Stockholm, 31 Juli 2003

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum wr wbr.

PERJUANGAN ASNLF/GAM DIBENARKAN MENURUT DASAR HUKUM INTERNASIONAL
Ahmad Sudirman
Stockholm - SWEDIA.

 

PERJUANGAN ASNLF/GAM MEMANG DIBENARKAN MENURUT DASAR HUKUM INTERNASIONAL YANG DIADOPSI OLEH PBB DALAM BENTUK RESOLUSI PBB

"Sebenarnya, apa yg anda bayangkan dan cita-citakan untuk Aceh, yaa bang Ahmad....???
Bagaimana anda membayangkan keadaan Aceh pada saat ini, apakah anda membayangkan GAM sedang mengejar TNI atau TNI mengejar GAM....?"
(Agus Hermawan, sadanas@shb.equate.com , Wed, 30 Jul 2003 15:24:34 +0300)

Baiklah saudara Agus Hermawan, yang selalu aktif bertanya.

Sebenarnya, saya membayangkan dan mencita-citakan rakyat Aceh bisa mendapatkan kembali negerinya yang telah diduduki oleh Soekarno tanpa keikhlasan dan persetujuan kedua belah pihak, baik dari pihak pimpinan dan rakyat Aceh maupun dari pihak Soekarno dengan Negara RI-Jawa-Yogyanya.

Memang, semua orang sudah pada tahu bahwa sekarang di seluruh wilayah negeri Aceh telah diberlakukan Darurat Militer sebagaimana yang telah dituangkan dalam dasar hukum Keputusan Presiden RI nomor 28 tahun 2003 tentang pernyataan keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang dikeluarkan pada tanggal 18 Mei 2003 dan diberlakukan pada tanggal 19 Mei 2003 selama 6 bulan.

Hanya yang jelas, apapun yang sedang dan telah dijalankan oleh pihak Presiden Megawati, Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono Cs, Menlu Noer Hassan Wirajuda, KASAD Jenderal TNI Ryamizard, Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto, Ketua DPR Akbar Tandjung, Ketua MPR Amien Rais, Ketua Komisi I DPR Ibrahim Ambong, Mayjen TNI Endang Suwarya, semuanya itu memiliki dasar yang lemah. Mengapa ?

Nah untuk menjawabnya, sekarang saya akan bahas dasar hukum internasional yang bisa memperkuat perjuangan rakyat Aceh dibawah pimpinan Teungku Muhammad Hasan di Tiro.

Dimana sebelum tulisan ini, memang saya lebih banyak menulis dari sudut fakta, sejarah dan hukum yang mendasari ketika sejarah itu berlangsung tentang pendudukan negeri Aceh oleh Soekarno dengan Negara RI-Jawa-Yoga dan TNI-nya. Atau dengan kata lain, lebih banyak menyorot dari segi dasar hukum nasional Negara RI-Jawa-Yogya.

Tetapi untuk sekarang, disini saya akan menyorot dari sudut dasar hukum Internasional yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa Bangsa dalam bentuk resolusi tentang perjuangan rakyat Aceh dibawah pimpinan Teungku Muhammad Hasan di Tiro yang menuntut keadilan melalui tuntutan negeri Aceh yang diduduki Soekarno dikembalikan lagi kepada rakyat Aceh, karena tidak sesuai dan melanggar Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan "Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan", demi menentukan nasib sendiri bebas dari pendudukan Negara RI-Jawa-Yogya.

Nah, kalau digali lebih dalam tentang dasar hukum Internasional yang menjadi dasar hukum perjuangan Acheh Sumatra National Liberation Front atau yang lebih dikenal dengan Gerakan Aceh Merdeka, maka akan terbukalah bahwa menurut Resolusi PBB nomor 2621 (XXV) yang diadopsi tanggal 12 Oktober 1970 dalam sidang pleno PBB yang ke-1862 yang sebagian isinya menyatakan:

"Reaffirming that all peoples have the right to self-determination and independence and that the subjection of the peoples to alien domination constitutes a serious impediment to the maintenance of international peace and security and the development of peaceful relation among nations,

1. Declares the further continuation of colonialism in all its forms and manifestations a crime which constitutes a violation of the Charter of the United Nations, the Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples and the principles of international law;

2. Reaffirms the inherent right of colonial peoles to struggle by all necessary means at their disposal against colonial Powers which suppress their aspiration for freedom and independence;" (The UN General Assembly Resolution 2621 (XXV), adopted on October 12, 1970).

Begitu juga menurut Resolusi PBB nomor 2711 (XXV) yang diadopsi tanggal 14 Desember 1970 dalam sidang pleno PBB yang ke-1929 yang sebagian isinya menyatakan:

"Recalling its resolution 1514 (XV) of 14 December 1960 containing the Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples,

Reaffirming its resolutions 2072 (XX) of 16 December 1965, 2229 (XXI) of 20 December 1966, 2354 (XXII) of 19 December 1967, 2428 (XXIII) of 18 December 1968 and 2591 (XXIV) of 16 December 1969,

8. Reaffirms that it recognizes the legitimacy of the struggle being waged by the colonial peoples for the exercise of their right to self-determination and to freedom of choice, and calls upon all States to provide them with all necessary assistance;" (The UN General Assembly Resolution 2711 (XXV), adopted on December 14, 1970).

Nah sekarang, jelas sudah, bahwa baik ditinjau dari sudut fakta, sejarah dan hukum yang mendasari waktu sejarah berlangsung tentang pendudukan negeri Aceh oleh Soekarno dengan Negara RI-Jawa-Yogya dan TNI-nya, ataupun ditinjau dari sudut dasar hukum internasional yang diadopsi oleh Sidang Pleno Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berbentuk Resolusi PBB Nomor 2621 (XXV) tanggal 12 Oktober 1970 dan Resolusi PBB Nomor 2711 (XXV) tanggang 14 Desember 1970, maka perjuangan rakyat Aceh dibawah pimpinan Teungku Muhammad di Tiro yang menuntut penentuan nasib sendiri dan bebas menentukan pilihan memang dibenarkan menurut dasar hukum nasional maupun dasar hukum internasional.

Jadi, apapun alasan yang dikemukakan oleh pihak Presiden Megawati, Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono Cs, Menlu Noer Hassan Wirajuda, KASAD Jenderal TNI Ryamizard, Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto, Ketua DPR Akbar Tandjung, Ketua MPR Amien Rais, Ketua Komisi I DPR Ibrahim Ambong, Mayjen TNI Endang Suwarya, maka alasan-alasan mereka itu sukar untuk bisa diterima, baik ditinjau dari sudut fakta, sejarah dan hukum nasional yang mendasari waktu sejarah berlangsung tentang pendudukan negeri Aceh ataupun dari sudut dasar hukum internasional Resolusi PBB Nomor 2621 (XXV) tanggal 12 Oktober 1970 :"Reaffirms the inherent right of colonial peoles to struggle by all necessary means at their disposal against colonial Powers which suppress their aspiration for freedom and independence" (Membenarkan rakyat yang dijajah bersatu padu untuk berjuang dengan segala kemampuan yang ada guna melawan penjajah yang menekan aspirasi untuk bebas dan merdeka) dan Resolusi PBB Nomor 2711 (XXV) tanggang 14 Desember 1970: "Reaffirms that it recognizes the legitimacy of the struggle being waged by the colonial peoples for the exercise of their right to self-determination and to freedom of choice" (Membenarkan rakyat yang dijajah memperjuangkan pengakuan keabsahan untuk menentukan nasib sendiri dan kebebasan memilih)

Karena itu sekarang, makin kuat saja alasan dari pihak rakyat Aceh yang dipimpin oleh Teungku Muhammad Hasan di Tiro yang menuntut keadilan melalui tuntutan negeri Aceh yang diduduki Soekarno dikembalikan lagi kepada rakyat Aceh, karena tidak sesuai dan melanggar Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan "Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan", demi menentukan nasib sendiri bebas dari pendudukan Negara RI-Jawa-Yogya.

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

Wassalam.

Ahmad Sudirman

http://www.dataphone.se/~ahmad
ahmad@dataphone.se
----------

From: "Sadan AS (AgusHermawan) KUW" <sadanas@shb.equate.com>
To: <ahmad_sudirman@hotmail.com>, <politikmahasiswa@yahoogroups.com>, <padhang-mbulan@egroups.com>, <PPDI@yahoogroups.com>, <oposisi-list@yahoogroups.com>, <mimbarbebas@egroups.com>, <kammi-malang@yahoogroups.com>, <fundamentalis@eGroups.com>, <keadilan4all@yahoogroups.com>, <kuasa_rakyatmiskin@yahoogroups.com>, <acsa@yahoogroups.com>, <editor@jawapos.co.id>, <habearifin@yahoo.com>, <Lantak@yahoogroups.com>, <mr_dharminta@yahoo.com>, <karjo_72@yahoo.com>
Subject: NUMPANG TANYA...
Date: Wed, 30 Jul 2003 15:24:34 +0300

Sebenarnya, apa yg anda bayangkan dan cita-citakan untuk Aceh, yaa bang Ahmad....???
Bagaimana anda membayangkan keadaan Aceh pada saat ini, apakah anda membayangkan GAM sedang mengejar TNI atau TNI mengejar GAM....?

Agus Hermawan

Equate Petrochemical company, Kuwait
sadanas@shb.equate.com
----------