Stockholm, 29 Juli 2003

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum wr wbr.

PENGADILAN JURU RUNDING GAM SALAH SATU USAHA MEGAWATI TUTUPI PENDUDUKAN ACEH
Ahmad Sudirman
Stockholm - SWEDIA.

 

SALAH SATU USAHA MEGA MENUTUPI PENDUDUKAN NEGERI ACEH MENJERAT PARA JURU RUNDING GAM DENGAN TALI UU NO.15 TAHUN 2003, UU NO.16 TAHUN 2003, KUHP DAN MEMOJOKKAN GAM KEARAH ORGANISASI TERORIS

Jelas kalau dilihat dari sudut fakta, sejarah dan hukum yang mendasari waktu berlangsungnya sejarah pendudukan negeri Aceh, memang pihak Presiden Megawati, Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono Cs, Menlu Noer Hassan Wirajuda, KASAD Jenderal TNI Ryamizard, Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto, Ketua DPR Akbar Tandjung, Ketua MPR Amien Rais, Ketua Komisi I DPR Ibrahim Ambong, Mayjen TNI Endang Suwarya sudah tidak bisa berkutik.

Tetapi, tentu saja, sebagaimana yang sering dijalankan oleh Soekarno, seperti penggunaan taktik tipu muslihatnya secara diam-diam ketika akan menelan Aceh pakai mulut Sumatera Utara, maka seperti taktik tipu muslihat Soekarno itu juga Presiden Megawati, Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono Cs, Menlu Noer Hassan Wirajuda, KASAD Jenderal TNI Ryamizard, Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto, Ketua DPR Akbar Tandjung, Ketua MPR Amien Rais, Ketua Komisi I DPR Ibrahim Ambong, Mayjen TNI Endang Suwarya menjalankan usaha menutupi pendudukan negeri Aceh ini.

Dimana salah satu usaha penutupan pendudukan negeri Aceh yang dijalankan oleh Presiden Megawati, Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono Cs, Menlu Noer Hassan Wirajuda, KASAD Jenderal TNI Ryamizard, Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto, Ketua DPR Akbar Tandjung, Ketua MPR Amien Rais, Ketua Komisi I DPR Ibrahim Ambong, Mayjen TNI Endang Suwarya adalah dengan salah satu taktik penggunaan Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan menyidangkan para juru runding Gerakan Aceh Merdeka Teuku Kamaruzzaman (chief of verifications and sepcial project GAM), Amni bin Ahmad Marzuki (staf informasi GAM), dan Muhammad bin Usman Lampoh Awe.

Dalam sidang yang dimulai hari ini, Selasa, tanggal 29 Juli 2003 di Pengadilan Negeri Banda Aceh yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Hamdan Hasibuan dan Jaksa Penuntut Umum Jaksa Syafril, Jaksa Ohara Pudjo, dan Jaksa Dasniah dengan diawali menyidangkan terdakwa juru runding GAM Teuku Kamaruzzaman (former chief of verifications and sepcial project GAM) yang didampingi oleh kuasa hukum terdakwa Rufriadi dari LBH Banda Aceh dan Munarman dari YLBHI, dengan dakwaan tindak pidana makar yang melanggar Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadi Undang-Undang, pasal 6,7,8,9,10,11,12,15 juga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan dipidana sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta (KUHP, pasal 55, ayat 1 ke-1). Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana. Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi boleh lebih dari maksimum pidana yang trerberat ditambah sepertiga. (KUHP, pasal 65, ayat 1, ayat 2).

Dimana terdakwa Teuku Kamaruzzaman, menurut Jaksa Penuntut Umum, mengetahui rencana Gerakan Aceh Merdeka tentang pembentukan Tentara Negara Aceh, pembentukan pemerintahan sipil GAM, ingin melepaskan diri dari NKRI pakai kekerasan, teror yang menimbulkan korban massal, penghancuran fasilitas publik dan vital dengan cara peledakan bom, penembakan tokoh masyarakat sipil,anggota TNI/Polri, penculikan, pembunuhan, pembakaran sejumlah gedung di Aceh, pemerasan, penyimpanan dan penyembunyian senjata api.

Sedangkan terdakwa Amni bin Ahmad Marzuki (staf informasi GAM), dan terdakwa Muhammad bin Usman Lampoh Awe disidangkan secara terpisah dengan dakwaan melakukan tindak pidana terorisme, seperti melakukan pemufakatan jahat, tindakan pembunuhan, penculikan, perampasan, pembakaran, peledakan bom, dengan dijerat oleh Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadi Undang-Undang, pasal 6,7,8,9,10,11,12,15.

Ternyata dari pihak terdakwa Teuku Kamaruzzaman, Amni bin Ahmad Marzuki (staf informasi GAM), dan Muhammad bin Usman Lampoh Awe sebagian besar dakwaan JPU tidak diterima mereka, karena para terdakwa tidak mengerti dirinya sebagai juru runding dihubungkan dengan tindak pidana terorisme yang didakwakan pihak JPU. Karena itu para terdakwa akan mengajukan eksepsi secara pribadi yang akan dibacakan pada sidang mendatang, Selasa, 5 Agustus 2003.

Jelas, terlihat dari apa yang didakwakan oleh pihak Jaksa Penuntut Umum terhadap para terdakwa didepan Pengadilan Negeri Banda Aceh seluruhnya mengarah kepada tindak pidana terorisme.

Memang hal itu disengaja untuk menggiring para juru runding GAM ini ke jurusan yang bisa menjerumuskan Gerakan Aceh Merdeka ke jurang gerakan terorisme. Oleh sebab itu para juru runding GAM didakwa oleh pihak JPU dengan dakwaan melakukan tindak pidana terorisme dan bisa dijerat oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003.

Memang apa yang dilakukan dan dijalankan oleh pihak Presiden Megawati, Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono Cs, Menlu Noer Hassan Wirajuda, KASAD Jenderal TNI Ryamizard, Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto, Ketua DPR Akbar Tandjung, Ketua MPR Amien Rais, Ketua Komisi I DPR Ibrahim Ambong, Mayjen TNI Endang Suwarya terhadap GAM ini dalam usaha menutupi pendudukan negeri Aceh adalah salah satunya melalui usaha memutuskan hubungan garis komando antara Pimpinan Tertinggi GAM di Swedia dengan GAM dan rakyat di Aceh. Juga mempropagandakan GAM sebagai satu organisasi teroris yang berusaha melepaskan dari Negara RI-Jawa-Yogya.

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

Wassalam.

Ahmad Sudirman

http://www.dataphone.se/~ahmad
ahmad@dataphone.se
----------