi satunya akan mendukung atau
mendorongnya agar perjuangan tetap mcnunjukkan eksistensinya, terutama bagi dunia luar. Tiada lagi di dunia ini perjuangan semanis perjuangan yang penuh kerjasama dan kesantunan yang dicontohkan oleh founding fathers kita dalam mempertahankan dan menegakkan kedaulatan bangsa Indonesia di mata dunia. Peran mereka janganlah kita kotak-kotakkan dan apalagi dipertentangkan.
Para pejuang bangsa berjuang secara profesional menurut bidang tugasnya masing-masing tetapi letap dalam satu tujuan, yaitu mempertahankan Proklarnasi 17 Agustus 1945. Profesionalisme mereka didasari pada keikhlasan dan ketulusan serta semangat jihad fi sabilillah.

Perjanjian demi perjanjian digelar mulai perjanjian Linggarjati, yang termasuk Kabupaten Kuningan Jawa Barat, Perjanjian Renvillle, Perjanjian Roem-Roijen dan Konperensi Meja Bundar. Hasil dari diplomasi ternyata memberi kesempatan bagi Belanda untuk melakukan konsolidasi dan menyusun infrastruktur pemerintahan federal. Hasil dari perjanjian yang telah disepakati menimbulkan pro dan kontra tetapi pemerintah tetap mematuhi dan menghormatinya karena memiliki nilai hukum internasional. Perjanjian Linggarjati menyebabkan wilayah Indonesia hanya meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Wilayah menjadi lebih sempit lagi, yaitu hanya Yogya dan
sebagian kecil wilayah di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat, dan Sumatera. Secara de jure memang wilayah Indonesia sesuai dengan hasil perjanjian telapi secara de facto Republik Indonesia masih eksis karena terus melakukan perlawanan. Kekuatan militer Indonesia masih ada dan tersebar untuk terus melakukan perlawanan terhadap pendudukan Belanda yang ada di seluruh wilayah dari Sabang sampai Merauke. Disamping itu pemerintahan sipil tetap berjalan walaupun tidak maksimal.

Pada waktu Yogya diserang pada waktu Agresi Milter Belanda II tanggal 19 Desember 1948 Belanda berhasil menangkap para petinggi pemerintahan , termasuk Presiden Sukarno dan Moh. Matta. Namun sebelumnya Presiden Sukarno telah memberikan Mandat kepada Mr. Syafruddin Prawiranegara dan Mr. Palar untuk membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di dalam dan luar negeri (India). PDRI kurang berfungsi sebagaimana mestinya, apalagi yang ada di dalam negeri karena selalu diincar oleh Belanda. Untuk mengatasi kevakuman pemerintahan dan agar dapat berfungsi kembali maka diberlakukannya Pemerintahan Militer di Indonesia berdasarkan instruksi No. I/MBKD/1949 tanggal 22 Desembcr 1949 tentang Mulai Bekerjanya Pemerintahan Militer. Diantara Pemerintahan Militer adalah diangkatnya Gubernur Militer Teungku. Daud Beureueh untuk wilayah Aceh, Langkat dan Tanah Karo.

Hal itu jelas sangat tepat dilakukan karena untuk mengimbangi aksi Belanda, yang secara de jure Belanda berada di atas angin kemenangan, tetapi secara de facto, rakyat Indonesia tetap eksis dan terus melakukan perlawanan. Pemerintahan militer ini berakhir setelah pengakuan kedaulatan sebagai hasil dari Konperensi Meja Bundar (KMB) tanggal 27 Desember 1949.Menghadapi kegigihan perjuangan bangsa Indonesia mulailah Belanda menggunakan kembali politik klasiknya devide et impera, memecah belah yang kemudian menguasai seluruhnya. Belanda menciptakan bom-bom waktu untuk menghancurkan atau melemahkan eksistensi Republik Indonesia. Kemudian Belanda membentuk negara federal yang berada dalam pengaruhnya yang dihimpun dalam BFO (Bijenkoms Federal Oferleg) atau Pertemuan Musyawarah Federal, yakni kelompok "negara-negara" bikinan Belanda.Atas dasar ketulusan dan keikhlasan perjuangan dan dengan ridho dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, maka diadakanlah Konperensi Antar Indonesia yang menghasilkan kesepakatan untuk kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950. Akan tetapi perjuangan dalam menegakkan Proklamasi 17 Agustus 1945 belumlah berakhir karena muncul gerakan-gerakan sparatis dengan berbagai nuansa. Akhirnya tindakan tegas pemerintah harus diambil setelah pendekatan persuasif ternyata tidak membawa hasil. Dan sekarang ini masih terdapat gerakan sparatis yang dilakukan oleh pemberontak GAM dimana akhirnya pemerintah mengeluarkan Kepres No 28 Tahun 2003 tentang diberlakukannya Darurat Militer di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan menggelar Operasi Terpadu. Langkah tegas pemerintah hendaknya diimbangi oleh seluruh elemen bangsa Indonesia, khususnya masyarakat Aceh agar mencapai hasil yang maksimal. Dengan keikutsertaan dan peran aktif masyarakat tentunya bukan hal yang mustahil bahwa pengganggu keamanan dan ketenteraman dan
kedamaian di Aceh, yaitu pemberontak GAM dapat dilumpuhkan.

SEKALI LAGI BUAT SAUDARAKU SAYA MASIH BERBAIK HATI MAU MENGINGATKAN; JANGANKAN HANYA SEJARAH YANG KAU PENGGAL SEPOTONG-SEPOTONG, KITAB SUCI ALQURANPUN APABILA ANDA BERIKAN HANYA SEPOTONG-SEPOTONG AKAN DAPAT MEMBINGUNGKAN MANUSIA, DEMIKIAN JUGA FALSAFAH JAWA. OLEH KARENA ITU JANGAN ANDA PUPUK KEBOHONGAN-KEBOHONGAN INI YANG NANTINYA AKAN MENYENGSARAKAN KEHIDUPAN SAUDARAKU DUNIA AKHIRAT.SEBAGAI CONTOH:

&#8220;Orang Islam boleh kawin lebih dari satu sampai dengan empat &#8230;&#8230;. Kalaukita penggal sampai disini maka siapa sih yang tidak ingin kawin lebih dari
satu Isteri?????!!!!! Tapi ingat dong lanjutannya&#8230;&#8230;tetapi harus mampu berbuat adil,
&#8230;&#8230;&#8230;.. bisahkah anda berlaku adil terhadap keempat isteri saudara ??????!!!!! terusannya juga masih ada &#8230;&#8230;.. tetapi yang terbaik hanya satu &#8230;..tuh baru yang benar!!!!!Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi;
dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil , maka (kawinlah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (AN NISAA, Ayat 3).SAIKI JAMAN EDAN YEN ORA EDAN ORA
KADUMAN&#8230;&#8230;&#8230;. Kalau anda penggal sampai disini tentu saja anda akan ikut-ikutan EDAN !!!!???? ikuti lanjutannya SAK BEJO BEJANE WONG KANG EDAN LUWE
BECIK WONG SING ELING LAN WASPODO,!!!!!! Nah anda pasti akan dijamin bias hidup bahagia dunia acherat. Dan perlu anda ketahui Alquran (Agama), falsafah jawa ataupun falsafah apa namanya, memang diperuntukkan pada orang-orang yang punya dan memiliki iman kalau tidak maka semua itu akan tidak berlaku&#8230;&#8230;
selamat merenungkan.!!!!!

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Gajah Iskandar

Aceh
pdmdnad@telkom.net
----------