Stockholm, 21 Agustus 2003

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum wr wbr.

SOEKARNO RAMPAS ACEH TUDUH DAUD BEUREUEH BANGUN NEGARA DALAM NEGARA
Ahmad Sudirman
Stockholm - SWEDIA.

 

YANG JELAS SOEKARNO BANGUN NEGARA RI-JAWA-YOGYA SEBAGIANNYA DENGAN MERAMPAS ACEH

"Bung Ahmad berpendapat bahwa Teungku Muhammad Daud telah lepas dari Negara Pancasila karena yang bersangkutan telah mendeklarasikan Negara Islam Indonesia (NII). Teungku Muhammad Daud melakukan hal itu kalau punya kavling tentu tidak jadi masalah, tapi apa yang di lakukan Teungku Muhammad Daud itu mendirikan negara di dalam negara sudah barang tentu tidak dibenarkan keberadaanya. Nah disitulah sampai saat ini bung Ahmad masih berpendapat bahwa Teungku Muhammad Daud Beureueh lepas dari negeri pancasila. Dan itu memang betul karena Teungku Muhammad Daud Beureueh dan NII yang proklamirkannya telah keluar dari negara pancasila, dan entah di gantung / dicentelkan dimana NII-nya itu yang jelas tidak berada di NKRI."
(MT Dharminta, mr_dharminta@yahoo.com , Thu, 21 Aug 2003 02:11:17 -0700 (PDT))

Memang saudara wartawan Jawa Pos Matius Dharminta yang satu ini, lain dari pada yang lain. Mengapa ?

Karena, setiap memberikan tanggapan dia kosongkan itu alasan yang seharusnya menjadi dasar hukumnya. Biar saya yang memberikan alasan dasar hukumnya.

Contohnya seperti yang ditulis saudara Matius Dharminta: "Teungku Muhammad Daud telah lepas dari Negara Pancasila karena yang bersangkutan telah mendeklarasikan Negara Islam Indonesia (NII). Teungku Muhammad Daud melakukan hal itu kalau punya kavling tentu tidak jadi masalah, tapi apa yang di lakukan Teungku Muhammad Daud itu mendirikan negara di dalam negara sudah barang tentu tidak dibenarkan keberadaanya."

Nah, menurut saudara Matius Dharminta, karena Teungku Muhammad Daud Beureueh ketika memproklamirkan NII tanggal 20 September 1953 tidak mempunyai wilayah daerah kekuasaan, maka dianggap oleh saudara Matius, Teungku Muhammad Daud Beureueh mendirikan NII dalam wilayah daerah kekuasaan Negara RI-Jawa-Yogya.

Kemudian, alasan dasar hukum yang dipakai Soekarno yang menganggap bahwa Teungku Muhammad Daud Beureueh mendirikan NII dalam negara RI-Jawa-Yogya yang seharusnya dikemukakan oleh saudara Matius dikosongkan begitu saja.

Nah, mengapa saudara Matius kosongkan itu alasan dasar hukumnya? Karena ia menunggu jawaban dari saya.

Jelas, alasan pertama, Negara RI-Jawa-Yogya secara de facto ketika menjadi Negara Bagian RIS hanyalah sekitar wilayah Yogyakarta menurut perjanjian Renville 17 Januari 1948.

Kedua, sebelum RIS dilebur, masuklah 15 Negara Bagian RIS kedalam tubuh Negara bagian RI-Jawa-Yogya dengan menggunakan dasar hukum Undang-Undang Darurat No 11 tahun 1950 tentang Tata Cara Perubahan Susunan Kenegaraan RIS yang dikeluarkan pada tanggal 8 Maret 1950.

Ketiga, 14 Agustus 1950 Parlemen dan Senat RIS mensahkan Rancangan Undang-Undang Dasar Sementara Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Negara Kesatuan Republik Indonesia. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1950-1964, Sekretariat Negara RI, 1986, hal. 42).

Keempat, pada tanggal 14 Agustus 1950 ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Propinsi oleh Presiden RIS Soekarno yang membagi Negara RI-Jawa-Yogya menjadi 10 daerah propinsi yaitu, 1.Jawa - Barat, 2.Jawa - Tengah, 3.Jawa - Timur, 4.Sumatera - Utara, 5.Sumatera - Tengah, 6.Sumatera - Selatan, 7.Kalimantan, 8.Sulawesi, 9.Maluku, 10.Sunda - Kecil apabila RIS telah dilebur menjadi Negara RI-Jawa-Yogya.

Kelima, menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.5 tahun 1950 tentang pembentukan Propinsi Sumatera-Utara, yang termasuk didalamnya wilayah daerah Aceh yang melingkungi Kabupaten-Kabupaten 1. Aceh Besar, 2. Pidie, 3. Aceh-Utara, 4. Aceh-Timur, 5. Aceh-Tengah, 6. Aceh-Barat, 7. Aceh-Selatan dan Kota Besar Kutaraja masuk kedalam lingkungan daerah otonom Propinsi Sumatera-Utara.

Nah sekarang, disinilah mengapa Soekarno saya katakan merampas Aceh untuk membangun negara RI-Jawa-Yogya.

Karena, 16 Negara-Negara bagian RIS yang melebur itu adalah Negara Republik Indonesia menurut perjanjian Renville, yaitu sekitar Yogyakarta, Daerah Istimewa Kalimantan Barat, Negara Indonesia Timur, Negara Madura, Daerah Banjar, Bangka, Belitung, Dayak Besar, Jawa Tengah, Negara Jawa Timur, Kalimantan Tenggara, Kalimantan Timur, Negara Pasundan, Riau, Negara Sumatra Selatan, dan Negara Sumatra Timur. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal.243-244).

Nah, terlihat daerah Aceh tidak termasuk Negara bagian RIS yang dilebur kedalam Negara RI-Jawa-Yogya.

Selanjutnya setelah RIS dilebur kedalam RI-Jawa-Yogya kemudian dibelah kembali menjadi 10 daerah-daerah propinsi yaitu, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sumatera Tengah, Sumatera Selatan, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil.

Sekarang perhatikan, ternyata setelah Negara RI-Jawa-Yogya dibagi kedalam 10 daerah-daerah propinsi, kemudian ditetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 5 tahun 1950 tentang pembentukan Propinsi Sumatera Utara, yang memasukkan wilayah daerah Aceh yang melingkungi Kabupaten-Kabupaten 1. Aceh Besar, 2. Pidie, 3. Aceh-Utara, 4. Aceh-Timur, 5. Aceh-Tengah, 6. Aceh-Barat, 7. Aceh-Selatan dan Kota Besar Kutaraja masuk kedalam lingkungan daerah otonom Propinsi Sumatera-Utara.

Disinilah, apa yang dilakukan dan dijalankan oleh pihak Soekarno terhadap daerah Aceh, yaitu suatu tindakan pencaplokan, perampasan, pendudukan dan penjajahan negeri Aceh.

Jadi, sebenarnya, bukan Teungku Muhammad Daud Beureueh yang mendirikan NII dalam wilayah kekuasaan Negara RI-Jawa-Yogya, melainkan Soekarno bersama Dewan Menterinya yang merampas wilayah negeri Aceh yaitu Aceh Besar, Pidie, Aceh-Utara, Aceh-Timur, Aceh-Tengah, Aceh-Barat, Aceh-Selatan dan Kota Besar Kutaraja dimasukkan kedalam wilayah RI-Jawa-Yogya.

Nah sekarang kesimpulannya, apa yang ditulis oleh saudara Matius Dharminta: "apa yang di lakukan Teungku Muhammad Daud itu mendirikan negara di dalam negara sudah barang tentu tidak dibenarkan keberadaanya." Tidak beralasan sama sakali, tidak ada dasar hukum yang menunjangnya. Malahan sebaliknya, justru pihak Soekarno yang merampas daerah Aceh dimasukkan kedalam wilayah daerah propinsi Sumatera Utara.

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

Wassalam.

Ahmad Sudirman

http://www.dataphone.se/~ahmad
ahmad@dataphone.se
----------

From: matius dharminta <mr_dharminta@yahoo.com>
To: Ahmad Sudirman <ahmad@dataphone.se>
Cc: PPDI@yahogroups.com
Subject: Re: TEUNGKU MUHAMMAD DAUD BEUREUEH LEPAS DARI NEGARA PANTJASILA
Date: Thu, 21 Aug 2003 02:11:17 -0700 (PDT)

Teungku Muhammad Daud Beureueh lepas dari Negara Pancasila, itu juga pendapat bung Ahmad aja, tapi semua itu tidak terlalu penting Tgk M Daud lepas atau tidak dari Negara Pancasila.

Bung Ahmad berpendapat bahwa Teungku Muhammad Daud telah lepas dari Negara Pancasila karena yang bersangkutan telah mendeklarasikan Negara Islam Indonesia (NII).

Teungku Muhammad Daud melakukan hal itu kalau punya kavling tentu tidak jadi masalah, tapi apa yang di lakukan Teungku Muhammad Daud itu mendirikan negara di dalam negara sudah barang tentu tidak dibenarkan keberadaanya.

Nah disitulah sampai saat ini bung Ahmad masih berpendapat bahwa Teungku Muhammad Daud Beureueh lepas dari negeri pancasila. Dan itu memang betul karena Teungku Muhammad Daud Beureueh dan NII yang proklamirkannya telah keluar dari negara pancasila, dan entah di gantung / dicentelkan dimana NII-nya itu yang jelas tidak berada di NKRI.

MT Dharminta

Surabaya, Indonesia
mr_dharminta@yahoo.com
----------