Stockholm, 12 Agustus 2003

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum wr wbr.

TEUNGKU DAUD BEUREUEH BUKAN TEUNGKU MANSYUR YANG TERTIPU BELANDA DAN SOEKARNO
Ahmad Sudirman
Stockholm - SWEDIA.

 

JELAS TERLIHAT TEUNGKU MUHAMMAD DAUD BEUREUEH BUKAN SEPERTI WALI NEGARA SUMATERA TIMUR TEUNGKU MANSYUR YANG MUDAH TERTIPU BELANDA DAN SOEKARNO DARI NEGARA RI-JAWA-YOGYA

"PDMD Aceh melancarkan propaganda murahan ASNLF/GAM karena sudah kelabakan pihak PDMD Aceh menghadapi pihak ASNLF/GAM meluncurlah propaganda murahan (Ahmad Sudirman).

Apa tidak keliru!!!!! bang Ahmad Sudirman, kalau melihat tulisan anda, maka andalah yang bingung mencari jawaban!!! Kemana anda beberapa hari ini? Kok bisa anda mengatakan saya melancarkan propaganda murahan! Wong saya di Aceh dan yang menghadapi kenyataan!!!!, Justru seharusnya aku yang bertanya padamu?? Tidakkah anda merasa berdosa dengan bualan anda dari negeri asing selama ini??? Saudaralah penanggung jawab kematian saudara-saudaraku di Aceh, akibat propaganda saudara saudara yang menyimpang dari jalan Allah, dan menjungkirbalikkan fakta dan kenyataan yang sebenarnya terjadi serta selalu berlindung dibalik kalimatullah......Ya Allah beri ampunan pada saudaraku yang sedang khilaf ini....!"
( Ditya Soedarsono, dityaaceh_2003@yahoo.com , Mon, 11 Aug 2003 09:03:01 -0700 (PDT))

Baiklah saudara Komandan Satuan Tugas Penerangan Penguasa Darurat Militer Daerah Aceh.
Kolonel Laut Ditya Soedarsono di negeri Aceh.

Ketika saya menulis "Penguasa Darurat Militer Daerah Aceh melancarkan propaganda murahan ASNLF/GAM karena sudah kelabakan pihak PDMD Aceh menghadapi pihak ASNLF/GAM meluncurlah propaganda murahan", ternyata saudara Kolonel Ditya Soedarsono yang tampil untuk menjadi juru biacara pihak PDMD Aceh.

Hanya sayang, dari sebagian besar pernyataan dan jawaban saudara Kolonel Ditya Soedarsono terhadap tulisan saya tersebut adalah dengan mengatakan bohong, pembohong, cerita bohong, pembual yang tentu saja memang tujuannya untuk mengelabui fakta, sejarah dan hukum yang mendasari ketika berlangsungnya sejarah pendudukan negeri Aceh oleh Soekarno dengan Negara RI-Jawa-Yogya dan TNI-Nya.

Mari kupas bersama-sama.

Kita mulai dengan tulisan saudara Kolonel Ditya Soedarsono yang memuat: "

"Penolakan Teungku Muhammad Daud Beureueh yang saat itu sebagai pemimpin masyarakat Aceh (Gubernur Militer) terhadap ajakan Wali Negara Sumatera Timur guna mendirikan negara sendiri, merupakan wujud dari tingginya komitmen pemimpin dan rakyat Aceh untuk bersatu dalam kedaulatan Indonesia. Ajakan itu bahkan ditolak mentah-mentah dalam surat kabar Semangat Merdeka yang terbit di Banda Aceh pada tanggal 23 Maret 1949---lima hari menjelang berlangsungnya Muktamar Sumatera di Medan yang digagas Teungku Mansur guna membicarakan soal "makar" dan mendirikan negara tersendiri---Teungku Muhammad Daud Beureueh secara terbuka menyampaikan penolakannya. Konon, penyampaian secara terbuka di surat kabar ini memang sengaja digagas agar publik, seluruh rakyat Aceh, dan semua rakyat Sumatera mengetahui secara jelas apa dan bagaimana sikap para pemimpin Aceh terhadap ajakan memisahkan diri dari Indonesia. Berikut petikan pernyataan yang disampaikan Daud Beureueh kala itu: "Perasaan kedaerahan di Aceh tidak ada. Sebab itu, kita tidak bermaksud untuk membentuk suatu Aceh Raya dan lain-lain karena kita di sini adalah bersemangat Republiken. Sebab itu juga, undangan dari Wali Negara Sumatera Timur itu kita balas. Kesetiaan rakyat Aceh terhadap pemerintah RI bukan dibuat-buat serta diada-adakan. Tetapi, kesetiaan yang tulus dan perkiraan yang pasti. Rakyat Aceh tahu pasti bahwa kemerdekaan secara terpisah-pisah negara per-negara tidak akan menguntungkan dan tidak akan membawa kepada kemerdekaan yang abadi."
Nah.....anda mau bohong apa lagi......????? Yang diinginkan oleh Teungku Muhammad Daud Beureueh adalah pelaksanaan "Syariat Islam" tidak lain dan tidak bukan dan sekarang ....... sudah dipenuhi ??...... anda sih tidak datang kesini, yo.... sowan kerumahku?!!!"

Nah sekarang, Wakil Gubernur Jenderal Hindia Belanda Dr. Van Mook mengeluarkan surat keputusan untuk membentuk Negara Sumatera Timur pada tanggal 24 Maret 1948 yang diangkat sebagai Wali Negara-nya adalah Dr. Teungku Mansyur di Medan. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal.176)

Disinilah ternyata pandangan yang cukup menembus jauh kedapan dari pemimpin rakyat dan negeri Aceh Teungku Muhammad Daud Beureueh yang sudah bisa membayangkan dan memperhitungkan apa yang akan terjadi kelak dikemudian hari dengan Negara Sumatera Timur buatan Dr van Mook ini yang dipimpin oleh Teungku Mansyur ini.

Karena itu, ketika Teungku Muhammad Daud Beureueh diajak oleh Teungku Mansyur di Medan untuk membangun dan membentuk negara boneka van Mook, jelas cepat-cepat menolaknya. Karena memang Teungku Muhammad Daud Beureueh sudah bisa membaca dan membayangkan apa yang akan terjadi apabila mengikuti taktik dan strategi Wakil Gubernur Jenderal Hindia Belanda van Mook ini.

Nah tentu saja, apa yang terjadi dan menimpa kepada Negara Sumatera Timur yang dipimpin oleh Wali Negara Teungku Mansyur ini. Jawabannya bisa dilihat dalam tulisan
"[030805] Benar Megawati penerus Soekarno menduduki negeri Aceh" ( http://www.dataphone.se/~ahmad/030805.htm )

Sedangkan pemimpin rakyat dan negeri Aceh Teungku Muhammad Daud beureueh yang tidak tertipu oleh taktik dan strategi Dr. Van Mook dan Soekarno dengan Negara Ri-Jawa-Yogya dan TNI-nya, 5 tahun kemudian dari sejak Teungku Mansyur diangkat sebagai Wali Negara Sumatera Timur oleh Dr. van Mook, memaklumatkan Negara Islam Indonesia di negeri Aceh pada tanggal 20 September 1953.

Dimana Isi Maklumat NII di Aceh adalah, Dengan Lahirnja Peroklamasi Negara Islam Indonesia di Atjeh dan daerah sekitarnja, maka lenjaplah kekuasaan Pantja Sila di Atjeh dan daerah sekitarnja, digantikan oleh pemerintah dari Negara Islam.Dari itu dipermaklumkan kepada seluruh Rakjat, bangsa asing, pemeluk bermatjam2 Agama, pegawai negeri, saudagar dan sebagainja.

1. Djangan menghalang2i gerakan Tentara Islam Indonesia, tetapi hendaklah memberi bantuan dan bekerdja sama untuk menegakkan keamanan dan kesedjahteraan Negara.
2. Pegawai2 Negeri hendaklah bekerdja terus seperti biasa, bekerdjalah dengan sungguh2 supaja roda pemerintahan terus berdjalan lantjar.
3. Para saudagar haruslah membuka toko, laksanakanlah pekerdjaan itu seperti biasa, Pemerintah Islam mendjamin keamanan tuan2.
4. Rakjat seluruhnja djangan mengadakan Sabotage, merusakkan harta vitaal, mentjulik, merampok, menjiarkan kabar bohong, inviltratie propakasi dan sebagainja jang dapat mengganggu keselamatan Negara.
Siapa sadja jang melakukan kedjahatan2 tsb akan dihukum dengan hukuman Militer.
5. Kepada tuan2 bangsa Asing hendaklah tenang dan tentram, laksanakanlah kewadjiban tuan2 seperti biasa keamanan dan keselamatan tuan2 didjamin.
6. Kepada tuan2 yang beragama selain Islam djangan ragu2 dan sjak wasangka, jakinlah bahwa Pemerintah N.I.I. mendjamin keselamatan tuan2 dan agama jang tuan peluk, karena Islam memerintahkan untuk melindungi tiap2 Umat dan agamanja seperti melindungi Umat dan Islam sendiri. Achirnja kami serukan kepada seluruh lapisan masjarakat agar tenteram dan tenang serta laksanakanlah kewadjiban masing2 seperti biasa.

Negara Islam Indonesia

Gubernur Sipil/Militer Atjeh dan Daerah sekitarnja.

MUHARRAM 1373
Atjeh Darussalam
September 1953
(30 Tahun Indonesia Merdeka, 1950-1964, Sekretariat Negara RI, 1986, hal.74-75)

Inilah yang menjadi dasar fakta, sejarah dan hukum yang mendasari ketika berlangsungnya sejarah pendudukan negeri Aceh oleh Soekarno dengan Negara RI-Jawa-Yogya dan TNI-nya.

Dan tentu saja, seperti yang telah berpuluh kali saya tulis dalam tulisan sebelum ini bahwa karena memang Teungku Muhammad Daud Beureueh mengetahui benar bahwa secara de facto dan de jure negeri Aceh tidak pernah masuk dan menggabungkan diri kedalam RI-Jawa-Yogya, maka 3 tahun setelah RIS bubar dan kembali menjadi RI-Jawa-Yogya, dan setelah Soekarno dengan diam-diam menelan negeri Aceh pakai mulut Sumatera Utara, melalui dasar hukum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 5 tahun 1950 tentang pembentukan Propinsi Sumatera-Utara (telah diubah dengan Undang-Undang Darurat No.16 tahun 1955, Lembaran-Negara tahun 1955 No. 52), ini pula yang membangkitkan Teungku Muhammad Daud Beureueh di Aceh memaklumatkan Negara Islam Indonesia pada tanggal 20 September 1953.

Dimana ketika Teungku Muhammad Daud Beureueh memaklumatkan Negara Islam Indonesia, Negara RI-Jawa-Yogya dipegang oleh Kabinet Ali-Wongso dengan Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo (PNI) dan Wakil Perdana Menteri Wongsonegoro (Partai Indonesia Raya) yang dilantik pada bulan Agustus 1953 menggantikan Kabinet Wilopo dengan Perdana Menteri Wilopo yang dilantik pada tanggal 3 April 1952 dan jatuh pada tanggal 3 Juni 1953 yang menggantikan Kabinet Soekiman.
(30 Tahun Indonesia Merdeka, 1950-1964, Sekretariat Negara RI, 1986, hal. 65, 73)

Tetapi, karena memang Soekarno itu pandai memanipulasi, memalsukan dan menipu, maka ketika Teungku Muhammad Daud Beureueh memaklumatkan Negara Islam Indonesia pada tanggal 20 September 1953, Soekarno membalas dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara, yang disahkan di Jakarta pada tanggal 29 Nopember 1956.
( http://www.dataphone.se/~ahmad/030805.htm )

Apa yang terjadi, Teungku Muhammad Daud Beureueh tidak mau menerima Undang- Undang Nomor 24 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara yang disodorkan oleh pihak Soekarno Cs, melainkan tetap dalam posisinya semula dalam garis pertahanan dan pembelaan negeri Aceh yang telah dimaklumatkan menjadi Negara Islam Indonesia. Untuk lebih mendalam bisa dibaca dalam tulisan "[030613] Soekarno memang menipu Teungku Daud Beureueh " ( http://www.dataphone.se/~ahmad/030613.htm )

Nah inilah fakta, sejarah, dan hukum yang mendasari ketika sejarah itu berlangsung, kalau memang saudara Kolonel Ditya Soedarsono masih juga belum memahami mengapa sebenarnya Teungku Muhammad Daud Beureueh menolak ajakan Teungku Mansyur dari Sumatera Timur untuk membangun negara buatan Dr. Van Mook yang akhirnya dicaplok oleh Soekarno dengan Negara RI-Jawa-Yogyanya.

Selanjutnya kalau saudara Kolonel Ditya Soedarsono menulis: "Bohong lagi anda Ahmad Sudirman!!!!!! kenapa sih andah suka sekali bohong!!!! Kapan dan dimana Hasan Tiro pernah memimpin rakyat Aceh????? Jadi Kechiek pun Hasan Tiro belum pernah!!! apalagi memimpin rakyat Aceh ..... ternyata anda ini seorang jagoan pembohong"

Ini jelas saudara Kolonel Ditya Soedarsono telah menutup mata. Walaupun Teungku Muhammad Daud Beureueh sudah terikat oleh tali umpan "Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh", tetapi perjuangan Teungku Muhammad Daud Beureueh tetap tidak terhenti, sehingga pihak Soekarno yang dilanjutkan oleh Jenderal Soeharto (setelah Soekarno dijatuhkan oleh Jenderal Soeharto pada tanggal tanggal 22 Februari 1967) dengan TNI-nya pada tahun 1978 memasukkan Teungku Muhammad Daud Beureueh dalam usia 82 tahun kedalam kamp konsentrasi untuk diamankan di Jakarta. Kemudian pada tahun 1984 dalam usia 88 tahun Teungku Muhammad Daud Beureueh dilepaskan dari kamp konsentrasi di Jakarta dikirim ke kampung Beureueh di daerah Pidie, Aceh dalam keadaan mata yang buta dan tubuh badan yang lumpuh. Di tempat tinggalnya sendiri, Teungku Muhammad Daud Beureueh dijaga ketat oleh anggota-anggota Badan Koordinasi Intellijen (Bakin) Jenderal Soeharto, sampai akhir hayatnya dalam usia 92 tahun, tanggal 10 Juni 1987 bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1407 H, hari Rabu selepas solat Magrib. (S.S. Djuangga Batubara, Teungku Tjhik Muhammad Dawud di Beureueh Mujahid Teragung di Nusantara, Gerakan Perjuangan & Pembebasan Republik Islam Federasi Sumatera Medan, cetakan pertama, 1987, hal. 47-48).

Kendatipun, Teungku Muhammad Daud Beureueh telah dijerat pihak Soekarno dan diamankan oleh pihak Jenderal Soeharto, tetapi muncul pemimpin penerus Teungku Muhammad Daud Beureueh, yaitu Teungku Hasan Muhammad di Tiro yang pada tanggal 4 Desember 1976 mendeklarasikan kemerdekaan Aceh Sumatra. ("The Price of Freedom: the unfinished diary of Teungku Hasan di Tiro" , National Liberation Front of Acheh Sumatra,1984) yang menyangkut " Declaration of Independence of Acheh Sumatra" (hal: 15-17). Dimana bunyi deklarasi tersebut yaitu:

"To the people of the world: We, the people of Acheh, Sumatra, exercising our right of self- determination, and protecting our historic right of eminent domain to our fatherland, do hereby declare ourselves free and independent from all political control of the foreign regime of Jakarta and the alien people of the island of Java....In the name of sovereign people of Acheh, Sumatra. Tengku Hasan Muhammad di Tiro. Chairman, National Liberation Front of Acheh Sumatra and Head of State Acheh, Sumatra, December 4, 1976". ("Kepada rakyat di seluruh dunia: Kami, rakyat Aceh, Sumatra melaksanakan hak menentukan nasib sendiri, dan melindungi hak sejarah istimewa nenek moyang negara kami, dengan ini mendeklarasikan bebas dan berdiri sendiri dari semua kontrol politik pemerintah asing Jakarta dan dari orang asing Jawa....Atas nama rakyat Aceh, Sumatra yang berdaulat. Tengku Hasan Muhammad di Tiro. Ketua National Liberation Front of Acheh Sumatra dan Presiden Aceh Sumatra, 4 Desember 1976") (The Price of Freedom: the unfinished diary of Tengku Hasan di Tiro, National Liberation Front of Acheh Sumatra,1984, hal : 15, 17).

Nah, dari sejak 2 tahun sebelum Teungku Muhammad Daud Beureueh diamankan oleh Jenderal Soeharto, estapet perjuangan rakyat Aceh diteruskan oleh Teungku Hasan Muhammad di Tiro yang
menuntut keadilan melalui tuntutan negeri Aceh yang diduduki Soekarno dikembalikan lagi kepada rakyat Aceh, karena tidak sesuai dan melanggar Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan "Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan".

Karena itu memang benar secara fakta, sejarah dan hukum, Teungku Hasan Muhammad di Tiro pemimpin dan penerus perjuangan rakyat Aceh yang menuntut keadilan melalui tuntutan negeri Aceh yang diduduki Soekarno dikembalikan lagi kepada rakyat Aceh, karena tidak sesuai dan melanggar Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan "Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan".

Sekarang kalau saudara Kolonel Ditya Soedarsono menyatakan: "Mana orang lain mau percaya,!? wong anda selalu bercerita bohong....!!!! coba anda lihat rakyat Aceh sekitar 4,2 Juta jiwa dibandingkan pengikut hasan tiro hanya 5.200 orang....nah tentunya kebohongan2 anda hanya menjangkau sebagian kecil rakyat Aceh.....kalau kita tarik ke NKRI maka rakyat yang mau anda bohongi dengan lelucon saudara hanya 0,0002%. sebaiknya anda segera kembali ke jalan Allah SWT daripada terus ngebohong."

Nah disini, mari kita coba dan mari kita buktikan bersama-sama dengan cara seperti yang telah saya tulis dalam tulisan "[030721] Coba buka kedok Keppres No.28/2003 dan Keppres No.43/2003 " ( http://www.dataphone.se/~ahmad/030721.htm ) yaitu:

"saya berani Seratus Persen bertanding dengan Presiden Megawati, Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono Cs, Menlu Noer Hassan Wirajuda, KASAD Jenderal TNI Ryamizard, Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto, Ketua DPR Akbar Tandjung, Ketua MPR Amien Rais, dan Ketua Komisi I DPR Ibrahim Ambong, yaitu cabut itu Keputusan Presiden RI nomor 28 tahun 2003 tentang pernyataan keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Keputusan Presiden Republik Indonesia selaku Penguasa Darurat Militer Pusat Nomor 43 Tahun 2003 Tentang Pengaturan kegiatan Warga Negara Asing, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Jurnalis di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, kemudian biarkan seluruh rakyat Aceh yang berjumlah 3,930,905 jiwa ( http://www.bps.go.id/sector/population/table1.shtml ) bersuara sebebas-bebasnya, kemudian dengar berapa juta yang meneriakkan BERGABUNG dengan Negara RI-Jawa-Yogya dan berapa juta yang meneriakkan BEBAS dari Negara RI-Jawa-Yogya." ( http://www.dataphone.se/~ahmad/030721.htm )

Nah hadiahnya, apabila saya kalah oleh Presiden Megawati, Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono Cs, Menlu Noer Hassan Wirajuda, KASAD Jenderal TNI Ryamizard, Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto, Ketua DPR Akbar Tandjung, Ketua MPR Amien Rais, dan Ketua Komisi I DPR Ibrahim Ambong, bahwa mayoritas penduduk Aceh yang berjumlah 3,930,905 jiwa menyuarakan dan memilih bergabung dengan Negara RI-Jawa-Yogya, maka saya berani dipenjarakan seumur hidup.

Tetapi, kalau mayoritas penduduk Aceh yang berjumlah 3,930,905 jiwa menyuarakan bebas dari Negara RI-Jawa-Yogya, maka hadiahnya Presiden Megawati, Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono Cs, Menlu Noer Hassan Wirajuda, KASAD Jenderal TNI Ryamizard, Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto, Ketua DPR Akbar Tandjung, Ketua MPR Amien Rais, dan Ketua Komisi I DPR Ibrahim Ambong harus membebaskan Aceh dan dikembalikan lagi kepada yang berhak yaitu seluruh Rakyat Aceh.

Nah inilah tantangan saya kepada Presiden Megawati, Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono Cs, Menlu Noer Hassan Wirajuda, KASAD Jenderal TNI Ryamizard, Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto, Ketua DPR Akbar Tandjung, Ketua MPR Amien Rais, dan Ketua Komisi I DPR Ibrahim Ambong.

Dimana tentu saja tantangan ini tidak ada sambutan, tetapi kalau memang saudara Kolonel Ditya Soedarsono siap menghadapi, saya persilahkan maju.

Selanjutnya, memang tidak segan-segan saudara Kolonel Ditya Soedarsono mengatakan: "lagi-lagi anda berbohong!!!!! betulkah RI menjajah rakyat Aceh ......????!!!!!!" Ketika saya menulis: "Kalau mau lebih difokuskan, maka bisa saya katakan sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945: "Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa (termasuk rakyat Aceh dibawah pimpinan Teungku Hasan Muhammad di Tiro yang menuntut keadilan melalui tuntutan negeri Aceh yang diduduki Soekarno dikembalikan lagi kepada rakyat Aceh) dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan". ( http://www.dataphone.se/~ahmad/030805.htm )

Memang jelas Soekarno dengan Negara RI-Jawa-Yogya dan TNI-nya telah menduduki dan menjajah negeri Aceh, sebagaimana yang telah saya tulis dalam tulisan "[030728] Soekarno telan Aceh pakai mulut Sumut " ( http://www.dataphone.se/~ahmad/030728.htm ). Juga yang pernah saya bentangkan dalam tulisan "[030805] Benar Megawati penerus Soekarno menduduki negeri Aceh " ( http://www.dataphone.se/~ahmad/030805.htm ). Tentu saja saya telah kupas dalam tulisan "[030613] Soekarno memang menipu Teungku Daud Beureueh " ( http://www.dataphone.se/~ahmad/030613.htm )

Selanjutnya, saudara Kolonel Laut Ditya Soedarsono ini makin tidak mampu menjawab, selain menuliskan: "terus-terusan anda berbohong dan berbohong.....kalau memang ada negara Aceh Sumatera.......kok negara-negara di dunia tidak mengenalnya????". Ketika saya menulis: "Nah, dari dasar perjuangan rakyat Aceh yang dideklarkan oleh Teungku Hasan Muhammad di Tiro sudah jelas dan gamblang bahwa nilai-nilai, norma-norma, dan semangat berjuang yang telah digariskan oleh para pejuang Aceh dari sejak abad ke 15 sampai detik inilah yang sebenarnya lahir dari ruh Islam yang telah menyirami rakyat, pemimpin dan negeri Aceh sejak abad ke 15 itu, dan dinyatakan dalam deklarasi kemerdekaan Aceh Sumatra tanggal 4 Desember 1976 oleh Teungku
Muhammad Hasan di Tiro. ( http://www.dataphone.se/~ahmad/030730b.htm )

Coba perhatikan jawaban Kolonel Ditya Soedarsono ini, "terus-terusan anda berbohong dan berbohong". Bukan memberikan alasan fakta, sejarah dan hukum yang mendasari waktu berlangsungnya sejarah pendudukan negeri Aceh. Coba saja perhatikan bagaimana dunia internasional tidak gempar ketika Jenderal Soeharto dengan kebijaksanaan Daerah Operasi Militer-nya yang berlangsung dari sejak tahun 1989-1998 menyapu bersih rakyat dan negeri Aceh. Itu yang namanya negeri Aceh melalui ASNLF/GAM telah menjadi berita umum di dunia internasional. Dari tahun 1978 saya telah berada di negara Arab dan Eropa . Itu berita Jenderal Soeharto dengan TNI-nya di negeri Aceh cukup membuat dunia internasional membelakkan mata.

Seterusnya kalau saya menulis "perjuangan menuntut keadilan melalui tuntutan negeri Aceh yang diduduki Soekarno dikembalikan lagi kepada rakyat Aceh, karena tidak sesuai dan melanggar Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan "Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan. Kemudian saudara Kolonel Ditya Soedarsono berkomentar: "anda menuntut keadilan kepada siapa???? ingat saudara kalau saat ini seperti yang anda katakan bahwa RI tidak adil, mungkin saya sudah diusir oleh rakyat Aceh, dan mungkin saya sudah dibunuh!!!!...... lho kok malahan saya bersama-sama dengan rakyat Aceh disini sedang menghimbau agar saudara-saudaraku yang saat ini sedang terbuai bualan anda dan hasan tiro cs segera kembali kepangkuan Ibu Pertiwi."

Dimana sebenarnya, rakyat Aceh itu kalau mereka ditanya sampai kedalam lubuk hatinya, mereka itu sudah trautma dengan adanya kegananasan yang ditimbulkan oleh Soekarno dengan TNI-Nya, Jenderal Soeharto dengan TNI-Nya, BJ Habibie dengan TNI-Nya, Abdurrahman Wahid dengan TNI-Nya, dan sekarang Presiden Megawati dengan TNI-Nya.

Apalagi sekarang wilayah negeri Aceh seperti yang dikatakan dalam Pasal 1 Seluruh wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dinyatakan dalam Keadaan Bahaya dengan tingkatan Keadaan Darurat Militer. Pasal 4 Terhadap Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berlaku ketentuan-ketentuan Keadaan Darurat Militer sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 52 Prp Tahun 1960. (Keputusan Presiden RI nomor 28 tahun 2003 tentang pernyataan keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam , Pasal 1, 4) yang dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1908) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-undang nomor 52 Prp Tahun 1960 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2113).
Jadi istilah operasi terpadu yang mencakup operasi pemulihan keamanan, kemanusiaan, pemantapan jalannya pemerintahan, dan penegakan hukum sebagai penerapan dilapangan Keputusan Presiden RI nomor 28 tahun 2003 tentang pernyataan keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah merupakan suatu kamuflase dari tujuan sebenarnya dari dikeluarkannya Keputusan Presiden RI nomor 28 tahun 2003 yaitu sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 52 Prp Tahun 1960.

Oleh karena itu bagaimana bisa ditegakkan hukum dengan jujur dan adil dan pemulihan kemanusiaan yang bijaksana di negeri Aceh apabila " Penguasa Darurat Militer berhak mengambil kekuasaan-kekuasaan yang mengenai ketertiban dan keamanan umum. Badan-badan Pemerintahan sipil serta pegawai-pegawai dan orang-orang yang diperbantukan kepadanya wajib tunduk kepada perintah-perintah Penguasa Darurat Militer kecuali badan atau pegawai/orang yang diperbantukan yang dibebaskan dari kewajiban itu oleh Presiden." (Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1959 Tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1957 (Lembaran-Negara nomor 160 Tahun 1957) dan Penetapan Keadaan bahaya, BAB III Tentang Keadaan Darurat Militer, Pasal 24, (1), (2)). Disamping itu "Kepada Penguasa Darurat Militer Daerah dapat diberi kekuasaan penuh atau kekuasaan bersyarat oleh Presiden untuk mengatur hal-hal yang harus diatur oleh perundang-undangan pusat, kecuali hal-hal yang harus diatur dengan Undang-undang." (Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1959 Tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1957 (Lembaran-Negara nomor 160 Tahun 1957) dan Penetapan Keadaan bahaya, BAB III Tentang Keadaan Darurat Militer, Pasal 34, (2)).

Jadi sebenarnya, apa yang ditonjolkan dengan sebutan operasi terpadu yang mencakup operasi pemulihan keamanan, kemanusiaan, pemantapan jalannya pemerintahan, dan penegakan hukum sebagai penerapan dilapangan Keputusan Presiden RI nomor 28 tahun 2003 tentang pernyataan keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tidak lain hanyalah sebagai selubung operasi militer besar-besaran terhadap rakyat Aceh yang dipimpin oleh Teungku Muhammad Hasan di Tiro yang menuntut keadilan melalui tuntutan negeri Aceh yang diduduki Soekarno dikembalikan lagi kepada rakyat Aceh, karena tidak sesuai dan melanggar Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan "Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan".
( http://www.dataphone.se/~ahmad/030806.htm )

Jadi sebenarnya apa yang dikomentari oleh saudara Kolonel Ditya Soedarsono : "anda menuntut keadilan kepada siapa???? ingat saudara kalau saat ini seperti yang anda katakan bahwa RI tidak adil, mungkin saya sudah diusir oleh rakyat Aceh, dan mungkin saya sudah dibunuh!!!!...... lho kok malahan saya bersama-sama dengan rakyat Aceh disini sedang menghimbau agar saudara-saudaraku yang saat ini sedang terbuai bualan anda dan hasan tiro cs segera kembali kepangkuan Ibu Pertiwi."

Itu artinya, rakyat Aceh memang sudah tidak bisa berbuat banyak, karena memang wilayah daerah Aceh sudah dinyatakan dalam Keadaan Bahaya dengan tingkatan Keadaan Darurat Militer. Kemudian datang saudara Kolonel Ditya Soedarsono dari TNI Angkatan Laut, makin trauma saja rakyat Aceh itu. Coba saja kalau ada saja seorang rakyat Aceh yang mengatakan didepan saudara Kolonel Ditya Soedarsono: rakyat Aceh mau menentukan nasibnya sendiri bebas dari pendudukan Soekarno yang dipertahankan oleh Presiden Megawati!". Saya yakin itu rakyat Aceh langsung saja disekap. Dikenakan dakwaan dan tuntutan menurut Undang-undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1908) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-undang nomor 52 Prp Tahun 1960 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2113).

Seterusnya, ketika saya menulis: "Adapun mengenai apa yang ditulis oleh saudara Abu Jihad: "Namun dalam kenyataannya, ternyata Hasan Tiro gagal memperjuangkan DI/TII di tingkat internasional. Kegagalannya itu mengilhami dirinya untuk kemudian merubah haluan politik perjuangan ke arah sosialis-sekuler. Dan dari semenjak itu dirinya tidak lagi mempercayai gerakan yang didasarkan agama." Nah disinilah sekali lagi bahwa saudara Abu Jihad tidak memahami apa yang menjadi dasar perjuangan dan tuntutan dari Teungku Hasan Muhammad di Tiro dengan deklarasi Negara Aceh Sumatera-nya. Seperti yang telah saya tuliskan diatas, bahwa perjuangan Teungku Hasan Muhammad di Tiro bukan berdasarkan "isu perjuangan paham ashobiyah" dan juga bukan perjuangan politik ke arah "sosialis-sekuler".

Langsung saja saudara Kolonel Ditya Soedarsono menulis: "Lihat tuh.....bendera anda yang dulu hijau, ganti warna merahhhhh..... dan gambar binatang-binatang pakai mahkota, mana ada faham Islami yang bergambarkan binatang!!!!!!??????"

Nah sebenarnya, saudara Kolonel Ditya Soedarsono tidak melihat lambang Negara RI-Jawa-Yogya dengan burung garudanya. Ditambah dengan dasar negaranya pancasila. Dibanding dengan lambang ASNLF/GAM masih ada lambang bulan bintangnya diatas, walaupun sebenarnya, itu hanyalah simbol saja, bukan untuk disembah dan dipuja-puja.

Begitu juga ketika saya menuliskan:"Seterusnya apa yang ditulis oleh saudara Abu Jihad: "Ketika datang ke Aceh tahun 1976, Hasan Tiro mengubah kiblat dan haluan politik perjuangan bangsa Aceh, serta mengubah nama RIA menjadi Gerakan Aceh Merdeka, yang kemudian ia rubah lagi menjadi Aceh Sumatera National Liberation Front (ASNLF). Di mana dalam perjuangannya, Hasan Tiro lebih memunculkan unsur ashobiyah etnisitas keacehan semata. Mereka ingin mengusir orang-orang non-Aceh keluar dari Aceh. Begitu pula orang Aceh yang memiliki faham ke-Indonesia-an, mereka akan diusir atau dibunuh bila perlu, karena sudah menghalangi cita-cita perjuangannya."

Disinipun saudara Abu Jihad sudah salah, karena Teungku Hasan Muhammad di Tiro ketika mendeklarkan negara Aceh Sumatera tanggal 4 Desember 1976, tidak mencantumkan didalamnya perubahan nama dari nama " RIA menjadi Gerakan Aceh Merdeka, yang kemudian ia rubah lagi menjadi Aceh Sumatera National Liberation Front (ASNLF)." (The Price of Freedom: the unfinished diary of Tengku Hasan di Tiro, National Liberation Front of Acheh Sumatra,1984)

Kemudian saudara Kolonel Laut Ditya Soedarsono langsung saja kasih komentar: "anda sih tidak pernah ke Aceh....!! sekali-kali datanglah kesini biar tahu dan mengerti apa yang sebenarnya terjadi di Aceh......jangan hanya tidur berbantal buku sejarah di negeri orang......!!!!"

Sebenarnya, itu Jenderal Soeharto yang memulai menjalankan taktik dan strategi penyebaran pendudukan Jawa yang padat keseluruh wilayah diluar Pulau Jawa, termasuk ke negeri Aceh, yang dikenal dengan nama transmigrasi.

Sudah disebarkan rakyat penduduk Pulau Jawa pindah ke negeri Aceh, dilanjutkan dengan dijalankannya taktik Daerah Operasi Militer oleh Jenderal Soeharto dengan TNI-nya. Ini sudah keterlaluan.

Begitu juga ketika saya mengupas: "tentang apa yang ditulis saudara Abu Jihad: "Untuk menggemahkan perjuangan ke tingkat internasional, Hasan Tiro lebih banyak membiarkan rakyat Aceh menjadi korban pembunuhan dalam pertikaian antara GAM dan TNI/Polri. Kenapa demikian? Karena dia lebih mementingkan politik ketimbang terjun langsung ke medan perang. Menurut pandangannya bahwa semakin banyak rakyat Aceh yang dipenjara atau dibunuh semakin dekat akan sebuah kemenangan. Hasan Tiro mengistilahkan perjuangannya hanya tinggal setenggah batang rokok lagi."

Nah, disipun saudara Abu Jihad salah lagi. Teungku Hasan Muhammad di Tiro dalam menuntut keadilan melalui tuntutan negeri Aceh yang diduduki Soekarno dikembalikan lagi kepada rakyat Aceh, karena tidak sesuai dan melanggar Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan "Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan" di dunia internasional, justru melalui perjuangan membukakan dasar hukum internasional, yang salah satunya pernah saya tulis dalam tulisan "[030731] Perjuangan ASNLF/GAM dibenarkan menurut dasar hukum internasional " ( http://www.dataphone.se/~ahmad/030731.htm ) dan bisa juga dilihat di http://www.asnlf.net

Langsung saja saudara Kolonel Ditya Soedarsono menulis: "Nah, disipun saudara Abu Jihad baru benar.".

Padahal sebenarnya rakyat Aceh yang menjadi korban, karena memang pada masa Jenderal Soeharto dengan kebijaksanaan keamanan dan pertahanannya dengan nama Daerah Operasi Militer dengan TNI-nya. Begitu juga saat sekarang kebijaksanaan politik, keamanan dan pertahanan yang dilancarkan oleh Presiden Megawati dengan TNI-nya dengan menggunakan dasar hukum Keputusan Presiden RI nomor 28 tahun 2003 tentang pernyataan keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang dikeluarkan pada tanggal 18 Mei 2003 dan diberlakukan pada tanggal 19 Mei 2003 selama 6 bulan dan Keputusan Presiden Republik Indonesia selaku Penguasa Darurat Militer Pusat Nomor 43 Tahun 2003 Tentang Pengaturan kegiatan Warga Negara Asing, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Jurnalis di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang ditetapkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Juni 2003

Nah selanjutnya, mengenai tulisan saudara Abu Jihad yang dimuat di http://www.pdmd-nad.info/index.php?fuseaction=news.view&newsID=090820031356971&chanID=5&Lang=ID
Mengenai Bab-III Kesesatan GAM Hasan Tiro, Sabtu, 09/08/2003 13:54:53 WIB. Sebenarnya saya telah jawab dalam tulisan " [030806] Operasi terpadu pelaksanaan Keppres No.28/2003 merupakan kamuflase " ( http://www.dataphone.se/~ahmad/030806.htm )

Yang menurut saudara Kolonel Ditya Soedarsono tidak dijawab oleh saya, dengan menulis: " Kenapa tulisan yang terakhir ini tidak anda komentari......., terima kasih ternyata anda sudah sadar dan sudah takut untuk berbohong lagi, terima kasih ya...Allah Engkau telah menunjukkan jalan yang lurus kepada saudaraku Ahmad Sudirman.....Amin! ".

Nah disini saya kutif kembali jawaban saya tersebut:

"Selanjutnya, karena memang pihak Penguasa Darurat Militer Daerah Aceh sudah kelabakan, tidak mampu lagi menjawab secara benar, jelas, dan berdasarkan fakta, sejarah dan hukum yang mendasari waktu sejarah berlangsung tentang pendudukan negeri Aceh oleh Soekarno dengan Negara RI-Jawa-Yogya dan TNI-nya, maka pihak PDMD Aceh dibawah pimpinan Mayjen TNI Endang Suwarya meluncurkan satu tulisan yang diberi judul "Membongkar habis kesesatan GAM" (Selasa, 05/08/2003 15:06:03 WIB) yang referensinya diambil dari saudara yang mengatasnamakan "Abu Jihad" (
http://www.pdmd-nad.info/index.php?fuseaction=news.view&newsID=05082003158361&chanID=4&Lang=ID )

Dimana saudara Abu Jihad ini dipropagandakan oleh pihak PDMD Aceh sebagai "salah satu tokoh yang tadinya termasuk simpatisan kelompok pemberontak Gerakan Aceh Merdeka...(tetapi) keluar dari kelompok GAM. Karena nilai perjuangan dan aqidah dari kelompok Hasan Tiro tidak sesuai dengan hati nuraninya, serta sangat jauh dari aqidah Islam".

Dimana kalau mau terbuka dan jujur bahwa sebenarnya justru Undang-Undang Dasar 1945 dan sumber hukum Pancasila Negara RI-Jawa-Yogya adalah sumber hukum sekular. Mana ada itu dalam UUD 1945 penerapan Syariat Islam. Coba perhatikan apa itu isi Pancasila. Silahkan baca tulisan "[000501] Amandemen Pasal 29 Ayat 1 UUD 1945" ( http://www.dataphone.se/~ahmad/000501.htm )

Dimana sebenarnya justru pihak Soekarno dan para penerusnya di Negara RI-Jawa-Yogya yang telah menyimpang dari aqidah Islam dengan menjadikan Pancasila sebagai sumber hukum dan UUD 1945 sebagai konstitusi negara.

Nah selanjutnya, mengenai tuntutan rakyat Aceh dibawah pimpinan Teungku Muhammad Hasan di Tiro yang menuntut keadilan melalui tuntutan negeri Aceh yang diduduki Soekarno dikembalikan lagi kepada rakyat Aceh, karena tidak sesuai dan melanggar Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan "Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan" memang bisa diterima, karena menurut sebagian besar fakta, sejarah dan hukum yang mendasari waktu sejarah berjalan tentang pendudukan negeri Aceh oleh Soekarno dengan Negara RI-Jawa-Yogya dan TNI-nya adalah benar. Karena itu sebagaimana yang telah saya tulis dalam tulisan "[030729] Jihad zalim timbul karena Megawati Cs penerus Soekarno duduki Aceh" ( http://www.dataphone.se/~ahmad/030729b.htm )

Jelas, kalau Pancasila sebagai sumber hukum Negara RI-Jawa-Yogya, maka bisa dibenarkan bahwa hukum shalat tidak wajib dan melaksanakan haji dilarang. Tetapi, kalau pihak rakyat Aceh dibawah pimpinan Teungku Muhammad Daud Beureueh yang diteruskan oleh Teungku Muhammad Hasan di Tiro, menetapkan bahwa hukum shalat tidak wajib dan melarang pergi melaksanakan haji, itu sebenarnya, alasan dari pihak PDMD Aceh yang sudah tidak punya lagi alasan lain yang bisa menjatuhkan alasan yang disampaikan oleh pihak rakyat Aceh dibawah pimpinan Teungku Muhammad Hasan di Tiro yang menuntut keadilan melalui tuntutan negeri Aceh yang diduduki Soekarno dikembalikan lagi kepada rakyat Aceh, karena tidak sesuai dan melanggar Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan "Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan".

Coba saja, kalau sekarang saya minta bukti dari pihak Penguasa Darurat Militer Daerah Aceh yang jelas, nyata dan benar bahwa pihak Teungku Muhammad Daud Beureueh dan Teungku Muhammad Hasan di Tiro melarang shalat dan melarang melaksanakan haji. Dimana coba kirimkan semua bukti itu kepada saya.

Sedangkan kalau masalah "mencuri, menipu, merampok atau merampas harta dan bahkan membunuh warga non-Aceh ataupun warga Aceh sendiri" sebenarnya telah dilakukan oleh pihak TNI dari sejak masa Soekarno, Jenderal Soeharto dengan DOM-nya, dilanjutkan oleh BJ Habibie, Abdurrahman Wahid, dan sekarang oleh Presiden Megawati dengan Keputusan Presiden RI nomor 28 tahun 2003 tentang pernyataan keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang dikeluarkan pada tanggal 18 Mei 2003 dan diberlakukan pada tanggal 19 Mei 2003 selama 6 bulan dan Keputusan Presiden Republik Indonesia selaku Penguasa Darurat Militer Pusat Nomor 43 Tahun 2003 Tentang Pengaturan kegiatan Warga Negara Asing, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Jurnalis di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang ditetapkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Juni 2003.

Begitu juga dengan penyimpangan akhlak, sudah jelas terlihat di masyarakat Negara RI-Jawa-Yogya yang hukumnya bersumberkan kepada Pancasila dan konstitusinya pada UUD 1945 sekular.
Jelas, sumber hukum Pancasila itu isinya jauh menyimpang dari ajaran dan akhlak Islam, apalagi dari syariat Islam. Soal sombong dan arogan, itu Presiden Megawati yang didukung penuh oleh Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto, KASAD Jenderal TNI Ryamizard Ryacudu, dipayungi oleh Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono Cs, disokong penuh oleh Menlu Noer Hassan Wirajuda, Ketua DPR Akbar Tandjung, Ketua MPR Amien Rais, Ketua Komisi I DPR Ibrahim Ambong, dan Penguasa Darurat Militer Daerah Aceh Mayjen TNI Endang Suwarya. Dimana tetap saja Presiden Megawati Cs menduduki negeri Aceh walaupun secara fakta, sejarah dan hukum yang mendasari waktu sejarah itu berlangsung bahwa pendudukan Aceh itu adalah "tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan".

Kemudian kalau mau juga ditelusuri, justru yang "memandang remeh dan rendah terhadap komunitas di luar kelompoknya, menghalalkan berbuat khianat, sewenang-wenang, diskriminatif serta memutuskan tali silaturahmi" adalah pihak Soekarno dengan cara membuat dasar hukum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 5 tahun 1950 tentang pembentukan Propinsi Sumatera-Utara (telah diubah dengan Undang-Undang Darurat No.16 tahun 1955, Lembaran-Negara tahun 1955 No. 52) yang dengan sengaja dimasukkan negeri Aceh kedalam Propinsi Sumatera Utara.

Seterusnya soal tuduhan "a.membakar sekolah dengan alasan karena orang Aceh yang sudah pernah bersekolah di sekolah-sekolah pemerintah Indonesia, otaknya sudah di kotori ideologi Pancasila; b.membunuh orang karena alasan orang tersebut menjadi pengajar/guru bahasa Indonesia di sebuah sekolah milik pemerintah; c.menipu rakyat agar mengeluarkan uang dengan dalih perjuangan; d.memeras rakyat agar mau menyetor uang kepada penguasa GAM, dimana besar dan kecilnya uang tersebut ditakar sekehendak hati GAM sendiri, bahkan disertai dengan ancaman"
Itu semua jelas, tuduhan dalam rangka propaganda pihak Penguasa Darurat Militer Daerah Aceh dibawah pimpinan Mayjen TNI Endang Suwarya dan Penguasa Darurat Militer Pusat Presiden Megawati untuk melancarkan serangan terhadap rakyat Aceh dibawah pimpinan Teungku Muhammad Hasan di Tiro yang menuntut keadilan melalui tuntutan negeri Aceh yang diduduki Soekarno dikembalikan lagi kepada rakyat Aceh, karena tidak sesuai dan melanggar Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan "Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan".

Nah sekarang, sebenarnya kalau ditelusuri lebih dalam, yang menjadi akar masalah adalah Soekarno dengan Negara RI-Jawa-Yogya dan TNI-nya yang menduduki negeri Aceh yang sampai sekarang tetap dipertahankan oleh Presiden Megawati. Jadi kebijaksanaan politik dan keamanan Penguasa Negara RI-jawa-Yogya dengan TNI-nya itulah yang menimbulkan kemelut dan pertumpahan darah di negeri Aceh sampai detik ini.
( http://www.dataphone.se/~ahmad/030806.htm )

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

Wassalam.

Ahmad Sudirman

http://www.dataphone.se/~ahmad
ahmad@dataphone.se
----------

Date: Mon, 11 Aug 2003 09:03:01 -0700 (PDT)
From: Ditya Soedarsono <dityaaceh_2003@yahoo.com>
To: Ahmad Sudirman <ahmad@dataphone.se>
Cc: rakyat NKA <rakyat_nka@yahoo.com>,
Serambi Indonesia <serambi_indonesia@yahoo.com>,
Aceh Kita <redaksi@acehkita.com>,
Mail2news <Mail2news-20030721-soc.culture.indonesia+alt.culture.indonesia@anon.lcs.mit.edu>,
ahmad jibril <ahmad_jibril1423@yahoo.com>, amriw <amriw@mweb.co.id>,
"Susilo.Sawaldi" <Susilo.Sawaldi@bhpsteel.com>,
balipost <balipost@indo.net.id>, waspada <newsletter@waspada.co.id>,
Qclik <qclik@my-deja.com>, PR <redaksi@pikiran-rakyat.com>,
Pontianak <editor@pontianak.wasantara.net.id>,
Hudoyo <hudoyo@cbn.net.id>, JKT POST <jktpost2@cbn.net.id>,
Redaksi Detik <redaksi@detik.com>,
Redaksi Kompas <redaksi@kompas.com>,
Redaksi Satu Net <redaksi@satunet.com>,
Redaksi Waspada <redaksi@waspada.co.id>,
Waspada <waspada@waspada.co.id>, Detik <webmaster@detik.com>,
KOMPAS <kompas@kompas.com>, Agus John <agusjohn@ratelindo.co.id>,
Padmanaba <Padmanaba@uboot.com>, T Bima <tamastir@centrin.net.id>,
Solo Pos <solopos@bumi.net.id>, SEA <sea@swipnet.se>,
Salman ITB <salman@isnet.itb.ac.id>, PK <partai@keadilan.or.id>,
Hidajat Sjarif <siliwangi27@hotmail.com>,
Suparmo <suparmo@tjp.toshiba.co.jp>,
Suparmo <asadullah_abujihad@yahoo.com>,
nurzati <nurzati@tjp.toshiba.co.jp>,
joko_tingkir_jr <joko_tingkir_jr@hotmail.com>,
MT Dharminta <editor@jawapos.co.id>,
Habe Arifin <habearifin@yahoo.com>,
Matius Dharminta <mr_dharminta@yahoo.com>,
Yuhendra <yuhe1st@yahoo.com>, Islam ITB <is-lam@isnet.itb.ac.id>,
PKB <pkb.indo@mailcity.com>,
Hassan Wirajuda <hassan.wirajuda@ties.itu.int>,
Megawati <megawati@gmx.net>, Siyasah <siyasah@isnet.org>,
Islam <is-lam@isnet.org>, Al Chaidar <alchaidar@yahoo.com>
Subject: APAKAH HASAN TIRO MASIH HIDUP!!!!!SADARLAH RAKYAT ACEH SUDAH BANYAK YANG KAU JADIKAN TUMBAL CITA-CITA MUNAFIKMU.

Apa tidak keliru!!!!! bang Ahmad Sudirman, kalau melihat tulisan anda, maka andalah yang bingung mencari jawaban!!! Kemana anda beberapa hari ini? Kok bisa anda mengatakan saya melancarkan propaganda murahan! Wong saya di Aceh dan yang menghadapi kenyataan!!!!, Justru seharusnya aku yang bertanya padamu?? Tidakkah anda merasa berdosa dengan bualan anda dari negeri asing selama ini??? Saudaralah penanggung jawab kematian saudara-saudaraku di Aceh, akibat propaganda saudara saudara yang menyimpang dari jalan Allah, dan menjungkirbalikkan fakta dan kenyataan yang sebenarnya terjadi serta selalu berlindung dibalik kalimatullah......Ya Allah beri ampunan pada saudaraku yang sedang khilaf ini....!!!!.

Kan betul daripada rakyat aceh selalu dikelabuhi dan agama pun disamarkan oleh Hasan Tiro cs, kan lebih baik diselesaikan oleh operasi terpadu dibawah naungan Keppres 28/2003. Seperti tulisan mas Matius Dharminta.

Ahmad Sudirman:
Rakyat Aceh yang dipimpin oleh Teungku Muhammad Hasan di Tiro (Ahmad Sudirman)

Ditya Soedarsono:
Bohong lagi anda Ahmad Sudirman!!!!!! kenapa sih andah suka sekali bohong!!!! Kapan dan dimana Hasan Tiro pernah memimpin rakyat Aceh????? Jadi Kechiek pun Hasan Tiro belum pernah!!! apalagi memimpin rakyat Aceh ..... ternyata anda ini seorang jagoan pembohong.......

Ahmad Sudirman:
Karena kalau ditelusuri lebih mendalam dari apa yang diperjuangkan oleh Teungku Muhammad Daud Beureueh dan Tengku Hasan Muhammad di Tiro itu adalah seperti yang telah berulang kali saya tulis dalam tulisan.-tulisan sebelum ini, yaitu: "menuntut keadilan melalui tuntutan negeri Aceh yang diduduki Soekarno dikembalikan lagi kepada rakyat Aceh, karena tidak sesuai dan melanggar Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan "Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan". ( http://www.dataphone.se/~ahmad/030805.htm )

Ditya Soedarsono:
Mana orang lain mau percaya,!? wong anda selalu bercerita bohong....!!!! coba anda lihat rakyat Aceh sekitar 4,2 Juta jiwa dibandingkan pengikut hasan tiro hanya 5.200 orang....nah tentunya kebohongan2 anda hanya menjangkau sebagian kecil rakyat Aceh.....kalau kita tarik ke NKRI maka rakyat yang mau anda bohongi dengan lelucon saudara hanya 0,0002%. sebaiknya anda segera kembali ke jalan Allah SWT daripada terus ngebohong.

Ahmad Sudirman:
"Kalau mau lebih difokuskan, maka bisa saya katakan sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945: "Bahwa sesungguhnya
Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa (termasuk rakyat Aceh dibawah pimpinan Teungku Hasan Muhammad di Tiro yang menuntut keadilan melalui tuntutan
negeri Aceh yang diduduki Soekarno dikembalikan lagi kepada rakyat Aceh) dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak
sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan". ( http://www.dataphone.se/~ahmad/030805.htm )

Ditya Soedarsono:
lagi-lagi anda berbohong!!!!! betulkah RI menjajah rakyat Aceh ......????!!!!!!

Ahmad Sudirman:
Nah, dari dasar perjuangan rakyat Aceh yang dideklarkan oleh Teungku Hasan Muhammad di Tiro sudah jelas dan gamblang bahwa nilai-nilai, norma-norma, dan
semangat berjuang yang telah digariskan oleh para pejuang Aceh dari sejak abad ke 15 sampai detik inilah yang sebenarnya lahir dari ruh Islam yang telah menyirami
rakyat, pemimpin dan negeri Aceh sejak abad ke 15 itu, dan dinyatakan dalam deklarasi kemerdekaan Aceh Sumatra tanggal 4 Desember 1976 oleh Teungku
Muhammad Hasan di Tiro. ( http://www.dataphone.se/~ahmad/030730b.htm )

Ditya Soedarsono:
terus-terusan anda berbohong dan berbohong.....kalau memang ada negara Aceh Sumatera.......kok negara-negara di dunia tidak mengenalnya????

Ahmad Sudirman:
Jadi bukan seperti yang ditulis saudara Abu Jihad: "Sesungguhnya peta konflik yang sedang terjadi sulit dipercaya bahwa GAM Hasan Tiro yang membawa isu perjuangan paham ashobiyah itu akan mendapat dukungan seluruh penduduk Tanah Rencong"

Karena jelas, perjuangan menuntut keadilan melalui tuntutan negeri Aceh yang diduduki Soekarno dikembalikan lagi kepada rakyat Aceh, karena tidak sesuai dan melanggar Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan "Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan, adalah bukan perjuangan yang berdasarkan pada isu ashobiyah, seperti yang ditulis oleh saudara Abu Jihad.

Ditya Soedarsono:
anda menuntut keadilan kepada siapa???? ingat saudara kalau saat ini seperti yang anda katakan bahwa RI tidak adil, mungkin saya sudah diusir oleh rakyat Aceh, dan mungkin saya sudah dibunuh!!!!...... lho kok malahan saya bersama-sama dengan rakyat Aceh disini sedang menghimbau agar saudara-saudaraku yang saat ini sedang terbuai bualan anda dan hasan tiro cs segera kembali kepangkuan Ibu Pertiwi.

Ahmad Sudirman:
Teungku Muhammad Daud Beureueh mengetahui benar bahwa secara de facto dan de jure negeri Aceh tidak pernah masuk dan menggabungkan diri kedalam RI-Jawa-Yogya, maka 3 tahun setelah RIS bubar dan kembali menjadi RI-Jawa-Yogya, dan setelah Soekarno dengan diam-diam menelan negeri Aceh pakai mulut Sumatera Utara, melalui dasar hukum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 5 tahun 1950 tentang pembentukan Propinsi Sumatera-Utara (telah diubah dengan Undang-Undang Darurat No.16 tahun 1955, Lembaran-Negara tahun 1955 No. 52), Teungku Muhammad Daud Beureueh di Aceh memaklumatkan Negara Islam Indonesia pada tanggal 20 September 1953.

Ketika Teungku Muhammad Daud Beureueh memaklumatkan Negara Islam Indonesia, Negara RI-Jawa-Yogya dipegang oleh Kabinet Ali-Wongso dengan Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo (PNI) dan Wakil Perdana Menteri Wongsonegoro (Partai Indonesia Raya) yang dilantik pada bulan Agustus 1953 menggantikan Kabinet Wilopo dengan Perdana Menteri Wilopo yang dilantik pada tanggal 3 April 1952 dan jatuh pada tanggal 3 Juni 1953 yang menggantikan
Kabinet Soekiman. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1950-1964, Sekretariat Negara RI, 1986, hal. 65, 73)

Tetapi, karena memang Soekarno itu pandai memanipulasi, memalsukan dan menipu, maka ketika Teungku Muhammad Daud Beureueh memaklumatkan Negara Islam Indonesia pada tanggal 20 September 1953, Soekarno membalas dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara, yang disahkan di Jakarta pada tanggal 29 Nopember 1956.
( http://www.dataphone.se/~ahmad/030805.htm )

Apa yang terjadi, Teungku Muhammad Daud Beureueh tidak mau menerima Undang- Undang Nomor 24 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara yang disodorkan oleh pihak Soekarno Cs, melainkan tetap dalam posisinya semula dalam garis pertahanan dan pembelaan negeri Aceh yang telah dimaklumatkan menjadi Negara Islam Indonesia. Untuk lebih mendalam bisa dibaca dalam tulisan "[030613] Soekarno memang menipu Teungku Daud Beureueh " ( http://www.dataphone.se/~ahmad/030613.htm )

Ditya Soedarsono:
Penolakan Teungku Muhammad Daud Beureueh yang saat itu sebagai pemimpin masyarakat Aceh (Gubernur Militer) terhadap ajakan Wali Negara Sumatera Timur guna mendirikan negara sendiri, merupakan wujud dari tingginya komitmen pemimpin dan rakyat Aceh untuk bersatu dalam kedaulatan Indonesia. Ajakan itu bahkan ditolak mentah-mentah dalam surat kabar Semangat Merdeka yang terbit di Banda Aceh pada tanggal 23 Maret 1949---lima hari menjelang berlangsungnya Muktamar Sumatera di Medan yang digagas Teungku Mansur guna membicarakan soal "makar" dan mendirikan negara tersendiri---Teungku Muhammad Daud Beureueh secara terbuka menyampaikan penolakannya. Konon, penyampaian secara terbuka di surat kabar ini memang sengaja digagas agar publik, seluruh rakyat Aceh, dan semua rakyat Sumatera mengetahui secara jelas apa dan bagaimana sikap para pemimpin Aceh terhadap ajakan memisahkan diri dari Indonesia. Berikut petikan pernyataan yang disampaikan Daud Beureueh kala itu: "Perasaan kedaerahan di Aceh tidak ada. Sebab itu, kita tidak bermaksud untuk membentuk suatu Aceh Raya dan lain-lain karena kita di sini adalah bersemangat Republiken. Sebab itu juga, undangan dari Wali Negara Sumatera Timur itu kita balas. Kesetiaan rakyat Aceh terhadap pemerintah RI bukan dibuat-buat serta diada-adakan. Tetapi, kesetiaan yang tulus dan perkiraan yang pasti. Rakyat Aceh tahu pasti bahwa kemerdekaan secara terpisah-pisah negara per-negara tidak akan menguntungkan dan tidak akan membawa kepada kemerdekaan yang abadi."
Nah.....anda mau bohong apa lagi......????? Yang diinginkan oleh Teungku Muhammad Daud Beureueh adalah pelaksanaan "Syariat Islam" tidak lain dan tidak bukan dan sekarang ....... sudah dipenuhi ??...... anda sih tidak datang kesini, yo.... sowan kerumahku?!!!

Ahmad Sudirman:
Adapun mengenai apa yang ditulis oleh saudara Abu Jihad: "Namun dalam kenyataannya, ternyata Hasan Tiro gagal memperjuangkan DI/TII di tingkat internasional. Kegagalannya itu mengilhami dirinya untuk kemudian merubah haluan politik perjuangan ke arah sosialis-sekuler. Dan dari semenjak itu dirinya tidak lagi mempercayai gerakan yang didasarkan agama."

Nah disinilah sekali lagi bahwa saudara Abu Jihad tidak memahami apa yang menjadi dasar perjuangan dan tuntutan dari Teungku Hasan Muhammad di Tiro dengan deklarasi Negara Aceh Sumatera-nya. Seperti yang telah saya tuliskan diatas, bahwa perjuangan Teungku Hasan Muhammad di Tiro bukan berdasarkan "isu perjuangan paham ashobiyah" dan juga bukan perjuangan politik ke arah "sosialis-sekuler".

Ditya Soedarsono:
Lihat tuh.....bendera anda yang dulu hijau, ganti warna merahhhhh..... dan gambar binatang-binatang pakai mahkota, mana ada faham Islami yang bergambarkan binatang!!!!!!??????

Ahmad Sudirman:
Seterusnya apa yang ditulis oleh saudara Abu Jihad: "Ketika datang ke Aceh tahun 1976, Hasan Tiro mengubah kiblat dan haluan politik perjuangan bangsa Aceh, serta mengubah nama RIA menjadi Gerakan Aceh Merdeka, yang kemudian ia rubah lagi menjadi Aceh Sumatera National Liberation Front (ASNLF). Di mana dalam perjuangannya, Hasan Tiro lebih memunculkan unsur ashobiyah etnisitas keacehan semata. Mereka ingin mengusir orang-orang non-Aceh keluar dari Aceh. Begitu pula orang Aceh yang memiliki faham ke-Indonesia-an, mereka akan diusir atau dibunuh bila perlu, karena sudah menghalangi cita-cita perjuangannya."

Disinipun saudara Abu Jihad sudah salah, karena Teungku Hasan Muhammad di Tiro ketika mendeklarkan negara Aceh Sumatera tanggal 4 Desember 1976, tidak mencantumkan didalamnya perubahan nama dari nama " RIA menjadi Gerakan Aceh Merdeka, yang kemudian ia rubah lagi menjadi Aceh Sumatera National Liberation Front (ASNLF)." (The Price of Freedom: the unfinished diary of Tengku Hasan di Tiro, National Liberation Front of Acheh Sumatra,1984)

Ditya Soedarsono:
anda sih tidak pernah ke Aceh....!! sekali-kali datanglah kesini biar tahu dan mengerti apa yang sebenarnya terjadi di Aceh......jangan hanya tidur berbantal buku sejarah di negeri orang......!!!!

Ahmad Sudirman:
Tentang apa yang ditulis saudara Abu Jihad: "Untuk menggemahkan perjuangan ke tingkat internasional, Hasan Tiro lebih banyak membiarkan rakyat Aceh menjadi korban pembunuhan dalam pertikaian antara GAM dan TNI/Polri. Kenapa demikian? Karena dia lebih mementingkan politik ketimbang terjun langsung ke medan perang. Menurut pandangannya bahwa semakin banyak rakyat Aceh yang dipenjara atau dibunuh semakin dekat akan sebuah kemenangan. Hasan Tiro mengistilahkan perjuangannya hanya tinggal setenggah batang rokok lagi."

Nah, disipun saudara Abu Jihad salah lagi. Teungku Hasan Muhammad di Tiro dalam menuntut keadilan melalui tuntutan negeri Aceh yang diduduki Soekarno dikembalikan lagi kepada rakyat Aceh, karena tidak sesuai dan melanggar Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan "Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan" di dunia internasional, justru melalui perjuangan membukakan dasar hukum internasional, yang salah satunya pernah saya tulis dalam tulisan "[030731] Perjuangan ASNLF/GAM dibenarkan menurut dasar hukum internasional " ( http://www.dataphone.se/~ahmad/030731.htm ) dan bisa juga dilihat di http://www.asnlf.net

Ditya Soedarsono:
Nah, disipun saudara Abu Jihad baru benar.

Ahmad Sudirman:
Selanjutnya mengenai apa yang ditulis oleh saudara Abu Jihad:"Selalu mengubah nama dan menambah gelar pada dirinya untuk mengangkat status sosialnya di mata bangsa Aceh".

Ditya Soedarsono:
yah.... itu memang benar...

Ahmad Sudirman:
Nah persoalan gelar yang diperoleh dari hasil pendidikannya yang berlaku sampai detik ini ialah Dr. Teungku Hasan Muhammad di Tiro, seperti yang dipakainya ketika memberikan ceramah di City University of London pada tanggal 20 Agustus 1984.

Ahmad Sudirman:
Sedangkan mengenai yang ditulis saudara Abu Jihad: "Ketika ia masih berada di Amerika, sempat diketahui perpacaran dengan seorang wartawati majalah Time dan berencana mengawininya. Kemudian ternyata ia telah mengawini seorang wanita keturunan Yahudi-Swedia bernama Dora yang kemudian memberikannya seorang putra bernama Karim Hasan. Anaknya ini telah dipersiapkan untuk menggantikan dirinya kelak bila dirinya meninggal sebagai raja Aceh."

Soal perkawinan itu adalah soal pribadi seseorang. Dalam Islam tidak ada larangan bagi seorang lelaki muslim untuk kawin dengan perempuan Yahudi. Rasulullah SAW telah memberikan contoh ketika Beliau mengawini Barrah binti al -Harris bin Dirar bin Habib bin Aiz bin Malik bin Juzaimah Ibnu al-Mustaliq. Ayahnya, pimpinan tertinggi Kabilah Bani al-Mustaliq, satu kabilah Yahudi. Dimana Barrah binti al -Harris ketika telah menjadi istri Rasulullah diganti namanya oleh Rasulullah SAW menjadi Juwairiyah (r.a.) (Akmal H Mhd.Zain, Mohd. Shafwan Amrullah, Istri-istri Rasulullah, Pustaka Al-Mizan, Kuala Lumpur, cetakan kedua, 1989, hal.103, 108)

Ditya Soedarsono:
lho kenapa anda yang jawab.... kalau memang itu masalah pribadi hasan tiro, kan memang Abu Jihad tidak pernah melarang ..... orang kawin....

Ahmad Sudirman:
Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin.

Ditya Soedarsono:
Mudah-mudahan, Kalimatullah yang anda tulis diatas ini bisa menuntun anda kejalan yang benar, dan dijauhkanNYA dari sifat-sifat pembohong.

Wassalam.

Saudaramu, Ditya Soedarsono.

Aceh
dityaaceh_2003@yahoo.com
----------

Ditya Soedarsono:
Kenapa tulisan yang terakhir ini tidak anda komentari......., terima kasih ternyata anda sudah sadar dan sudah takut untuk berbohong lagi, terima kasih ya...Allah Engkau telah menunjukkan jalan yang lurus kepada saudaraku Ahmad Sudirman.....Amin!

http://www.pdmd-nad.info/index.php?fuseaction=news.view&newsID=090820031356971&chanID=5&Lang=ID

Sabtu, 09/08/2003 13:54:53 WIB

BAB-III
KESESATAN GAM HASAN TIRO

Menurut gejala-gejala dan gerak langkah Hasan Tiro dalam bentuk Gerakan Aceg Merdeka (GAM) telah terjadi berbagai penyimpangan, terutama penyimpangan di
bidang aqidah, syari'ah dan mu'amalah.

Pertama Penyimpangan Aqidah :

Dalam penyimpangan Aqidah, Gerakan Aceh Merdeka diarahkan kepada perjuangan yang bersifat sekuler, yaitu memisahkan antara persoalan dunia dengan
persoalan agama, di mana dalam faham Hasan Tiro yang sekuler itu bahwa urusan agama tidak usah dicampur tangan dengan persoalan keduniaan (politik).

Jadi, menurut pandangan Hasan Tiro, bahwa urusan masyarakat Aceh bisa terselesaikan jikalau tidak menggantungkan urusan kepada Allah SWT. Hasan Tiro
beragumen bahwa kemajuan masyarakat Aceh tergantung bagaimana kreasi masyarakat Aceh dalam membangun peradaban bangsanya. Hasan Tiro memberikan
contoh seperti negara Uni Soviet, Amerika Serikat, Jerman dan lain-lain, yang kesemua negara tersebut memisahkan urusan dunia mereka dengan urusan agama, dan
ternyata mereka bisa mencapai peradaban yang tinggi.

Begitu pula yang dikehendaki Hasan Tiro terhadap masyarakat Aceh, dibawah ini merupakan rangkaian penyimpangan dalam segi Aqidah antara lain.
a. Ia ingin menyingkirkan keislaman rakyat Aceh dan menggantinya dengan faham sekuler. Karena dengan jalan sepert inilah suatu saat nanti perjuangan masyarakat
Aceh mendapat kemenangan. Selain itu, dengan berkiblat kepada faham sekuler memudahkan perjuangan masyarakat Aceh untuk mendapat pengakuan dunia
Internasional. Walaupun pada saat ini belum sebuah negarapun yang mengakui perjuangannya, termasuk negara Amerika Serikat yang merupakan kiblat politik
Hasan Tiro.

a. Ia ingin mencanangkan faham sekuler ini sebagai bagian terpenting dari penerapan keyakinan masyarakat Aceh, .Agar upaya-upaya memperjuangkan kekuasaan
atau kedaulatan masyarakat Aceh dalam wujud Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Dengan doktrin sekuler inilah GAM serta perjuangannya sebagai satu-satunya
perwujudan konkrit dari bentuk pemahaman serta pelaksanaan yang absah dan benar bagi masyarkat Aceh seluruhnya.

b. Ia ingin memmahamkan tentang sekulerisme sebagai suatu ajaran atau doktrin yang menuntut kesadaran jiwa maupun mental orang-orang Aceh, agar merasa
wajib dan bertanggung jawab untuk senantiasa membentuk, menegakkan dan menyelenggarakan kehidupan selaku warga sekuler.

c. Ia ingin memahamkan bahwa dirinya adalah tokoh pembaharu Aceh, yang akan menghantarkan masyrakat Aceh menuju kejayaan gilang-gemilang seperti para
endatunya terdahulu. Oleh karenanya, bila melihat selebaran yang telah beredar di Aceh bahwa ia telah mendakwakan dirinya sebagai raja Aceh---atau yang telah
diakui menurut ulama mereka sebagai "ulil amri" yang sah. Yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya untuk selalu dita'ati dan dipatuhi segala perintah dan larangannya
oleh segenap masyarakat Aceh.

Yang perlu dicatat untuk Hasan Tiro dan komonitasGAM-nya, adalah bahwa Islam----yang menjadi Aqidah dan agama masyarakat Aceh----mempunyai sikap
yang jelas dan hukum yang tegas dalam berbagai masalah yang dianggap tulang punggung dunia politik.

Islam , yang merupakan sebuah sistem yang lengkap, bukan merupakan keyakinan para pemimpin agama atau slogan-slogan ibadah semata. Maksudnya, Islam
bukan hanya sekedar hubungan manusia dengan Rabb-nya tanpa ada hubungan dengan cara mengatur kehidupan, menuntun masyarakat dan daulah. Tetapi Islam
merupakan system kehidupan yang meletakkan prinsip-prinsip ,memancangkan kaidah membuat ketetapan-ketetapan hukum, menjelaskan tuntutan, yang berkaitan
dengan kehidupan individu, cara menata rumah tangga, mengatur masyarakat, mendirikan daulah dan menjalin hubungan dengan seluruh dunia.

Pola pemikiran tauhud dalam Islam yang berlaku, bahwa tidak seharusnya orang muslim menjadikan selain Allah sebagai Rabb, mengambil selain Allah sebagai
penolong dan tidak mencari hokum dari selain Allah, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al Qur'an.

Kedua Penyimpangan Syari'ah

Di dalam penyimpangan syari'ah, Gerakan Aceh Merdeka (GAM) telah melakukan perubahan nekat dan berani yang hanya berdasarkan ra'yu (rasio) mereka
sendiri dalam kelompoknya, diantaranya:

a. Menetapkan bahwa hukum shalat tidak wajib. dengan alasan dalam kondisi dan situasi jihad. Iebih jauh Hasan Tiro berpendapat hahwa kewajiban shalat akan
membuat masyarakat Aceh semakin malas, yang selalu menggantungkan hidupnya dari do'a ke do'a. Padahal tidak ada sedikitpun nash dalam Al Qur'an yang
membenarkan pendapat demikian. begitu pula perbuatan Rasulullah saw. Yang perlu dipahami oleh komunitas GAM adalah bahwa ibadah kepada Allah SWT dan
meminta tolong kepada-Nva y:ang tertuang dalam shalat, termasuk berjuang membela negeri merupakan dua aktifitas yang harus senantiasa melekat pada setiap
pribadi muslim. Keharusan ini berlaku dimanapun dan kapan pun. Ibadah yang tercermin dari cara berpikir, ,berbicara dan bertindak dalam dataran kenyatan, bagi
seorang muslim selalu disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan-Nya. Apa yang harus dilakukan di tengah-tengah masyarakat, harusnya merupakan refleksi dan
manifestasi dari shalat, puasa dan ibadah-ibadah lainnya. Shalat khusyu' yang dilakukan dengan penuh kesungguhan dan konsentrasi akan melahirkan kesadaran
berbuat yang terbaik untuk rakyat. dan bagi si pelaku shalat sambil terus berusaha menjauhkan diri dari perbuatan yang merusak dan merugikan orang lain, termasuk
perbuatan fahsya dan munkar.

b. Menetapkan bahwa berperang melawan tentara RI, berarti sedang berperang atau jihad fi sabilillah. Tanpa melihat lagi tujuan, kondisi ataupun syiar
perjuangannya. Sesungguhnya yang membedakan antara muslim dan non muslim dalam berjihad adalah tujuan. Bahwa kaum muslimin itu ber,jihad semata-mata
karena Allah SWT, berperang karena Allah SWT ,sedangkan kaum non muslim tidak. Tujuan inilah yang menyebabkan sucinya jihad dan berperang, dan
menjadikannya sebagai ibadah serta upaya dalam rangka taqarrub (mendekatkan diri) kepada-Nya. Jadi setiap perang yang terjadi di bawah naungan bendera selain
Islam dengan tujuan yang tidak untuk menolong dan membela kehormatan Islam dan umat Islam bukanlah termasuk perang suci (qital fi sabilillah).

c. Melarang melaksanakan haji ke Mekkah dengan alasan bahwa, kewajiban ibadah haji bisa gugur bila dalam pelaksanaannya terdapat suatu halangan syara'. Diantaranva keamanan yang tidak kondusif, terjadinya hal-hal bathil dalam pelaksanaan haji. Seperti, pelaksanaan haji tersebut dikelola oleh orang-orang kafir (dalam
konteks ini yang mereka maksudkan adalah rejim penjajah Indonesia -Jawa). dan juga pengribaan uang setoran ONH yang tidak sesuai dengan tuntunan agama.
Semua alasan tentang gugurya berhaji menurut faham mereka. sebenarnya tidak ada sama sekali, dalam Al Qur 'an. Yang jelas, sikap mereka tersebut adalah
upayanya dalam mempolitisasi agama demi kepentingan komunitas dan pribadi mereka saja.

d. Menghalalkan mencuri, menipu merampok atau merampas harta dan bahkan membunuh warga non-Aceh ataupun warga Aceh sendiri dengan alasan untuk
kepentingan perjuangan GAM. Hal ini disandarkan pada filosofi sesat tentang adanya kepemilikan yang absah terhadap seluruh daerah teritorial Aceh. semenjak
adanya proklamasi GAM tahun 1976, dan bila dalam kenyataannya kini ternyata masih berada dalam penjajah Indonesia -Jawa beserta rakyatnya, rnaka itu hasil
merampas dari kekuasaan yang sah bangsa Aceh. Oleh karenanya adalah wajib hukumnya mengambil harta kekayaan tersebut dengan jalan apapun asalkan demi
komunitas dan pribadi mereka. Inilah yang merupakan dasar falsafah adanya prinsip penghalalan segala cara yang dianut oleh komunitas GAM.

Penyimpangan syari'ah ini pada kenyataannya berbuntut lahirnya sikap-sikap ekstrim yang liar. Kenapa muncul sikap demikian? Bisa jadi kemungkinannya karena
telah terjadi "kegersangan spiritual" pada sikap dan perbuatan komunitas GAM. Kegersangan yang lahir dari tidak adanya sentuhan keimanan, sehingga komunitas
GAM tidak mampu lagi memaknai arti perjuangannya. Kalimat jihad yang selalu disuarakan mereka temyata tak memiliki makna sama sekali. Perlu menjadi
pemahaman mereka bahwa walaupun jihad mempunyai pengertian sebagai berjuang, tetapi tidak semua berjuang dapat disebut jihad. Hadirnya jihad adalah perintah
Allah. sehingga jihad harus karena Allah, sedang cara atau proses pelaksanaanya juga harus sesuai dengan konsep Allah, begitu pula tujuannya adalah mencari
keridhoan Allah semata. Dengan demikian, jihad adalah merupakan salah satu bentuk ibadah. yaitu menegakkan yang haq dan menghancurkan kebathilan. Jadi,
apabila satu negeri Ingin merebut kemerdekaan dari penjajah dengan maksud untuk membangun negara yang tidak Islami. atau hanva sekedar untuk mencapai
keseiahteraan rakyat tanpa memperhatikan konsep Ilahi, maka tidak layak disebut sebagai jihad.

KETIGA Penyimpangan Akhlak

Di bidang akhlak, komunitas HasanTiro tidak menampakkan sama sekali akhlakul karimah-nya. Konsekuensi dari penyimpangan aqidah mengakibatkan mereka
tersesat dan menyukai kesesatan dalam memahami maupun melaksanakan Ibadah, syari'ah dan Ahlaq, penyimpangan akhlaq tersebut antara lain:

a. Menjadi sombong dan arogan serta membanggakan diri terhadap pemahaman kebangsaan (ashobiyah), di mana mereka beranggapan hahwa keberadaan
komunitasnya dirasakan memiliki keistimewaan dari bangsa lainnya.

b. Memandang remeh dan rendah terhadap komunitas di luar kelompoknya, terulama penduduk non-Aceh yang berasal dari pulau Jawa yang dianggapnya sebagai
penjajah, tanpa melihat lebih jauh persoalan sosial-politik, ekonomi dan keagamaan di luar Aceh. Sudah kita ketahui bersama bahwa penduduk non-Aceh baik yang
muslim maupun non muslim mengalami kedzaliman rezim penguasa Republik, pada masa orla dan orba.

c. Menghalalkan berbuat khianat. sewenang-wenang, diskriminatif serta memutuskan tali silaturahmi atau persaudaraan atas dasar demarkasi karena belum menjadi
komunitas mereka, atau mengkritik setiap kebijakan yang dikeluarkan.
Dengan akhlak yang menyimpang inilah akhinya membawa mereka kepada sikap mental dan jiwa menjadi sulit untuk menerima petunjuk atau hidayah Allah berupa
kebenaran yang berdasarkan Al Qur'an dan Hadits maupun atsar atau sirah (sejarah). Apalagi tausiyah (nasehat) ataupun tadzkirah (peringatan) yang disampaikan
oleh pihak-pihak yang dianggap lain oleh kelompok mereka, sekalipun mereka adalah ulama Aceh sendiri. Dengan tulisan ini penulis berharap menjadi pembuka
jalan bagi mereka, walaupun mungkin tidak bisa diharapkan hanyak. Karena penulis sadar bahwa hidayah dan kasih sayang Allah itu tercurah atas kehendak-Nya
sendiri. Di samping itu, banyak di antara mereka yang hanva memiliki kesadaran dan pemahaman Aqidah, Syari'ah ataupun muamalah yang hanva
setengah-setengah. atau pas-pasan akibat minimnya pengetahuan agama.

Karena kekurangtahuan dan ketidakfahaman terhadap masalah-masalah agama, dalam prakteknya mereka lebih takut kepada kekuatan manusia dari pada kekualan
Allah. Mereka lebih cinta berkorban hanva untuk 'kesia-siaan' ketimbang berkorban demi mardlatillah.Mereka rela menanggalkan keislamannya demi sebuah
perjuangan yang bersifat ashobiyah, ketimbang kejayaan Islam wal muslimin. Mereka membunuh orang yang sebenarnya tidak pantas untuk dibunuh dan selalu tidak
berlaku jujur, amanah dan adil. Hati mereka seakan-akan ada dinding pemisah sehingga tidak mampu menilai antara haq dan bathil, mana yang harus dilalkukan dan
mana yang ditinggalkan, siapa yang harus dibela dan siapa yang harus di perangi, haruskah kita damai denga manusia-manusia yang biadab??.

Banyak sekali logika perjuangan mereka yang tidak bisa diterima oleh akal sehat sekalipun, apalagi jika di timbang dengan logika agama, semakin tidak menentu
kebenarannya, seperti:

a. Membakar sekolah dengan alasan karena orang Aceh yang sudah pernah bersekolah di sekolah-sekolah milik pemerintah Indonesia, otaknya sudah di kotori
ideologi Pancasila. Jelasnya, bahwa sekolah umum itu telah membuat orang Aceh tidak berpikiran murni Aceh lagi.

b. Membunuh orang karena alasan orang tersebut menjadi pengajar/guru bahasa Indonesia di sebuah sekolah milik pemerintah(kasus A Halim, guru SLTP Negeri 5
Lhoksukon).

c. Menipu rakyat agar mengeluarkan uang dengan dalih perjuangan, padahal setelah uangnya diperoleh ternyata masuk kekantong pribadinya.

d. Memeras rakyat agar mau menyetorkan uang kepada penguasa GAM, dimana besar dan kecilnya uang tersebut ditakar sekehendak hati mereka sendiri, bahkan
disertai dengan ancaman untuk dibunuh bila tidak mau menyerahkan.
Dan banyak lagi tindakan-tindakan lainnya yang sudah di luar perikemanusiaan. Dimana itu semua atas restu dan izin dari penguasa GAM, Hasan Muhammad Di
Tiro. Oleh karena itu di ujung tulisan ini, penulis menghimbau kepada seluruh komponen masyarakat Aceh untuk merenung dan kontemplasi diri terhadap apa yang
sedang terjadi di Bumi Aceh ini.

kemudian hasil renungan itu memiliki pertimbangan yang masak untuk selanjutnya bertanya layak dan pantaskah menjadikan GAM Hasan Tiro sebagai sarana
perjuangan? Rela dan iklas hatikah menyerahkan harta benda demi perjuangan yang jelas-jelas bukan untuk menegakkan kalimatillah? Penulis yakin bahwa kita
semua selalu ingin berada di jalan kebenaran menurut tuntunan Illahi. Sebab, apapun persoalannya bila diri sudah berada dalam kebenaran, mati sekalipun sudah ada
garansi yang pasti. Penulis berharap dari pandangan ini memunculkan sikap yang tiada ragu, jujur, tawakal dan istiqamah untuk senantiasa mengatakan dan
menjalankan kebenaran tersebut. "Ingat katakanlah yang benar itu memang benar, dan katakanlah yang bhatil itu memang bhatil adanya".

Dan dengan diiringi do'a tentunya kita yakin bahwa Allah selalu menyertai orang-orang yang selalu berjuang di jalan-Nya. Dan Allah pun selalu hadir bersama dengan
orang-orang yang benar. Wallahu'alam bisshawab.( Abu Jihad)
----------