Stockholm, 4 Agustus 2003

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum wr wbr.

PRESIDEN MEGAWATI BUTA APALAGI YANG LAINNYA
Ahmad Sudirman
Stockholm - SWEDIA.

 

KALAU PRESIDEN MEGAWATI BUTA APALAGI STAF DAN YANG LAINNYA

"Pendudukan, penjajahan, kolonial, sudah bukan jamannya lagi: Berdasar hukum internasional resolosi PBB, kalau sampai terjadi pendudukan atau penjajahan atau kolonial terhadap suatu negara, maka seluruh rakyat dibenarkan untuk bersatu padu untuk melawan penjajah yang menekannya, seperti yang ditulis bung Ahmad ini memang betul adanya. Namun perlu diketahui, bila hal-hal tersebut terjadi, seperti pejajahan, pendudukan, dan koloni, kita tidak hanya bertumpu pada dasar hukum internasional resolosi PBB aja. Tapi kita seluruh komponen bangsa mempunyai kewajiban untuk melakukannya, yaa seperti masa penjajahan dulu kita bersatu padu berjuang untuk bebas dan merdeka hingga sekarang. Pendudukan di Aceh..! sampai saat inipun tidak ada pedudukan di Aceh, kalau anda beranggapan RI meduduki Aceh itu mungkin hanya berlaku di kelompok anda aja. Karena yang terjadi di Aceh bukannya pendudukan, tapi sebaliknya kelompok Tgk di Tiro yang melakukan/ berusaha mendirikan negara di dalam negara hingga lazim di sebut pemberontakan Tgk di Tiro cs. Oleh sebab itu perlu di lakukan operasi penertiban dan keamanan..contoh kecil mungkin begitu bung"
(MT Dharminta, mr_dharminta@yahoo.com , Fri, 1 Aug 2003 22:40:59 -0700 (PDT))

Memang kelihatan sekali saudara wartawan Matius Dharminta dari Jawa Pos Surabaya karena memang tidak mampu lagi memberikan jawaban terhadap semua fakta, sejarah dan hukum yang mendasari sewaktu sejarah berlangsung tentang pendudukan Aceh oleh Soekarno dengan Negara RI-Jawa-Yoga dan TNI-nya, tetapi masih saja ingin menunjukkan kepada yang lainnya bahwa ia adalah salah seorang yang bisa memberikan tanggapan, sehingga tanggapan-tanggapannya terhadap tulisan saya, tidak jauh berbeda dengan apa yang dipidatokan oleh Presiden Megawati pada Sidang Tahunan MPR tanggal 1 Agustus 2003, seperti yang saya tulis dalam tulisan " [030802] Sebagian besar pidato Megawati pada ST MPR 2003 menutupi pendudukan negeri Aceh " ( http://www.dataphone.se/~ahmad/030802a.htm )

Coba saja perhatikan tanggapan saudara wartawan Matius Dharminta dari Jawa Pos terhadap tulisan saya yang lalu: "Pendudukan di Aceh..! sampai saat inipun tidak ada pedudukan di Aceh, kalau anda beranggapan RI meduduki Aceh itu mungkin hanya berlaku di kelompok anda aja. Karena yang terjadi di Aceh bukannya pendudukan, tapi sebaliknya kelompok Tgk di Tiro yang melakukan/ berusaha mendirikan negara di dalam negara hingga lazim di sebut pemberontakan Tgk di Tiro cs."

Nah, tanggapan saudara wartawan Matius Dharminta itu isinya hampir sama seperti apa yang dipidatokan oleh Presiden Megawati: "Undang-Undang Dasar 1945 juga dengan tegas mengamanatkan tidak ada lagi perubahan terhadap bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itu pula, dengan memperhatikan seluruh amanah Majelis ataupun berbagai pandangan yang dikemukakan keluarga besar bangsa ini, termasuk setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat, maka setelah menilai bahwa tidak ada manfaatnya lagi untuk melanjutkan perundingan dengan gerakan separatis bersenjata GAM tersebut, pemerintah memutuskan untuk melancarkan operasi terpadu." (Pidato Presiden Republik Indonesia pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Jakarta, 1 Agustus 2003).

Dimana Presiden Megawati dan Matius Dharminta keduanya sama-sama tidak mampu memberikan jawaban yang benar, jelas dan bisa diterima secara hukum dan juga bisa diterima secara ikhlas oleh kedua belah pihak, yaitu antara pihak pimpinan dan rakyat Aceh sejak Teungku Muhammad Daud Beureueh sampai Teungku Muhammad Hasan di Tiro dengan pihak Soekarno sampai Presiden Megawati sekarang ini, terhadap sebagian besar fakta, sejarah dan hukum yang mendasari sewaktu sejarah itu berlangsung tentang pendudukan negeri Aceh oleh Soekarno dengan Negara RI-Jawa-Yogya dan TNI-Nya.

Karena itu agar supaya negeri Aceh tidak lepas lagi, maka Presiden Megawati berusaha menutupi dengan cara apapun tentang pendudukan negeri Aceh ini. Sehingga terlihat sekali, bagaimana Presiden Megawati melontarkan kata-kata yang penuh kepalsuan, seperti : "Undang-Undang Dasar 1945 juga dengan tegas mengamanatkan tidak ada lagi perubahan terhadap bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Padahal Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan dengan jelas dan terang: "Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan" (Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945).

Begitu juga dengan saudara wartawan Matius Dharminta yang menulis: "Berdasar hukum internasional resolosi PBB, kalau sampai terjadi pendudukan atau penjajahan atau kolonial terhadap suatu negara, maka seluruh rakyat dibenarkan untuk bersatu padu untuk melawan penjajah yang menekannya, seperti yang ditulis bung Ahmad ini memang betul adanya...Pendudukan di Aceh..! sampai saat inipun tidak ada pedudukan di Aceh, kalau anda beranggapan RI meduduki Aceh itu mungkin hanya berlaku di kelompok anda aja. Karena yang terjadi di Aceh bukannya pendudukan, tapi sebaliknya kelompok Tgk di Tiro yang melakukan/ berusaha mendirikan negara di dalam negara hingga lazim di sebut pemberontakan Tgk di Tiro cs.".

Nah sekarang, makin jelas saja, baik Presiden Megawati ataupun saudara wartawan Matius Dharminta, keduanya adalah sama-sama orang yang tidak mampu memberikan jawaban yang benar, jelas dan bisa diterima secara hukum dan juga bisa diterima secara ikhlas oleh kedua belah pihak, yaitu antara pihak pimpinan dan rakyat Aceh sejak Teungku Muhammad Daud Beureueh sampai Teungku Muhammad Hasan di Tiro dengan pihak Soekarno sampai Presiden Megawati sekarang ini, terhadap sebagian besar fakta, sejarah dan hukum yang mendasari sewaktu sejarah itu berlangsung tentang pendudukan negeri Aceh oleh Soekarno dengan Negara RI-Jawa-Yogya dan TNI-Nya.

Nah akhirnya, memang kalau Presiden Megawati buta melihat masalah negeri Aceh yang sebenarnya apalagi yang lainnya.

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

Wassalam.

Ahmad Sudirman

http://www.dataphone.se/~ahmad
ahmad@dataphone.se
----------

From: matius dharminta <mr_dharminta@yahoo.com>
To: Ahmad Sudirman ahmad_sudirman@hotmail.com
Cc: PPDI@yahogroups.com
Subject: PENDUDUKAN PENJAJAHAN BUKA JAMANNYA LAGI
Date: Fri, 1 Aug 2003 22:40:59 -0700 (PDT)

Pendudukan, penjajahan, kolonial, sudah bukan jamannya lagi:
Berdasar hukum internasional resolosi PBB, kalau sampai terjadi pendudukan atau penjajahan atau kolonial terhadap suatu negara, maka seluruh rakyat dibenarkan untuk bersatu padu untuk melawan penjajah yang menekannya, seperti yang ditulis bung Ahmad ini memang betul adanya. Namun perlu diketahui, bila hal-hal tersebut terjadi, seperti pejajahan, pendudukan, dan koloni, kita tidak hanya bertumpu pada dasar hukum internasional resolosi PBB aja. Tapi kita seluruh komponen bangsa mempunyai kewajiban untuk melakukannya, yaa seperti masa penjajahan dulu kita bersatu padu berjuang untuk bebas dan merdeka hingga sekarang.

Pendudukan di Aceh..! sampai saat inipun tidak ada pedudukan di Aceh, kalau anda beranggapan RI meduduki Aceh itu mungkin hanya berlaku di kelompok anda aja. Karena yang terjadi di Aceh bukannya pendudukan, tapi sebaliknya kelompok Tgk di Tiro yang melakukan/ berusaha mendirikan negara di dalam negara hingga lazim di sebut pemberontakan Tgk di Tiro cs. Oleh sebab itu perlu di lakukan operasi penertiban dan keamanan..contoh kecil mungkin begitu bung...

MT Dharminta

Surabaya, Indonesia
mr_dharminta@yahoo.com
----------