Stockholm, 6 Agustus 2003

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum wr wbr.

OPERASI TERPADU PELAKSANAAN KEPPRES NO.28/2003 MERUPAKAN KAMUFLASE
Ahmad Sudirman
Stockholm - SWEDIA.

 

TIDAK ADA ISTILAH OPERASI TERPADU DI WILAYAH ACEH YANG DIDEKLARKAN SEBAGAI WILAYAH DALAM TINGKATAN KEADAAN DARURAT MILITER

"Saat ini di Aceh memang ada darurat militer tetapi bukan operasi militer!!!! operasi yang dilaksanakan adalah operasi terpadu yang didalamnya ada operasi pemulihan keamanan sebagai operasi pokok didukung oleh opersi kemanusiaan, operasi penegakan hukum dan operasi pemantapan jalannya pemerintahan!!!! ini yang betul...tul!!! jadi jangan asal tong kosong nyaring bunyinya bung!!!!! Siapasih manusia didunia yang tak pernah mengalami kegagalan?!!!! tanyakan kepada diri anda sendiri?"
(Gajah Iskandar, pdmdnad@telkom.net , Tue, 05 Aug 2003 21:56:22 +0700).

Dalam tulisan " [030805] Benar Megawati penerus Soekarno menduduki negeri Aceh" ( http://www.dataphone.se/~ahmad/030805.htm ) saya telah bukakan sebagian besar fakta, sejarah dan hukum yang mendasari waktu sejarah berlangsung tentang pendudukan negeri Aceh oleh Soekarno dengan Negara RI-Jawa-Yoga dan TNI-nya.

Hanya saja, seperti Kolonel Angkatan Laut Gajah Iskandar di negeri Aceh yang ditugaskan oleh Presiden Megawati melalui Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto untuk menjalankan Keputusan Presiden RI nomor 28 tahun 2003 tentang pernyataan keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang dikeluarkan pada tanggal 18 Mei 2003 dan diberlakukan pada tanggal 19 Mei 2003 selama 6 bulan dan Keputusan Presiden Republik Indonesia selaku Penguasa Darurat Militer Pusat Nomor 43 Tahun 2003 Tentang Pengaturan kegiatan Warga Negara Asing, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Jurnalis di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang ditetapkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Juni 2003, masih tetap saja menganggap apa yang telah dijalankan oleh Soekarno yang sekarang diteruskan oleh Presiden Megawati tentang pendudukan negeri Aceh sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.

Seperti yang ditulis Kolonel Gajah Iskandar: "Saat ini di Aceh memang ada darurat militer tetapi bukan operasi militer!!!! operasi yang dilaksanakan adalah operasi terpadu yang didalamnya ada operasi pemulihan keamanan sebagai operasi pokok didukung oleh opersi kemanusiaan, operasi penegakan hukum dan operasi pemantapan jalannya pemerintahan!!!! ini yang betul...tul!!! jadi jangan asal tong kosong nyaring bunyinya bung!".

Padahal itu istilah operasi terpadu tidak ada tercantum dalam isi Keputusan Presiden RI nomor 28 tahun 2003 tentang pernyataan keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang ada adalah:

Pasal 1 Seluruh wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dinyatakan dalam Keadaan Bahaya dengan tingkatan Keadaan Darurat Militer. Pasal 4 Terhadap Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berlaku ketentuan-ketentuan Keadaan Darurat Militer sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 52 Prp Tahun 1960. (Keputusan Presiden RI nomor 28 tahun 2003 tentang pernyataan keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam , Pasal 1, 4) yang dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1908) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-undang nomor 52 Prp Tahun 1960 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2113).

Jadi istilah operasi terpadu yang mencakup operasi pemulihan keamanan, kemanusiaan, pemantapan jalannya pemerintahan, dan penegakan hukum sebagai penerapan dilapangan Keputusan Presiden RI nomor 28 tahun 2003 tentang pernyataan keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah merupakan suatu kamuflase dari tujuan sebenarnya dari dikeluarkannya Keputusan Presiden RI nomor 28 tahun 2003 yaitu sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 52 Prp Tahun 1960.

Karena bagaimana bisa ditegakkan hukum dengan jujur dan adil dan pemulihan kemanusiaan yang bijaksana di negeri Aceh apabila " Penguasa Darurat Militer berhak mengambil kekuasaan-kekuasaan yang mengenai ketertiban dan keamanan umum. Badan-badan Pemerintahan sipil serta pegawai-pegawai dan orang-orang yang diperbantukan kepadanya wajib tunduk kepada perintah-perintah Penguasa Darurat Militer kecuali badan atau pegawai/orang yang diperbantukan yang dibebaskan dari kewajiban itu oleh Presiden." (Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1959 Tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1957 (Lembaran-Negara nomor 160 Tahun 1957) dan Penetapan Keadaan bahaya, BAB III Tentang Keadaan Darurat Militer, Pasal 24, (1), (2)). Disamping itu "Kepada Penguasa Darurat Militer Daerah dapat diberi kekuasaan penuh atau kekuasaan bersyarat oleh Presiden untuk mengatur hal-hal yang harus diatur oleh perundang-undangan pusat, kecuali hal-hal yang harus diatur dengan Undang-undang." (Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1959 Tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1957 (Lembaran-Negara nomor 160 Tahun 1957) dan Penetapan Keadaan bahaya, BAB III Tentang Keadaan Darurat Militer, Pasal 34, (2)).

Jadi sebenarnya, apa yang ditonjolkan dengan sebutan operasi terpadu yang mencakup operasi pemulihan keamanan, kemanusiaan, pemantapan jalannya pemerintahan, dan penegakan hukum sebagai penerapan dilapangan Keputusan Presiden RI nomor 28 tahun 2003 tentang pernyataan keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tidak lain hanyalah sebagai selubung operasi militer besar-besaran terhadap rakyat Aceh yang dipimpin oleh Teungku Muhammad Hasan di Tiro yang menuntut keadilan melalui tuntutan negeri Aceh yang diduduki Soekarno dikembalikan lagi kepada rakyat Aceh, karena tidak sesuai dan melanggar Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan "Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan".

Selanjutnya, karena memang pihak Penguasa Darurat Militer Daerah Aceh sudah kelabakan, tidak mampu lagi menjawab secara benar, jelas, dan berdasarkan fakta, sejarah dan hukum yang mendasari waktu sejarah berlangsung tentang pendudukan negeri Aceh oleh Soekarno dengan Negara RI-Jawa-Yogya dan TNI-nya, maka pihak PDMD Aceh dibawah pimpinan Mayjen TNI Endang Suwarya meluncurkan satu tulisan yang diberi judul "Membongkar habis kesesatan GAM" (Selasa, 05/08/2003 15:06:03 WIB) yang referensinya diambil dari saudara yang mengatasnamakan "Abu Jihad" (
http://www.pdmd-nad.info/index.php?fuseaction=news.view&newsID=05082003158361&chanID=4&Lang=ID )

Dimana saudara Abu Jihad ini dipropagandakan oleh pihak PDMD Aceh sebagai "salah satu tokoh yang tadinya termasuk simpatisan kelompok pemberontak Gerakan Aceh Merdeka...(tetapi) keluar dari kelompok GAM. Karena nilai perjuangan dan aqidah dari kelompok Hasan Tiro tidak sesuai dengan hati nuraninya, serta sangat jauh dari aqidah Islam".

Dimana kalau mau terbuka dan jujur bahwa sebenarnya justru Undang-Undang Dasar 1945 dan sumber hukum Pancasila Negara RI-Jawa-Yogya adalah sumber hukum sekular. Mana ada itu dalam UUD 1945 penerapan Syariat Islam. Coba perhatikan apa itu isi Pancasila. Silahkan baca tulisan "[000501] Amandemen Pasal 29 Ayat 1 UUD 1945" ( http://www.dataphone.se/~ahmad/000501.htm )
Dimana sebenarnya justru pihak Soekarno dan para penerusnya di Negara RI-Jawa-Yogya yang telah menyimpang dari aqidah Islam dengan menjadikan Pancasila sebagai sumber hukum dan UUD 1945 sebagai Dasar Negara.

Nah selanjutnya, mengenai tuntutan rakyat Aceh dibawah pimpinan Teungku Muhammad Hasan di Tiro yang menuntut keadilan melalui tuntutan negeri Aceh yang diduduki Soekarno dikembalikan lagi kepada rakyat Aceh, karena tidak sesuai dan melanggar Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan "Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan" memang bisa diterima, karena menurut sebagian besar fakta, sejarah dan hukum yang mendasari waktu sejarah berjalan tentang pendudukan negeri Aceh oleh Soekarno dengan Negara RI-Jawa-Yogya dan TNI-nya adalah benar. Karena itu sebagaimana yang telah saya tulis dalam tulisan "[030729] Jihad zalim timbul karena Megawati Cs penerus Soekarno duduki Aceh" ( http://www.dataphone.se/~ahmad/030729b.htm )

Jelas, kalau Pancasila sebagai sumber hukum Negara RI-Jawa-Yogya, maka bisa dibenarkan bahwa hukum shalat tidak wajib dan melaksanakan haji dilarang. Tetapi, kalau pihak rakyat Aceh dibawah pimpinan Teungku Muhammad Daud Beureueh yang diteruskan oleh Teungku Muhammad Hasan di Tiro, menetapkan bahwa hukum shalat tidak wajib dan melarang pergi melaksanakan haji, itu sebenarnya, alasan dari pihak PDMD Aceh yang sudah tidak punya lagi alasan lain yang bisa menjatuhkan alasan yang disampaikan oleh pihak rakyat Aceh dibawah pimpinan Teungku Muhammad Hasan di Tiro yang menuntut keadilan melalui tuntutan negeri Aceh yang diduduki Soekarno dikembalikan lagi kepada rakyat Aceh, karena tidak sesuai dan melanggar Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan "Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan".

Coba saja, kalau sekarang saya minta bukti dari pihak Penguasa Darurat Militer Daerah Aceh yang jelas, nyata dan benar bahwa pihak Teungku Muhammad Daud Beureueh dan Teungku Muhammad Hasan di Tiro melarang shalat dan melarang melaksanakan haji. Dimana coba kirimkan semua bukti itu kepada saya.

Sedangkan kalau masalah "mencuri, menipu, merampok atau merampas harta dan bahkan membunuh warga non-Aceh ataupun warga Aceh sendiri" sebenarnya telah dilakukan oleh pihak TNI dari sejak masa Soekarno, Jenderal Soeharto dengan DOM-nya, dilanjutkan oleh BJ Habibie, Abdurrahman Wahid, dan sekarang oleh Presiden Megawati dengan Keputusan Presiden RI nomor 28 tahun 2003 tentang pernyataan keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang dikeluarkan pada tanggal 18 Mei 2003 dan diberlakukan pada tanggal 19 Mei 2003 selama 6 bulan dan Keputusan Presiden Republik Indonesia selaku Penguasa Darurat Militer Pusat Nomor 43 Tahun 2003 Tentang Pengaturan kegiatan Warga Negara Asing, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Jurnalis di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang ditetapkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Juni 2003.

Begitu juga dengan penyimpangan akhlak, sudah jelas terlihat di masyarakat Negara RI-Jawa-Yogya yang hukumnya bersumberkan kepada Pancasila dan konstitusinya pada UUD 1945 sekular.

Jelas, sumber hukum Pancasila itu isinya jauh menyimpang dari ajaran dan akhlak Islam, apalagi dari syariat Islam. Soal sombong dan arogan, itu Presiden Megawati yang didukung penuh oleh Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto, KASAD Jenderal TNI Ryamizard Ryacudu, dipayungi oleh Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono Cs, disokong penuh oleh Menlu Noer Hassan Wirajuda, Ketua DPR Akbar Tandjung, Ketua MPR Amien Rais, Ketua Komisi I DPR Ibrahim Ambong, dan Penguasa Darurat Militer Daerah Aceh Mayjen TNI Endang Suwarya. Dimana tetap saja Presiden Megawati Cs menduduki negeri Aceh walaupun secara fakta, sejarah dan hukum yang mendasari waktu sejarah itu berlangsung bahwa pendudukan Aceh itu adalah "tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan".

Kemudian kalau mau juga ditelusuri, justru yang "memandang remeh dan rendah terhadap komunitas di luar kelompoknya, menghalalkan berbuat khianat, sewenang-wenang, diskriminatif serta memutuskan tali silaturahmi" adalah pihak Soekarno dengan cara membuat dasar hukum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 5 tahun 1950 tentang pembentukan Propinsi Sumatera-Utara (telah diubah dengan Undang-Undang Darurat No.16 tahun 1955, Lembaran-Negara tahun 1955 No. 52) yang dengan sengaja dimasukkan negeri Aceh kedalam Propinsi Sumatera Utara.

Seterusnya soal tuduhan "a.membakar sekolah dengan alasan karena orang Aceh yang sudah pernah bersekolah di sekolah-sekolah pemerintah Indonesia, otaknya sudah di kotori ideologi Pancasila; b.membunuh orang karena alasan orang tersebut menjadi pengajar/guru bahasa Indonesia di sebuah sekolah milik pemerintah; c.menipu rakyat agar mengeluarkan uang dengan dalih perjuangan; d.memeras rakyat agar mau menyetor uang kepada penguasa GAM, dimana besar dan kecilnya uang tersebut ditakar sekehendak hati GAM sendiri, bahkan disertai dengan ancaman"

Itu semua jelas, tuduhan dalam rangka propaganda pihak Penguasa Darurat Militer Daerah Aceh dibawah pimpinan Mayjen TNI Endang Suwarya dan Penguasa Darurat Militer Pusat Presiden Megawati untuk melancarkan serangan terhadap rakyat Aceh dibawah pimpinan Teungku Muhammad Hasan di Tiro yang menuntut keadilan melalui tuntutan negeri Aceh yang diduduki Soekarno dikembalikan lagi kepada rakyat Aceh, karena tidak sesuai dan melanggar Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan "Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan".

Nah sekarang, sebenarnya kalau ditelusuri lebih dalam, yang menjadi akar masalah adalah Soekarno dengan Negara RI-Jawa-Yogya dan TNI-nya yang menduduki negeri Aceh yang sampai sekarang tetap dipertahankan oleh Presiden Megawati. Jadi kebijaksanaan politik dan keamanan Penguasa Negara RI-jawa-Yogya dengan TNI-nya itulah yang menimbulkan kemelut dan pertumpahan darah di negeri Aceh sampai detik ini.

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

Wassalam.

Ahmad Sudirman

http://www.dataphone.se/~ahmad
ahmad@dataphone.se
----------

From: "Gajah Iskandar" <pdmdnad@telkom.net>
To: "Ahmad Sudirman" <ahmad_sudirman@hotmail.com>
Cc: padhang-mbulan@egroups.com, PPDI@yahoogroups.com, oposisi-list@yahoogroups.com, mimbarbebas@egroups.com, politikmahasiswa@yahoogroups.com, kammi-malang@yahoogroups.com, fundamentalis@eGroups.com, keadilan4all@yahoogroups.com, kuasa_rakyatmiskin@yahoogroups.com, acsa@yahoogroups.com, editor@jawapos.co.id, habearifin@yahoo.com, Lantak@yahoogroups.com, mr_dharminta@yahoo.com, sadanas@shb.equate.com, pdmdnad@telkom.net, serambi_indonesia@yahoo.com, rpidie@yahoo.com
Subject: Re: OPERASI TERPADU DIDUKUNG RAKYAT ACEH
Date: Tue, 05 Aug 2003 21:56:22 +0700

TIDAK LAMA LAGI BONEKA2 HASAN TIRO ATAS KEHENDAK ILLAHI ROBBI LENYAP DARI BUMI SERAMBI MEKKAH.

Saat ini di Aceh memang ada darurat militer tetapi bukan operasi militer!!!! operasi yang dilaksanakan adalah operasi terpadu yang didalamnya ada operasi pemulihan keamanan sebagai operasi pokok didukung oleh opersi kemanusiaan, operasi penegakan hukum dan operasi pemantapan jalannya pemerintahan!!!! ini yang betul...tul!!! jadi jangan asal tong kosong nyaring bunyinya bung!!!!!

Siapasih manusia didunia yang tak pernah mengalami kegagalan?!!!! tanyakan kepada diri anda sendiri?

TAPI INGAT YANG BHATIL AKAN LENYAP DAN YANG BAIK AKAN MEMPEROLEH KEMENANGAN. UNTUK MENGETAHUI SIAPA YANG KELUAR DARI JALAN ALLAH PERHATIKAN DAN BACA TULISAN INI

Gajah Iskandar

Aceh
pdmdnad@telkom.net
----------

http://www.pdmd-nad.info/index.php?fuseaction=news.view&newsID=05082003158361&chanID=4&Lang=ID
 

Selasa, 05/08/2003 15:06:03 WIB
MEMBONGKAR HABIS KESESATAN GAM

Operasi Terpadu di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam memasuki hari ke 79 yang dilakukan oleh TNI/POLRI maupun Pemda NAD, telah banyak keberhasilan yang dicapai, walaupun secara jujur PDMD mengakui masih perlu peningkatan-peningkatan guna mengatasi permasalahan ini, untuk itu diharapkan peran aktif dari segenap komponen masyarakat, khususnya yang berada di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh dan seluruh komponen bangsa Indonesia pada umumnya.

Keberadaan kelompok pemberontak dan pengikut setia Hasan Tiro, sampai saat ini terutama yang militan seperti petinggi-petingginya, belum mau megikuti himbauan dari PDMD untuk segera kembali ke pangkuan ibu pertiwi, membangun Provinsi Nanngroe Aceh Darussalam disegala sector guna tercapainya tingkat kehidupan masyarakat masa mendatang dengan pemberian Otonomi Khusus seluas-luasnya.

Lalu pertanyaan kita sekarang, apa, mengapa dan bagaimana kelompok pemberontak Hasan Tiro beserta pengikut setianya tetap berharap merdeka dan memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, itu semua hanya dalam bualan dan angan-angan semu belaka ? Perlu memang kita kupas satu persatu tentang keberadaan mereka sesungguhnya, sehingga generasi penerus masyarakat Aceh yang penuh dengan suasana Islami dan berahklak sesuai Aqidah Islam tidak terkontaminasi dengan Aqidah kelompok Hasan Tiro, yang memang sangat jauh dari ajaran dan anjuran Rasullullah SAW.

Kita semuanya pernah mendengar, terutama masyarakat Nanggroe Aceh Darussalam dengan yang namanya " ABU JIHAD ", dialah termasuk salah satu tokoh yang tadinya termasuk simpatisan kelompok pemberontak Gerakan Aceh Merdeka. Karena nilai perjuangan dan aqidah dari kelompok Hasan Tiro tidak sesuai dengan hati nuraninya, serta sangat jauh dari aqidah Islam, maka Abu Jihad keluar dari kelompok GAM, yang memang dinilainya justru makin menyengsarakan masyarakat Aceh secara keseluruhan.

Menurut Abu Jihad, gejala-gejala dan gerak langkah Hasan Tiro tersebut dalam bentuk Gerakan Aceh Merdeka (GAM), telah terjadi berbagai penyimpangan, terutama penyimpangan dalam segi Aqidah, Syari'ah dan Mu'amalah, dan tentunya sudah sepatutnya kita kupas satu persatu penyimpangan apa gerangan yang dilakukan oleh Hasan Tiro:

Pertama Penyimpangan Aqidah :

Dalam penyimpangan Aqidah, Gerakan Aceh Merdeka/GAM diarahkan kepada perjuangan yang bersifat sekuler, yaitu memisahkan antara persoalan dunia dengan persoalan agama, di mana dalam faham GAM yang sekuler itu bahwa urusan agama tidak usah dicampur aduk dengan persoalan keduniaan (politik).

Jadi, menurut pandangan GAM, bahwa urusan masyarakat Aceh bisa terselesaikan jika tidak menggantungkan urusan kepada Allah SWT. Hasan Tiro beragumen bahwa kemajuan masyarakat Aceh tergantung bagaimana kreasi masyarakat Aceh dalam membangun peradaban bangsanya. Hasan Tiro memberikan contoh seperti negara Uni Soviet, Amerika Serikat, Jerman dan lain-lain, seluruh negara tersebut memisahkan urusan dunia mereka dengan urusan agama, dan ternyata mereka bisa mencapai peradaban yang sangat tinggi dibandingakan dengan negara lain.

Begitu juga yang dikehendaki oleh Hasan Tiro terhadap masyarakat Aceh, merupakan rangkaian penyimpangan dalam segi Aqidah antara lain Ia ingin menyingkirkan keislaman rakyat Aceh dan menggantikannya dengan faham sekuler. Karena dengan jalan sepert inilah suatu saat nanti perjuangan masyarakat Aceh mendapat kemenangan. Selain itu, dengan berkiblat kepada faham sekuler memudahkan perjuangan masyarakat Aceh untuk mendapat pengakuan dunia Internasional, walaupun sampai saat ini tidak ada negara manapun yang mengakui keberadaan GAM dan perjuangannya, termasuk negara Amerika Serikat yang merupakan kiblat politik Hasan Tiro.

Hasan Tiro ingin mencanangkan faham sekuler ini sebagai bagian terpenting dari penerapan keyakinan masyarakat Aceh, .Agar upaya-upaya memperjuangkan kekuasaan atau kedaulatan masyarakat Aceh dalam wujud Gerakan Aceh Merdeka (GAM) serta sebagai satu-satunya perwujudan konkrit dan bentuk pemahaman serta pelaksanaan yang absah dan benar.

Ia bahkan ingin memberikan pemahaman kepada masyarakat Aceh, bahwa dirinya adalah tokoh pembaharuan masyarakat Aceh, dan Hasan Tiro telah mendakwakan dirinya sebagai raja Aceh, atau yang telah diakui menurut ulama mereka sebagai "ulil amri" yang sah.

Yang perlu dicatat untuk Hasan Tiro dan pengikutnya, bahwa Islam yang menjadi Aqidah dan agama masyarakat Aceh yang mempunyai sikap yang jelas dan hukum yang tegas dalam berbagai masalah dan tulang punggung dunia politik.Islam , yang merupakan sebuah sistem yang lengkap, bukan merupakan keyakinan para pemimpin agama atau slogan-slogan ibadah semata, maksudnya Islam bukan hanya sekedar hubungan manusia dengan Rabb-nya tanpa ada hubungan dengan cara mengatur kehidupan, tetapi Islam merupakan system kehidupan yang meletakkan prinsip-prinsip ,memancangkan kaidah membuat ketetapan hukum menjelaskan tuntutan yang berkaitan dengan kehidupan individu, cara menata rumah tangga, mengatur masyarakat, dan menjalin hubungan dengan seluruh dunia.

Kedua Penyimpangan Syari'ah :

Di dalam penyimpangan syari'ah, Gerakan Aceh Merdeka (GAM) telah melakukan perubahan nekat dan berani yang hanya berdasarkan ra'yu (rasio) mereka sendiri dalam kelompoknya, diantaranya:

a. Menetapkan bahwa hukum shalat tidak wajib. dengan alasan dalam kondisi dan situasi jihad. Iebih jauh Hasan Tiro berpendapat hahwa kewajiban shalat akan membuat bangsa Aceh semakin malas, yang selalu menggantungkan hidupnya dari do'a ke do'a. Padahal tidak ada sedikitpun nash dalam Al Qur'an yang membenarkan pendapat demikian. begitu pula perbuatan Rasulullah saw. Yang perlu dipahami oleh kita semua bahwa ibadah kepada Allah SWT dan meminta tolong kepada-Nva y:ang tertuang dalam shalat, termasuk berjuang membela negeri merupakan dua aktifitas yang harus senantiasa melekat pada setiap pribadi muslim, keharusan ini berlaku dimanapun dan kapan pun.Ibadah yang tercermin dari cara berpikir, ,berbicara dan bertindak dalam dataran kenyatan.bagi seorang muslim selalu disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan-Nya. Apa yang harus dilakukan di tengah-tengah masyarakat, harusnya merupakan refleksi dan manifestasi dari shalat, puasa dan ibadah-ibadah lainnya. Shalat khusyu' yang dilakukan dengan penuh kesungguhan dan konsentrasi akan melahirkan kesadaran berbuat yang terbaik untuk rakyat. dan bagi si pelaku shalat sambil terus berusaha menjauhkan diri dari perbuatan yang merusak dan merugikan orang lain, termasuk perbuatan fahsya dan munkar.

b. Menetapkan bahwa berperang melawan tentara RI, berarti sedang berperang atau jihad fi sabilillah. tanpa melihat lagi tujuan, kondisi ataupun syiar perjuangannya. Sesungguhnya yang membedakan antara muslim dan non muslim dalam berjihad adalah tujuan. Bahwa kaum muslimin itu ber,jihad semata-mata karena Allah SWT, sedangkan kaum non muslim tidak. Tujuan inilah yang menyebabkan sucinya jihad dan berperang, dan menjadikannya sebagai ibadah serta upaya dalam rangka taqarrub (mendekatkan diri) kepada-Nya. Jadi setiap perang yang terjadi di bawah naungan bendera selain Islam dengan tujuan yang tidak untuk menolong dan membela kehormatan Islam dan umat Islam bukanlah termasuk perang suci,

c. Melarang melaksanakan haji ke Mekkah dengan alasan bahwa, kewajiban ibadah haji bisa gugur bila dalam pelaksanaannya terdapat suatu halangan syara'. Di antaranva keamanan yang tidak kondusif, terjadinya hal-hal bathil dalam pelaksanaan haji. Seperti, pelaksanaan haji tersebut dikelola oleh orang-orang kafir (dalam konteks ini yang mereka maksudkan adalah rejim penjajah Indonesia -Jawa). dan juga pengribaan uang setoran ONH yang tidak sesuai dengan tuntunan agama. Semua alasan tentang gugurya berhaji menurut faham mereka. sebenarnya tidak ada sama sekali, dalam Al Qur 'an. Yang jelas, sikap mereka tersebut adalah upaya mereka dalam mempolitisasi agama demi kepentingan komunitas dan pribadi mereka saja.

d. Menghalalkan mencuri, menipu merampok atau merampas harta dan bahkan membunuh warga non-Aceh ataupun warga Aceh sendiri dengan alasan untuk kepentingan perjuangan GAM. Hal ini disandarkan pada filosofi sesat tentang adanya kepemilikan yang absah terhadap seluruh daerah teritorial Aceh. semenjak adanya proklamasi GAM tahun 1976, dan bila dalam kenyataannya kini ternyata masih berada dalam penjajah Indonesia -Jawa beserta rakyatnya, rnaka itu hasil merampas dari kekuasaan yang sah bangsa Aceh. Oleh karenanya adalah wajib hukumnya mengambil harta kekayaan tersebut dengan jalan apapun asalkan demi komunitas dan pribadi mereka. Inilah yang merupakan dasar falsafah adanya prinsip penghalalan segala cara yang dianut oleh komunitas GAM.

Penyimpangan syari'ah ini pada kenyataannya berbuntut lahirnya sikap-sikap ekstrim yang liar. Kenapa muncul sikap demikian? Bisa jadi kemungkinannya karena telah terjadi "kegersangan spiritual" pada sikap dan perbuatan komunitas GAM. Kegersangan yang lahir dari tidak adanya sentuhan keimanan, sehingga komunitas GAM tidak mampu lagi memaknai arti perjuangannya.. Kalimat jihad yang selalu disuarakan mereka temyata tak memiliki makna sama sekali. Perlu menjadi pemahaman mereka bahwa walaupun jihad mempunyai pengertian sebagai berjuang, tetapi tidak semua berjuang dapat disebut jihad. Hadirnya jihad adalah perintah Allah. sehingga jihad harus karena Allah, sedang cara atau proses pelaksanaanya juga harus sesuai dengan konsep Allah, begitu pula tujuannya adalah mencari keridhoan Allah semata. Dengan demikian, jihad adalah merupakan salah satu bentuk ibadah. yaitu menegakkan yang hak dan menghancurkan kebathilan Jadi, apabila satu negeri Ingin merebut kemerdekaan dari penjajah dengan maksud untuk membangun negara yang tidak Islami. atau hanva sekedar untuk mencapai keseiahteraan rakyat tanpa memperhatikan konsep Ilahi, maka tidak layak disebut sebagai jihad.

KETIGA Penyimpangan Akhlak

Di bidang akhlak, komunitas HasanTiro tidak menampakkan sama sekali akhlakul karimah-nya. Konsekuensi dari penyimpangan aqidah mengakibatkan mereka tersesat dan menyukai kesesatan dalam memahami maupun melaksanakan Ibadah, syari'ah dan Ahlaq, penyimpangan akhlaq tersebut antara lain:
a. Menjadi sombong dan arogan serta membanggakan diri terhadap pemahaman kebangsaan (ashobiyah), di mana mereka beranggapan hahwa keberadaan komunitasnya dirasakan memiliki keistimewaan dari hangsa lainnya.

b. Memandang remeh dan rendah terhadap komunitas di luar kelompoknya, terulama penduduk non-Aceh yang berasal dari pulau JAwa yang dianggapnya sebagai penjajah tanpa melihat lebih jauh persoalan sosial-politik, ekonomi dan keagamaan di luar Aceh. Sudah kita ketahui bersama bahwa penduduk non-Aceh baik yang muslim maupun non muslim mengalami kedzaliman rezim penguasa Republik, pada masa orla dan orba.

c. Menghalalkan berbuat khianat. sewenang-wenang, diskriminatif serta memutuskan tali silaturahmi atau persaudaraan atas dasar demokrasi karena belum menjadi komunitas mereka, atau mengkritik setiap kebijakan yang dikeluarkan.

Dengan akhlak yang menyimpang inilah akhinya membawa mereka kepada sikap mental dan jiwa menjadi sulit untuk menerima petunjuk atau hidayah Allah berupa kebenaran yang berdasarkan Al Qur'an dan Hadihls maupun atsar atau sirah (sejarah). Apalagi tausiyah (nasehat) ataupun tadzkirah (peringatan) yang disampaikan oleh pihak-pihak yang dianggap lain oleh kelompok GAM. sekalipun mereka adalah ulama Aceh sendiri. Dengan tulisan ini penulis (Abu Jihad) berharap menjadi pembuka jalan bagi mereka, walaupun mungkin tidak hisa diharapkan hanyak. Karena kita sadar bahwa hidayah dan kasih sayang Allah itu tercurah atas kehendak-Nya sendiri. Di samping itu, banyak di antara mereka yang hanva memiliki kesadaran dan pemahaman Aqidah, Syari'ah ataupun muamalah yang hanva setengah-setengah. atau pas-pasan akibat minimnya pengetahuan agama.

Karena kekurangtahuan dan ketidakfahaman terhadap masalah-masalah agama, dalam prakteknya mereka lebih takut kepada kekuatan manusia dari pada kekualan Allah. Mereka lebih cinta berkorban hanva untuk 'kesia-siaan' ketimbang berkorban demi mardlatillah.Mereka rela menanggalkan keislamannya demi sebuah perjuangan yang bersifat ashobiyah, ketimbang kejayaan Islam wal muslimin. Mereka membunuh orang yang sebenarnya tidak pantas untuk dibunuh dan selalu tidak berlaku jujur, amanah dan adil. Hati mereka seakan-akan ada dinding pemisah sehingga tidak mampu menilai antara haq dan bathil, mana yang harus dilalkukan dan mana yang ditinggalkan, siapa yang harus dibela dan siapa yang harus di perangi, haruskah kita damai denga manusia-manusia yang biadab??.

Banyak sekali logika perjuangan mereka yang tidak bisa diterima oleh akal sehat sekalipun, apalagi jika di timbang dengan logika agama, semakin tidak menentu kebenarannya, seperti:

a. Membakar sekolah dengan alasan karena orang Aceh yang sudah pernah bersekolah di sekolah-sekolah pemerintah Indonesia, otaknya sudah di kotori ideologi Pancasila. Jelas GAM bahwa sekolah umum itu telah membuat orang Aceh tidak berpikiran murni Aceh lagi.

b. Membunuh orang karena alasan orang tersebut menjadi pengajar/guru bahasa Indonesia di sebuah sekolah milik pemerintah.

c. Menipu rakyat agar mengeluarkan uang dengan dalih perjuangan, padahal setelah uangnya di peroleh ternyata masuk kekantong pribadinya. Dan itu dicontokan dengan pajak Nanggroe, termasuk uang pengusaha yang dilarikan Hasan tiro untuk foya-foya dinegeri orang.

d. Memeras rakyat agar mau menyetor uang kepada penguasa GAM, dimana besar dan kecilnya uang tersebut ditakar sekehendak hati GAM sendiri, bahkan disertai dengan ancaman untuk dibunuh bila tidak mau menyerahkan.

Dan banyak lagi tindakan-tindakan lainnya yang sudah di luar perikemanusiaan. Di mana itu semua atas restu dan izin dari penguasa GAM, Hasan Muhammad Di Tiro. Oleh karena itu kepada seluruh komponen masyarakat Aceh untuk merenung dan kontemplasi diri terhadap apa yang sedang di perjuangkan Hasan Tiro dalam perjuangan GAM-nya.

kemudian hasil renungan itu memiliki pertimbangan yang masak untuk selanjutnya bertanya layak dan pantaskah GAM sebagai sarana perjuangan ? Rela dan iklas hatikah menyerahkan harta benda demi perjuangan yang jelas-jelas bukan untuk kesejahteraan dan ketentraman masyarakat Aceh. Dari pandangan ini saya berharap dan yakin bahwa kita semua selalu ingin berada di jalan kebenaran menurut tuntutan Ilahi dengan sikap yang tiada ragu, jujur,tawakal dan istiqamah untuk senantiasa mengatakan dan menjalankan kebenaran tersebut. "Ingat katakanlah yang benar itu memang benar, dan katakanlah yang bhatil itu memang bhatil adanya".

Dan dengan diiringi do'a tentunya kita yakin bahwa Allah selalu menyertai orang-orang yang selalu berjuang demi menegakkan kebenaran dan keadilan.(referensi Abu Jihad)

Informasi PDMD-NAD

Aceh
http://pdmd-nad.info
----------

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2003
TENTANG PERNYATAAN KEADAAN BAHAYA DENGAN TINGKATAN KEADAAN DARURAT MILITER DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MENIMBANG:

a. bahwa rangkaian upaya damai yang dilakukan pemerintah, baik melalui penetapan otonomi khusus untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, pendekatan terpadu dalam rencana pembangunan yang komprehensif, maupun dialog bahkan yang dilakukan di luar negeri sekali pun, ternyata tidak menghentikan niat dan tindakan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menyatakan kemerdekaannya;

b. bahwa dalam kondisi seperti itu, dan semakin meningkatnya tindak kekerasan bersenjata yang kian mengarah pada tindakan terorisme yang dilakukan Gerakan Aceh Merdekan (GAM), tidak hanya merusak ketertiban dan ketentraman masyarakat, mengganggu kelancaran roda pemerintahan, dan menghambat pelaksanaan berbagai program pembangunan, tetapi semakin memperluas dan memperberat penderitaan masyarakat Aceh dan masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada umumnya;

c. bahwa keadaan yang pada akhirnya dapat menggangu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia tersebut tidak dapat dibiarkan berlarut-larut, dan secepatnya harus dihentikan melalui upaya-upaya yang lebih terpadu, agar kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan dapat segera dipulihkan kembali;

d. bahwa sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang harus dilaksanakan Presiden untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan sesuai pula dengan kewenangan yang dimiliki Presiden berdasarkan Undang-undang tentang Keadaan Bahaya, serta setelah mendengar dan mempertimbangkan dengan seksama segala pandangan dan dukungan yang dinyatakan Pimpinan DPR RI, Fraksi-fraksi dan Komisi I serta Komisi II DPR RI, sebagaimana diputuskan bersama sebagai kesimpulan dalam Rapat Konsultasi antara Presiden dengan seluruh Pimpinan DPR RI, Fraksi-fraksi dan kedua Komisi tersebut pada tanggal 15 Mei 2003, dan selanjutnya setelah mencermati perkembangan keadaan dan sikap Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada hari-hari terakhir setelah Rapat Konsultasi tersebut yang tidak menunjukkan perubahan ke arah perbaikan, dipandang perlu untuk menetapkan Keadaan Bahaya dengan tingkatan Keadaan Darurat Militer untuk seluruh wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

MENGINGAT:

1. Undang-undang Dasar 1945 Pasal 4 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 12 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1908) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-undang nomor 52 Prp Tahun 1960 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2113);

3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERNYATAAN KEADAAN BAHAYA DENGAN TINGKATAN KEADAAN DARURAT MILITER DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM.

Pasal 1
Seluruh wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dinyatakan dalam Keadaan Bahaya dengan tingkatan Keadaan Darurat Militer.

Pasal 2
(1) Penguasaan tertinggi Keadaan Bahaya dengan tingkatan Keadaan Darurat Militer sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 dilakukan oleh Presiden selaku Penguasa Darurat Milter Pusat.
(2) Dalam melakukan penguasaan Keadaan Bahaya dengan tingkatan Keadaan Darurat Militer, Presiden dibantu oleh Badan Pelaksana Harian Penguasa Darurat Militer Pusat yang terdiri dari:
1. Ketua: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
2. Anggota:
a. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
b. Menteri Koodinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
c. Menteri Sosial;
d. Menteri Dalam Negeri;
e. Menteri Luar Negeri
f. Menteri Pertahanan;
g. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia;
h. Menteri Kesehatan;
i. Menteri Pendidikan Nasional;
j. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
k. Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah;
l. Menteri Agama;
m. Menteri Perhubungan;
n. Menteri Keuangan;
o. Menteri Negara Komunikasi dan Informasi;
p. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
q. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
r. Jaksa Agung;
s. Kepala Badan Intelijen Negara;
t. Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat;
u. Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut; dan
v. Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara

Pasal 3
(1) Penguasaan Keadaan Darurat Miltier di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dilakukan oleh Panglima Daerah Militer Iskandar Muda selaku Panguasa Darurat Milter Daerah.
(2) Dalam melakukan penguasaan Keadaan Darurat Militer di Daerah, Panglima Komando Daerah Militer Iskandar Muda dibantu oleh:
1. Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
2. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; dan
3. Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Pasal 4
Terhadap Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berlaku ketentuan-ketentuan Keadaan Darurat Militer sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 52 Prp Tahun 1960.

Pasal 5
Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan Presiden ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Pasal 6
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pukul 00.00 WIB tanggal 19 Mei 2003 untuk jangkan waktu 6 (enam) bulan, kecuali diperpanjang dengan Keputusan Presiden tersendiri.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pegundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 18 Mei 2003

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Mei 2003

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd

BAMBANG KESOWO
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 54

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputri Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-undangan,
ttd

Lambock V. Nahattands
----------

PERATURAN PEMERINTAH NO. 52 TAHUN 1960
Tentang:PERUBAHAN PASAL 43 AYAT (5) PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 1959 (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1959 NO. 139) TENTANG KEADAAN BAHAYA

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

a.bahwa menurut pasal 43 ayat (5) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 139) Departemen Kehakiman diserahi kewajiban mengurus tempat-tempat yang ditunjuk oleh Penguasa Perang sebagai tempat berdiam untuk sementara bagi orang yang dianggap membahayakan keamanan (tawanan Penguasa Perang);

b.bahwa pengurusan tempat-tempat tersebut pada dasarnya adalah termasuk tugas pemeliharaan keamanan;

c.bahwa dalam kenyataannya pengurusan tempat tersebut dari dahulu selalu diselenggarakan dibawah bidang keamanan; bahwa oleh karena itu ketentuan pasal 43 ayat (5) tersebut diatas perlu diubah:

d.bahwa karena keadaan memaksa soal tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;

Mengingat : pasal 22 ayat (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia;

Memutuskan :

Menetapkan : Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang perubahan pasal 43 ayat (5) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 (Lembaran-Negara 1959 No. 139) tentang keadaan bahaya.

Pasal I.
Pasal 43 ayat (5) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 19) tentang keadaan bahaya diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: "(5) Tempat-tempat yang ditunjuk sebagai tempat berdiam berdasarkan ayat (1) pasal ini ada di bawah pengurusan Menteri Keamanan Nasional".

Pasal II.
Peraturan ini mulai berlaku hari diundangkan dan berlaku surut *10839 hingga 16 Desember 1959. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatan dalam Lembaran- Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 1960. Presiden Republik Indonesia,
SUKARNO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 1960 Pejabat Sekretaris Negara,
SANTOSO.

PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG No. 52 TAHUN 1960 tentang PERUBAHAN PASAL 43 AYAT (5) PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG No. 23 TAHUN 1959 (LEMBARAN-NEGARA 1959 No. 139) TENTANG KEADAAN BAHAYA.

Hingga sekarang ini Jawatan Kepenjaraan telah diserahi tugas pelaksanaan pengurusan sehari-hari bagi orang-orang yang dianggap membahayakan keamanan (tawanan Penguasa Perang). Rumah-rumah Penjara sekedar ada tempatnya, memang dapat dipergunakan untuk menampung para tawanan Penguasa Perang. Akan tetapi Jawatan Kepenjaraan pada umumnya ditugaskan untuk merawat para tahanan kriminil dan orang-orang hukuman yaitu orang-orang yang statusnya berlainan dari pada tawanan Penguasa Perang. Berhubung dengan itu maka tugas untuk mengurus prawatan tempat-tempat berdiam bagi tawanan Penguasa Perang seyogyanya diserahkan kepada instansi yang ada dibidang keamanan sekalipun orang-orangnya tetap ditampung dalam rumah-rumah penjara. Penyerahan tugas pengurusan tempat-tempat bagi orang-orang tawanan tersebut kepada instansi dari bidang keamanan nasional ini telah tepat, karena perawatan para tawanan itu mengandung segi-segi atau unsur-unsur keamanan. Sesungguhnya pengurusan tempat yang dimaksudkan diatas sudah sejak permulaan dilaksanakan dalam bidang keamanan.
--------------------------------
CATATAN
DICETAK ULANG
----------

PERATURAN PEMERINTAH NO. 23 TAHUN 1959
Tentang:PENCABUTAN UNDANG-UNDANG NO. 74 TAHUN 1957 (LEMBARAN-NEGARA NO. 160 TAHUN 1957) DAN PENETAPAN KEADAAN BAHAYA

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

1.bahwa berhubung dengan berlakunya kembali Undang-undang Dasar 1945 perlu ditetapkan peraturan Negara baru tentang keadaan bahaya untuk mengganti Undang-undang Keadaan bahaya 1957;
2.bahwa karena keadaan yang memaksa, peraturan baru tentang keadaan bahaya itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang; Mengingat: Pasal 12 Undang-undang Dasar; Mengingat pula: Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Dasar;

Mendengar:
1.Dewan Pertimbangan Agung pada tanggal 25 Nopember 1959;
2.Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 8 Desember l959;
Memutuskan :
Pertama : Mencabut Undang-undang No. 74 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957
No. 160); Kedua : Dengan membatalkan semua peraturan yang bertentangan dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini,
Menetapkan:
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Keadaan Bahaya.

BAB I.
PERATURAN UMUM.

Pasal 1.
(1)Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang menyatakan seluruh atau sebagian dari wilayah Negara Republik Indonesia dalam keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat sipil atau keadaan darurat militer atau keadaan perang, apabila:

1.keamanan atau ketertiban hukum diseluruh wilayah atau disebagian wilayah Negara Republik Indonesia terancam oleh pemberontakan, kerusuhan-kerusuhan atau akibat *10465 bencana alam, sehingga dikhawatirkan tidak dapat diatasi oleh alat-alat perlengkapan secara biasa;
2.timbul perang atau bahaya perang atau dikhawatirkan perkosaan wilayah Negara Republik Indonesia dengan cara apapun juga;
3.hidup Negara berada dalam keadaan bahaya atau dari keadaan- keadaan khusus ternyata ada atau dikhawatirkan ada gejala- gejala yang dapat membahayakan hidup Negara.
(2)Penghapusan keadaan bahaya dilakukan oleh Presiden/ Panglima Tertinggi Angkatan Perang.

Pasal 2.
(1)Keputusan yang menyatakan atau menghapuskan keadaan bahaya mulai berlaku pada hari diumumkan, kecuali jikalau ditetapkan waktu yang lain dalam keputusan tersebut.
(2)Pengumuman pernyataan atau penghapusan keadaan bahaya dilakukan oleh Presiden.

Pasal 3.
(1)Penguasaan tertinggi dalam keadaan bahaya dilakukan oleh Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang selaku penguasa Darurat Sipil Pusat/Penguasa Darurat Militer Pusat/Penguasa Perang Pusat.
(2)Dalam melakukan penguasaan keadaan darurat sipil/keadaan darurat militer/keadaan perang, Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang dibantu oleh suatu badan yang terdiri dari:
1.Menteri Pertama;
2.Menteri Keamanan/Pertahanan;
3.Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah;
4.Menteri Luar Negeri;
5.Kepala Staf Angkatan Darat;
6.Kepala Staf Angkatan Laut;
7.Kepala Staf Angkatan Udara;
8.Kepala Kepolisian Negara.
(3)Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang dapat mengangkat Menteri/Pejabat lain selain yang tersebut dalam ayat (2) pasal ini, apabila ia memandang perlu.

Pasal 4.
(1)Di daerah-daerah penguasaan keadaan darurat sipil dilakukan oleh Kepala Daerah serendah-rendahnya dari Daerah tingkat II selaku Penguasa Darurat Sipil Daerah yang daerah hukumnya ditetapkan oleh Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang. (2)Penguasa Darurat Sipil Daerah yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dibantu oleh suatu badan yang terdiri dari:
1.Seorang Komandan Militer tertinggi dari daerah yang bersangkutan.;
2.Seorang Kepala Polisi dari daerah yang bersangkutan;
3.Seorang Pengawas/Kepala Kejaksaan dari daerah yang bersangkutan.
(3)Penunjukan anggauta-anggauta badan tersebut dalam ayat (2) *10466 pasal ini dilakukan oleh Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang.
(4)Untuk sesuatu daerah, Penguasa Darurat Sipil Pusat dapat menentukan susunan penguasaan dalam keadaan darurat sipil yang berlainan dari pada ketentuan dalam ayat (2) pasal ini, apabila ia memandang perlu berhubung dengan keadaan.

Pasal 5.
(1)Di daerah-daerah penguasaan keadaan darurat militer dilakukan oleh Komandan Militer tertinggi serendah-rendahnya Komandan kesatuan Resimen Angkatan Darat atau Komandan Kesatuan Angkatan Laut/Angkatan Udara yang sederajat dengan itu selaku Penguasa Darurat Militer Daerah yang daerah-hukumnya ditetapkan oleh Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang.
(2)Penguasa Darurat Militer Daerah yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dibantu oleh:
1.Seorang Kepala Daerah dari daerah yang bersangkutan;
2.Seorang Kepala Polisi dari daerah yang bersangkutan;
3.Seorang Pengawas/Kepala Kejaksaan dari daerah yang bersangkutan.
(3)Penunjukan anggauta-anggauta badan tersebut dalam ayat (2) pasal ini dilakukan oleh Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang.
(4)Untuk sesuatu daerah, Penguasa Darurat Militer Pusat menentukan susunan penguasaan dalam keadaan darurat militer yang berlainan dari pada ketentuan dalam ayat (2) pasal ini, apabila ia memandang perlu berhubung dengan keadaan.

Pasal 6.
(1)Di daerah-daerah penguasaan keadaan perang dilakukan oleh Komandan Militer tertinggi serendah-rendahnya Komandan kesatuan Resimen Angkatan Darat atau Komandan Kesatuan Angkatan Laut/Angkatan Udara yang sederajat dengan itu selaku Penguasa Perang Daerah yang daerah-hukumnya ditetapkan oleh Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang. (2)Penguasa Perang Daerah yang dimaksud dalam ayat
(1) pasal ini dibantu oleh suatu badan yang terdiri dari:
1.Seorang Kepala Daerah dari daerah yang bersangkutan;
2.Seorang Kepala Polisi dari daerah yang bersangkutan;
3.Seorang Pengawas/Kepala Kejaksaan dari daerah yang bersangkutan.
(3)Penunjukan anggauta-anggauta badan tersebut dalam ayat (2) pasal ini dilakukan oleh Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang.
(4)Untuk sesuatu daerah, Penguasa Perang Pusat dapat menentukan susunan penguasaan dalam keadaan perang yang berlainan dari pada ketentuan dalam ayat (2) pasal ini, apabila ia memandang perlu berhubung dengan keadaan.

Pasal 7.
*10467 (1)Dalam melakukan wewenang-wewenang dan kewajiban-kewajibannya. Penguasa Darurat Sipil Daerah/Penguasa Darurat Militer Daerah/Penguasa Perang Daerah menuruti petunjuk-petunjuk dan perintah-perintah yang diberikan oleh Penguasa Darurat Sipil Pusat/Penguasa Darurat Militer Pusat/Penguasa Perang Pusat dan bertanggung-jawab kepadanya.
(2)Jika dalam bagian wilayah yang dinyatakan dalam tingkatan keadaan darurat sipil, terdapat beberapa orang Kepala Daerah yang menjabat Penguasa Darurat Sipil Daerah, maka tiap-tiap Kepala Daerah yang menjabat Penguasa Darurat Sipil Daerah diwajibkan menjalankan petunjuk-petunjuk dan perintah-perintah dari Kepala Daerah yang menjabat Penguasa Darurat Sipil Daerah yang lebih tinggi kedudukannya dalam wilayah tersebut, kecuali apabila Penguasa Darurat Sipil
Pusat menentukan lain.
(3)Jika dalam bagian wilayah yang dinyatakan dalam tingkatan keadaan darurat militer/keadaan perang, terdapat beberapa orang Komandan Militer yang menjabat Penguasa Darurat Militer Daerah/Panguasa Perang Daerah, maka tiap-tiap Komandan Militer yang menjabat Penguasa Darurat Militer Daerah/Penguasa Perang Daerah diwajibkan menjalankan petunjuk-petunjuk dan perintah-perintah dari Komandan Militer yang menjabat Penguasa Darurat Militer Daerah/Penguasa Perang Daerah yang lebih tinggi kedudukannya dalam wilayah tersebut, kecuali apabila Penguasa Darurat Militer Pusat/Penguasa Perang Pusat menentukan lain.
(4)Jika dalam bagian wilayah yang dinyatakan dalam tingkatan keadaan darurat militer/keadaan perang, terdapat Komandan Militer yang menjabat Penguasa Darurat Militer Daerah/ Penguasa Perang Daerah dan Komandan Militer lain yang menjadi atasan dari Komandan Militer tersebut, tetapi yang tidak menjabat Penguasa Darurat Militer Daerah/Penguasa Perang Daerah, maka Komandan Militer Penguasa Darurat Militer Daerah/ Penguasa perang Daerah itu tetap menjalankan perintah-perintah dan petunjuk-petunjuk dari Komandan Militer atasannya, kecuali
apabila Penguasa Darurat Militer Pusat/Penguasa Perang Pusat menentukan lain.
(5)Penguasa Darurat Sipil Pusat/Penguasa Darurat Militer Pusat/Penguasa Perang Pusat dapat mencabut sebagian dari kekuasaan Yang diberikan oleh Peraturan ini kepada Penguasa Darurat Sipil Daerah/Penguasa Darurat Militer Daerah/Penguasa Perang Daerah.
(6)Wewenang-wewenang yang oleh Peraturan ini diberikan kepada seorang Penguasa dalam rangka keadaan bahaya, tidak boleh dilimpahkan kepada pihak lain.

BAB II TENTANG KEADAAN DARURAT SIPIL.

Pasal 8.
(1)Selama keadaan darurat sipil berlangsung, ketentuan-ketentuan dalam Bab ini berlaku untuk wilayah atau sebagian wilayah Negara Republik Indonesia yang dinyatakan dalam *10468 keadaan darurat sipil.
(2)Apabila keadaan darurat sipil dihapuskan dengan tidak disusul dengan pernyataan keadaan darurat militer atau keadaan perang, maka pada saat penghapusan itu, peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan dan tindakan-tindakan yang telah diambil oleh Penguasa Darurat Sipil tidak berlaku lagi, kecuali yang tersebut dalam ayat (3).
(3)Apabila dipandangnya perlu, Kepala Daerah yang bersangkutan dapat mempertahankan untuk daerahnya seluruh atau sebagian dari peraturan-peraturan/tindakan-tindakan Penguasa Darurat Daerah, dengan ketentuan bahwa peraturan-peraturan/tindakan-tindakan yang dipertahankan itu dapat berlaku terus selama-lamanya empat bulan sesudah penghapusan keadaan darurat sipil.
(4)Dalam hal seluruh atau sebagian dari peraturan-peraturan/tindakan-tindakan Penguasa Darurat Sipil Daerah dipertahankan menurut ayat (3) di atas, maka tugas dan wewenang Penguasa Darurat Sipil Daerah yang berhubungan dengan peraturan- peraturan/tindakan-tindakan itu diselenggarakan oleh Kepala Daerah yang mempertahankannya, kecuali jika ditetapkan lain oleh Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang.
(5)Dalam hal sesuatu peraturan/tindakan dipertahankan sebagai dimaksud dalam ayat (3) pasal ini, maka lembaga-lembaga, badan-badan dan lain sebagainya yang terbentuk karena peraturan/tindakan tersebut tetap mempunyai kedudukan dan tugas seperti semula.
(6)Apabila keadaan darurat sipil diganti dengan keadaan darurat militer atau keadaan perang, maka peraturan-peraturan dan tindakan-tindakan dari Penguasa Darurat Militer atau Penguasa perang.

Pasal 9.
(1)Peraturan-peraturan Penguasa Darurat Sipil berlaku mulai saat pengundangannya, kecuali apabila ditentukan waktu yang lain untuk itu. Pengumuman yang seluas-luasnya dilakukan menurut cara yang ditentukan oleh Penguasa Darurat Sipil.
(2)Ketentuan dalam pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak berlaku dalam hal peraturan-peraturan Penguasa Darurat Sipil tidak berlaku lagi menurut pasal 8, diubah atau dicabut.

Pasal 10.
(1)Penguasa Darurat Sipil Daerah berhak mengadakan peraturan-peraturan yang dianggap perlu untuk kepentingan ketertiban umum atau untuk kepentingan keamanan daerahnya, yang menurut perundang-undangan pusat boleh diatur dengan peraturan yang bukan perundang-undangan pusat.
(2)Penguasa Darurat Sipil Pusat berhak mengadakan segala peraturan-peraturan yang dianggap perlu untuk kepentingan ketertiban umum dan untuk kepentingan keamanan. *10469 Pasal 11.
(1)Kecuali apabila Penguasa Darurat Sipil Daerah berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan ini berhak mengatur suatu soal dengan peraturan atau mengambil tindakan-tindakan lain yang dimaksudkan oleh ketentuan-ketentuan itu, maka peraturan-peraturan/tindakan-tindakan tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan pusat.
(2)Jika bertentangan dengan peraturan perundang-undangan pusat, maka peraturan-peraturan/tindakan-tindakan itu tidak berlaku.

Pasal 12.
(1)Di daerah yang menyatakan dalam keadaan darurat sipil, setiap pegawai negeri wajib memberikan segala keterangan yang diperlukan oleh Penguasa Darurat Sipil, kecuali apabila ada alasan yang sah untuk tidak memberikan keterangan-keterangan itu.
(2)Kewajiban memberikan keterangan ditiadakan, jika orang yang bersangkutan, isteri/suaminya atau keluarganya dalam keturunan lurus atau keluarganya sampai cabang kedua, dapat dituntut karena keterangan itu.
(3)Pejabat-pejabat yang di dalam melakukan tugasnya memperoleh keterangan-keterangan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini,wajib merahasiakan, kecuali apabila peraturan perundangundangan pusat yang lain menentukan sebaliknya.

Pasal 13.
Penguasa Darurat Sipil berhak mengadakan peraturan-peraturan untuk membatasi pertunjukan-pertunjukan,percetakan, penerbitan, pengumuman, penyampaian, penyimpanan, penyebaran, perdagangan dan penempelan tulisan-tulisan berupa apapun juga, lukisan-lukisan, klise-klise dan gambar-gambar.

Pasal 14.
(1)Penguasa Darurat Sipil berhak atau dapat-menyuruh atas namanya pejabat-pejabat polisi atau pejabat-pejabat pengusut lainnya atau menggeledah tiap-tiap tempat, sekalipun bertentangan dengan kehendak yang mempunyai atau yang menenpatinya, dengan menunjukkan surat perintah umum atau surat perintah istimewa.
(2)Pejabat yang memasuki, menyelidiki atau yang mengadakan penggeledahan tersebut dibuat laporan pemeriksaan dan menyampaikan kepada Penguasaha Darurat Sipil.
(3)Pejabat yang dimaksudkan di atas berhak membawa orang-orang lain dalam melakukan tugasnya. Hal ini disebutkan dalam surat laporan tersebut.

Pasal 15.
(1)Penguasa Darurat Sipil berhak akan dapat menyuruh memeriksa *10470 dan mensita semua barang yang diduga atau akan dipakai untuk mengganggu keamanan serta membatasi atau melarang pemakaian barang itu.
(2)Pejabat yang melakukan pensitaan tersebut di atas harus membuat laporan pensitaan dan menyampaikannya kepada Penguasa Darurat Sipil dalam waktu tiga kali dua puluh empat jam.
(3)Terhadap tiap-tiap pensitaan, pembatasan atau larangan, maka yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada Penguasa Darurat Sipil.

Pasal 16.
Penguasa Darurat Sipil berhak mengambil atau memakai barang-barang dinas umum.

Pasal 17.
Penguasa Darurat Sipil berhak:
1.mengetahui,semua berita-berita serta percakapan-percakapan yang dipercakapkan kepada kantor tilpon atau kantor radio, pun melarang atau memutuskan pengiriman berita-berita atau percakapan-percakapan dengan perantaraan tilpon atau radio.
2.membatasi atau melarang pemakaian kode-kode, tulisan rahasia, percetakan rahasia, tulisan steno, gambar-gambar,tanda-tanda, juga pemakaian bahasa-bahasa lain dari pada bahasa Indonesia;
3.menetapkan peraturan-peraturan yang membatasi atau melarang pemakaian alat-alat telekomunikasi sepertinya tilpon, tilgrap, pemancar radio dan alat-alat lainnya yang ada hubungannya dengan penyiaran radio dan yang dapat dipakai untuk mencapai rakyat banyak, pun juga mensita atau menghancurkan perlengkapan-perlengkapan tersebut.

Pasal 18.
(1)Penguasa Darurat Sipil berhak mengadakan ketentuan bahwa untuk mengadakan rapat-rapat umum, pertemuan-pertemuan umum dan arak-arakan harus diminta-idzin terlebih dahulu. ldzin ini oleh Penguasa Darurat Sipil diberikan penuh atau bersyarat. Yang dimaksud dengan rapat-rapat umum dan pertemuan-pertemuan umum adalah rapat-rapat dan pertemuan-pertemuan umum yang dapat dikunjungi oleh rakyat umum.
(2)Penguasa Darurat Sipil berhak membatasi atau melarang memasuki atau memakai gedung-gedung, tempat-tempat kediaman atau lapangan-lapangan untuk beberapa waktu yang tertentu.
(3)Ketentuan-ketentuan. dalam ayat (1) dan (2) pasal ini tidak berlaku untuk peribadatan, pengajian, upacara-upacara agama dan adat dan rapat-rapat Pemerintah.

Pasal 19.
Penguasa Darurat Sipil berhak membatasi orang berada di luar rumah. *10471 Pasal 20.
Penguasa Darurat Sipil berhak memeriksa badan dan pakaian tiap-tiap orang yang dicurigai serta menyuruh memeriksanya oleh pejabat-pejabat Polisi atau pejabat-pejabat pengusut lain.

Pasal 21.
Untuk pelaksanaan peraturan-peraturan dan tindakan-tindakan Penguasa Darurat Sipil, anggauta-anggauta Kepolisian, badan-badan pencegah bahaya udara, dinas pemadam kebakaran dan dinas-dinas atau badan-badan keamanan lainnya ada di bawah perintah Penguasa Darurat Sipil.

BAB III TENTANG KEADAAN DARURAT MILITER.

Pasal 22.
(1)Selama keadaan darurat militer berlangsung, ketentuan-ketentuan dalam Bab ini berlaku untuk seluruh atau sebagian wilayah Negara Republik Indonesia yang dinyatakan dalam keadaan darurat militer.
(2)Apabila keadaan darurat militer dihapuskan dan tidak disusul dengan pernyataan keadaan perang, maka pada saat penghapusan itu peraturan-peraturan/tindakan-tindakan dari Penguasa Darurat Militer tidak berlaku lagi, kecuali yang tersebut dalam ayat (3) pasal ini.
(3)Apabila dipandangnya perlu, Kepala Daerah/Penguasa Darurat Sipil Daerah yang bersangkutan dapat mempertahankan untuk daerahnya seluruh atau sebagian peraturan-peraturan/tindakan-tindakan Penguasa Darurat Militer Daerah, dengan ketentuan bahwa peraturan-peraturan/tindakan-tindakan yang dipertahankan itu dapat berlaku terus selama-lamanya enam bulan sesudah penghapusan keadaan darurat militer.
(4)Dalam hal seluruh atau sebagian dari peraturan-peraturan/tindakan-tindakan Penguasa Darurat Militer Daerah dipertahankan menurut ayat (3) di atas, maka tugas dan wewenang Penguasa Darurat Militer Daerah yang berhubungan dengan peraturan-peraturan/tindakan-tindakan itu diselenggarakan oleh Kepala Daerah/Penguasa Darurat Sipil Daerah yang mempertahankannya, kecuali jika ditetapkan lain oleh Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang.
(5)Dalam hal sesuatu peraturan/tindakan dipertahankan sebagai yang dimaksud dalam ayat (3) pasal ini, maka lembaga-lembaga, badan-badan dan lain-lain sebagainya yang terbentuk karena peraturan/tindakan tersebut tetap mempunyai kedudukan dan tugas seperti semula.
(6)Apabila keadaan darurat militer diganti dengan keadaan perang, maka peraturan-peraturan/tindakan-tindakan dari Penguasa Darurat Militer tetap berlaku sebagai peraturan-peraturan dan tindakan-tindakan dari Penguasa Perang.

Pasal 23.
*10472 Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Bab ini, maka ketentuan-ketentuan dalam pasal 9 dan berikutnya dari Bab II berlaku juga dalam keadaan militer, dengan ketentuan bahwa:
a.dalam pasal-pasal tersebut perkataan "Penguasa Darurat Sipil" dibaca "Penguasa Darurat Militer" dan perkataan "keadaan darurat sipil" dibaca "keadaan darurat militer";
b.dalam ayat (2) pasal 9 perkataan "menurut pasal 8" dibaca "menurut pasal 22";
c.dalam pasal 12 perkataan "setiap pegawai negeri" dibaca semua orang".

Pasal 24.
(1)Penguasa Darurat Militer berhak mengambil kekuasaan-kekuasaan yang mengenai ketertiban dan keamanan umum.
(2)Badan-badan Pemerintahan sipil serta pegawai-pegawai dan orang-orang yang diperbantukan kepadanya wajib tunduk kepada perintah-perintah Penguasa Darurat Militer kecuali badan atau pegawai/orang yang diperbantukan yang dibebaskan dari kewajiban itu oleh Presiden.

Pasal 25.
Penguasa Darurat Militer berhak:
1.mengatur, membatasi atau melarang sama sekali dengan peraturan tentang pembikinan, pemasukan dan pengeluaran, pengangkutan, pemegangan, pemakaian dan perdangangan senjata api, obat peledak, mesiu, barang-barang yang dapat meledak dan barang-barang peledak;
2.menguasai perlengkapan-perlengkapan pos dan alat-alat telekomunikasi sepertinya tilpon, tilgrap, pemancar radio dan alat-alat lainnya yang ada hubungannya dengan penyiaran radio dan yang dapat dipakai untuk mencapai rakyat banyak;
3.membatasi atau melarang sama sekali dengan peraturan-peraturan untuk mengubah lapangan-lapangan dan benda-benda di lapangan itu;
4.menutup untuk beberapa waktu yang tertentu gedung-gedung tempat pertunjukan-pertunjukan, balai-balai pertemuan, rumah-rumah makan, warung-warung dan tempat-tempat hiburan lainnya, pun juga pabrik-pabrik, bengkel-bengkel, toko-toko dan gedung-gedung lainnya;
5.mengatur, membatasi atau melarang pengeluaran dan pemasukkan barang-barang dari dan ke daerah yang dinyatakan dalam keadaan darurat militer; 6.mengatur, membatasi atau melarang peredaran, pembagian dan pengangkutan barang-barang dalam daerah yang dinyatakan dalam keadaan darurat militer;
7.mengatur, membatasi atau melarang lalu-lintas di darat, di udara dan diperairan serta penangkapan ikan.

Pasal 26.
Penguasa Darurat Militer berhak mengadakan tindakan-tindakan untuk membatasi pertunjukan-pertunjukan, pencetakan, penerbitan, pengumumam, penyampaian, penyimpanan, penyebaran, perdagangan dan penempelan tulisan-tulisan berupa apapun juga, lukisan-lukisan, klise-klise dan gambar-gambar. *10473 Pasal 27.Penguasa Darurat Militer berhak:
1.menyuruh menahan atau mensita semua surat-surat dan kiriman-kiriman lain yang dipercayakan kepada jawatan pos atau jawatan pengangkutan lain serta wesel-wesel dan kwitansi-kwitansi bersama jumlah uang yang distor dan dipungut itu, lagi pula membuka, melihat, memeriksa, menghancurkan atau mengubah isi dan membuat supaya tidak dapat dibaca lagi surat-surat atau kiriman-kiriman itu;
2.mengetahui surat-surat kawat yang dipercayakan kepada kantor kawat, juga menahan, mensita, menghancurkan atau mengubah isi dan melarang untuk meneruskan atau menyampaikan surat-surat kawat itu.

Pasal 28.
(1)Penguasa Darurat Militer berhak melarang orang bertempat tinggal dalam suatu daerah atau sebagian suatu daerah yang tertentu selama keadaan, darurat militer, jikalau setelah diperiksa oleh pejabat pengusut ternyata ada cukup alasan untuk menganggap orang itu berbahaya untuk daerah tersebut; serta ia berhak pula mengeluarkan orang itu dari tempat tersebut.
(2)Kepada orang yang diperlukan menurut ayat (1) pasal ini beserta mereka yang di bawah tanggungannya dapat diberikan tunjangan penghidupan yang layak. Apabila orang yang diperlakukan menurut ayat (1) itu tidak mempunyai rumah kediaman Penguasa Darurat Militer memberikan tempat tinggal, pemeliharaan dan perawatan atas tanggungan Negara.

Pasal 29.
Penguasa Darurat Militer berhak untuk melarang orang yang berada dalam daerah penguasa tersebut meninggalkan daerah itu, apabila orang tersebut dipandangnya sangat diperlukan, baik untuk keamanan umum atau pertahanan maupun untuk kepentingan perusahaan-perusahaan yang amat diperlukan guna menegakkan ekonomi Negara.

Pasal 30.
Penguasa Darurat Militer berhak mengeluarkan perintah kepada orang-orang yang ada di daerah yang dinyatakan dalam keadaan darurat militer untuk menjalankan kewajiban bekerja guna pelaksanaan peraturan-peraturannya atau guna melakukan pekerjaan lainnya untuk kepentingan keamanan dan pertahan.

Pasal 31.
Penguasa Darurat Militer Pusat berhak mengadakan militerisasi terhadap suatu jawatan/perusahaan/perkebunan atau sebagian dari pada itu atau suatu jabatan.

Pasal 32.
*10474 (1)Penguasa Darurat Militer berhak menangkap orang dan menahannya selama-lamanya dua puluh hari. Tiap-tiap penahanan yang dilakukan oleh Penguasa Darurat Militer Daerah harus dilaporkan kepada Penguasa Darurat Militer Pusat dalam waktu empat belas hari.
(2)Dalam waktu sepuluh kali dua puluh empat jam orang yang ditahan harus sudah diperiksa dan hasil pemeriksaan dilaporkan kepada Penguasa Darurat Militer Pusat. Dari pemeriksaan itu harus dibuat berita acara.
(3)Apabila dalam dua puluh hari pemeriksaan belum dapat selesai dan penahanan masih perlu diteruskan, maka atas persetujuan Penguasa Darurat Militer Pusat orang tersebut dapat ditahan terus sampai selama-lamanya lima puluh hari. (4)Tiap penangkapan dan penahanan dilakukan dengan surat perintah.

Pasal 33.
Penguasa Darurat Militer berhak menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam "De
Hinder-ordonnantie". "Het Stoomreglement", "Het Veiligheidsreglements". "Het
Reeden-.reglement 1925", "De Schepenordonnantie 1935", "DeLuchtvaartquarantaineordonnantie", "Petroleumopslagordonnantie", "De Loodsdienstordonnantie", "De Reisregeling 1918-1924" seperti diubah dan ditambah oleh "Herziene Reisregeling 1933", "Het Toelatings- besluit", Undang-undang Pengawasan Orang Asing, "Reis-en "Verblijftoezichtsordonnantie", dan
"Toelatingsordonnantie".

Pasal 34.
(1)Peraturan-peraturan dari Pemerintah Daerah Pejabat- pajabat Daerah dan Instansi-instansi Daerah lain tidak boleh dikeluarkan dan diumumkan, jika tidak memperoleh persetujuan lebih dahulu dari Penguasa Darurat Militer Daerah yang bersangkutan.
(2)Kepada Penguasa Darurat Militer Daerah dapat diberi kekuasaan penuh atau kekuasaan bersyarat oleh Presiden untuk mengatur hal-hal yang harus diatur oleh perundang-undangan pusat, kecuali hal-hal yang harus diatur dengan Undang-undang.

BAB IV TENTANG KEADAAN PERANG.

Pasal 35.
(1)Selama keadaan perang berlangsung, ketentuan-ketentuan dalam Bab ini berlaku untuk seluruh atau sebagian wilayah Negara Republik Indonesia yang dinyatakan dalam keadaan perang.
(2)Apabila keadaan perang dihapuskan, maka pada saat penghapusan itu peraturan-peraturan/tindakan-tindakan dari Penguasa Perang tidak berlaku lagi, kecuali yang tersebut dalam ayat (3) pasal ini.
(3)Apabila dipandangnya perlu, Kepala Daerah/Penguasa Darurat *10475 Sipil Daerah/Penguasa Darurat Militer Daerah yang bersangkutan dapat mempertahankan untuk daerahnya seluruh atau sebagian peraturan-peraturan/tindakan-tindakan Penguasa Perang Daerah, dengan ketentuan bahwa
peraturan-peraturan/tindakan-tindakan yang dipertahankan itu dapat berlaku terus selama-lamanya enam bulan sesudah penghapusan keadaan perang.
(4)Dalam hal seluruh atau sebagian dari peraturan-peraturan/tindakan-tindakan Penguasa Perang Daerah dipertahankan menurut ayat (3) di atas, maka tugas dan wewenang Penguasa Perang Daerah yang berhubungan dengan peraturan-peraturan/tindakan- tindakan itu diselenggarakan oleh Kepala
Daerah/Penguasa Darurat Sipil Daerah/Penguasa Darurat Militer Daerah yang mempertahankannya, kecuali jika ditetapkan lain oleh Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang.
(5)Dalam hal sesuatu peraturan/tindakan dipertahankan sebagai yang dimaksud dalam ayat (3) pasal ini, maka lembaga-lembaga, badan-badan dan lain sebagainya yang terbentuk karena peraturan/tindakan tersebut tetap mempunyai kedudukan dan tugas seperti semula.

Pasal 36.
Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Bab ini, maka ketentuan-ketentuan dalam pasal 9 dan berikutnya dari Bab II serta ketentuan-ketentuan dalam pasal 24 dan berikutnya dari Bab III berlaku juga dalam keadaan perang, dengan ketentuan bahwa:
a.dalam pasal-pasal tersebut perkataan "Penguasa Darurat Sipil" dan "Penguasa Darurat Militer" dibaca "Penguasa Perang", serta perkataan "keadaan darurat sipil" dan "keadaan darurat militer" dibaca "keadaan perang"; b.dalam ayat (2) pasal 9 perkataan "menurut pasal 8" dibaca "menurut pasal 35"; c.dalam pasal 12 perkataan "setiap pegawai negeri" dibaca "semua orang".

Pasal 37.
(1)Penguasa Perang berhak mengambil atau memakai barang- barang semacam apapun juga langsung untuk kepentingan keamanan atau pertahanan.
(2)Dalam pengambilan untuk dimiliki, maka hak milik segera berpindah kepada Negara, bebas dari pada segala tanggungan hak-hak atas barang-barang itu.
(3)Salinan surat keputusan tentang penetapan pengambilan untuk dimiliki yang mengenai barang-barang tidak bergerak dan kapal-kapal yang mempunyai surat bukti resmi, disampaikan kepada yang berwajib yang harus memindahkan hak milik tersebut menurut peraturan-peraturan yang berlaku. Jikalau barang-barang itu tidak mempunyai surat umum asli, maka penetapan pengambilan untuk dimiliki itu diberitahukan kepada Asisten Wedana (Camat) atau pegawai negeri yang sederajat dengan Asisten Wedana (Camat) di daerah dimana barang-barang itu berada.
*10476 (4)Kelanjutan mengenai hak milik tersebut ditetapkan oleh Presiden.

Pasal 38.
(1)Penguasa Perang berhak sewaktu-waktu memerintahkan penyerahan barang-barang yang akan diambil untuk dimiliki atau dipakai guna kepentingan keamanan atau pertahanan.
(2)Mereka yang ditunjuk untuk melaksanakan perintah tersebut dalam ayat (1) pasal ini, berhak sewaktu-waktu masuk dengan bebas kesemua tempat, juga kedalam rumah-rumah dimana disangka barang-barang itu berada.

Pasal 39.
(1)Dalam hal dilakukan pengambilan sesuatu barang untuk dipakai atau dimiliki guna kepentingan keamanan atau pertahanan, maka Penguasa Perang berhak memerintahkan kepada pejabat atau orang lain yang ada di daerah yang dinyatakan dalam keadaan perang, untuk memberi tenaga guna keperluan penggambilan dan pemakaian barang-barang tersebut.
(2)Dalam pengertian pengambilan untuk dimiliki atau pengambilan untuk dipakai, tidak termasuk penghancuran atau perusakan barang-barang, baik untuk sebagian maupun seluruhnya, guna kepentingan siasat pertahanan Negara.

Pasal 40.
Penguasa Perang berhak:
1.melarang pertunjukan-pertunjukan, pencetakan, penerbitan, pengumuman, penyampaian, penyebaran, perdagangan dan penempelan tulisan-tulisan berupa apapun juga, lukisan-lukisan, klise-klise dan gambar-gambar;
2.menutup percetakan.

Pasal 41.
Penguasa Perang berhak:
1.memanggil orang warga-negara bukan militer, yang bertempat tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia, untuk bekerja pada Angkatan Perang Republik Indonesia dan diminta pertolongan serta bantuan untuk menjaga keamanan atau ikut serta dalam pertahanan, maupun untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan militer yang dapat dilakukan olehnya; Peraturan-peraturan Hukum Pidana Tentara dan Disiplin Tentara, pun Peraturan-peraturan tentang Acara Peradilan Tentara, berlaku untuk dia dari sejak ia dipanggil; apabila panggilan tersebut tidak dipenuhi, tanpa
alasan yang sah atau masuk akal, maka perbuatan orang yang dipanggil itu adalah desersi;
2.mencegah jangan sampai orang dengan sengaja melalaikan atau menolak melakukan pekerjaan-pekerjaan yang telah disanggupinya atau yang harus dipenuhinya oleh karena jabatannya apabila menurut pertimbangan Penguasa Perang hal itu mengakibatkan atau dapat diperhitungkan akan *10477 mengakibatkan kerugian pada pertahanan Negara, kerugian pada ketertiban umum atau pada kehidupan ekonomi masyarakat, dengan tidak menutup kemungkinan akan penyelesaian
perselisihan-perselisihan perburuhan menurut Undang-undang yang berlaku; apabila diadakan larangan yang demikian, maka dengan jelas harus ditunjuk perubahan, perkebunan, pabrik, bengkel atau tempat dimana atau untuk maksud apa pekerjaan-pekerjaan itu harus dilakukan;
3.memerintahkan, bersama-sama dengan larangan tersebut di atas, kepada majikan untuk mengambil tindakan-tindakan yang dipandang layak bagi kepentingan buruh yang bekerja padanya.

Pasal 42.
Penguasa Perang Daerah berhak mengadakan militerisasi terhadap suatu jawatan/perusahaan/perkebunan atau sebagian dari padanya itu atau suatu jabatan yang ada di daerahnya.

Pasal 43.
(1)Penguasa Perang berhak dengan surat keputusan menunjuk bagi orang terhadap siapa terdapat petunjuk-petunjuk bahwa ia akan mengganggu keamanan, suatu tempat tertentu sebagai tempat berdiam untuk sementara dan membawanya kesitu;
(2)Salinan surat keputusan dan berita acara pemeriksaan yang bersangkutan dalam waktu empatbelas hari harus dikirimkan kepada Presiden dan kepada orang itu sendiri.
(3)Terhadap perlakuan tersebut dapat diajukan keberatan oleh orang yang bersangkutan kepada Presiden yang dalam hal ini mengambil putusan setelah mendengar pendapat Jaksa Agung.
(4)Jika suatu tempat ditetapkan sebagai tempat berdiam, maka orang-orang yang bersangkutan dapat ditempatkan di bawah pengawasan istimewa dan mereka harus tunduk kepada peraturan-peraturan dari pejabat yang ditetapkan oleh Penguasa Perang berdasarkan petunjuk-petunjuk dari Penguasa tersebut.
(5)Tempat-tempat yang ditunjuk sebagai tempat berdiam berdasarkan ayat (1) pasal ini ada di bawah pengurusan Departemen Kehakiman.
(6)Peraturan Pemerintah mengatur hal-hal mengenai pemeliharaan barang-barang kepunyaan orang yang diperlakukan menurut pasal ini dan juga mengenai kepentingan-kepentingan lain yang bertalian dengan perlakuan termaksud.
(7)Tiap-tiap bulan Penguasa Perang Daerah harus menyampaikan laporan kepada Presiden mengenai apa sebab sesuatu perlakuan menurut pasal ini dilanjutkan.

Pasal 44.
(1)Pengusaha Perang berhak, dengan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pusat, mengadakan peraturan atau mengambil tindakan yang bagaimanapun juga sifatnya, selain dari pada yang diperbolehkan menurut ketentuan-ketentuan dalam Bab II, Bab *10478 III dan Bab IV Peraturan ini, apabila hal itu dianggapnya perlu karena keadaan yang membahayakan keselamatan Negara yang sangat mendesak pada saat itu.
(2)Dalam hal Penguasa Perang Daerah mengadakan,/mengambil suatu peraturan/tindakan berdasarkan ayat (1) pasal ini, maka ia dengan secepat mungkin memberitahukan hal itu kepada Presiden.

Pasal 45.
(1)Dengan memperluas ketentuan seperti tersebut dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (B.W.) pasal 948 ayat kedua maka pada tempat-tempat di mana dalam lingkungan enam kilometer tidak terdapat seseorang yang berhak untuk melakukan pekerjaan notaris, atau tidak dapat diminta pertolongan dari Departemen dari orang-orang yang berhak melakukan pekerjaan notaris itu karena terputusnya lalu-lintas atau karena orang-orang itu tidak ada, tidak sempat atau berhalangan, maka kehendak yang terakhir dapat dinyatakan dan dibuat di hadapan tiap-tiap pejabat umum atau tiap-tiap perwira Angkatan Perang, dengan disaksikan oleh dua orang.
(2)Terhadap kehendak terakhir dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dipergunakan sebagai pedoman ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal 949, 950, ayat kedua dan 953 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
(3)Di tempat-tempat yang dimaksud ayat (1) pasal ini dapat juga dibuat kehendak terakhir dengan surat akte di bawah tangan, asal saja surat ini seluruhnya ditulis, diberi tanggal dan ditandatangani oleh yang meninggalkan waris.
(4)Terhadap kehendak terakhir dimaksud dalam ayat (3) pasal ini dipergunakan sebagai pedoman ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal 952 dan 953 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

BAB V
TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN UNTUK MENEGAKKAN DAN MENGATUR AKIBAT DARI PELAKSANAAN KEKUASAAN, SERTA KETENTUAN-KETENTUAN PIDANA.

Pasal 46.
(1)Penguasa Darurat Sipil/Penguasa Darurat Militer/Penguasa Perang berhak, apabila perlu dengan memakai kekerasan meniadakan, mencegah, menjalankan atau mengembalikan dalam keadaan semula segala sesuatu yang sedang atau yang telah dibuat atau diadakan, dilakukan, diabaikan, dirusakkan atau diambil, bertentangan dengan Peraturan ini atau peraturan-peraturan atau
perintah-perintah yang dikeluarkan oleh Penguasa Darurat Sipil/Penguasa Darurat Militer Penguasa Perang berdasarkan Peraturan ini.
(2)Biaya tindakan yang diambil oleh Penguasa Darurat Sipil/Penguasa Darurat Militer/Penguasa Perang berdasarkan hak tersebut dalam ayat (1) pasal ini ditanggung oleh si pelanggar. Biaya ini dapat ditagih dengan surat paksaan yang sama *10479 kekuatannya dan sama cara menjalankannya seperti suatu salinan resmi dari suatu keputusan hakim dalam perkara perdata yang tidak dapat diubah lagi.
(3)Kecuali dalam hal-hal yang memerlukan penyelesaian dengan segera maka tindakan-tindakan Penguasa Darurat Sipil/Penguasa Darurat Militer/Penguasa Perang berdasarkan hak tersebut dalam ayat (1) pasal ini, baru boleh diambil setelah dengan tulisan yang bersangkutan diberitahu.

Pasal 47.
(1)Barang-siapa melanggar peraturan dari Penguasa Darurat Sipil/Penguasa Darurat
Militer/Penguasa Perang berdasarkan Peraturan ini, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya sembilan bulan atau denda setinggi-tingginya dua puluh ribu rupiah, apabila tindak pidana itu tidak diancam dengan hukuman yang lebih berat dalam atau berdasarkan Peraturan ini.
(2)Selain dari pada hukuman yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini, dapat
dirampas:
a.barang-barang yang digunakan dalam tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini;
b.barang-barang yang menurut putusan hakim harus dipandang sama kedudukannya, seluruhnya atau sebagian, dengan barang- barang yang dimaksud dalam ayat (2) sub
a pasal ini;
c.barang-barang yang diperoleh dari tindakan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini atau barang-barang yang dipakai dalam melakukan tindak pidana tersebut.
(3)Perampasan barang-barang yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dilakukan juga terhadap barang-barang yang bukan kepunyaan terhukum.

Pasal 48.
Barangsiapa melanggar peraturan dari Penguasa Darurat Sipil/Penguasa Darurat
Militer/Penguasa Perang berdasarkan pasal-pasal 13, 16, 18 ayat (1), 25 angka 1, 3, 5, 6 dan 7, 26, 30, 40 angka 1, 37 ayat (1), 38 ayat (1), 39 ayat (1), 41 angka 2 dan 3 Peraturan ini, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun atau denda setinggi-tingginya lima puluh ribu rupiah.

Pasal 49.
Barangsiapa tidak menuruti perintah dari Penguasa Darurat. Sipil/Penguasa
Darurat Militer/Penguasa Perang, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun atau denda setinggi-tingginya lima puluh ribu rupiah, apabila tindak pidana itu tidak diancam dengan hukuman yang lebih berat dalam atau berdasarkan Peraturan ini.

Pasal 50.
Barangsiapa menolak atau dengan sengaja melalaikan untuk memenuhi kewajiban yang termaktub dalam pasal 12 ayat (1), dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda setinggi-tingginya lima puluh ribu rupiah. *10480

Pasal 51.
Anggauta-anggauta badan pemerintahan sipil atau pegawai-pegawai sipil yang menolak atau dengan sengaja melalaikan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang termaktub dalam pasal-pasal 12 ayat (1), 21 dan 24 ayat (2) Peraturan ini, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun.

Pasal 52.
Barangsiapa tidak menaati suatu syarat yang ditentukan oleh Penguasa Darurat
Sipil/Penguasa Darurat Militer/Penguasa Perang berhubung dengan pembebasan terhadap peraturan yang diberikan oleh Penguasa tersebut, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya sembilan bulan atau denda setinggi-tingginya dua puluh ribu rupiah, apabila tindakan pidana itu tidak diancam dengan hukuman yang lebih berat dalam atau berdasarkan Peraturan ini.

Pasal 53.
Barangsiapa tidak menuruti perintah dari Penguasa Darurat Sipil/Penguasa Darurat Militer/Penguasa Perang yang diberikan berdasarkan pasal 28 ayat (1), dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun.

Pasal 54.
Apabila kejahatan yang dimaksud dalam pasal-pasal 211, 212, 213, 214, 216, 217, 218, dan 219 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dilakukan dalam daerah yang dinyatakan dalam keadaan bahaya, maka hukuman-hukuman tersebut dalam pasal-pasal itu dijadikan dua kali lipat.

Pasal 55.
Selain dari pejabat-pejabat pengusut yang tersebut dalam peraturan-peraturan tentang Hukum Acara Pidana, Penguasa Darurat Sipil, Penguasa Darurat Militer atau Penguasa Perang dapat mengangkat serta menyumpah orang untuk bertindak sebagai pengusut mengenai kejahatan atau pelanggaran yang diancam dengan hukuman menurut Peraturan ini.

Pasal 56.
Apabila tanggung-jawab atas tindak pidana menurut atau berdasarkan Peraturan ini ada pada suatu badan hukum, maka tuntutan hukum dapat dilakukan dan hukuman dapat dijatuhkan terhadap anggautu-anggauta pengurusnya.

Pasal 57.
(1)Pejabat-pejabat Penguasa Darurat Sipil Penguasa Darurat Militer/Penguasa Perang yang menyalah-gunakan wewenang yang diberikan kepalanya oleh Peraturan ini, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya lima tahun.
(2)Ketentuan dalam ayat (1) pasal ini tidak berlaku, apabila perbuatan penyalah-gunaan termaksud merupakan tindak pidana yang telah diatur dan diancam dengan hukuman yang lebih *10481 berat dalam Undang-undang lain.

Pasal 58.
Tindak pidana menurut atau berdasarkan Peraturan ini adalah pelanggaran, kecuali tindak pidana menurut pasal-pasal 50, 51, 53 dan 57, yang dianggap sebagai kejahatan.

Pasal 59.
Apabila terpaksa, maka dalam daerah yang dinyatakan dalam keadaan bahaya, tiap-tiap penahanan, baik yang dilakukan berdasarkan Peraturan ini maupun yang berdasarkan peraturan-peraturan lain, dapat dilakukan di tempat yang ditunjuk oleh Penguasa Darurat Sipil, Penguasa Darurat Militer atau Penguasa Perang.

Pasal 60.
Mereka yang dirugikan karena tindakan-tindakan berdasarkan Peraturan ini yang ternyata tidak beralasan, berhak atas penggantian kerugian.

BAB VI
PARATURAN PERALIHAN.

Pasal 61.
Segala peraturan-peraturan/tindakan-tindakan yang dikeluarkan/diambil menurut atau berdasarkan Undang-undang Keadaan Bahaya 1957 dan yang pada tanggal 16 Desember 1959 masih berlaku, berlaku terus untuk selama-lamanya enam bulan lagi, dengan ketentuan, bahwa:

a.untuk daerah yang dinyatakan dalam keadaan perang/keadaan darurat militer/keadaan darurat sipil menurut Peraturan ini, peraturan-peraturan/tindakan-tindakan yang dikeluarkan/diambil oleh Dewan Menteri/Presiden/Penguasa Perang Pusat Angkatan Darat, Angkatan Laut atau Angkatan Udara, dianggap sebagai peraturan-peraturan/tindakan-tindakan Penguasa Daerah/Penguasa Darurat Militer Daerah/Penguasa Darurat Sipil Daerah menurut Peraturan ini;

b.dalam daerah yang dinyatakan dalam keadaan perang/keadaan darurat militer/keadaan darurat sipil menurut Peraturan ini, maka selama belum ditunjuk Penguasa Perang Daerah/ Penguasa Darurat Militer Daerah/Penguasa Darurat Sipil Daerah untuk daerah itu menurut Peraturan ini, penguasaan keadaan perang/keadaan darurat militer/keadaan darurat sipil dilakukan oleh Penguasa Perang Daerah pada tanggal 16 Desember 1959:

c.untuk daerah yang tidak dinyatakan dalam keadaan bahaya menurut Peraturan ini, tugas dan wewenang Dewan Menteri Presiden/Penguasa Perang Pusat Angkatan Darat, Angkatan Laut atau Angkatan Udara yang berhubungan dengan peraturan-peraturan/tindakan-tindakan tersebut diselenggarakan oleh Presiden, sedang tugas dan wewenang Penguasa Perang Daerah yang berhubungan dengan peraturan-peraturan/tindakan- *10482 tindakan tersebut diselenggarakan oleh
Kepala Daerah yang bersangkutan;

d.lembaga-lembaga, badan-badan dan lain sebagainya yang terbentuk karena peraturan-peraturan/tindakan-tindakan tersebut tetap mempunyai kedudukan dan tugas seperti semula sampai diubah/diganti.

BAB VII
PERATURAN PENUTUP.

Pasal 62.
Peraturan ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Desember 1959, Presiden Republik Indonesia,

SOEKARNO.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Desember 1959, Menteri Muda Kehakiman,
SAHARDJO.
----------