Stockholm, 29 Juli 2003

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum wr wbr.

MEGAWATI MEMANG SERUPA SOEKARNO TENTANG PENCAPLOKAN ACEH
Ahmad Sudirman
Stockholm - SWEDIA.

 

TIDAK BEDA SEDIKITPUN ANTARA MEGAWATI DENGAN SOEKARNO DALAM HAL PENDUDUKAN NEGERI ACEH

"Memang betul apa yang dikatakan bung Ahmad. Siapapun yang menjadi presiden RI, dan kapanpun jabatan presiden itu sandang, maka dengan dukungan seluruh rakyat Indonesia dan aparat keamanan akan selalu mempertahankan keutuhan Negara Republik Indonesia yang melampaui kawasan dari Sabang sampai Merauke. Dengan semboyan rawe-rawe rantas malang-malang tuntas membrantas lawan yang coba-coba merong-rong / membuat ketidak setabilan keamanan RI, yang datang dari luar maupun dari dalam negeri sendiri. Bukankah begitu bung Ahmad??
(MT Dharminta, mr_dharminta@yahoo.com , Mon, 28 Jul 2003 20:36:28 -0700 (PDT))

Baiklah saudara wartawan Matius Dharminta dari Jawa Pos Surabaya.

Memang kalau saya perhatikan komentar saudara Matius sekarang ini tidak lebih dan tidak kurang bagaikan suara burung beo yang coba meniru suara tuannya tetapi salah dilangkah akhir.

Coba saja telaah dan baca secara teliti tentang komentar saudara Matius Dharminta diatas. Dimana ia mencoba untuk meniru apa yang tercantum dalam tulisan saya
"[030726] Wiranto, Prabowo, Akbar, Nurcholish mau jadi penerus Soekarno mengikat Aceh" ( http://www.dataphone.se/~ahmad/030726a.htm ). Tetapi ternyata suara langkah pertama memang sama, hanya suara pada langkah akhir sudah sumbang membelok.

Memang betul, setelah saya tampilkan tentang Aceh dalam tulisan-tulisan saya yang lalu dan penuh berisikan berbagai fakta, sejarah dan hukum yang mendasari jalannya sejarah waktu itu. Ternyata tidak seorangpun yang mampu dan berani membantah fakta, sejarah dan hukum yang mendasari jalannya sejarah waktu itu. Baik itu dari pihak Presiden Megawati, Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono Cs, Menlu Noer Hassan Wirajuda, KASAD Jenderal TNI Ryamizard, Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto, Ketua DPR Akbar Tandjung, Ketua MPR Amien Rais, Ketua Komisi I DPR Ibrahim Ambong, Mayjen TNI Endang Suwarya, maupun dari pihak lainnya, kecuali dari beberapa orang tertentu yang isinya tidak lebih daripada bentuk pemalsuan sejarah tentang Aceh saja.

Nah, disinilah saya melihat dan memperhatikan bahwa siapapun yang akan terpilih menjadi Presiden RI-Jawa-Yogya tahun 2004 mendatang, ia akan tetap menjalankan kebijaksanaan politik dan keamanannya tentang Aceh tidak berbeda dengan kebijaksanaan politik dan keamanan tentang Aceh yang telah dijalankan oleh para Presiden pendahulunya, dari mulai Soekarno, Jenderal Soeharto, BJ Habibie, Abdurrahman Wahid, dan Presiden Megawati.

Satu contoh yang jelas dan gamblang adalah kebijaksanaan politik dan keamanan tentang pendudukan negeri Aceh antara Presiden Megawati dengan mantan Presiden Soekarno, keduanya memang sama dan serupa.

Lihat saja, Soekarno mensahkan Undang-Undang Nomor 79 Tahun 1957 Tentang Penyelesaian Pernyataan Keadaan Perang sebagai yang telah dilakukan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 225 Tahun 1957 tanggal 17 Desember 1957.

Sedangkan Presiden Megawati menetapkan Keputusan Presiden RI nomor 28 tahun 2003 tentang pernyataan keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang dikeluarkan pada tanggal 18 Mei 2003 dan diberlakukan pada tanggal 19 Mei 2003 selama 6 bulan.

Memang, mereka berdua itu ada kesamaan tali keturunan darah. Soekarno adalah ayah Megawati. Keduanya menduduki jabatan presiden Negara RI-Jawa-Yogya. Keduanya menghadapi pemimpin-pemimpin dan rakyat Aceh yang gagah berani, dari mulai Teungku Muhammad Daud Beureueh masa Soekarno, sampai Teungku Muhammad Hasan di Tiro masa Jenderal Soeharto, BJ Habibie, Abdurrahman Wahid dan Megawati, yang menuntut keadilan melalui tuntutan negeri Aceh yang diduduki Soekarno dikembalikan, karena tidak sesuai dan melanggar Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan "Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan".

Soekarno dan Megawati, keduanya, dalam mempertahankan pendudukan dan penjajahan negeri Aceh sama-sama mempergunakan senjata dasar hukum tentang pernyataan keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat militer dan tentang penyelesaian pernyataan keadaan perang.

Walaupun fakta, sejarah dan hukum yang mendasari berlangsungnya sejarah waktu itu menunjukkan bahwa memang betul Soekarno itu mencaplok dan menduduki negeri Aceh, tetapi tetap saja, baik Soekarno ataupun Presiden Megawati, juga Jenderal Soeharto, BJ Habibie, Abdurrahman Wahid, mempertahankan tindakan pendudukan dan penjajahan negeri Aceh sebagai suatu tindakan yang dibenarkan oleh pembukaan UUD 1945, Undang-Undang lain, dan Keputusan Presiden lainnya.

Padahal, coba saja perhatikan dan pelajari secara mendalam, dengan penuh kejujuran dan keikhlasan, tentang apa yang telah saya tulis dalam tulisan"[030728] Soekarno telan Aceh pakai mulut Sumut" ( http://www.dataphone.se/~ahmad/030728.htm )

Dimana dalam tulisan tersebut, kelihatan bagaimana Soekarno secara diam-diam, penuh kelicikan dan tipu muslihat menelan negeri Aceh pakai mulut Sumatera Utara, dengan menggunakan dasar hukum, yang dibuat secara sepihak, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 5 tahun 1950 (telah diubah dengan Undang-undang Darurat No. 16 tahun 1955, Lembaran-Negara tahun 1955 No. 52).

Tentu saja konsekuensinya, karena memang Teungku Muhammad Daud Beureueh menganggap dan mengetahui benar bahwa secara de facto dan de jure negeri Aceh tidak pernah masuk dan menggabungkan diri kedalam RI-Jawa-Yogya, maka 3 tahun setelah RIS bubar dan kembali menjadi RI-Jawa-Yogya, dan setelah Soekarno dengan diam-diam menelan negeri Aceh pakai mulut Sumatera Utara, Teungku Muhammad Daud Beureueh di Aceh memaklumatkan Negara Islam Indonesia pada tanggal 20 September 1953.

Tetapi, karena memang Soekarno itu pandai memanipulasi, memalsukan dan menipu, maka ketika Teungku Muhammad Daud Beureueh memaklumatkan Negara Islam Indonesia pada tanggal 20 September 1953, Soekarno membalas dengan umpan Undang Undang Nomor 24 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara, yang disahkan di Jakarta pada tanggal 29 Nopember 1956. oleh Presiden RI Soekarno, dan diundangkan pada tanggal 7 Desember 1956 oleh Menteri Kehakiman Muljatno, dengan pertimbangan bahwa:

"Presiden Republik Indonesia, Menimbang: a.bahwa berkenaan dengan hasrat Pemerintah dalam usahanya meninjau kembali pembentukan-pembentukan daerah-daerah otonom Propinsi sesuai dengan keinginan dan kehendak rakyat di daerahnya masing-masing, memandang perlu membentuk daerah Aceh sebagai daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah-tangganya sendiri lepas dari lingkungan daerah otonom Propinsi Sumatera Utara; b.bahwa berhubung dengan pertimbangan ad a di atas serta untuk melancarkan jalannya pemerintahan daerah otonom Propinsi Sumatera Utara yang terbentuk dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 5 tahun 1950 (sejak telah diubah dengan Undang-undang Darurat No. 16 tahun 1955, Lembaran-Negara tahun 1955 No. 52) perlu ditinjau kembali dan diganti dengan undang-undang dimaksud di bawah ini." (Undang Undang Nomor 24 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara).

Tetapi, apa yang terjadi, Teungku Muhammad Daud Beureueh tidak mau menerima Undang Undang Nomor 24 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara yang disodorkan oleh pihak Soekarno Cs, melainkan tetap dalam posisinya semula dalam garis pertahanan dan pembelaan negeri Aceh yang telah dimaklumatkan menjadi Negara Islam Indonesia. Untuk lebih mendalam bisa dibaca dalam tulisan "[030613] Soekarno memang menipu Teungku Daud Beureueh " ( http://www.dataphone.se/~ahmad/030613.htm )

Hanya pada bulan Desember 1962 Teungku Muhammad Daud Beureueh di Aceh kena jerat dan tipuan Soekarno dengan Negara RI-Jawa-Yogya-nya yang menyodorkan umpan "Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh" yang dijalankan oleh Panglima Kodam I/Iskandar Muda, Kolonel M.Jasin. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1950-1964, Sekretariat Negara RI, 1986).

Walaupun Teungku Muhammad Daud Beureueh sudah terikat oleh tali umpan "Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh", tetapi perjuangan Teungku Muhammad Daud Beureueh tetap tidak terhenti, sehingga pihak Soekarno yang dilanjutkan oleh Jenderal Soeharto (setelah Soekarno dijatuhkan oleh Jenderal Soeharto pada tanggal tanggal 22 Februari 1967) dengan TNI-nya pada tahun 1978 memasukkan Teungku Muhammad Daud Beureueh dalam usia 82 tahun kedalam kamp konsentrasi untuk diamankan di Jakarta. Kemudian pada tahun 1984 dalam usia 88 tahun Teungku Muhammad Daud Beureueh dilepaskan dari kamp konsentrasi di Jakarta dikirim ke kampung Beureueh di daerah Pidie, Aceh dalam keadaan mata yang buta dan tubuh badan yang lumpuh. Di tempat tinggalnya sendiri, Teungku Muhammad Daud Beureueh dijaga ketat oleh anggota-anggota Badan Koordinasi Intellijen (Bakin) Jenderal Soeharto, sampai akhir hayatnya dalam usia 92 tahun, tanggal 10 Juni 1987 bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1407 H, hari Rabu selepas solat Magrib. (S.S. Djuangga Batubara, Teungku Tjhik Muhammad Dawud di Beureueh Mujahid Teragung di Nusantara, Gerakan Perjuangan & Pembebasan Republik Islam Federasi Sumatera Medan, cetakan pertama, 1987, hal. 47-48).

Nah kendatipun, Teungku Muhammad Daud Beureueh telah dijerat pihak Soekarno dan diamankan oleh pihak Jenderal Soeharto, tetapi muncul pemimpin penerus Teungku Muhammad Daud Beureueh, yaitu Teungku Muhammad Hasan di Tiro yang pada tanggal 4 Desember 1976 mendeklarasikan kemerdekaan Aceh Sumatra. Dimana bunyi deklarasi kemerdekaan Negara Aceh Sumatra yang dikutif dari buku "The Price of Freedom: the unfinished diary of Teungku Hasan di Tiro" (National Liberation Front of Acheh Sumatra,1984) yang menyangkut " Declaration of Independence of Acheh Sumatra" (hal: 15-17).

Nah sekarang, karena memang apa yang menjadi kebijaksanaan politik dan keamanan tentang negeri Aceh yang dijalankan oleh pihak Soekarno dilanjutkan oleh pihak Jenderal Soeharto dan diperkuat oleh pihak BJ Habibie, Abdurrahman Wahid dan sekarang oleh Presiden Megawati, didasarkan pada kebijaksanaan politik dan keamanan pendudukan negeri Aceh, maka sampai kapanpun akan menghadapi pertahanan dari pihak rakyat Aceh dan para pimpinan rakyat Aceh, seperti yang dijalankan dan dilancarkan sampai detik ini oleh rakyat Aceh yang dipimpin oleh Teungku Muhammad Hasan di Tiro.

Jadi kesimpulannya adalah dilihat secara de jure dan de facto rakyat Aceh yang sekarang dipimpin oleh Teungku Muhammad Hasan di Tiro yang sedang menuntut "kami menuntut keadilan melalui tuntutan negeri Aceh yang diduduki Soekarno dikembalikan lagi kepada kami, karena tidak sesuai dan melanggar Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan "Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan", bisa diterima dan dibenarkan.

Hanya saja, saya melihat dan memperhatikan bahwa siapapun yang akan terpilih menjadi Presiden RI-Jawa-Yogya tahun 2004 mendatang, ia akan tetap menjalankan kebijaksanaan politik dan keamanannya tentang Aceh tidak berbeda dengan kebijaksanaan politik dan keamanan tentang Aceh yang telah dijalankan oleh para Presiden pendahulunya, dari mulai Soekarno, Jenderal Soeharto, BJ Habibie, Abdurrahman Wahid, dan Presiden Megawati.

Dan inilah menurut saya, yang tetap akan menjadi bensin alat bakar khususnya di negeri Aceh dan umumnya di seluruh Negara RI-Jawa-Yogya.

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

Wassalam.

Ahmad Sudirman

http://www.dataphone.se/~ahmad
ahmad@dataphone.se
----------

From: matius dharminta <mr_dharminta@yahoo.com>
To: Ahmad Sudirman <ahmad@dataphone.se>
Cc: PPDI@yahogroups.com
Subject: MEMANG BETUL APA YANG DIKATAKAN BUNG AHMAD
Date: Mon, 28 Jul 2003 20:36:28 -0700 (PDT)

Memang betul apa yang dikatakan bung Ahmad. Siapapun yang menjadi presiden RI, dan kapanpun jabatan presiden itu sandang, maka dengan dukungan seluruh rakyat Indonesia dan aparat keamanan akan selalu mempertahankan keutuhan Negara Republik Indonesia yang melampaui kawasan dari Sabang sampai Merauke. Dengan semboyan rawe-rawe rantas malang-malang tuntas membrantas lawan yang coba-coba merong-rong / membuat ketidak setabilan keamanan RI, yang datang dari luar maupun dari dalam negeri sendiri.

Bukankah begitu bung Ahmad??

MT Dharminta

Surabaya, Indonesia
mr_dharminta@yahoo.com
----------

http://www.dataphone.se/~ahmad
ahmad@dataphone.se

Stockholm, 26 Juli 2003

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum wr wbr.

WIRANTO, PRABOWO, AKBAR, NURCHOLISH MAU JADI PENERUS SOEKARNO MENGIKAT ACEH
Ahmad Sudirman
Stockholm - SWEDIA.
 

SIAPAPUN YANG AKAN MENJADI PRESIDEN RI-JAWA-YOGYA TETAP AKAN MENJADI PENERUS SOEKARNO MENGIKAT NEGERI ACEH
DENGAN DIDUKUNG OLEH TNI

Memang jelas, kalau saya melihat dan memperhatikan siapapun yang akan terpilih menjadi Presiden RI-Jawa-Yogya tahun 2004 mendatang, ia akan tetap
menjalankan kebijaksanaan politik dan keamanannya tentang Aceh tidak berbeda dengan kebijaksanaan politik dan keamanan tentang Aceh yang telah dijalankan
oleh para Presiden pendahulunya, dari mulai Soekarno, Jenderal Soeharto, BJ Habibie, Abdurrahman Wahid, dan Presiden Megawati.
---delete---
----------

UU NOMOR 79 TAHUN 1957 TENTANG PENYELESAIAN PERNYATAAN KEADAAN PERANG SEBAGAI YANG TELAH DILAKUKAN DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 225 TAHUN 1957 TANGGAL 17 DESEMBER 1957

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

bahwa perlu diadakan undang-undang tentang pengesahan pernyataan keadaan perang sebagai yang telah dilakukan pada tanggal 17 Desember 1957, yang menentukan kelanjutan waktu keadaan perang tersebut;

Mengingat :

1.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 225 tahun 1957 tanggal 17 Desember 1957 tentang pencabutan "Staat van Beleg" dan pernyataan seluruh wilayah Republik Indonesia, termasuk semua perairan teritornya, dalam keadaan perang menurut Undang-undang Keadaan Bahaya 1957;

2.Pasal 4 ayat 3 dan pasal 5 ayat 1 dan 2 Undang-undang Keadaan Bahaya 1957 (Undang-undang No. 74 tahun 1957, Lembaran Negara tahun 1957 No. 160);

Mengingat :pasal 89 Undang-undang Dasar Sementara Republik pula Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN PERNYATAAN KEADAAN PERANG SEBAGAI YANG TELAH DILAKUKAN DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO. 225 TAHUN 1957 TANGGAL 17 DESEMBER 1957.

Pasal 1
Dengan ini, maka pernyataan seluruh wilayah Republik Indonesia, termasuk semua perairan teritornya, dalam keadaan perang menurut Undang-undang Keadaan Bahaya 1957, yang telah dilakukan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 225 tahun 1957 tanggal 17 Desember 1957, disahkan.

Pasal 2
*1707 Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 27 Desember 1957.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEKARNO

Diundangkan pada tanggal 27 Desember 1957.

MENTERI KEHAKIMAN,

G.A. MAENGKOM

PERDANA MENTERI/MENTERI PERTAHANAN,

DJUANDA
----------