Stockholm, 2 September 2003

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum wr wbr.

PERJANJIAN KMB BUKAN DASAR HUKUM RIS UNTUK MERAMPAS ACEH
Ahmad Sudirman
Stockholm - SWEDIA.

 

HASIL PERJANJIAN KMB TIDAK MENCANTUMKAN ACEH MASUK WILAYAH KEKUASAAN RIS

"Pak Ahmad, Terima kasih atas jawabanya; hanya masih ada yang akan saya tanyakan, bolehkan pak? Aceh sendiri memang merupakan daerah istimewa dari sejak zaman Belanda, Aceh merupakan daerah terakhir di Indonesia yang ditaklukan Belanda pada tahun 1913, 300 tahun lebih setelah penaklukan kerajaan2 yang lain di Nusantara. Hubunganya pak Ahmad, pada Konferensi Meja Bundar (KMB) dinyatakan bahwa pengakuan kedaulatan RIS dan penyerahan wilayah kependudukan Belanda kepada Indonesia bukankah merupakan suatu dasar hukum bahwa Aceh masuk ke dalam negara Indonesia dan merupakan bagian dari negara Indonesia. Pertanyaan selanjutnya pa Ahmad, ma'af yach pak baru-baru ini saja saya tertarik dengan masalah Aceh setelah mendapatkan informasi dari posting Bapak di berbagai milist, apakah GAM memperjuangkan apa yang dicita-citakan seluruh rakyat Aceh atau hanya mewakili kepentingan sekelompok orang saja? dan apakah cita-cita rakyat Aceh selama ini?"
(Anne Jasmine, a_kjasmine@yahoo.com , Tue, 2 Sep 2003 02:18:57 -0700 (PDT))

Baiklah saudari Anne Jasmine di Jakarta, Indonesia atas pendapat dan pertanyaannya.

Secara fakta, sejarah dan de jure rakyat dan para pimpinan Aceh tidak menyerah kepada pihak Belanda. Tidak ada bukti secara hukum yang ditandatangani oleh pihak rakyat dan pimpinan Aceh pengakuan penyerahan Aceh kepada pihak Kerajaan Belanda.

Tentang Perjanjian KMB yang dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 1949 di Ridderzaal, Den Haag, Belanda, 13 bulan sebelum RIS diakui kedaulatan oleh Ratu Juliana, Belanda. Utusan dari Bijeenkomst voor Federal Overleg (BFO), Badan Permusyawaratan Federal dipimpin oleh Sultan Hamid II dari Kalimantan Barat. Sedangkan delegasi RI yang terdiri dari Drs. Moh. Hatta, Mr. Moh. Roem, Prof. Dr. Mr. Soepomo, Dr. J. Leimena, Mr. Ali Sastroamidjojo, Ir. Djuanda, Dr. Soekiman, Mr. Soeyono Hadinoto, Dr. Soemitro Djojohadikusumo, Mr. Abdul Karim Pringgodigdo, Kolonel T.B. Simatupang, dan Mr. Soemardi. Adapun delegasi Belanda diketuai oleh Mr. Van Maarseveen sedangkan pihak United Nations Commission for Indonesia (UNCI) dipimpin oleh Chritchley.

Dimana hasil perjanjian KMB ini ditandatangani pada tanggal 2 November 1949 yang hasil utamanya adalah Belanda akan menyerahkan kedaulatan RIS pada akhir bulan Desember 1949. Mengenai Irian barat penyelesaiannya ditunda selama satu tahun. Pembubaran KNIL dan pemasukan bekas anggota KNIL ke dalam Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS), adanya satu misi militer Belanda di Indonesia, untuk membantu melatih APRIS dan pemulangan anggota KL dan KM ke Negeri Belanda. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal.236- 237).

Nah, menurut hasil perjanjian KMB Belanda akan menyerahkan kedaulatan RIS pada akhir bulan Desember 1949, maka pada tanggal 14 Desember 1949 di Pegangsaan Timur 56, Jakarta telah ditandatangani Piagam Konstitusi RIS oleh Mr. Susanto Tirtoprodjo (RI menurut hasil perjanjian Renville, 17 Januari 1948 daerah kekuasaan RI sekitar Yogyakarta), Sultan Hamid II (Kalimantan Barat), Ide Anak Agoeng Gde Agoeng (Indonesia Timur), R.A.A. Tjakraningrat (Madura), Mohammad Hanafiah (Banjar), Mohammad Jusuf Rasidi (Bangka), K.A. Mohammad Jusuf (Belitung), Muhran bin Haji Ali (Dayak Besar), Dr. R.V. Sudjito (Jawa Tengah), Raden Soedarmo (Jawa Timur), M. Jamani (Kalimantan Tenggara), A.P. Sosronegoro (Kalimantan Timur), Mr. Djumhana Wiriatmadja (Pasundan), Radja Mohammad (Riau), Abdul Malik (Sumatra Selatan), dan Radja Kaliamsyah Sinaga (Sumatra Timur). (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal.244).

Kita lihat, ternyata Republik Indonesia Serikat (RIS) yang terdiri dari 16 Negara/Daerah bagian didalamnya tidak termasuk Negeri Aceh. RIS inilah yang diakui kedaulatannya oleh Kerajaan Belanda pada tanggal 27 Desember 1949. Sedangkan negeri Aceh tetap dan masih berada diluar RIS dan berdiri sendiri.

Jadi menurut dasar hukum hasil perjanjian KMB dan hasil pembentukan RIS negeri Aceh berada diluar RIS dan berdiri sendiri.

Selanjutnya perjuangan rakyat Aceh dari sejak Teungku Muhammad Daud Beureueh sampai Teungku Hasan Muhammad di Tiro sekarang ini adalah membebaskan dari kekuasaan Negara Pantja Sila dan menuntut keadilan melalui tuntutan negeri Aceh yang diduduki Soekarno dikembalikan lagi kepada rakyat Aceh, karena tidak sesuai dan melanggar Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan "Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan".

Silahkan baca lagi tulisan-tulisan dibawah ini
[030831] Itu dasar hukum Soekarno tanpa kerelaan rakyat Aceh
( http://www.dataphone.se/~ahmad/030831.htm )
[030821] Soekarno rampas Aceh tuduh Daud Beureueh bangun negara dalam negara
( http://www.dataphone.se/~ahmad/030821a.htm )
[030819] Teungku Muhammad Daud beureueh lepas dari Negara Pantjasila
( http://www.dataphone.se/~ahmad/030819a.htm )
[030818] RI-Jawa-Yogya yang berdasar Pancasila ketika dibangun sebagiannya pakai cara caplok
( http://www.dataphone.se/~ahmad/030818a.htm )
[030805] Benar Megawati penerus Soekarno menduduki negeri Aceh
( http://www.dataphone.se/~ahmad/030805.htm )

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

Wassalam.

Ahmad Sudirman

http://www.dataphone.se/~ahmad
ahmad@dataphone.se
----------

From: anne jasmine <a_kjasmine@yahoo.com>
To: Ahmad Sudirman <ahmad_sudirman@hotmail.com>
Subject: Re: TAK ADA FAKTA,SEJARAH,HUKUM MENYATAKAN RI DIBENTUK DARI DAERAH JAJAHAN BELANDA
Date: Tue, 2 Sep 2003 02:18:57 -0700 (PDT)

Pak Ahmad,

Terima kasih atas jawabanya; hanya masih ada yang akan saya tanyakan, bolehkan pak?
Aceh sendiri memang merupakan daerah istimewa dari sejak zaman Belanda, Aceh merupakan daerah terakhir di Indonesia yang ditaklukan Belanda pada tahun 1913, 300 tahun lebih setelah penaklukan kerajaan2 yang lain di Nusantara.

Hubunganya pak Ahmad, pada Konferensi Meja Bundar (KMB) dinyatakan bahwa pengakuan kedaulatan RIS dan penyerahan wilayah kependudukan Belanda kepada Indonesia bukankah merupakan suatu dasar hukum bahwa Aceh masuk ke dalam negara Indonesia dan merupakan
bagian dari negara Indonesia.

Pertanyaan selanjutnya pa Ahmad, ma'af yach pak baru-baru ini saja saya tertarik dengan masalah Aceh setelah mendapatkan informasi dari posting Bapak di berbagai milist, apakah GAM memperjuangkan apa yang dicita-citakan seluruh rakyat Aceh atau hanya mewakili kepentingan sekelompok orang saja? dan apakah cita-cita rakyat Aceh selama ini?

Wasalam,

Anne Jasmine

a_kjasmine@yahoo.com
Bandung, Jakarta, Indonesia
----------