Stockholm, 4 September 2003

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum wr wbr.

GUBERNUR SUMATRA DAN ACEH ALA SOEKARNO
Ahmad Sudirman
Stockholm - SWEDIA.

 

MENGUPAS KULIT GUBERNUR SUMATRA DAN ACEH ALA SOEKARNO

"Ass. Wr. Wb.Pak Ahmad, saya Sjamsul Rizal Z di Bandung. Untuk membuat soal quiz kepada anak-anak, saya ingin memastikan tentang siapakah Gubernur Aceh Pertama, apakah Bapak Teungku Nyak Arief atau Bapak Samaun Gaharu. Mohon bantuan Bapak. Terima kasih. Wassalam"
(Sjamsul Rizal Z., sjamsul@pim.co.id , 3 Sep 2003 12:27:52 +0700)

Terimakasih saudara Sjamsul Rizal Z.atas pertanyaannya.

Disini saya akan melihat dari sudut Soekarno dan dari sudut rakyat Aceh tentang Gubernur di negeri Aceh ini.

Nah kalau melihat dari sudut Soekarno, memang dari sejak diproklamasikan RI oleh Soekarno, dan sejak Kabinet RI yang pertama dibentuk, 2 September 1945, Soekarno mengklaim bahwa wilayah kekuasaan RI mencakup Sumatra, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan. Sehingga diangkatlah 8 orang Gubernur untuk kedelapan propinsi yang diklaim Soekarno itu. Mr. Teuku Mohammad Hassan untuk propinsi Sumatra. Sutardjo Kartohadikusumo untuk Jawa Barat. R.Pandji Soeroso untuk Jawa Tengah. R.A. Soerjo untuk Jawa Timur. Mr. I. Gusti Ktut Pudja untuk Sunda Kecil. Mr. J. Latuharhary untuk Maluku. Dr. G.S.S.J. Ratulangie untuk Sulawesi. Ir. Pangeran Mohammad Noor untuk Kalimantan. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal.30)

Tetapi, apa yang terjadi, setelah dilakukan perundingan Linggajati pada tanggal 25 Maret 1947 yang ditandatangani oleh pihak RI ditandatangani oleh Sutan Sjahrir, Mr.Moh.Roem, Mr.Soesanto Tirtoprodjo, dan A.K.Gani, sedangkan dari pihak Belanda ditandatangani oleh Prof.Schermerhorn, Dr.van Mook, dan van Poll di Istana Rijswijk, sekarang Istana Merdeka, Jakarta. Dimana dalam isi perjanjian Linggajati itu dinyatakan bahwa, Belanda mengakui secara de pacto RI dengan wilayah kekuasaan yang meliputi Sumatra, Jawa, dan Madura. RI dan Belanda akan bekerja sama dalam membentuk Negara Indonesia Serikat, dengan nama RIS, yang salah satu negara bagiannya adalah RI. RIS dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia-Belanda dengan Ratu Belanda selaku ketuanya. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal.119,138)

Selanjutnya, ketika RI dibawah pimpinana Soekarno Cs dipukul mundur dan makin terdesak serta terkurung oleh pasukan Van Mook, maka diajukanlah perundingan baru di kapal pengangkut pasukan Angkatan Laut Amerika USS Renville yang dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 1948, yang sebagian isinya mengakui secara de facto kekuasaan RI hanya sekitar daerah Yogyakarta saja. Dimana perjanjian Renville ini ditandatangani oleh Perdana Mentri Mr. Amir Sjarifuddin dari Kabinet Amir Sjarifuddin, yang disaksikan oleh H.A. Salim, Dr.Leimena, Mr. Ali Sastroamidjojo. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal.155,163)

Nah sekarang ternyata secara de facto dan de jure dari sejak tanggal 17 Januari 1948 ketika perjanjian Renville di kapal pengangkut pasukan Angkatan Laut Amerika USS Renville ditandatangani oleh Perdana Mentri Mr. Amir Sjarifuddin dari Kabinet Amir Sjarifuddin, yang disaksikan oleh H.A. Salim, Dr.Leimena, Mr. Ali Sastroamidjojo, yang sebagian isinya mengakui secara de facto kekuasaan RI hanya sekitar daerah Yogyakarta saja.(30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal.155,163).

Karena itu yang dinamakan RI atau Republik Indonesia yang diproklamirkan oleh Soekarno tanggal 17 Agustus 1945 dari sejak perjanjian Renville 17 Januari 1948 ditandatangai hanyalah mempunyai wilayah kekuasan di Jawa Tengah di sekitar daerah Yogyakarta.

Jadi, secara de facto dan de jure Mr. Teuku Mohammad Hassan yang diangkat Gubernur untuk propinsi Sumatra oleh Soekarno tidak sah lagi.

Memang sejak tahun 1945 di daerah Aceh telah dipimpin oleh Residen Teuku Nyak Arief yang memimpin para pejuang Islam Aceh menghadapi pasukan-pasukan Jepang yang dikerahkan oleh pasukan Sekutu dan serdadu NICA (Netherland Indies Civil Administration) dibawah pimpinan Brigadir Jenderal T.E.D. Kelly di Krueng Panjo/Bireuen bulan November 1945 dan pertempuran diteruskan di daerah Langsa/Kuala Simpang. Dimana pasukan Jepang dapat dipukul mundur. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal.70-71).

Nah kalau melihat dari sudut mata rakyat Aceh, ternyata terlihat bahwa rakyat dan para ulama Aceh terus berjuang menghadapi pendudukan Belanda. Dan pada tanggal 5 Mei 1939 para ulama Aceh membentuk organisasi ulama yang dinamakan Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) dan sebagai Ketuanya diangkat Teungku Muhammad Daud Beureueh. Kemudian dari sejak tahun 1947 Teungku Muhammad Daud Beureueh menjabat sebagai Gubernur Militer untuk daerah Aceh, Langkat dan Tanah Karo.

Kemudian melihat lagi dari sudut Soekarno. Ketika Dewan Menteri RIS dan Soekarno menetapkan dasar hukum Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Propinsi oleh Presiden Republik Indonesia Serikat (RIS) Soekarno yang membagi Negara RI-Jawa-Yogya menjadi 10 daerah propinsi yaitu, 1.Jawa - Barat, 2.Jawa - Tengah, 3.Jawa - Timur, 4.Sumatera - Utara, 5.Sumatera - Tengah, 6.Sumatera - Selatan, 7.Kalimantan, 8.Sulawesi, 9.Maluku, 10.Sunda - Kecil apabila RIS telah dilebur menjadi Negara RI-Jawa-Yogya pada tanggal 14 Agustus 1950. Dan dasar hukum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.5 tahun 1950 tentang pembentukan Propinsi Sumatera-Utara (telah diubah dengan Undang-Undang Darurat No.16 tahun 1955, Lembaran-Negara tahun 1955 No. 52), yang termasuk didalamnya wilayah daerah Aceh yang melingkungi Kabupaten-Kabupaten 1. Aceh Besar, 2. Pidie, 3. Aceh-Utara, 4. Aceh-Timur, 5. Aceh-Tengah, 6. Aceh-Barat, 7. Aceh-Selatan dan Kota Besar Kutaraja masuk kedalam lingkungan daerah otonom Propinsi Sumatera-Utara.

Seterusnya kalau melihat dari sudut rakyat Aceh, maka akibat dari ditetapkannya dua dasar hukum oleh Soekarno, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Propinsi dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.5 tahun 1950 tentang pembentukan Propinsi Sumatera-Utara, lahirlah Proklamasi Negara Islam Indonesia di wilayah Aceh yang dibacakan oleh Teungku Muhammad Daud Beureueh Gubernur Militer untuk daerah Aceh, Langkat dan Tanah Karo pada tanggal 20 September 1953.

Nah kalau kembali melihat dari sudut Soekarno, maka akibat dari Teungku Muhammad Daud Beureueh memproklamirkan NII, lahirlah dari pihak Soekarno dasar hukum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara, yang disahkan di Jakarta pada tanggal 29 Nopember 1956.

Dan setelah Soekarno menduduki negeri Aceh dan telah ditetapkan sebagai Daerah Otonom Propinsi Aceh menurut dasar hukum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956, maka diangkatlah
Ali Hasjmy sebagai Gubernur Aceh pada tahun 1957 dan menjabat sampai tahun 1964.

Nah sekarang kesimpulannya adalah, kalau melihat dari sudut rakyat Aceh, maka Teungku Muhammad Daud Beureueh sebagai Gubernur pertama Aceh dari sejak Jepang dipukul mundur dari wilayah Aceh.

Sedangkan kalau melihat dari sudut Soekarno, maka Ali Hasjmy sebagai Gubernur pertama Aceh dari tahun 1957 sampai tahun 1964 yang diangkat Soekarno setelah Aceh dimasukkan secara gelap ke dalam Propinsi Sumetara Utara dan dipisahkan kembali dari Propinsi Sumatera Utara menjadi Daerah Otonom Propinsi Aceh.

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

Wassalam.

Ahmad Sudirman

http://www.dataphone.se/~ahmad
ahmad@dataphone.se
----------

From: "Sjamsul Rizal" <sjamsul@pim.co.id>
To: ahmad@dataphone.se
Subject: Gubernur Aceh
Date: 3 Sep 2003 12:27:52 +0700

Ass. Wr. Wb.

Pak Ahmad, saya Sjamsul Rizal Z di Bandung.
Untuk membuat soal quiz kepada anak-anak, saya ingin memastikan tentang siapakah Gubernur Aceh Pertama, apakah Bapak Teungku Nyak Arief atau Bapak Samaun Gaharu.
Mohon bantuan Bapak.
Terima kasih.

Wassalam,

Sjamsul Rizal Z.

sjamsul@pim.co.id
Bandung, Indonesia
----------