Stockholm, 1 Agustus 2003

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum wr wbr.

KEGAGALAN OPERASI MILITER DI NEGERI ACEH
Ahmad Sudirman
Stockholm - SWEDIA.

 

TIDAK LAMA LAGI BEBAN BERAT YANG DIPIKUL PRESIDEN MEGAWATI CS DALAM MENJALANKAN OPERASI MILITER DI NEGERI ACEH AKAN MELUMPUHKAN RODA PEMBANGUNAN NEGARA RI-JAWA-YOGYA

"Assalamu'alaikum wr wb, sdr Ahmad Sudirman, berikut catatan lama saya mengenai operasi militer di Aceh , "Menanti kegagalan operasi militer di Aceh" (pernah saya posting di Apakabar, 2 April 2001). (Dimana) kegagalan operasi militer di Aceh bukan lah hal yang baru. Pasukan Majapahit pernah terseok-seok dipukul mundur oleh pasukan Samudra-Pasai. Sialnya pasukan Majapahit tsb juga kalah di Minangkabau. Mengingat: 1.bahwa pasukan elit Belanda marsose sebenarnya sebagian besar adalah penduduk pribumi, 2.sesepuh TNI adalah mantan KNIL (seperti: AH Nasution, Soeharto, dan Urip Soemohardjo) 3.kegagalan operasi militer di Aceh pada era 1953-1962, 1976-1982, 1990-sekarang, maka dapat dipastikan operasi militer yang sedang dijalankan juga akan gagal. Lebih-lebih semua orang tahu bahwa disiplin anggota TNI/Polri sangat jauh berbeda dibandingkan dengan disiplin anggota marsose dan KNIL binaan Belanda....Salam"
(Rizali Pidie, rpidie@yahoo.com , Fri, 1 Aug 2003 03:08:12 -0700 (PDT))

Terimakasih untuk saudara Rizali yang telah mengirimkan tulisannya yang pernah dimuat di Apakabar tanggal 2 April 2001.

Memang, 8 hari kemudian, setelah tulisan saudara Rizali yang berjudul "Menanti kegagalan operasi militer di Aceh" dipublikasikan di Apakabar, atau 102 hari sebelum Presiden Abdurrahman Wahid dijatuhkan, Presiden Abdurrahman Wahid pada tanggal 11 April 2001 telah mengeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Langkah-langkah Komprehensif Dalam Rangka Penyelesaian Masalah Aceh yang berisikan 22 Instruksi diarahkan dan difokuskan kepada bidang Pertahanan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

Dimana pernah saya membuka isi Inpres Nomor 4 Tahun 2001 ini dalam tulisan "[010905] Ada apa dibalik Inpres no 4 tahun 2001" ( http://www.dataphone.se/~ahmad/010905.htm ). Ternyata saya temukan dari 22 instruksi yang disampaikan Presiden Abdurrahman Wahid kepada 21 penerima dan pelaksana instruksi, dari mulai wakil Presiden sampai kepada Para Bupati/Walikota di lingkungan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, setelah saya saring menghasilkan 27 % dari 22 instruksi yang ada hubungannya dengan pertahanan, keamanan dan ketertiban, yang mencakup:
1. Mengkoordinasikan langkah-langkah terpadu dan komprehensif dalam bidang politik, sosial, hukum, keamanan dan ketertiban masyarakat, serta bidang informasi dan komunikasi, dengan melibatkan masyarakat.
2. Meningkatkan kerjasama dengan negara sahabat dalam bidang pertahanan dan keamanan.
3. Mengerahkan unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia dibantu unsur Tentara Nasional Indonesia dalam menghadapi gangguan keamanan gerakan separatis bersenjata.
4. Mengerahkan unsur Tentara Nasional Republik Indonesia membantu Kepala Kepolisian Negara Republik untuk mengatasi dan menanggulangi gerakan separatis bersenjata dengan sasaran terpilih.
5. Melaksanakan koordinasi antara Kepolisian Republik Indonesia dan Panglima Tentara Nasional Indonesia untuk mewujudkan integrasi dan sinkronisasi dalam perencanaan, persiapan dan pelaksanaan tugasnya.
6. Mengerahkan Badan Intelejen Negara memberikan dukungan intelejen dalam rangka pelaksanaan 6 (enam) langkah komprehensif yang menyangkut bidang ekonomi, sosial,
hukum, ketertiban masyarakat, keamanan, informasi dan komunikasi.

Kemudian 18 % dari 22 instruksi diarahkan dan difokuskan kepada bidang hukum dan bidang ekonomi, yang mencakup bidang hukum dan hak asasi manusia, dan bidang ekonomi yang masing-masing memperoleh bagian 9 % yang dirangkum dalam instruksi:
1. Mengkoordinasikan dukungan terhadap proses pembinaan dan penegakan hukum dan melaksanakan koordinasi dalam usaha peningkatan dan penyelesaian kasus-asus pelanggaran hukum.
2. Konkritisasi percepatan pembangunan di sektor pertanian, pembangunan infrastruktur perekonomian, dan perluasan lapangan kerja.

Adapun instruksi-instruksi yang berkaitan pada bidang lain, seperti pendidikan, agama, sosial, budaya, masing-masingnya hanya memperoleh perhatian dibawah 5% dari 22 instruksi presiden yang telah dikeluarkan sekularis Gus Dur.

Nah sekarang, memang benar seperti yang ditulis oleh saudara Rizali: "kegagalan operasi militer di Aceh bukan lah hal yang baru. Pasukan Majapahit pernah terseok-seok dipukul mundur oleh pasukan Samudra-Pasai. Sialnya pasukan Majapahit tsb juga kalah di Minangkabau. Mengingat: 1.bahwa pasukan elit Belanda marsose sebenarnya sebagian besar adalah penduduk pribumi, 2.sesepuh TNI adalah mantan KNIL (seperti: AH Nasution, Soeharto, dan Urip Soemohardjo) 3.kegagalan operasi militer di Aceh pada era 1953-1962, 1976-1982, 1990-sekarang, maka dapat dipastikan operasi militer yang sedang dijalankan juga akan gagal. Lebih-lebih semua orang tahu bahwa disiplin anggota TNI/Polri sangat jauh berbeda dibandingkan dengan disiplin anggota marsose dan KNIL binaan Belanda".

Karena, setelah Presiden Abdurrahman Wahid dijatuhkan oleh Amien Rais Cs dengan MPR-nya yang didukung oleh TNI pada tanggal 23 Juli 2001, dan digantikan oleh Megawati yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Presiden, ternyata Presiden Megawati juga pada tanggal 10 Oktober 2001 mengeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Langkah-langkah Komprehensif Dalam Rangka Penyelesaian Masalah Aceh yang berisikan 24 Instruksi. Dimana isi dari ke 24 instruksi tersebut tidak jauh berbeda dengan apa yang tercantum dalam Inspres Nomor 4 Tahun 2001, kecuali sedikit saja bedanya, yaitu dalam Inpres nomor 7 tahun 2001 ini diberlakukannya Undang Undang Otonomi Khusus bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam kedalam agenda politik, disamping memfasilitasi dialog dengan seluruh komponen masyarakat Aceh, dan mempercepat pemberdayaan instansi dan aparat pemerintahan sampai desa dalam rangka meningkatkan fungsi pelayanan umum masyarakat. Jadi agenda politik ini sudah ada dasar hukumnya yaitu UU Nomor 18 tahun 2001 yang disosialisasikan melalui dialog dengan seluruh lapisan masyarakat Aceh.

Tetapi, ternyata memang pihak Pemerintah Negara RI-Jawa-Yogya dibawah pimpinan Presiden Megawati ini sudah kewalahan, sehingga pada tanggal 10 Pebruari 2002 mengeluarkan lagi Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Peningkatan Langkah Komprehensif Dalam Rangka Percepatan Penyelesaian Masalah Aceh yang berisikan 9 instruksi Presiden.

Dimana dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2002 ini, Presiden Megawati lebih memfokuskan kepada usaha terselenggaranya dialog yang melibatkan seluruh komponen masyarakat Aceh menuju rekonsiliasi, pemberdayaan aparatur dan Instansi Pemerintah di Daerah, peningkatan fungsi pelayanan umum masyarakat, kegiatan pemulihan kehidupan sosial dan pemantapan persatuan-kesatuan bangsa di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Juga pengintensifan upaya diplomasi guna meningkatkan dukungan luas masyarakat internasional terhadap keutuhan wilayah dan kesatuan nasional Indonesia serta otonomi khusus bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sesuai Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 sebagai modalitas penyelesaian masalah Aceh, serta terus menggalang opini publik luar negeri ke arah itu.

Karena, memang Presiden Megawati Cs ini sudah sedemikian lemah, usaha untuk terselenggaranya dialog yang melibatkan seluruh komponen masyarakat Aceh menuju rekonsiliasi dan pemantapan persatuan-kesatuan bangsa di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam mengalami kegagalan. Apalagi setelah mengalami kegagalan dalam perundingan dengan pihak GAM pada tanggal 9 Desember 2002 di Geneva. Dimana hasil perundingan 9 Desember 2002 pernah saya kasih komentar dalam tulisan "[021214] GAM berhasil pukul Mega dan gengnya " ( http://www.dataphone.se/~ahmad/021214.htm )

Nah, Presiden Megawati yang didukung TNI dibawah komando Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto, KASAD Jenderal TNI Ryamizard Ryacudu dan dipayungi oleh Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono Cs ternyata tidak berhasil dan mengalami kakalahan baik didalam bidang diplomasi luar negeri maupun dalam bidang perundingan dengan pihak GAM.

Dan tentu saja, yang paling akhir, ketika pihak Presiden Megawati Cs melakukan perundingan dengan pihak GAM di Tokyo, Jepang setelah mendapat tekanan dari pihak Negara-Negara Eropa Union, Jepang, Amerika untuk kembali ke meja perundingan. Tetapi hasilnya seperti yang sudah diketahui bersama, dan telah saya kupas dalam tulisan " [030608] Benar Yudhoyono cs, Wirajuda dan Mega gagalkan JCM Tokyo dan kobarkan perang di Aceh " ( http://www.dataphone.se/~ahmad/030608.htm )

Dan memang, kembali seperti yang ditulis oleh saudara Rizali diatas bahwa "kegagalan operasi militer di Aceh bukan lah hal yang baru".

Memang setelah mengalami kekalahan di meja perundingan Tokyo, Jepang pada tanggal 17-18 Mei 2003 inipun, langsung besoknya, tanggal 19 Mei 2003, Presiden Megawati menetapkan Keputusan Presiden RI nomor 28 tahun 2003 tentang pernyataan keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang dikeluarkan pada tanggal 18 Mei 2003 dan diberlakukan pada tanggal 19 Mei 2003 selama 6 bulan dan Keputusan Presiden Republik Indonesia selaku Penguasa Darurat Militer Pusat Nomor 43 Tahun 2003 Tentang Pengaturan kegiatan Warga Negara Asing, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Jurnalis di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang ditetapkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Juni 2003.

Nah terakhir, memang itulah sebagian dari kegagalan operasi militer pihak Presiden Megawati, Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono Cs, Menlu Noer Hassan Wirajuda, KASAD Jenderal TNI Ryamizard, Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto, Ketua DPR Akbar Tandjung, Ketua MPR Amien Rais, Ketua Komisi I DPR Ibrahim Ambong, Mayjen TNI Endang, dari sejak dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2001 oleh Presiden Abdurrahman Wahid sampai detik sakarang ini.

Tentu saja, tidak lama lagi beban berat operasi militer terhadap rakyat dan negeri Aceh yang dijalankan oleh Presiden Megawati Cs ini akan melumpuhkan roda pembangunan Negara RI-Jawa-Yogya.

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

Wassalam.

Ahmad Sudirman

http://www.dataphone.se/~ahmad
ahmad@dataphone.se
----------

From : Rizali Pidie <rpidie@yahoo.com>
To : ahmad_sudirman@hotmail.com
Subject : FW: Menanti Kegagalan Operasi Militer di Aceh
Date : Fri, 1 Aug 2003 03:08:12 -0700 (PDT)

Assalamu'alaikum wr wb,
sdr Ahmad Sudirman,

Berikut catatan lama saya mengenai operasi militer di Aceh (pernah saya posting di Apakabar, 2 April 2001).

Salam,

Rizali

Indonesia
rpidie@yahoo.com
----------

Date: Mon, 2 Apr 2001 02:44:14 -0700 (PDT)
From: Rizali Pidie <rpidie@yahoo.com>
Subject: Menanti kegagalan operasi militer di Aceh
To: apakabar@radix.net

Menanti kegagalan operasi militer di Aceh.

Kegagalan operasi militer di Aceh bukan lah hal yang baru. Pasukan Majapahit pernah terseok-seok dipukul mundur oleh Pasukan Samudra-Pasai. Sialnya pasukan Majapahit tsb juga kalah di
Minangkabau.

Artikel dikompas akhir minggu lalu "Aceh Menyongsong Operasi Militer"
( http://www.kompas.com/kompas-cetak/0103/30/daerah/aceh25.htm ) mengingatkan saya akan artikel yang sama dari koran The Guardian (Inggris) "Lessons from the Aceh School"
( http://www.guardianunlimited.co.uk/Columnists/Column/0,5673,321441,00.html )

Mengingat:
1.bahwa pasukan elit Belanda marsose sebenarnya sebagian besar adalah penduduk pribumi,
2.sesepuh TNI adalah mantan KNIL (seperti: AH Nasution, Soeharto, dan Urip Soemohardjo)
3.kegagalan operasi militer di Aceh pada era 1953-1962, 1976-1982, 1990-sekarang, maka dapat dipastikan operasi militer yang sedang dijalankan juga akan gagal. Lebih-lebih semua orang tahu bahwa disiplin anggota TNI/Polri sangat jauh berbeda dibandingkan dengan disiplin anggota marsose dan KNIL binaan Belanda.

Apakah konsekuensi operasi militer di Aceh. Kata orang dalam perang "kalah jadi debu, menang jadi arang". Aceh sekarang ini memang sudah jadi debu, masalahnya siap kah Indonesia jadi arang??? Van Der Eng (1992) dalam studinya mengenai sejarah pertumbuhan ekonomi Netherland East India menyatakan:"it is now possible to conclude that the period 1900-29 was a period of continuous growth of per capita output, after stagnation during 1880-1900."

Perhatikan bahwa pada periode 1880-1900 sedang terjadi perang besar di Aceh, yang sebenarnya berterusan sampai 1915. Van Der Eng menegaskan bahwa ada dua faktor yang memungkin pertumbuhan ekonomi yang tinggi di era 1900-1930: (1) selesainya pembagunan seri pertama sarana transportasi di nusantara pada tahun 1890-an; (2) mulai berakhirnya perang sekala besar dengan biaya yang sangat besar di Aceh, sehingga lebih banyak dana bisa digunakan untuk pembangunan kebutuhan publik.

Mengingat kondisi ekonomi Indonesia sekrang ini, plus politik yang juga kacau balau, maka dampak operasi militer di Aceh jelas lebih besar dibandingkan pada era kolonialisme Belanda.

Lalu mengapa pejabat TNI/Polri tidak pernah belajar dari sejarah??? Jangan-jangan anggota TNI/Polri terlampau sibuk mengurusi bisnis haram-nya sehingga tidak sempat belajar atau sudah tidak mampu berpikir lagi.

Salam

Rizal
----------