Stockholm, 4 September 2003

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum wr wbr.

BELANDA TIDAK MENYERAHKAN DAERAH JAJAHAN KEPADA RI DALAM KMB
Ahmad Sudirman
Stockholm - SWEDIA.

 

DALAM KMB BELANDA TIDAK MENYERAHKAN DAERAH-DAERAH JAJAHAN KEPADA RI

"Pak Ahmad, Apa yang membedakan penaklukan Aceh oleh Belanda pada tahun 1913 dengan daerah-daerah lain di Nusantara? Kemudian apa rujukan/ dasarnya sehingga Aceh tidak termasuk dari daerah jajahan Belanda yang secara de jure dan de facto di serahkan oleh Belanda ke pada Republik Indonesia pada KMB. Itu saja pertanyaan saya pak, mudah-mudahan saya bisa mendapatkan jawaban dari bapa; karena sekarang ini banyak informasi yang simpang siur tentang keberadaan GAM. Wasalam"
(Anne Jasmine, a_kjasmine@yahoo.com , Tue, 2 Sep 2003 02:18:57 -0700 (PDT))

Terimakasih saudari Anne Jasmine di Jakarta, Indonesia atas pertanyaannya.

Sebenarnya semua daerah-daerah jajahan Belanda yang secara de facto dan de jure memang diduduki dan dijajah Belanda adalah sama.

Mengenai Negeri Aceh dari 26 Maret 1873 sampai 1942 secara de facto dan de jure Belanda tidak menguasai seluruh negeri Aceh dan memang tidak ada bukti secara hukum bahwa para pimpinan dan rakyat Aceh menyerah kalah kepada pihak Belanda. Kemudian ketika Pasukan Jepang menguasai semenanjung Melayu, pihak Belanda sudah tidak mampu lagi mempertahankan daerahnya di Sumatra. Memang setelah Jepang menyerah kalah kepada Amerika, pihak Belanda dan pasukan sekutu berusaha untuk kembali menduduki dan menyerang Sumatra. Seperti yang dilakukan oleh Sekutu dan serdadu NICA (Netherland Indies Civil Administration) dibawah pimpinan Brigadir Jenderal T.E.D. Kelly menyerang daerah Krueng Panjo/Bireuen bulan November 1945 dan daerah Langsa/Kuala Simpang.

Perundingan Konferensi Meja Bundar (KMB) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 1949 di Ridderzaal, Den Haag, Belanda, yang diikuti oleh Bijeenkomst voor Federal Overleg (BFO) atau Badan Permusyawaratan Federal dipimpin oleh Sultan Hamid II dari Kalimantan Barat. Juga oleh pihak Republik Indonesia anggota perundingnya terdiri dari Drs. Moh. Hatta, Mr. Moh. Roem, Prof. Dr. Mr. Soepomo, Dr. J. Leimena, Mr. Ali Sastroamidjojo, Ir. Djuanda, Dr. Soekiman, Mr. Soeyono Hadinoto, Dr. Soemitro Djojohadikusumo, Mr. Abdul Karim Pringgodigdo, Kolonel T.B. Simatupang, dan Mr. Soemardi. Sedangkan pihak Belanda delegasinya diketuai oleh Mr. Van Maarseveen. Adapun dari pihak United Nations Commission for Indonesia (UNCI) dipimpin oleh Chritchley.

Dimana dalam perundingan KMB ini yang hasilnya ditandatangani pada tanggal 2 November 1949 telah disepakati bahwa Belanda akan menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat (RIS) pada akhir bulan Desember 1949. Mengenai Irian barat penyelesaiannya ditunda selama satu tahun. Pembubaran KNIL dan pemasukan bekas anggota KNIL ke dalam Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS), adanya satu misi militer Belanda di Indonesia, untuk membantu melatih APRIS dan pemulangan anggota KL dan KM ke Negeri Belanda. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal.236- 237).

Nah dari isi perjanjian KMB ini jelas tertulis bahwa Belanda akan menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat (RIS), bukan kepada pihak Republik Indonesia (RI) pada akhir bulan Desember 1949.

Kemudian, kalau pihak RI mau diakui kedaulatannya oleh Belanda, maka harus masuk kedalam Republik Indonesia Serikat (RIS). Dan ternyata pihak Soekarno melakukannya.

Dimana seperti yang telah saya tulis sebelum ini bahwa pihak Republik Indonesia (RI, yang secara de facto dan de jure daerah wilayah kekuasaannya hanya sekitar daerah Yogyakarta, sesuai dengan hasil perjanjian Renville 17 Januari 1948) telah menandatangani Piagam Konstitusi RIS yang diwakili oleh Mr. Susanto Tirtoprodjo pada tanggal 14 Desember 1949 di Pegangsaan Timur 56, Jakarta. Adapun wakil-wakil lainnya dari Negara/Daerah bagian RIS lainnya adalah
Sultan Hamid II dari Kalimantan Barat, Ide Anak Agoeng Gde Agoeng dari Negara Indonesia Timur, R.A.A. Tjakraningrat daeri Madura, Mohammad Hanafiah dari Banjar, Mohammad Jusuf Rasidi dari Bangka, K.A. Mohammad Jusuf dari Belitung, Muhran bin Haji Ali dari Dayak Besar, Dr. R.V. Sudjito dari Jawa Tengah, Raden Soedarmo dari Jawa Timur, M. Jamani dariKalimantan Tenggara, A.P. Sosronegoro dari Kalimantan Timur, Mr. Djumhana Wiriatmadja dari Negara Pasundan, Radja Mohammad dariRiau, Abdul Malik dari Sumatra Selatan, dan Radja Kaliamsyah Sinaga dari Negara Sumatra Timur. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal.244).

Nah RIS inilah yang diakui kedaulatannya oleh Kerajaan Belanda pada tanggal 27 Desember 1949.

Coba sekarang perhatikan adakah wakil dari Negeri Aceh dalam RIS yang terdiri dari 16 Negara/Daerah bagian RIS ini yang ikut menandatangani Piagam Konstitusi RIS ? Ternyata jawabannya, memang tidak ada.

Jadi, secara de jure dan de facto Negeri Aceh berada diluar RIS dan berdiri sendiri.

Bagaimana RIS bisa dilebur kedalam RI silahkan baca kembali tulisan-tulisan dibawah ini
[030831] Itu dasar hukum Soekarno tanpa kerelaan rakyat Aceh
( http://www.dataphone.se/~ahmad/030831.htm )
[030821] Soekarno rampas Aceh tuduh Daud Beureueh bangun negara dalam negara
( http://www.dataphone.se/~ahmad/030821a.htm )
[030819] Teungku Muhammad Daud beureueh lepas dari Negara Pantjasila
( http://www.dataphone.se/~ahmad/030819a.htm )
[030818] RI-Jawa-Yogya yang berdasar Pancasila ketika dibangun sebagiannya pakai cara caplok
( http://www.dataphone.se/~ahmad/030818a.htm )
[030805] Benar Megawati penerus Soekarno menduduki negeri Aceh
( http://www.dataphone.se/~ahmad/030805.htm )

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

Wassalam.

Ahmad Sudirman

http://www.dataphone.se/~ahmad
ahmad@dataphone.se
----------

From: anne jasmine <a_kjasmine@yahoo.com>
To: Ahmad Sudirman <ahmad_sudirman@hotmail.com>
Subject: Re: PERJANJIAN KMB BUKAN DASAR HUKUM RIS UNTUK MERAMPAS ACEH
Date: Thu, 4 Sep 2003 01:45:09 -0700 (PDT)

Pak Ahmad,

Apa yang membedakan penaklukan Aceh oleh Belanda pada tahun 1913 dengan daerah-daerah lain di Nusantara? Kemudian apa rujukan/ dasarnya sehingga Aceh tidak termasuk dari daerah jajahan Belanda yang secara de jure dan de facto di serahkan oleh Belanda ke pada Republik Indonesia pada KMB.

Itu saja pertanyaan saya pak, mudah-mudahan saya bisa mendapatkan jawaban dari bapa; karena sekarang ini banyak informasi yang simpang siur tentang keberadaan GAM.

Wasalam,

Anne Jasmine

a_kjasmine@yahoo.com
Jakarta, Indonesia
----------