Stockholm, 1 Agustus 2003

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum wr wbr.

NAMANYA PENDUDUKAN NEGERI ACEH SAMPAI KAPANPUN TIDAK AKAN MENJADI POSITIF
Ahmad Sudirman
Stockholm - SWEDIA.

 

JELAS SAMPAI KAPANPUN YANG NAMANYA PENDUDUKAN NEGERI ACEH OLEH PIHAK SOEKARNO YANG DILANJUTKAN OLEH PRESIDEN MEGAWATI CS TIDAK AKAN MENJADI POSITIF

"Perjuangan GAM dibenarkan menurut dasar hukum internasional. Perlu diketahui oleh bung Ahmad, bahwa dasar hukum internasional maupun dasar hukum lokal semua negara juga membenarkan akan perjuangan suatu bangsa, jadi bukan hanya berlaku buat GSA/GAM aja.
Namun sudah barang tentu suatu perjuangan yang positif, membangun untuk kesejahteraan bagi bangsa dan negara. Sebaliknya tidak dibenarkan oleh dasar hukum internasional maupun lokal, kalau perjuangan itu untuk merong-rong kedaulatan negara seperti yang dilakukan GSA/GAM itu"
(MT Dharminta, mr_dharminta@yahoo.com , Tue, 29 Jul 2003 20:41:24 -0700 (PDT))

Memang sudah jelas, saudara wartawan Matius Dharminta dari Jawa Pos Surabaya, bahwa
yang namanya pendudukan atau penjajahan atau menjadikan koloni itu konsekuensinya seperti apa yang telah diadopsi dalam Sidang Pleno PBB yaitu menurut,

dasar hukum internasional Resolusi PBB Nomor 2621 (XXV) tanggal 12 Oktober 1970 :"Reaffirms the inherent right of colonial peoles to struggle by all necessary means at their disposal against colonial Powers which suppress their aspiration for freedom and independence" (Membenarkan rakyat yang dijajah bersatu padu untuk berjuang dengan segala kemampuan yang ada guna melawan penjajah yang menekan aspirasi untuk bebas dan merdeka) dan Resolusi PBB Nomor 2711 (XXV) tanggang 14 Desember 1970: "Reaffirms that it recognizes the legitimacy of the struggle being waged by the colonial peoples for the exercise of their right to self-determination and to freedom of choice" (Membenarkan rakyat yang dijajah memperjuangkan pengakuan keabsahan untuk menentukan nasib sendiri dan kebebasan memilih).

Jelas artinya secara gamblang bahwa apapaun yang namanya pendudukan, penjajahan ataupun membuat koloni itu semuanya adalah tindakan negatif, sebaliknya dari pihak rakyat yang dijajah dibenarkan untuk bersatu padu guna berjuang dengan segala kemampuan yang ada melawan penjajah yang menekan aspirasi untuk bebas dan merdeka.

Bahkan pihak yang menduduki dan menjajah negeri Aceh oleh pihak Soekarno yang dilanjutkan sekarang oleh pihak Presiden Megawati Cs kalau dilihat dari dasar hukum internasional Resolusi PBB nomor 2621 (XXV) yang diadopsi tanggal 12 Oktober 1970 dalam sidang pleno PBB yang ke-1862 telah dideklarkan sebagai : "the further continuation of colonialism in all its forms and manifestations a crime which constitutes a violation of the Charter of the United Nations" (semua bentuk dan manifestasi penjajahan merupakan suatu tindakan kriminal yang melanggar Piagam PBB)

Nah sekarang, bagaimana bisa dibenarkan apa yang ditulis oleh saudara wartawan Matius Dharminta: "perjuangan itu untuk merong-rong kedaulatan negara seperti yang dilakukan GAM", sedangkan menurut dasar hukum internasional Resolusi PBB Nomor 2711 (XXV) tanggang 14 Desember 1970: "Reaffirms that it recognizes the legitimacy of the struggle being waged by the colonial peoples for the exercise of their right to self-determination and to freedom of choice" (Membenarkan rakyat yang dijajah memperjuangkan pengakuan keabsahan untuk menentukan nasib sendiri dan kebebasan memilih).

Hanya tentu saja, memang seperti yang telah saya tulis dalam tulisan-tulisan sebelum ini, saudara wartawan Matius Dharminta dari Jawa Pos Surabaya ini tetap saja mengikuti apa yang telah dijalankan Soekarno dan diteruskan oleh Presiden Megawati, Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono Cs, Menlu Noer Hassan Wirajuda, KASAD Jenderal TNI Ryamizard, Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto, Ketua DPR Akbar Tandjung, Ketua MPR Amien Rais, Ketua Komisi I DPR Ibrahim Ambong, Mayjen TNI Endang Suwarya yang berusaha dengan sekuat tenaga dan kemampuan untuk mempertahankan dari serangan semua fakta, sejarah dan hukum yang mendasari waktu berlangsungnya sejarah pendudukan negeri Aceh, juga dari fakta dan dasar hukum internasional Resolusi PBB Nomor 2621 (XXV) tanggal 12 Oktober 1970 dan Resolusi PBB Nomor 2711 (XXV) tanggang 14 Desember 1970.

Jadi, karena memang pihak Presiden Megawati, Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono Cs, Menlu Noer Hassan Wirajuda, KASAD Jenderal TNI Ryamizard, Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto, Ketua DPR Akbar Tandjung, Ketua MPR Amien Rais, Ketua Komisi I DPR Ibrahim Ambong, Mayjen TNI Endang Suwarya yang menggunakan corong wartawan Matius Dharminta dari Jawa Pos Surabaya tetap saja menutup mata, menyumbat telinga dan mendindingi hati, maka usaha rakyat Aceh yang dipimpin oleh Teungku Muhammad Hasan di Tiro menuntut keadilan melalui tuntutan negeri Aceh yang diduduki Soekarno dikembalikan lagi kepada rakyat Aceh, karena tidak sesuai dan melanggar Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan "Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan", dianggap oleh pihak Presiden Megawati Cs adalah usaha seperti yang ditulis oleh saudara wartawan Matius Dharminta yaitu :"perjuangan itu untuk merong-rong kedaulatan negara".

Nah terakhir, memang karena pihak Presiden Megawati, Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono Cs, Menlu Noer Hassan Wirajuda, KASAD Jenderal TNI Ryamizard, Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto, Ketua DPR Akbar Tandjung, Ketua MPR Amien Rais, Ketua Komisi I DPR Ibrahim Ambong, Mayjen TNI Endang tidak mampu lagi dan sudah tidak berkutik menghadapi serangan pihak luar yang menampilkan semua fakta, sejarah dan hukum yang mendasari waktu berlangsungnya sejarah pendudukan negeri Aceh ditunjang juga oleh dasar hukum internasional Resolusi PBB Nomor 2621 (XXV) tanggal 12 Oktober 1970 dan Resolusi PBB Nomor 2711 (XXV) tanggang 14 Desember 1970, maka salah satu jalan keluarnya adalah hanya memberikan alasan sebagaimana yang ditulis oleh saudara Matius Dharminta: "perjuangan itu untuk merong-rong kedaulatan negara".

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

Wassalam.

Ahmad Sudirman

http://www.dataphone.se/~ahmad
ahmad@dataphone.se
----------

From: matius dharminta <mr_dharminta@yahoo.com>
To: Ahmad Sudirman <ahmad_sudirman@hotmail.com>
Subject: Re: PERJUANGAN DIBENARKAN MENURUT DASAR HUKUM INTERNASIONAL
Date: Thu, 31 Jul 2003 23:35:17 -0700 (PDT)

Perjuangan GAM dibenarkan menurut dasar hukum internasional. Perlu diketahui oleh bung Ahmad, bahwa dasar hukum internasional maupun dasar hukum lokal semua negara juga membenarkan akan perjuangan suatu bangsa, jadi bukan hanya berlaku buat GSA/GAM aja.
Namun sudah barang tentu suatu perjuangan yang positif, membangun untuk kesejahteraan bagi bangsa dan negara. Sebaliknya tidak dibenarkan oleh dasar hukum internasional maupun lokal, kalau perjuangan itu untuk merong-rong kedaulatan negara seperti yang dilakukan GSA/GAM itu.

MT Dharminta

Surabaya, Indonesia
mr_dharminta@yahoo.com
----------