Stockholm, 5 Agustus 2003

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum wr wbr.

BENAR MEGAWATI PENERUS SOEKARNO MENDUDUKI NEGERI ACEH
Ahmad Sudirman
Stockholm - SWEDIA.

 

MEMANG BENAR PRESIDEN MEGAWATI PENERUS SOEKARNO YANG MENDUDUKI NEGRI ACEH

"Ma'af bung Ahmad, tanggapan yang saya tulis memang bukan berdasar fakta, sejarah dan hukum versi bung Ahmad cs, tapi berdasar fakta, sejarah, hukum, dan perundangan negara yang berlaku hingga kini. Bung Ahmad juga mengutif pembukaan UUD 1945 bahwa kemerdekaan itu adalah hak seluruh bangsa. Kalau sudah tahu kemerdekaan menjadi hak seluruh bangsa, tapi kenapa anda membela mati-matian kelompok Tgk di Tiro & GAM-nya yang jelas dan terang-terangan melakukan teror mengacaukan keamanan dan mengoyak-ngoyak kemerdekaan bangsa indonesia yang tinggal di profinsi Aceh ?? bukankah perbuatan mereka (Tgk di Tiro cs) itu melanggar kemerdekaan warga Aceh?? gimana bung...??"
(MT Dharminta, mr_dharminta@yahoo.com , Sun, 3 Aug 2003 22:20:31 -0700 (PDT))

Saudara wartawan Matius Dharminta dari Jawa Pos Surabaya ini memang tanpa ia sadari telah dijadikan sebagai corong suara Presiden Megawati Cs tentang pendudukan negeri Aceh oleh Soekarno dengan Negara RI-Jawa-Yogya dan TNI-nya.

Kalau saudara wartawan Matius Dharminta ini paham dan mengerti sebenarnya sebagian besar fakta, sejarah dan hukum yang mendasari ketika sejarah pendudukan negeri Aceh berlangsung yang telah saya bukakan kehadapan rakyat Negara RI-Jawa-Yogya pada umumnya dan kepada rakyat negeri Aceh pada khususnya adalah merupakan fakta, sejarah dan hukum tentang pendudukan negeri Aceh oleh Soekarno dengan Negara RI-Jawa-Yogya dan TNI-nya yang digali dan diambil dari fakta, sejarah dan hukum yang ada di negeri ini.

Coba baca kembali apa yang telah saya tulis dalam tulisan-tulisan saya yang lalu. Apakah fakta, sejarah dan hukum mengenai terbentuknya negara RI-Jawa-Yogya dibawah pimpinan Soekarno ada yang ditutupi, dirubah, diganti oleh saya? Semua itu adalah merupakan fakta, sejarah, dasar hukum yang berlaku pada saat sejarah itu berlangsung.

Mari, kita gali kembali fakta, sejarah dan hukum yang mendasari waktu sejarah tu berlangsung.

Ketika Soekarno memproklamasikan RI, Soekarno mengklaim bahwa wilayah kekuasaan RI mencakup Sumatra, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan. Sehingga diangkatlah 8 orang Gubernur untuk kedelapan propinsi yang diklaim Soekarno itu, salah satu Gubernur yang diangkat Soekarno itu adalah Mr. Teuku Mohammad Hassan untuk propinsi Sumatra. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal.30)

Kemudian, apa yang terjadi, setelah dilakukan perundingan Linggajati pada tanggal 25 Maret 1947 yang ditandatangani oleh pihak RI ditandatangani oleh Sutan Sjahrir, Mr.Moh.Roem, Mr.Soesanto Tirtoprodjo, dan A.K.Gani, sedangkan dari pihak Belanda ditandatangani oleh Prof.Schermerhorn, Dr.van Mook, dan van Poll di Istana Rijswijk, sekarang Istana Merdeka, Jakarta. Dimana dalam isi perjanjian Linggajati itu dinyatakan bahwa, Belanda mengakui secara de pacto RI dengan wilayah kekuasaan yang meliputi Sumatra, Jawa, dan Madura. RI dan Belanda akan bekerja sama dalam membentuk Negara Indonesia Serikat, dengan nama RIS, yang salah satu negara bagiannya adalah RI. RIS dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia-Belanda dengan Ratu Belanda selaku ketuanya. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal.119,138)

Seterusnya, ketika RI dibawah pimpinana Soekarno Cs dipukul mundur dan makin terdesak serta terkurung oleh pasukan Van Mook, maka diajukanlah perundingan baru di kapal pengangkut pasukan Angkatan Laut Amerika USS Renville yang dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 1948, yang sebagian isinya mengakui secara de facto kekuasaan RI hanya sekitar daerah Yogyakarta saja. Dimana perjanjian Renville ini ditandatangani oleh Perdana Mentri Mr. Amir Sjarifuddin dari Kabinet Amir Sjarifuddin, yang disaksikan oleh H.A. Salim, Dr.Leimena, Mr. Ali Sastroamidjojo. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal.155,163)

Sekarang ternyata, apa yang terjadi pada tanggal 17 Januari 1948 ketika perjanjian Renville di kapal pengangkut pasukan Angkatan Laut Amerika USS Renville yang ditandatangani oleh Perdana Mentri Mr. Amir Sjarifuddin dari Kabinet Amir Sjarifuddin, yang disaksikan oleh H.A. Salim, Dr.Leimena, Mr. Ali Sastroamidjojo, dimana sebagian isinya mengakui secara de facto kekuasaan RI hanya sekitar daerah Yogyakarta saja.(30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal.155,163), ternyata yang dinamakan RI atau Republik Indonesia yang diproklamirkan oleh Soekarno tanggal 17 Agustus 1945 hanyalah mempunyai wilayah kekuasannya di Jawa Tengah di sekitar daerah Yogyakarta.

Nah ternyata, sejak tanggal 17 Januari 1948, yang namanya RI yang saya panggil selanjutnya menjadi RI-Jawa-Yogya, secara de jure dan de facto, wilayah kekuasaan RI yang diklaim sejak semula oleh Soekarno ketika dibentuknya Kabinet pertama Oleh Soekarno yaitu Sumatra, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan, sekarang setelah menandatangani perjanjian Renville, ternyata wilayah kekuasaan RI dibawah Soekarno hanyalah sekitar Yogyakarta saja.

Karena itu secara hukum dan fakta, pengklaiman negeri Aceh masuk ke wilayah kekuasaan Negara RI-Jawa-Yogya (panggilan saya) adalah tidak benar dan penuh kebohongan. Maka pemalsuan sejarah inilah yang harus segera dicabut dan dihilangkan dari catatan sejarah Aceh yang sebenarnya.

Pada tanggal 19 Desember 1948 Negara RI-Jawa-Yogya kembali di gempur oleh pasukan Dr.Beel wakil Gubernur Hindia Belanda yang baru pengganti Van Mook yang berhasil masuk ke wilayah Yogyakarta. Dimana tentara Beel berhasil menyapu bersih Yogyakarta dan memberitahukan kepada pihak Soekarno Cs bahwa Belanda tidak lagi mengakui perjanjian Renville. Nah dari sejak penggempuran yang dilakukan oleh Beel, Negara RI-Jawa-Yogya secara de facto memang sudah tidak ada lagi, sudah jatuh ketangan Beel.

Tetapi, walaupun Soekarno Cs dengan RI-Jawa-Yogya-nya digempur habis-habisan, tetapi Soekarno masih sempat mengadakan sidang kabinet darurat yang memberikan mandat kepada Menteri Kemakmuran Mr. Sjafruddin Prawiranegara yang saat itu berada di Aceh yang masih belum terjajah oleh Belanda agar membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI). Apabila Mr. Sjafruddin tidak berhasil membentuk PDRI, maka mandat diberikan kepada Menteri Keuangan Mr. A.A. Maramis, L.N. Palar dan Dr. Sudarsono yang berada di India untuk membentuk Pemerintah Darurat Indonesia di India.

Ternyata Mr. Sjafruddin berhasil membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia pengasingan di Aceh yang masih bebas dari tangan kekuasaan Beel. Dan Soekarno ditangkap dan ditawan di Prapat yang kemudian dipindahkan ke Bangka, sedangkan Mohammad Hatta ditawan di Bangka.

Seterusnya dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 67 tahun 1949 tanggal 28 Januari 1949 yang salah satu isinya menyatakan bahwa perundingan-perundingan akan dilakukan dalam waktu yang secepat-cepatnya dengan dasar Persetujuan Linggajati, Persetujuan Renville, dan terutama berdasarkan pembentukan suatu Pemerintah Interim Federal paling lambat pada tanggal 15 Maret 1949; pemilihan untuk Dewan Pembuat Undang Undang Dasar Negara Indonesia Serikat selambat-lambatnya pada tanggal 1 Juli 1949.

Nah dari sejak dikeluarkan Resolusi DK PBB nomor 67 tahun 1949 tanggal 28 Januari 1949 inilah mulai berjalan diplomasi Soekarno Cs dengan Republik Indonesia Serikat (RIS). Salah satu langkahnya adalah hasil dari perundingan Roem Royen yang ditandatangani tanggal 7 Mei 1949 di Jakarta yang sebagian isinya adalah turut serta dalam Konferensi Meja Bundar di Den Haag, dengan maksud untuk mempercepat penyerahan kedaulatan yang sungguh dan lengkap kepada Negara Indonesia Serikat dengan tidak bersyarat. Dimana Belanda menyetujui adanya Republik Indonesia sebagai bagian dari Negara Indonesia Serikat. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal.210).

Jadi, berdasarkan perjanjian Roem Royen yang ditandatangani tanggal 7 Mei 1949 di Jakarta dan Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 67 tahun 1949 tanggal 28 Januari 1949, maka pihak RI-Jawa-Yogya yang sementara dipimpin oleh Mr. Sjafruddin yang memimpin Pemerintah Darurat Republik Indonesia pengasingan di Negeri Aceh bisa masuk kembali ke wilayah kekuasaan RI-Jawa-Yogya menurut perjanjian Renville. Karena itu pada tanggal 6 Juli 1949 Soekarno dan Moh.Hatta kembali ke Yogyakarta. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal.221).

Nah sekarang, jelaslah disini bahwa sejak perjanjian Roem Royen yang ditandatangani tanggal 7 Mei 1949, secara de jure dan de pacto Negara RI-Jawa-Yogya kembali berkuasa di daerah Yogyakarta sesuai dengan hasil perjanjian Renville. Karena itu Negeri Aceh adalah diluar wilayah kekuasaan Negara RI-Jawa-Yogya. Negeri Aceh adalah negeri yang berdiri sendiri.
( http://www.dataphone.se/~ahmad/030720.htm )

Nah, setelah Soekarno dan Moh.Hatta kembali ke Yogyakarta pada 6 Juli 1949, secara de jure dan de facto Negara RI-Jawa-Yogya kembali wujud di daerah sekitar Yogyakarta.

Kemudian pada tanggal 14 Desember 1949 Piagam Konstitusi RIS di Pegangsaan Timur 56, Jakarta, ditandatangani oleh para utusan dari 16 Negara/Daerah bagian RIS, yaitu Mr. Susanto Tirtoprodjo (Negara Republik Indonesia menurut perjanjian Renville), Sultan Hamid II (Daerah Istimewa Kalimantan Barat), Ide Anak Agoeng Gde Agoeng (Negara Indonesia Timur), R.A.A. Tjakraningrat (Negara Madura), Mohammad Hanafiah (Daerah Banjar), Mohammad Jusuf Rasidi (Bangka), K.A. Mohammad Jusuf (Belitung), Muhran bin Haji Ali (Dayak Besar), Dr. R.V. Sudjito (Jawa Tengah), Raden Soedarmo (Negara Jawa Timur), M. Jamani (Kalimantan Tenggara), A.P. Sosronegoro (Kalimantan Timur), Mr. Djumhana Wiriatmadja (Negara Pasundan), Radja Mohammad (Riau), Abdul Malik (Negara Sumatra Selatan), dan Radja Kaliamsyah Sinaga (Negara Sumatra Timur). (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal.243-244).

Selanjutnya pada tanggal 15-16 Desember 1949 diadakan sidang Dewan Pemilihan Presiden RIS dimana para anggota Dewan Pemilihan Presiden RIS memilih Soekarno untuk dijadikan sebagai pemimpin RIS. Pada tanggal 17 Desember 1949 Soekarno dilantik jadi Presiden RIS. Sedangkan untuk jabatan Perdana Menteri diangkat Mohammad Hatta yang dilantik pada tanggal 20 Desember 1949. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal.244).

Sedangkan Negara RI-Jawa-Yogya dipimpin oleh Pemangku Sementara Jabatan Presiden RI Mr. Asaat.

Sejak Negara RI-Jawa-Yogya menandatangani Piagam Konstitusi RIS di Pegangsaan Timur 56, Jakarta, pada tanggal 14 Desember 1949, itu Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) yang dipimpin oleh Menteri Kemakmuran Mr. Sjafruddin Prawiranegara berdasarkan mandat dari Presiden Soekarno untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) sudah tidak wujud lagi. Mengapa?

Karena, Negara RI-Jawa-Yogya yang berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 67 tahun 1949 tanggal 28 Januari 1949 yang salah satu isinya menyatakan bahwa perundingan-perundingan akan dilakukan dalam waktu yang secepat-cepatnya dengan dasar Persetujuan Linggajati, Persetujuan Renville, dan terutama berdasarkan pembentukan suatu Pemerintah Interim Federal paling lambat pada tanggal 15 Maret 1949; pemilihan untuk Dewan Pembuat Undang Undang Dasar Negara Indonesia Serikat selambat-lambatnya pada tanggal 1 Juli 1949.

Nah sampai disini, adakah saya merubah, mengganti, memalsukan fakta, perjalanan sejarah dan dasar hukum Negara RI-Jawa-Yogya?

Ketika Presiden dan Perdana Menteri Republik Indonesia Serikat (RIS) telah terpilih, maka pada tanggal 27 Desember 1949 Ratu Juliana, Perdana Menteri Dr. Willem Drees, Menteri Seberang Lautnan Mr AMJA Sassen dan ketua Delegasi RIS Moh Hatta membubuhkan tandatangannya pada naskah pengakuan kedaulatan RIS oleh Belanda dalam upacara pengakuan kedaulatan RIS. Pada tanggal yang sama, di Yogyakarta dilakukan penyerahan kedaulatan RI kepada RIS. Sedangkan di Jakarta pada hari yang sama, Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Wakil Tinggi Mahkota AHJ Lovink dalam suatu upacara bersama-sama membubuhkan tandangannya pada naskah penyerahan kedaulatan. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986)

Seterusnya, apa yang terjadi pada RIS ini. Pada tanggal 8 Maret 1950 Pemerintah RIS dengan persetujuan Parlemen (DPR) dan Senat RIS mengeluarkan Undang-Undang Darurat No 11 tahun 1950 tentang Tata Cara Perubahan Susunan Kenegaraan RIS. Dimana sampai dengan tanggal 5 April 1950, 13 Negara/Daerah bagian RIS telah bergabung kedalam Negara RI-Jawa-Yogya. Yang tinggal hanya Negara Sumatera Timur (NST) dan Negara Indonesia Timur (NIT). Tetapi dua Negara bagian inipun bergabung kedalam negara RI- Jawa-Yogya pada tanggal 19 Mei 1950 setelah dicapai kesepakatan antara RIS dan RI-Jawa-Yogya dan ditandatangani Piagam Persetujuan.

Kemudian pada tanggal 14 Agustus 1950 Parlemen dan Senat RIS mensahkan Rancangan Undang-Undang Dasar Sementara Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Negara Kesatuan Republik Indonesia. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1950-1964, Sekretariat Negara RI, 1986, hal. 42)

Seterusnya pada rapat gabungan Parlemen dan Senat RIS tanggal 15 Agustus 1950 Presiden RIS Soekarno membacakan piagam terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada hari itu juga setelah RIS dilebur, Soekarno kembali ke Yogya untuk menerima kembali jabatan Presiden RI dari Pemangku Sementara Jabatan Presiden RI Mr. Asaat. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1950-1964, Sekretariat Negara RI, 1986, hal. 43).

Selanjutnya, Kabinet Pertama setelah RIS dilebur menjadi Negara RI-Jawa-Yogya, pada tanggal 7 September 1950 dilantik Kabinet Natsir (Masyumi) dibawah pimpinan Perdana Menteri Moh.Natsir. Program Kabinet Natsir adalah mencakup:

1. Mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilihan umum untuk Konstituante.
2. Mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintahan serta membentuk peralatan negara yang bulat.
3. Menggiatkan usaha mencapai keamanan dan ketenteraman.
4. Mengembangkan dan memperkokoh kesatuan ekonomi rakyat sebagai dasar bagi melaksanakan ekonomi nasional yang sehat serta melakukan keragaman antara buruh dan majikan.
5.Membantu pembangunan perumahan rakyat serta memperluas usaha-usaha meninggikan derajat kesehatan dan kecerdasan rakyat.
6. Menyempurnakan organisasi Angkatan Perang dan pemulihan bekas anggota-anggota tentara dan gerilya ke dalam masyarakat.
7. Memperjuangkan penyelesaian soal Irian Barat dalam tahun ini.
(30 Tahun Indonesia Merdeka, 1950-1964, Sekretariat Negara RI, 1986, hal. 49).

Nah sampai disini, adakah saya merubah, mengganti, memalsukan fakta, perjalanan sejarah dan dasar hukum Negara RI-Jawa-Yogya?

Ternyata disaat inilah Pemerintah mengeluarkan dasar hukum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 5 tahun 1950 tentang pembentukan Propinsi Sumatera-Utara (telah diubah dengan Undang-Undang Darurat No.16 tahun 1955, Lembaran-Negara tahun 1955 No. 52).

Kabinet Natsir menyerahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno pada tanggal 21 Maret 1951. Digantikan oleh Kabinet Soekiman (PNI) yang dipimpin oleh Perdana Menteri Dr. Soekiman Wirjosandjojo yang dilantik pada bulan April 1951. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1950-1964, Sekretariat Negara RI, 1986, hal. 49, 57-58).

Nah dari mulai saat dikeluarkan dasar hukum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 5 tahun 1950 tentang pembentukan Propinsi Sumatera-Utara (telah diubah dengan Undang-Undang Darurat No.16 tahun 1955, Lembaran-Negara tahun 1955 No. 52), dimana negeri Aceh dimasukkan kedalam daerah Sumatera Utara. Padahal negeri Aceh berada dibawah pimpinan Teungku Muhammad Daud Beureueh sebagai Gubernur Militer dari sejak tahun 1947 untuk daerah Aceh, Langkat dan Tanah Karo.

Jelas disini Pemerintah Negara RI-Jawa-Yogya dibawah Presiden Soekarno tanpa mengadakan dialog, konsultasi, persetujuan, dan keikhlasan rakyat dan pemimpin Negeri Aceh, pihak Soekarno telah menelan begitu saja, Negeri Aceh melalui pembentukan Propinsi Sumatera-Utara yang diatur menurut dasar hukum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 5 tahun 1950 tentang pembentukan Propinsi Sumatera-Utara (telah diubah dengan Undang-Undang Darurat No.16 tahun 1955, Lembaran-Negara tahun 1955 No. 52).

Tentu saja konsekuensinya, karena memang Teungku Muhammad Daud Beureueh mengetahui benar bahwa secara de facto dan de jure negeri Aceh tidak pernah masuk dan menggabungkan diri kedalam RI-Jawa-Yogya, maka 3 tahun setelah RIS bubar dan kembali menjadi RI-Jawa-Yogya, dan setelah Soekarno dengan diam-diam menelan negeri Aceh pakai mulut Sumatera Utara, melalui dasar hukum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 5 tahun 1950 tentang pembentukan Propinsi Sumatera-Utara (telah diubah dengan Undang-Undang Darurat No.16 tahun 1955, Lembaran-Negara tahun 1955 No. 52), Teungku Muhammad Daud Beureueh di Aceh memaklumatkan Negara Islam Indonesia pada tanggal 20 September 1953.

Ketika Teungku Muhammad Daud Beureueh memaklumatkan Negara Islam Indonesia, Negara RI-Jawa-Yogya dipegang oleh Kabinet Ali-Wongso dengan Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo (PNI) dan Wakil Perdana Menteri Wongsonegoro (Partai Indonesia Raya) yang dilantik pada bulan Agustus 1953 menggantikan Kabinet Wilopo dengan Perdana Menteri Wilopo yang dilantik pada tanggal 3 April 1952 dan jatuh pada tanggal 3 Juni 1953 yang menggantikan Kabinet Soekiman.
(30 Tahun Indonesia Merdeka, 1950-1964, Sekretariat Negara RI, 1986, hal. 65, 73)

Tetapi, karena memang Soekarno itu pandai memanipulasi, memalsukan dan menipu, maka ketika Teungku Muhammad Daud Beureueh memaklumatkan Negara Islam Indonesia pada tanggal 20 September 1953, Soekarno membalas dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara, yang disahkan di Jakarta pada tanggal 29 Nopember 1956. oleh Presiden RI Soekarno, dan diundangkan pada tanggal 7 Desember 1956 oleh Menteri Kehakiman Muljatno, dengan pertimbangan bahwa:

"Presiden Republik Indonesia, Menimbang:
a.bahwa berkenaan dengan hasrat Pemerintah dalam usahanya meninjau kembali pembentukan-pembentukan daerah-daerah otonom Propinsi sesuai dengan keinginan dan kehendak rakyat di daerahnya masing-masing, memandang perlu membentuk daerah Aceh sebagai daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah-tangganya sendiri lepas dari lingkungan daerah otonom Propinsi Sumatera Utara;

b.bahwa berhubung dengan pertimbangan ad a di atas serta untuk melancarkan jalannya pemerintahan daerah otonom Propinsi Sumatera Utara yang terbentuk dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 5 tahun 1950 (sejak telah diubah dengan Undang-undang Darurat No. 16 tahun 1955, Lembaran-Negara tahun 1955 No. 52) perlu ditinjau kembali dan diganti dengan undang-undang dimaksud di bawah ini." (Undang Undang Nomor 24 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara).

Tetapi, apa yang terjadi, Teungku Muhammad Daud Beureueh tidak mau menerima Undang- Undang Nomor 24 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara yang disodorkan oleh pihak Soekarno Cs, melainkan tetap dalam posisinya semula dalam garis pertahanan dan pembelaan negeri Aceh yang telah dimaklumatkan menjadi Negara Islam Indonesia. Untuk lebih mendalam bisa dibaca dalam tulisan "[030613] Soekarno memang menipu Teungku Daud Beureueh " ( http://www.dataphone.se/~ahmad/030613.htm )

Dan itu memang terbukti, ketika Proklamasi Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) tanggal 15 Februari 1958 diumumkan setelah diadakan rapat raksasa di Padang, Sumatra Barat pada tanggal 10 Februari 1958, yang dihadiri oleh Letnan Kolonel Achmad Husein, Letnan Kolonel H.N. Ventje Sumual, Kolonel Simbolon, Kolonel Dachlan Djambek, Kolonel Zulkifli Lubis, M Natsir, Sjarif Usman, Burhanuddin Harahap, dan Sjafruddin Prawiranegara. Dimana dari hasil rapat raksasa di Padang, Sumatra Barat yang melahirkan 3 statemen yang menyatakan bahwa dalam waktu 4 x 24 jam Kabinet Djuanda menyerahkan mandat kepada Presiden atau Presiden mencabut mandat Kabinet Djuanda. Bahwa Presiden menugaskan Drs. Moh.Hatta dan Sultan Hamengkubuwono IX untuk membentuk Zaken Kabinet. Bahwa meminta kepada Presiden supaya kembali kepada kedudukannya sebagai Presiden konstitusional.

Kemudian dalam langkah perjuangan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) yang dipimpin oleh Sjafruddin Prawiranegara dan M. Natsir Cs ini meminta kepada Teungku Muhammad Daud Beureueh agar PRRI dan Permesta bergabung dengan Negara Islam Indonesia.
Setelah diadakan pertemuan dan perjanjian antara Teungku Muhammad Daud Beureueh dari NII dan M. Natsir dari PRRI dan Permesta diputuskanlah pembentukan Republik Persatuan Indonesia (RPI) yang berbentuk federasi pada tanggal 8 Februari 1960. Dimana NII, PRRI dan Permesta menjadi anggota Negara Bagian pembentukan Republik Persatuan Indonesia (RPI).

Nah disinilah mulai beraksi TNI yang ditugaskan oleh Soekarno dari Negara RI-Jawa-Yoga untuk menghadapi dan sekaligus mencaplok Republik Persatuan Indonesia (RPI) dengan menugaskan Kolonel Achmad Yani untuk menghadapi pasukan Republik Persatuan Indonesia (RPI) di daerah Sumatra Barat. Sedangkan untuk daerah Sumatra Utara ditugaskan Brigadir Jenderal Djatikusumo. Adapun untuk daerah Sumatra Selatan ditugaskan kepada Letnan Kolonel Ibnu Sutowo. Kemudian untuk daerah Riau ditugaskan kepada Letnan Kolonel Kaharuddin Nasution. Untuk daerah Sulawesi utara bagian tengah dan selatan ditugaskan kepada Letnan Kolonel Soemarsono dan Letnan Kolonel Agus Prasmono. Untuk Bagian utara Manado ditugaskan pada Letnan Kolonel Magenda. Untuk daerah Sulawesi utara ditugaskan kepada Letnan Kolonel Rukmito Hendraningrat. Untuk daerah Jailolo dan daerah sebelah utara Halmahera ditugaskan pada Letnan Kolonel Pieters dan Letnan Kolonel KKO Hunholz.

Hanya ketika pada tanggal 29 Mei 1961 pencetus proklamasi PRRI Kolonel Achmad Husein dengan pasukannya, disusul oleh Kolonel Simbolon dengan pasukannya menyerahkan diri kepada pihak Soekarno Cs dari Negara RI-Jawa-Yogya, ditambah banyak para pimpinan dari Permesta yang kebanyakan dari PSI (Partai Sosialis Indonesia) menyerahkan diri kepada pihak Soekarno Cs, maka kekuatan Negara Republik Persatuan Indonesia mulai berkurang dan melemah.
Seterusnya setelah pihak Republik Persatuan Indonesia dibawah pimpinan Perdana Menteri Mr. Sjafruddin Prawiranegara memutuskan penghentian perlawanan terhadap Soekarno Cs dari Negara RI-Jawa-Yogya pada tanggal 17 Agustus 1961, berakhirlah keberadaan Negara Republik Persatuan Indonesia (RPI) yang berbentuk federasi ini.

Disamping itu, kelemahan pihak RPI ini disebabkan setahun sebelumnya, 17 Agustus 1960, ketika Soekarno dengan Keputusan Presiden Nomor 200 tahun 1960 dan Nomor 201 tahun 1960 memutuskan membubarkan partai Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia (PSI) dengan pertimbangan bahwa organisasi (partai) itu melakukan pemberontakan, karena pemimpin-pemimpinnya turut serta dengan pemberontakan apa yang disebut dengan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau Republik Persatuan Indonesia.

Sebelum Republik Persatuan Indonesia hilang keberadaannya pada tanggal 17 Agustus 1961, Teungku Muhammad Daud Beureueh pada tanggal 15 Agustus 1961 mendeklarkan bahwa NII yang sebelumnya menjadi anggota Federasi Negara Republik Persatuan Indonesia memisahkan diri dan menjadi Republik Islam Aceh yang berdiri sendiri.

Nah sekarang jelas sudah, bahwa Soekarno yang merupakan seorang agresor dari Negara RI-Jawa-Yogya telah melakukan tindakan agresinya dalam bentuk penghancuran dan pendudukan Negara-negara dan Daerah-daerah yang berada diluar Negara/Daerah bagian RIS.

Perjuangan Teungku Muhammad Daud Beureueh dengan NII/RIA-nya telah memakan waktu 9 tahun, hanya pada bulan Desember 1962 Teungku Muhammad Daud Beureueh di Aceh kena jerat dan tipuan Soekarno dengan Negara RI-Jawa-Yogya-nya yang menyodorkan umpan "Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh" yang dijalankan oleh Panglima Kodam I/Iskandar Muda, Kolonel M.Jasin. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1950-1964, Sekretariat Negara RI, 1986).

Walaupun Teungku Muhammad Daud Beureueh sudah terikat oleh tali umpan "Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh", tetapi perjuangan Teungku Muhammad Daud Beureueh tetap tidak terhenti, sehingga pihak Soekarno yang dilanjutkan oleh Jenderal Soeharto (setelah Soekarno dijatuhkan oleh Jenderal Soeharto pada tanggal tanggal 22 Februari 1967) dengan TNI-nya pada tahun 1978 memasukkan Teungku Muhammad Daud Beureueh dalam usia 82 tahun kedalam kamp konsentrasi untuk diamankan di Jakarta. Kemudian pada tahun 1984 dalam usia 88 tahun Teungku Muhammad Daud Beureueh dilepaskan dari kamp konsentrasi di Jakarta dikirim ke kampung Beureueh di daerah Pidie, Aceh dalam keadaan mata yang buta dan tubuh badan yang lumpuh. Di tempat tinggalnya sendiri, Teungku Muhammad Daud Beureueh dijaga ketat oleh anggota-anggota Badan Koordinasi Intellijen (Bakin) Jenderal Soeharto, sampai akhir hayatnya dalam usia 92 tahun, tanggal 10 Juni 1987 bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1407 H, hari Rabu selepas solat Magrib. (S.S. Djuangga Batubara, Teungku Tjhik Muhammad Dawud di Beureueh Mujahid Teragung di Nusantara, Gerakan Perjuangan & Pembebasan Republik Islam Federasi Sumatera Medan, cetakan pertama, 1987, hal. 47-48).

Nah kendatipun, Teungku Muhammad Daud Beureueh telah dijerat pihak Soekarno dan diamankan oleh pihak Jenderal Soeharto, tetapi muncul pemimpin penerus Teungku Muhammad Daud Beureueh, yaitu Teungku Muhammad Hasan di Tiro yang pada tanggal 4 Desember 1976 mendeklarasikan kemerdekaan Aceh Sumatra. ("The Price of Freedom: the unfinished diary of Teungku Hasan di Tiro" , National Liberation Front of Acheh Sumatra,1984) yang menyangkut " Declaration of Independence of Acheh Sumatra" (hal: 15-17).

Nah sampai disini, adakah saya merubah, mengganti, memalsukan fakta, perjalanan sejarah dan dasar hukum Negara RI-Jawa-Yogya?

Jelas, disini sebenarnya, apa yang saya gali adalah fakta, sejarah dan hukum yang mendasari waktu berjalannya sejarah tersebut dari apa yang terjadi di Negara RI-Jawa-Yogya.

Jadi, tidak ada istilah seperti yang ditulis oleh saudara wartawan Matius Dharminta: "bung Ahmad tanggapan yang saya tulis memang bukan berdasar fakta, sejarah dan hukum versi bung Ahmad cs. tapi berdasar fakta, sejarah, hukum, dan perundangan negara yang berlaku hingga kini."

Karena itu, kalau rakyat Aceh yang dipimpin oleh Teungku Muhammad Daud Beureueh dan diteruskan oleh Teungku Muhammad Hasan di Tiro yang menuntut keadilan melalui tuntutan negeri Aceh yang diduduki Soekarno dikembalikan lagi kepada rakyat Aceh, karena tidak sesuai dan melanggar Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan "Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan", memang alasannya kuat ditinjau dari sudut fakta, sejarah dan hukum yang mendasari waktu sejarah itu berlangsung, seperti yang saya tuliskan diatas.

Kalau mau lebih difokuskan, maka bisa saya katakan sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945: "Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa (termasuk rakyat Aceh dibawah pimpinan Teungku Muhammad Hasan di Tiro yang menuntut keadilan melalui tuntutan negeri Aceh yang diduduki Soekarno dikembalikan lagi kepada rakyat Aceh) dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan".

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

Wassalam.

Ahmad Sudirman

http://www.dataphone.se/~ahmad
ahmad@dataphone.se
----------

From: matius dharminta <mr_dharminta@yahoo.com>
To: Ahmad Sudirman ahmad_sudirman@hotmail.com
Cc: PPDI@yahogroups.com
Subject: Re: TAHU TAPI PURA-PURA TIDAK TAHU, ATAU TIDAK MAU TAHU??
Date: Sun, 3 Aug 2003 22:20:31 -0700 (PDT)

Tahu tapi pura-pura tidak tahu, atau berusaha tidak mau tahu?

Ma'af bung Ahmad, tanggapan yang saya tulis memang bukan berdasar fakta, sejarah dan hukum versi bung Ahmad cs. tapi berdasar fakta, sejarah, hukum, dan perundangan negara yang berlaku hingga kini.

Bung Ahmad juga mengutif pembukaan UUD 1945 bahwa kemerdekaan itu adalah hak seluruh bangsa. Kalau sudah tahu kemerdekaan menjadi hak seluruh bangsa, tapi kenapa anda membela mati-matian kelompok Tgk di Tiro & GAM-nya yang jelas dan terang-terangan melakukan teror mengacaukan keamanan dan mengoyak-ngoyak kemerdekaan bangsa indonesia yang tinggal di profinsi Aceh ?? bukankah perbuatan mereka (Tgk di Tiro cs) itu melanggar kemerdekaan warga Aceh?? gimana bung...??

MT Dharminta

Surabaya, Indonesia
mr_dharminta@yahoo.com
----------