Stockholm, 22 Agustus 2003

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum wr wbr.

SEBAIKNYA MALAYSIA BERI WAKTU UNHCR CARI NEGARA KE-3 UNTUK TERIMA PENGUNGSI PERANG ACEH
Ahmad Sudirman
Stockholm - SWEDIA.

 

JALAN YANG TERBAIK BAGI PEMERINTAH MALAYSIA ADALAH MEMBERIKAN WAKTU KEPADA UNHCR UNTUK MENCARI NEGARA KE-3 YANG MAU MENERIMA PENGUNGSI PERANG ACEH

Nah, yang dimaksud dengan pengungsi menurut Konvensi Geneva 28 Juli 1951 adalah

"As a result of events occurring before 1 January 1951 and owing to well-founded fear of being persecuted for reasons of race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion, is outside the country of his nationality and is unable or, owing to such fear, is unwilling to avail himself of the protection of that country; or who, not having a nationality and being outside the country of his former habitual residence as a result of such events, is unable or, owing to such fear, is unwilling to return to it. (Menurut Konvensi 1951 (mengenai Status Pengungsi) juga pengungsi sebelum 1 Januari 1951, adalah seseorang yang oleh karena rasa takut yang wajar akan kemungkinan dianiaya berdasarkan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada suatu kelompok sosial tertentu, atau pandangan politik, berada di luar negeri kebangsaannya, dan tidak bisa atau, karena rasa takut itu, tidak berkehendak berada di dalam perlindungan negeri tersebut." ) ( Convention Relating to the Status of Refugees. Preamble, Chapter I: General Provisions, Article 1 Definiton of the Term "Refugee", (2))

Disini kita lihat bagaimana posisi UNHCR (The United Nations High Commissioner for Refugees) di dalam penanganan pengungsi?

Seperti yang diungkapkan dalam Artikel 35, Konvensi Geneva 28 Juli 1951 tentang posisi, tugas dan kewajiban The United Nations High Commissioner for Refugees terhadap pengungsi yaitu,

"The Contracting States undertake to co-operate with the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees, or any other agency of the United Nations which may succeed it, in the exercise of its functions, and shall in particular facilitate its duty of supervising the application of the provisions of this Convention". (UNHCR atau Lembaga lain PBB berkewajiban untuk memastikan bahwa negara, yang ditempati oleh pengungsi, memperhatikan dan bertindak dalam melaksanakan kewajibannya untuk melindungi pengungsi) ( Convention Relating to the Status of Refugees. Chapter VI: Executory and Transitory Provisions, Article 35 Co-operation of the National Authorities with the United Nations, 1)

Nah, kita lihat apa yang telah terjadi di Negeri Kerajaan Malaysia, pada hari Selasa pagi, 19 Agustus 2003, ketika 239 orang Aceh termasuk 14 Wanita dan 3 anak-anak yang akan meminta perlindungan politik telah ditangkap didepan kantor the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) di Bukit Petaling, Kuala Lumpur. Sebagaimana yang ditulis oleh pihak Forum-Asia, melalui Sekjennya Somchai Homlaor dalam suratnya yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri dan Wakil Perdana Menteri Malaysia, Dato Abdullah Haji Ahmad Badawi yang sebagian isinya,

"The Asian Forum for Human Rights and Development (Forum-Asia) urges the Malaysian Government to assist the office of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) in Kuala Lumpur to extend temporary protection to Acehnese civilians fleeing the conflict in Indonesia's Aceh province. Forum-Asia is greatly concerned by Home Ministry statements to the effect that the 239 Acehnese asylum seekers, including 14 women and 3 children, arrested in front of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) office in Bukit Petaling, Kuala Lumpur in the early morning of 19 August 2003, will be deported." (Forum-Asia letters to Minister of Home Affairs & Deputy Prime Minister, Dato Abdullah Haji Ahmad Badawi, 20 August 2003)

Nah sekarang, disini menurut pemikiran saya, bahwa apabila pihak Pemerintah Kerajaan Malaysia tidak mau menerima para pengungsi perang Aceh yang meminta perlindungan politik di Malaysia, maka jalan yang paling baik dan bijaksana adalah memberikan waktu yang cukup kepada pihak UNHCR di Kuala Lumpur untuk berusaha mencarikan negara ke-3 yang dengan rela dan siap menerima para pengungsi perang Aceh tersebut.

Karena kalau pihak Pemerintah Kerajaan Malaysia Memulangkan kembali ketempat darimana para pengungsi pencari perlindungan politik dari daerah perang Aceh itu datang, maka jelas itu telah melanggar Konvensi Geneva 28 Juli 1951, Chapter V: Administrative Measures, Article 33
Prohibition of Expulsion or Return ("Refoulement"), yaitu, "1. No Contracting State shall expel or return ("refouler") a refugee in any manner whatsoever to the frontiers of territories where his life or freedom would be threatened on account of his race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion." (Tidak boleh Negara yang menandatangani perjanjian dengan alasan apapun memulangkan seorang pengungsi kembali ke tempat asal dimana akan terancam jiwa atau kebebasannya karena etnis, agama, kebangsaan, keanggotaan dari satu grup tertentu atau opini politiknya)

Tentu saja, saya mengharap kepada Menteri Dalam Negeri dan Wakil Perdana Menteri Malaysia, Dato Abdullah Haji Ahmad Badawi agar memikirkan kembali sikap untuk memulangkan para pengungsi perang Aceh yang meminta perlindungan politik. Tentu saja diharapkan Dato Abdullah Haji Ahmad Badawi dengan pertimbangan rasa kemanusiaan memberikan waktu tertentu kepada pihak UNHCR untuk mencarikan dengan segera dan secepatnya negara ke-3 yang siap dan rela menerima para pengungsi perang Aceh ini.

Karena dengan cara itulah saya anggap cara yang paling baik dan bijaksana untuk memberikan kebebasan kepada para pengungsi perang Aceh yang memang telah ditindas dengan diberlakukannya Keputusan Presiden RI nomor 28 tahun 2003 tentang pernyataan keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang dikeluarkan pada tanggal 18 Mei 2003 dan diberlakukan pada tanggal 19 Mei 2003 selama 6 bulan dan Keputusan Presiden Republik Indonesia selaku Penguasa Darurat Militer Pusat Nomor 43 Tahun 2003 Tentang Pengaturan kegiatan Warga Negara Asing, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Jurnalis di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang ditetapkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Juni 2003.

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

Wassalam.

Ahmad Sudirman

http://www.dataphone.se/~ahmad
ahmad@dataphone.se
----------

Dato Abdullah Haji Ahmad Badawi
Minister of Home Affairs & Deputy Prime Minister,
Aras 13, Blok D1, Parcel D,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
65202 Putrajaya,
Malaysia

Fax: + 603 8886 8014,
E-mail: tpm@smpke.jpm.my,
tpm@pmo.gov.my
Re: Protection of asylum seekers and refugees from forced repatriation

20 August 2003

Dear Minister,

The Asian Forum for Human Rights and Development (Forum-Asia) urges the Malaysian Government to assist the office of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) in Kuala Lumpur to extend temporary protection to Acehnese civilians fleeing the conflict in Indonesia's Aceh province.

Forum-Asia is greatly concerned by Home Ministry statements to the effect that the 239 Acehnese asylum seekers, including 14 women and 3 children,arrested in front of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) office in Bukit Petaling, Kuala Lumpur in the early morning of 19 August 2003, will be deported.

Forum-Asia reminds the Malaysian Government that the forced repatriation of civilians into conflict situations such as that in Aceh is in contravention of international humanitarian law and practice. The principle of non-refoulement (no forcible return of a person to a country where he or
she could face persecution) has now been recognized as a principle of customary international law. Due to the politically sensitive nature of the conflict in Aceh, Acehnese seeking asylum from the conflict between Indonesian and GAM armed forces are highly likely to face persecution in
the form of arbitrary arrest, detention without trial or execution, whether returned to Aceh or to other areas of Indonesia.

Forum-Asia commends the UNHCR initiative to issue Acehnese asylum seekers and refugees with Temporary Protection (TP) letters, which state that they should not be arrested or deported for a period of 6 months respective to the period of Martial law in Aceh, and asks the Malaysian Government to support UNHCR efforts to protect the asylum seekers by cooperating with
registration and documentation, and by ensuring that Acehnese asylum seekers and refugees are not deported until the human rights and conflict situation in Aceh has improved enough to allow for safe repatriation.

Yours sincerely,

Somchai Homlaor
Secretary-General
----------