Stockholm, 20 Agustus 2003

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum wr wbr.

MEGAWATI CS MENGETAHUI MASALAH ACEH TELAH JADI MASALAH INTERNASIONAL
Ahmad Sudirman
Stockholm - SWEDIA.

 

PRESIDEN MEGAWATI CS, MPR DAN DPR TELAH MENGETAHUI BAHWA MASALAH ACEH TELAH MENJADI MASALAH INTERNASIONAL

"Assalamu'alaikum wr wb, Permasalahan Indonesia adalah urusan anak bangsa, saudara bangsa Swedia tak perlu ikut campur!, kalau anda ingin selesaikan masalah Aceh silakan urus kewarganegaraan saudara dan datang ke sini, kalau memang anda ingin menjadi pahlawan bangsa... Implementasi Darurat Militer merupakan payung hukum bagi TNI untuk melakukan tindakan tegas secara hukum Militer, mereduksi kekuatan bersenjata pemberontak GAM, seraya menciptakan situasi yang memungkinkan dilanjutkannya perundingan dengan tetap berbasis kedaulatan dan integritas NKRI. Cara bertindak TNI adalah melakukan serangan, menggempur titik-titik pertahanan pemberontak GAM dengan sedapat mungkin meminimalkan korban sipil. Jatuhnya korban sipil memang sulit, bahkan tidak mungkin terhindar dalam peperangan, apalagi perang lawan gerilya. Operasi Militer tidak dimaksudkan untuk asal "menghabisi" pemberontak GAM. Karena sebagian dari pemberontak GAM adalah saudara sebangsa dan setanah air dan di dalam pemberontak GAM-pun ada kombatan dan non kombatan, sebagaimana ditegaskan dalam hukum humaniter, bahkan hanya kombatan-lah yang boleh ditindak secara militer termasuk dibunuh sekalipun."
( Ditya Soedarsono, dityaaceh_2003@yahoo.com , Mon, 18 Aug 2003 23:32:28 -0700 (PDT))

"Masalah Aceh hak seluruh rakyat Aceh pada khususnya, dan rakyat Indonesia pada umumnya. oleh karena itu bagi orang yang bukan warga Aceh / warga Indonesia sebaiknya tidak usah banyak omong soal Aceh, seperti tuh warga Swedia yang alumnus Aceh udah diluar garis bung...
makanya nggak usah beropini yang bukan-bukan, karena nggak bakalan didengerin orang.! habis bukan porsinya sih...begitukan bung Ahmad?"
(MT Dharminta, mr_dharminta@yahoo.com , Tue, 19 Aug 2003 23:07:41 -0700 (PDT))

Baiklah saudara Komandan Satuan Tugas Penerangan Penguasa Darurat Militer Daerah Aceh, Kolonel Laut Ditya Soedarsono di negeri Aceh. Dan saudara wartawan Jawa Pos Matius Dharminta yang untuk kesekian kalinya telah mengirimkan komentarnya terhadap tulisan-tulisan saya.

Tetapi ternyata, setelah saya baca, isi komentar saudara Kolonel Ditya Soedarsono dan saudara wartawan Jawa Pos Matius Dharminta adalah tidak mengetahui sebenarnya kedudukan masalah Aceh dimata dunia internasional.

Coba, kalau saudara Kolonel Ditya Soedarsono dan saudara Matius Dharminta mau belajar dan memahami mengenai masalah Aceh ini, sebenarnya sudah jelas masalah Aceh sampai detik ini sudah menjadi masalah dunia internasional.

Lihat saja buktinya, diawali ketika Presiden Abdurrahman Wahid melalui Duta Besar Indonesia untuk Genewa Noer Hassan Wirajuda mengadakan dialog tertutup di Jenewa dengan pihak GAM dengan disaksikan oleh pihak ketiga dari Henry Dunant Center for Humanitarian Dialogue pada akhir minggu bulan Januari 2000.

Nah disini terbukti bahwa pihak internasional yang diwakili oleh Henry Dunant Center for Humanitarian Dialogue di Genewa telah menjadi saksi dan sekaligus mempasilitasi untuk berlangsungnya dialog antara GAM dan Pemerintah RI.

Begitu juga dilanjutkan dengan perundingan pada tanggal 12 Mei 2000 yang menghasilkan penandatanganan nota kesefahaman (memorandum of understanding) tentang jeda kemanusiaan oleh Noer Hassan Wirajuda, Duta Besar Indonesia untuk Switzerland di Genewa dan Zaini Abdullah, Menteri Kesehatan NLFAS dan disaksikan oleh pihak ketiga dari Henry Dunant Centre for Humanitarian Dialogue.

Kemudian dari tanggal 6 sampai 9 Januari 2001 telah dilakukan pertemuan di Genewa antara pihak Pemerintah RI dan GAM yang disaksikan oleh pihak Henry Dunant Center for Humanitarian Dialogue dan telah menyepakati pembentukan suatu moratorium kekerasan selama satu bulan dimulai tanggal 15 Januari 2001.

Dilanjutkan dengan pertemuan pada tanggal 10 Februari 2001, sebelum moratorium kekerasan berakhir pada tanggal 15 Februari 2001.

Seterusnya pada tanggal 10 Mei 2002 telah ditandatangani Joint Statement antara Pemerintah RI dan GAM, dari pihak PRI ditandatangani oleh Duta Besar Mr. S. Wiryono, dan dari pihak GAM ditandatangani oleh Dr. Zaini Abdullah, dengan disaksikan oleh pihak Henry Dunant Center for Humanitarian Dialogue.

Pada tanggal 9 Desember 2002 di Genewa telah ditandatangani perjanjian Penghentian Permusuhan antara Pemerintah RI dan GAM, dari pihak PRI ditandatangani Duta Besar Mr S. Wiryono dari pihak GAM ditandatangani oleh Dr. Zaini Abdullah dengan disaksikan oleh Mr. Martin Griffiths dari Henry Dunant Centre For Humanitarian Dialogue (HDC)

Dan terakhir perundingan Joint Council Meeting (JCM) atau Pertemuan Dewan Bersama antara pihak Pemerintah RI dan Gerakan Aceh Merdeka yang berlangsung 17 - 18 Mei 2003 di Tokyo, Jepang yang dipasilitasi oleh Pemerintah Jepang.

Nah sekarang, ternyata jelas dan gamblang bahwa sebenarnya masalah Aceh bukan masalah dalam negeri Negara RI-Jawa-Yogya dibawah Presiden Megawati, DPR dan MPR saja, melainkan telah menjadi masalah internasional.

Jadi kalau saudara Kolonel Ditya Soedarsono menulis: "Permasalahan Indonesia adalah urusan anak bangsa, saudara bangsa Swedia tak perlu ikut campur!, kalau anda ingin selesaikan masalah Aceh silakan urus kewarganegaraan saudara dan datang ke sini", dan saudara wartawan Jawa Pos Matius Dharminta menulis: "Masalah Aceh hak seluruh rakyat Aceh pada khususnya, dan rakyat Indonesia pada umumnya, oleh karena itu bagi orang yang bukan warga Aceh / warga Indonesia sebaiknya tidak usah banyak omong soal Aceh. Seperti tuh warga Swedia yang alumnus Aceh udah diluar garis bung" adalah sebenarnya mereka berdua itu tidak mengerti bahwa sebenarnya masalah Aceh telah masuk kedalam masalah masyarakat dan dunia internasional.

Coba saja tanya Presiden Megawati, Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono, Menlu Noer Hassan Wirajuda, Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto, KASAD Jenderal TNI Ryamizard Ryacudu, Ketua DPR Akbar Tandjung, Ketua MPR Amien Rais, Ketua Komisi I DPR Ibrahim Ambong, dan Penguasa Darurat Militer Daerah Aceh Mayjen TNI Endang Suwarya, apakah memang benar masalah Aceh sampai detik ini telah menjadi masalah internasional?

Saya yakin mereka akan menjawab ya.

Nah, karena memang secara fakta dan hukum masalah Aceh telah menjadi masalah internasional, maka sudah jelas siapapun boleh membicarakan masalah Aceh.

Kemudian menyangkut masalah operasi terpadu yang mencakup operasi pemulihan keamanan, kemanusiaan, pemantapan jalannya pemerintahan, dan penegakan hukum sebagai penerapan dilapangan Keputusan Presiden RI nomor 28 tahun 2003 tentang pernyataan keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah merupakan suatu kamuflase dari tujuan sebenarnya dari dikeluarkannya Keputusan Presiden RI nomor 28 tahun 2003 yaitu sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 52 Prp Tahun 1960.

Karena itu apa yang ditonjolkan dengan sebutan operasi terpadu yang mencakup operasi pemulihan keamanan, kemanusiaan, pemantapan jalannya pemerintahan, dan penegakan hukum sebagai penerapan dilapangan Keputusan Presiden RI nomor 28 tahun 2003 tentang pernyataan keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tidak lain hanyalah sebagai selubung operasi militer besar-besaran terhadap rakyat Aceh yang dipimpin oleh Teungku Muhammad Hasan di Tiro yang menuntut keadilan melalui tuntutan negeri Aceh yang diduduki Soekarno dikembalikan lagi kepada rakyat Aceh, karena tidak sesuai dan melanggar Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan "Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan".

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

Wassalam.

Ahmad Sudirman

http://www.dataphone.se/~ahmad
ahmad@dataphone.se
----------

From: matius dharminta <mr_dharminta@yahoo.com>
To: Ahmad Sudirman <ahmad@dataphone.se>
Cc: PPDI@yahogroups.com
Subject: Re: MASALAH ACEH HAK SELURUH RAKYAT ACEH DI SELURUH DUNIA
Date: Tue, 19 Aug 2003 23:07:41 -0700 (PDT)

Masalah Aceh hak seluruh rakyat Aceh pada khususnya, dan rakyat Indonesia pada umumnya. oleh karena itu bagi orang yang bukan warga Aceh / warga Indonesia sebaiknya tidak usah banyak omong soal Aceh, seperti tuh warga Swedia yang alumnus Aceh udah diluar garis bung...
makanya nggak usah beropini yang bukan-bukan, karena nggak bakalan didengerin orang.! habis bukan porsinya sih...begitukan bung Ahmad?

MT Dharminta

Surabaya, Indonesia
mr_dharminta@yahoo.com
----------

Date: Mon, 18 Aug 2003 23:32:28 -0700 (PDT)
From: Ditya Soedarsono <dityaaceh_2003@yahoo.com>
Subject: PERMASALAHAN INDONESIA ADALAH URUSAN ANAK BANGSA.
To: Ahmad Sudirman <ahmad@dataphone.se>
Cc: rakyat NKA <rakyat_nka@yahoo.com>, Yuhendra <yuhe1st@yahoo.com>,
Matius Dharminta <mr_dharminta@yahoo.com>,
Habe Arifin <habearifin@yahoo.com>,
MT Dharminta <editor@jawapos.co.id>,
joko_tingkir_jr <joko_tingkir_jr@hotmail.com>,
nurzati <nurzati@tjp.toshiba.co.jp>,
Suparmo <asadullah_abujihad@yahoo.com>,
Suparmo <suparmo@tjp.toshiba.co.jp>,
Hidajat Sjarif <siliwangi27@hotmail.com>, PK <partai@keadilan.or.id>,
Salman ITB <salman@isnet.itb.ac.id>, SEA <sea@swipnet.se>,
Solo Pos <solopos@bumi.net.id>, T Bima <tamastir@centrin.net.id>,
Padmanaba <Padmanaba@uboot.com>,
Agus John <agusjohn@ratelindo.co.id>, KOMPAS <kompas@kompas.com>,
Detik <webmaster@detik.com>, Waspada <waspada@waspada.co.id>,
Redaksi Waspada <redaksi@waspada.co.id>,
Redaksi Satu Net <redaksi@satunet.com>,
Redaksi Kompas <redaksi@kompas.com>,
Redaksi Detik <redaksi@detik.com>, JKT POST <jktpost2@cbn.net.id>,
Hudoyo <hudoyo@cbn.net.id>,
Pontianak <editor@pontianak.wasantara.net.id>,
PR <redaksi@pikiran-rakyat.com>, Qclik <qclik@my-deja.com>,
waspada <newsletter@waspada.co.id>, balipost <balipost@indo.net.id>,
"Susilo.Sawaldi" <Susilo.Sawaldi@bhpsteel.com>,
amriw <amriw@mweb.co.id>, ahmad jibril <ahmad_jibril1423@yahoo.com>,
Mail2news <Mail2news-20030721-soc.culture.indonesia+alt.culture.indonesia@anon.lcs.mit.edu>,
Aceh Kita <redaksi@acehkita.com>,
Serambi Indonesia <serambi_indonesia@yahoo.com>,
Islam ITB <is-lam@isnet.itb.ac.id>, PKB <pkb.indo@mailcity.com>,
Hassan Wirajuda <hassan.wirajuda@ties.itu.int>,
Megawati <megawati@gmx.net>, Siyasah <siyasah@isnet.org>,
Islam <is-lam@isnet.org>, Al Chaidar <alchaidar@yahoo.com>,
nyala@swipnet.se, prastawa@pafl.com.sa

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum wr wb,

SUDAH TAHUKAH SAUDARAKU !!!

PERMASALAHAN INDONESIA ADALAH URUSAN ANAK BANGSA, SAUDARA BANGSA SWEDIA TAK PERLU IKUT CAMPUR!!!!!!, KALAU ANDA INGIN SELESAIKAN MASALAH ACEH SILAKAN URUS KEWARGANEGARAAN SAUDARA DAN DATANG KE SINI, KALAU MEMANG ANDA INGIN MENJADI PALHAWAN BANGSA.

PEMULIHAN KEAMANAN MERUPAKAN INTI PELAKSANAAN OPERASI TERPADU

Saudara peserta dialog yang saya hormati dan banggakan,

Sebelum kita memahami operasi terpadu khususnya operasi pemulihan keamanan perlu kita pahami terlebih dahulu tentang penetapan keadaan bahaya dalam status darurat militer di Prov NAD.

Telah kita ketahui bersama bahwa keputusan Pemerintah RI menetapkan keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat militer di Provinsi NAD telah dikonsoltasikan dengan DPR RI dan ditetapkan dalam Keputusan Presiden ( Kepres ) No. 28 Tahun 2003, berlaku mulai pukul 00.00 WIB tanggal 19 Mei 2003 untuk jangka waktu 6 ( enam ) bulan kecuali diperpanjang dengan Keputusan Presiden tersendiri.

Keputusan ini diambil setelah rangkaian upaya damai yang dilakukan pemerintah melalui penetapan otonomi khusus untuk Provinsi NAD, pendekatan terpadu dalam rencana pembangunan yang komprehensif, maupun dialog bahkan dilakukan di luar negeri dengan mediator internasional sekalipun. ternyata tidak menghentikan niat dan tindakan pemberontak GAM untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keadaan yang dapat mengganggu keutuhan NKRI tidak dapat dibiarkan berlarut-larut dan secepatnya harus dihentikan melalui upaya yang lebih terpadu, agar kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan dapat segera dipulihkan kembali.

"Bangsa Indonesia adalah bangsa yang cinta damai akan tetapi lebih mencintai kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Saudara-saudara sekalian,

Berbagai jalan damai yang selama ini diupayakan oleh Pemerintah RI dalam penyelesaian masalah Aceh telah berulang kali disepakati, akan tetapi berulang kali pula kesepakatan itu dilanggar dan dikhianati pemberontak GAM yang sengaja menarik ulur waktu untuk memperkuat diri melakukan rekrutmen, pencarian dana dan senjata maupun pelanggaran hukum lainnya. Beberapa kesempatan damai pihak RI - pemberontak GAM antara lain :

Pertama; Nota Kesepahaman Bersama.

Untuk menghentikan aksi kekerasan di wilayah NAD. Pemerintah RI diwakili Dubes RI di Swiss DR. Hasan Wirayuda dan pihak pemberontak GAM diwakili Dr. Zaini Abdullah mendandatangani nota kesepakatan bersama tentang Jeda Kemanusiaan untuk Aceh ( Joint Understanding on Humanitarion Pause For Aceh ) di Jenewa, Swiss, pada 12 Mei 2003. Tujuan Jeda Kemanusiaan adalah :

menyediakan bantuan kemanusiaan untuk rakyat Aceh; menyiapkan perangkat keamanan untuk mendukung penyediaan bantuan keamanan dan mengurangi tensi kekerasan; serta mempromosikan nilai-nilai untuk membangun kepercayaan diri menuju situasi damai.

Hanya berselang dua hari setelah nota kesepahaman bersama ditandatangani, Pos Polisi di Aceh digranat oleh pemberontak GAM. Kekerasan kembali terjadi di Aceh, bahkan disertai penculikan terhadap aparat Pemda. Faksi pemberontak GAM yang berkedudukan di Swedia menegaskan bahwa kesepakatan damai dengan Pemerintah RI bukan akhir dari perjuangan mereka dan tidak melunturkan tututan Aceh Merdeka.

Kedua; Muratorium Kekerasan.

Setelah melakukan pertemuan intensif di Swiss pada 6 s/d 9 Januari 2001 . Pemerintah RI dan pemberontak GAM menyepakati pembentukan suatu moratorium kekerasan selama satu bulan (bulan tenang) mulai tanggal 15 Januari 2001. Dalam masa ini kedua belah pihak akan bekerja secara subtansif untuk merefisi pengaturan keamanan Jeda Kemanusiaan dengan tujuan lebih efektif. Disamping itu kedua belah pihak juga berhasil mengembangkan agenda bagi pembicaraan selanjutnya guna membahas dan menyepakati peraturan keamanan yang baru sebagai proses kelanjutan dialog politik.

Selama pemberlakuan moratorium kekerasan ini, pemberontak GAM membuat banyak pelanggaran yang merugikan pihak RI seperti penembakan anggota TNI yang sedang melaksanakan bhakti sosial, penyerangan pos TNI/Polri, pembakaran gedung pemerintahan dan pemasangan bom rakitan yang membuat situasi di NAD tidak semakin baik, bahkan pemberontak GAM berani meminta jatah dana bantuan asing dan dana proyek pembangunan Aceh. Moratorium kekerasan ini tidak efektif serta tidak bisa menghasilkan penyelesaian damai di NAD.

Ketiga; Perjanjian penghentian permusuhan.

Perjanjian penghentian permusuhan (The Cessation of Hostilities Agreement - COHA ) antara pemerintah RI dengan pemberontak GAM melalui perantara Henry Dunant Center ( HDC ) di Jenewa, Swiss, pada 9 Desember 2002 berhasil mendapat kesempatan dalam upaya menuju perdamaian di Provinsi NAD. Butir-butir kesepakatan ini antara lain menyatakan bahwa: kedua belah pihak setuju menghentikan kekerasan untuk selamanya di Aceh; pemberontak GAM menyerahkan senjata, sedangkan pasukan Indonesia di relokasi; dibentuk Komisi Keamanan Bersama (KKB); dan sepakat tidak meningkatkan kekuatan militer selama periode pemulihan kepercayaan; serta menganggap rasa permusuhan antara kedua belah pihak sebagai masa lalu.

Meskipun kesepakatan damai baru ditandatangani, pemberontak GAM sudah menunjukkan itikatnya sebagai gerakan bersenjata yang liar dan tidak bertanggung jawab. Hal ini terbukti dengan gugurnya dua anggota TNI-Polri yang tewas ditembak

oleh pemberontak GAM pada waktu mengirim logistik. Demikian halnya Komisi Keamanan Bersama (KKB ) yang diharapkan dapat menengahi penyelesaian tindak kekerasan, tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, sehingga langkah kesepakatan yang sudah ditandatangani tidak terlaksana bahkan terhenti.

Mengingat solusi damai yang ditempuh Pemerintah RI untuk menyelesaikan konflik di Aceh selama ini tidak direspon dengan baik oleh pemberontak GAM, maka pemerintah memberlakukan status Darurat Militer di walayah Provinsi NAD. Keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan Darurat Militer diatur dalam UU No. 23 Prp tahun 1959, yang menyatakan bahwa pemberlakuan keadaan bahaya antara lain apabila keamanan atau ketertiban hukum di seluruh wilayah atau di sebagian wilayah NKRI terancam oleh pemberontakan, kerusuhan, atau akibat bencana alam, sehingga dikawatirkan tidak dapat diatasi secara biasa.

Implementasi Darurat Militer merupakan payung hukum bagi TNI untuk melakukan tindakan tegas secara hukum Militer, mereduksi kekuatan bersenjata pemberontak GAM, seraya menciptakan situasi yang memungkinkan dilanjutkannya perundingan dengan tetap berbasis kedaulatan dan integritas NKRI. Cara bertindak TNI adalah melakukan serangan, menggempur titik-titik pertahanan pemberontak GAM dengan sedapat mungkin meminimalkan korban sipil. Jatuhnya korban sipil memang sulit, bahkan tidak mungkin terhindar dalam peperangan, apalagi perang lawan gerilya. Operasi Militer tidak dimaksudkan untuk asal "menghabisi" pemberontak GAM. Karena sebagian dari pemberontak GAM adalah saudara sebangsa dan setanah air dan di dalam pemberontak GAM-pun ada kombatan dan non kombatan, sebagaimana ditegaskan dalam hukum humaniter, bahkan hanya kombatan-lah yang boleh ditindak secara militer termasuk dibunuh sekalipun.

Prospek Darurat Militer selama 6 bulan di NAD dalam kerangka besar penyelesaian masalah Aceh sangat tergantung pada dukungan semua komponen bangsa, dan bukan hanya digantungkan kepada TNI/Polri saja. Meskipun penyelesaian masalah Aceh tidak tergantung kepada TNI/Polri saja, Prajurit TNI yang dikirim ke Aceh hanya punyai satu tujuan " Tegaknya Merah Putih di seluruh wilayah Kedaulatan NKRI". Oleh karena itu, para tokoh masyarakat, tokoh agama, tetua adat/mukim hendaknya ikut berperan serta dengan segala kemampuan, pikiran serta menyingsingkan lengan menyerukan kepada Pimpinan pemberontak GAM untuk menghentikan aksinya dan kembali kepangkuan NKRI. Darurat Militer di NAD diimplementasikan dengan operasi terpadu yang mengkombinasikan dan mensinergikan pendekatan militer dengan diplomasi, penegakan hukum, perlindungan dan peningkatan harkat kemanusiaan serta pemberdayaan Pemda.

Untuk menyelesaikan permasalahan Aceh secara komprehensif, pemerintah RI melaksanakan Operasi Terpadu, dengan tujuan untuk menegakkan kedaulatan dan keutuhan NKRI serta mengembalikan kredibilitas Pemerintah RI tingkat Nasional maupun Internasional, operasi ini meliputi: Operasi Pemulihan keamanan sebagai operasi pokok didukung operasi Kemanusiaan, operasi penegakan hukum dan operasi pemantapan jalannya pemerintahan.

Operasi Pemulihan Keamanan dilaksanakan dengan tujuan menghancurkan kekuatan bersenjata pemberontak GAM, mengamankan obyek vital, membantu jalannya roda pemerintahan, melindungi dan mengamankan kehidupan sosial masyarakat.

Dengan diberlakukannya Operasi Terpadu dalam Darurat Militer di NAD, diharapkan mampu:

Pertama; mendeteksi keberadaan dan kegiatan pemberontak GAM Melalui pengungkapan pencarian dan pengembangan informasi, dokumen yang ada kaitannya dengan Pemberontak GAM,

Kedua; menghancuran pemberontak GAM dengan cara mengintensifkan Pasukan Mobil melaksanakan serangan-serangan ke daerah-daerah konsentrasi/basis pemberontak GAM dan patroli-patroli aktif terhadap daerah-daerah yang diindikasikan terdapat pemberontak GAM,

Ketiga; Memisahan pemberontak GAM dari masyarakat melalui kegiatan teritorial, patroli-patroli aktif di dalam dan di luar pemukiman, sehingga membatasi kegiatan pemberontak GAM ditengah masyarakat,

Keempat; Melindungi dan mengamankan obyek-obyek vital dari gangguan keamanan yang dilakukan oleh pemberontak GAM dilakukan dengan menempatkan pasukan dilokasi Obvitnas/da,

Kelima; pengamanan dan pengawalan Sembako, dilakukan dengan cara pengamanan RPU yang dilalui dan mengawal kendaraan yang berangkat sampai ke tujuan,

Keenam; melanjutkan kegiatan Bhakti TNI, dengan sasaran rehabilitasi bangunan fasilitas umum, jembatan dan jalan,

Ketujuh; Melaksanakan penyekatan laut di wilayah perairan Provinsi NAD untuk mencegah penyelundupan dan pemasokan senjata serta upaya pemberontak GAM untuk meloloskan diri.

Hasil yang dicapai selama hampir selesai bulan kedua dari pelaksanaan operasi pemulihan keamanan nampak nyata dengan mulai terungkapnya jaringan pemberontak GAM, pendukung, dan simpatisannya yang berada di berbagai lapisan masyarakat, memaksa pemberontak GAM untuk meninggalkan daerah basis, kantong-kantong konsentrasi, markasnya dan tercerai berai, sebagian masuk kepemukiman untuk membaur ditengah masyarakat, tumbuh dan berkembangnya kesadaran, kemauan dan keberanian masyarakat dalam bela negara yang diwujutkan dalam bentuk tindakan melakukan perlawanan terhadap pemberontak GAM, minimal dapat melindungi lingkungan mukimnya dari gangguan pemberontak GAM. Indikator yang terlihat adalah sebagai berikut:

Pertama; Penolakan masyarakat memberikan bantuan dana meskipun dengan resiko akan dibunuh,
Kedua; semakin banyaknya masyarakat memberikan informasi, laporan tentang keberadaan dan kegiatan pemberontak GAM,
Ketiga; timbulnya semangat dan kesadaran masyarakat membentuk sistem keamanan lingkungan untuk mengamankan lingkungannya dari tindakan yang dilakukan oleh pemberontak GAM, Keempat; keberhasilan secara fisik : Hingga hari Selasa tanggal 19 Agustus 2003 pemberontak GAM Front bersenjata yang kembali kepangkuan Ibu Pertiwi berjumlah 428 orang, tertangkap 515 orang, dan Tewas 710 orang, sedangkan dari Front politik/pendukung Tahanan Polri 324 orang, diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum 346 orang. Persenjataan yang disita sebanyak 319 pucuk senjata berbagai jenis.

Betapa besar pengorbanan yang telah diberikan oleh Shuhada-shuhada bangsa yaitu prajurit TNI/Polri dalam mengabdikan dirinya demi harga diri bangsa Indonesia yang berupa kedaulatan NKRI, Dia telah gugur dimedan juang sebagai Bunga-bunga bangsa dalam memberantas kezhaliman pemberontak GAM. Sampai hari ke 93 pelaksanaan operasi terpadu telah gugur bunga-bunga bangsa darma nusa berjumlah 58 orang yang terdiri dari 30 orang TNI gugur tempur, 15 orang nontempur dan 5 orang Polri gugur tempur dan 8 orang nontempur. Sedangkan yang luka berjumlah 155 orang terdiri dari 95 orang personel TNI dan 60 orang personel Polri, sedangkan persenjataan yang hilang sebanyak 16 pucuk senjata dari berbagai jenis. Demikianlah semoga mereka diterima disisi Allah SWT sesuai dengan amal bhaktinya kepada negara dan bangsanya, semoga kita yang saat ini masih bisa menghirup udara mampu melanjutkan nafas perjuangannya menghancur leburkan separatis Hasan Tiro dari bumi Rencong ini, sehingga bangsa Indonesia
khususnya masyarakat Aceh dapat membangun Bumi Rencong dan menciptakan suatu kondisi Aceh tenteram, aman, damai dan sejahtera Amin, Amin Ya Robbal Allamin.

Ditya

Orang Indonesia yang dilahirkan sebagai suku Jawa, saat ini saya sedang bercengkerama dengan suku Aceh di Tanah Rencong.
----------