Stockholm, 9 September 2003

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum wr wbr.

ACEH DILUAR PIAGAM PENYERAHAN KEDAULATAN KEPADA RIS
Ahmad Sudirman
Stockholm - SWEDIA.

 

JELAS ACEH DILUAR PIAGAM PENYERAHAN KEDAULATAN KEPADA REPUBLIK INDONESIA SERIKAT (RIS)

"Assalamu'alaikum wr wbr. Pak Ahmad, bukti bahwa Aceh menyerah kepada Belanda memang tidak ada hukum tertulis, begitu juga dengan daerah-daerah lain; tapi bukti adanya penguasaan Belanda terhadap wilayah Aceh adalah fakta sejarah sama dengan daerah2 lainya di Nusantara ini. Ketika Belanda menyetujui berdirinya R.I atas wilayah Yogyakarta, dengan sendirinya daerah lain yang di kuasai Belanda masuk ke dalam wilayah RIS. Apa benar demikian? Kemudian dengan legimitasi dari KMB maka Belanda secara de facto dan de jure menyerahkan RIS ke dalam kedaulatan Pemerintah Indonesia (untuk saat itu bentuknya masih RIS). Dasar dari persetujuan Belanda pada bentuk RIS semata-mata untuk keuntungan Belanda juga dengan misi agar Indonesia bisa kembali di pecah belah (devide et empera) Maka dengan kesadaran akan adanya dan keharusan untuk membentuk kesatuan di antara bangsa Indonesia pemerintah yang syah di mata dunia (PBB) membentuk NKRI pada tahun 1950. Aceh sendiri masuk dalam wilayah Sumatra. betul tidak?"
(Anne Jasmine, a_kjasmine@yahoo.com , Mon, 8 Sep 2003 21:43:06 -0700 (PDT))

Baiklah saudari Anne Jasmine di Jakarta, Indonesia.

Sebenarnya jawaban dan penjelasan yang ada hubungannya dengan pendangan dan pertanyaan saudari Anne Jasmine diatas telah saya tulis dalam tulisan-tulisan sebelum ini di http://www.dataphone.se/~ahmad/opini.htm .Tetapi mungkin saudari Anne tidak atau belum sempat membacanya dalam HP tersebut.

Memang dari sejak 26 Maret 1873 sampai 1942 daerah Aceh menjadi tempat pertempuran antara pasukan Kerajaan Belanda dan Rakyat Aceh. Ketika pasukan Jepang masuk kewilayah daerah Sumatra, pasukan Kerajaan Belanda keluar dari wilayah Sumatra termasuk keluar dari Aceh. Hanya pada tahun 1945 ketika Jepang menyerah kalah kepada Amerika, pihak Belanda dan pasukan sekutu berusaha untuk kembali menduduki dan menyerang Sumatra. Seperti yang dilakukan oleh Sekutu dan serdadu NICA (Netherland Indies Civil Administration) dibawah pimpinan Brigadir Jenderal T.E.D. Kelly menyerang daerah Krueng Panjo/Bireuen bulan November 1945 dan daerah Langsa/Kuala Simpang. Tetapi pasukan sekutu dan NICA berhasil dipukul mundur dari wilayah Aceh.

Menyinggung perjanjian Renville yang ditandatangani oleh Perdana Mentri Mr. Amir Sjarifuddin dari Kabinet Amir Sjarifuddin, yang disaksikan oleh H.A. Salim, Dr.Leimena, Mr. Ali Sastroamidjojo pada tanggal 17 Januari 1948, yang sebagian isi perjanjiannya menyangkut gencatan senjata disepanjang garis Van Mook dan pembentukan daerah-daerah kosong militer. Dimana terlihat secara de jure dan de facto kekuasaan RI hanya sekitar daerah Yogyakarta saja. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal.155,163)

Dari hasil perjanjian Renville inilah semua kekuatan militer RI harus ditarik dari daerah-daerah kosong militer (demiliterized zones) yang ada di Jawa, Sumatra dan Madura masuk ke wilayah daerah Yogyakarta.

Nah dari sejak tanggal 17 Januari 1948 secara de jure dan de facto daerah kekuasaan RI hanyalah disekitar Yogyakarta saja.

Tetapi pada tanggal 19 Desember 1948 daerah Yogyakarta di gempur oleh pasukan Dr.Beel wakil Gubernur Hindia Belanda yang baru pengganti Van Mook yang berhasil masuk ke wilayah Yogyakarta. Dimana tentara Beel berhasil menyapu bersih Yogyakarta dan memberitahukan kepada pihak Soekarno Cs bahwa Belanda tidak lagi mengakui perjanjian Renville.

Nah dari sejak penggempuran yang dilakukan oleh Beel Negara RI secara de facto memang sudah tidak ada lagi, sudah jatuh ketangan Beel.

Tetapi walaupun dalam keadaan yang kritis Soekarno masih sempat mengadakan sidang kabinet darurat yang memberikan mandat kepada Menteri Kemakmuran Mr. Sjafruddin Prawiranegara yang saat itu berada di Aceh yang masih bebas dari tangan penjajah Kerajaan Belanda agar membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) dipengasingan. Apabila Mr. Sjafruddin tidak berhasil membentuk PDRI, maka mandat diberikan kepada Menteri Keuangan Mr. A.A. Maramis, L.N. Palar dan Dr. Sudarsono yang berada di India untuk membentuk Pemerintah Darurat Indonesia di India.

Ternyata Mr. Sjafruddin berhasil membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia pengasingan di Aceh yang masih bebas dari tangan kekuasaan Beel. Dimana Negeri Aceh pada waktu itu dipimpin oleh Teungku Muhammad Daud Beureueh sebagai Gubernur militer Aceh.

Adapun Soekarno ditangkap dan ditawan di Prapat yang kemudian dipindahkan ke Bangka. Juga Mohammad Hatta ditawan di Bangka.

Karena RI melalui PDRI-pengasingannya dibawah pimpinan Mr. Sjafruddin Prawiranegara masih berdiri dan kekuasaan de jure masih ada di Negeri Aceh, ditambah protes yang dikeluarkan oleh pihak DK PBB terhadap agresi militer Belanda, maka Belanda mau menerima perintah PBB untuk menghentikan agresi militernya. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal.191- 193).

Nah sekarang jelas dan gamblang bahwa Negara RI pimpinan Soekarno secara de facto sudah punah, tetapi masih berjalan pemerintahan sementara-nya dipengasingan di Negeri Aceh, dibawah Mr. Sjafruddin yang memimpin Pemerintah Darurat Republik Indonesia pengasingan di Negeri Aceh.

Karena memang secara de jure pemerintah pengasingan RI atau Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) dipengasingan masih ada, maka pihak Soekarno walaupun sedang ditawan oleh Belanda di Bangka masih bisa melakukan tindakan dan gerakan politiknya, termasuk mengadakan perundingan dengan Belanda yang disebut dengan perundingan Roem Royen yang ditandatangani tanggal 7 Mei 1949 di Jakarta yang sebagian isinya adalah turut serta dalam Konferensi Meja Bundar di Den Haag, dengan maksud untuk mempercepat penyerahan kedaulatan yang sungguh dan lengkap kepada Negara Indonesia Serikat dengan tidak bersyarat. Dimana Belanda menyetujui adanya Republik Indonesia sebagai bagian dari Negara Indonesia Serikat. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal.210).

Nah berdasarkan hasil perjanjian Roem Royen inilah pihak RI dibawah Soekarno bisa ikut serta dalam Perjanjian KMB.

Juga Soekarno dan Moh.Hatta bisa kembali ke Yogyakarta pada 6 Juli 1949. Jadi disini secara de jure dan de facto Negara RI kembali wujud di daerah sekitar Yogyakarta.

Pada tanggal 13 Juli 1949 Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) dibawah pimpinan Mr. Sjafruddin Prawiranegara menyerahkan kembali mandat kepada Soekarno di Jakarta.

Kemudian pada tanggal 23 Agustus 1949 dilaksanakan Perundingan Konferensi Meja Bundar (KMB) di Ridderzaal, Den Haag, Belanda.

Ada 4 utusan yang ikut dalam KMB ini.

Pertama, utusan dari Bijeenkomst voor Federal Overleg (BFO) atau Badan Permusyawaratan Federal dipimpin oleh Sultan Hamid II dari Kalimantan Barat. Dimana BFO ini anggotanya adalah 15 Negara/Daerah Bagian, yaitu Daerah Istimewa Kalimantan Barat, Negara Indonesia Timur, Negara Madura, Daerah Banjar, Daerah Bangka, Daerah Belitung, Daerah Dayak Besar, Daerah Jawa Tengah, Negara Jawa Timur, Daerah Kalimantan Tenggara, Daerah Kalimantan Timur, Negara Pasundan, Daerah Riau, Negara Sumatra Selatan, dan Negara Sumatra Timur. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal.244).

Kedua, utusan dari Republik Indonesia menurut perjanjian Renville 17 Januari 1948 yang anggota juru rundingnya adalah Drs. Moh. Hatta, Mr. Moh. Roem, Prof. Dr. Mr. Soepomo, Dr. J. Leimena, Mr. Ali Sastroamidjojo, Ir. Djuanda, Dr. Soekiman, Mr. Soeyono Hadinoto, Dr. Soemitro Djojohadikusumo, Mr. Abdul Karim Pringgodigdo, Kolonel T.B. Simatupang, dan Mr. Soemardi.

Ketiga, utusan dari Kerajaan Belanda yang delegasinya diketuai oleh Mr. Van Maarseveen.

Keempat, utusan dari United Nations Commission for Indonesia (UNCI) dipimpin oleh Chritchley.

Dimana dalam perundingan KMB ini yang hasilnya ditandatangani pada tanggal 2 November 1949 telah disepakati bahwa Belanda akan menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat (RIS) pada akhir bulan Desember 1949. Mengenai Irian barat penyelesaiannya ditunda selama satu tahun. Pembubaran KNIL dan pemasukan bekas anggota KNIL ke dalam Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS), adanya satu misi militer Belanda di Indonesia, untuk membantu melatih APRIS dan pemulangan anggota KL dan KM ke Negeri Belanda. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal.236- 237).

Nah terbaca dari isi perjanjian KMB ini jelas tertulis bahwa Belanda akan menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat (RIS), bukan kepada pihak Republik Indonesia (RI) pada akhir bulan Desember 1949.

Dari hasil perjanjian KMB inilah Soekarno menjalankan politik pencaplokan. Dimana politik pencaplokan Soekarno diawali dengan,

Pertama, pada tanggal 14 Desember 1949 pihak RI masuk menjadi anggota Negara Bagian RIS dengan menandatangani Piagam Konstitusi RIS di Pegangsaan Timur 56, Jakarta, yang ditandatangani oleh para utusan dari 16 Negara/Daerah Bagian RIS, yaitu Mr. Susanto Tirtoprodjo (Negara Republik Indonesia menurut perjanjian Renville), Sultan Hamid II (Daerah Istimewa Kalimantan Barat), Ide Anak Agoeng Gde Agoeng (Negara Indonesia Timur), R.A.A. Tjakraningrat (Negara Madura), Mohammad Hanafiah (Daerah Banjar), Mohammad Jusuf Rasidi (Bangka), K.A. Mohammad Jusuf (Belitung), Muhran bin Haji Ali (Dayak Besar), Dr. R.V. Sudjito (Jawa Tengah), Raden Soedarmo (Negara Jawa Timur), M. Jamani (Kalimantan Tenggara), A.P. Sosronegoro (Kalimantan Timur), Mr. Djumhana Wiriatmadja (Negara Pasundan), Radja Mohammad (Riau), Abdul Malik (Negara Sumatra Selatan), dan Radja Kaliamsyah Sinaga (Negara Sumatra Timur). (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal.243-244).

Kedua, pada tanggal 15-16 Desember 1949 diadakan sidang Dewan Pemilihan Presiden RIS dimana para anggota Dewan Pemilihan Presiden RIS memilih Soekarno untuk dijadikan sebagai pemimpin RIS. Pada tanggal 17 Desember 1949 Soekarno dilantik jadi Presiden RIS. Sedangkan untuk jabatan Perdana Menteri diangkat Mohammad Hatta yang dilantik pada tanggal 20 Desember 1949. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal.244).

Ketiga, jabatan Presiden RI diserahkan dari Soekarno kepada Mr. Asaat sebagai Pemangku Sementara Jabatan Presiden RI.

Keempat, pada tanggal 27 Desember 1949 Ratu Juliana, Perdana Menteri Dr. Willem Drees, Menteri Seberang Lautnan Mr AMJA Sassen dan ketua Delegasi RIS Moh Hatta membubuhkan tandatangannya pada naskah pengakuan kedaulatan RIS oleh Belanda dalam upacara pengakuan kedaulatan RIS. Pada tanggal yang sama, di Yogyakarta dilakukan penyerahan kedaulatan RI kepada RIS. Sedangkan di Jakarta pada hari yang sama, Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Wakil Tinggi Mahkota AHJ Lovink dalam suatu upacara bersama-sama membubuhkan tandangannya pada naskah penyerahan kedaulatan. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal. 251)

Sebagian isi Piagam Penjerahan Kedaulatan.

Pasal 1
1. Keradjaan Nederland menjerahkan kedaulatan atas Indonesia jang sepenuhnja kepada Republik Indonesia Serikat dengan tidak bersjarat lagi dengan tidak dapat ditjabut, dan karena itu mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai Negara jang merdeka dan berdaulat.

2. Republik Indonesia Serikat menerima kedaulatan itu atas dasar ketentuan-ketentuan pada Konstitusinya; rantjangan konstitusi itu telah dipermaklumkan kepada Keradjaan Nederland.

3. Kedaulatan akan diserahkan selambat-lambatnja pada tanggal 30 Desember 1949
(Piagam Penjerahan Kedaulatan, Amsterdam, 27 Desember 1949).

Kelima, pada tanggal 8 Maret 1950 Pemerintah RIS dengan persetujuan Parlemen (DPR) dan Senat RIS mengeluarkan Undang-Undang Darurat No 11 tahun 1950 tentang Tata Cara Perubahan Susunan Kenegaraan RIS. Dimana sampai dengan tanggal 5 April 1950, 13 Negara/Daerah bagian RIS telah bergabung kedalam Negara RI-Jawa-Yogya. Yang tinggal hanya Negara Sumatera Timur (NST) dan Negara Indonesia Timur (NIT). Tetapi dua Negara bagian inipun bergabung kedalam negara RI- Jawa-Yogya pada tanggal 19 Mei 1950 setelah dicapai kesepakatan antara RIS dan RI-Jawa-Yogya dan ditandatangani Piagam Persetujuan.

Keenam, pada tanggal 14 Agustus 1950 Parlemen dan Senat RIS mensahkan Rancangan Undang-Undang Dasar Sementara Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Negara Kesatuan Republik Indonesia. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1950-1964, Sekretariat Negara RI, 1986, hal. 42)

Ketujuh, pada rapat gabungan Parlemen dan Senat RIS tanggal 15 Agustus 1950 Presiden RIS Soekarno membacakan piagam terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada hari itu juga setelah RIS dilebur, Soekarno kembali ke Yogya untuk menerima kembali jabatan Presiden RI dari Pemangku Sementara Jabatan Presiden RI Mr. Asaat. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1950-1964, Sekretariat Negara RI, 1986, hal. 43).

Kedelapan, Kabinet Pertama setelah RIS dilebur menjadi Negara RI, pada tanggal 7 September 1950 dilantik Kabinet Natsir (Masyumi) dibawah pimpinan Perdana Menteri Moh.Natsir. Program Kabinet Natsir adalah mencakup:

1. Mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilihan umum untuk Konstituante.
2. Mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintahan serta membentuk peralatan negara yang bulat.
3. Menggiatkan usaha mencapai keamanan dan ketenteraman.
4. Mengembangkan dan memperkokoh kesatuan ekonomi rakyat sebagai dasar bagi melaksanakan ekonomi nasional yang sehat serta melakukan keragaman antara buruh dan majikan.
5.Membantu pembangunan perumahan rakyat serta memperluas usaha-usaha meninggikan derajat kesehatan dan kecerdasan rakyat.
6. Menyempurnakan organisasi Angkatan Perang dan pemulihan bekas anggota-anggota tentara dan gerilya ke dalam masyarakat.
7. Memperjuangkan penyelesaian soal Irian Barat dalam tahun ini.
(30 Tahun Indonesia Merdeka, 1950-1964, Sekretariat Negara RI, 1986, hal. 49).

Nah sekarang, ternyata kalau ditelusuri lebih dalam, maka akan terlihat bahwa politik pencaplokan Soekarno ini dipakai salah satunya untuk mencaplok, merampas dan menduduki Negeri Aceh.

Mari kita lihat, satu hari sebelum RIS dilebur kedalam RI, Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat, pada tanggal 14 Agustus 1950 tanpa mengadakan dialog, tanpa diskusi, tanpa bertanya kepada rakyat dan pemimpin Aceh, khususnya kepada pihak Teungku Muhammad Daud Beureueh, telah menetapkan satu dasar hukum Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Propinsi dengan pertimbangan "bahwa menjelang berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang terbagi atas daerah-daerah otonom, dipandang perlu untuk membentuk daerah-daerah propinsi sebagai persiapan pembentukan daerah-daerah otonom" dan mengingat : a. Piagam-persetujuan Pemerintah Republik Indonesia Serikat dan Republik Indonesia pada tanggal 19 Mei 1950 dan Pernyataan-bersama tanggal 19/20 Juli 1950, dalam hal mana Pemerintah Republik Indonesia Serikat bertindak juga dengan mandat penuh atas nama Pemerintah Negara Indonesia Timur dan Pemerintah Negara Sumatera Timur; b. Ketetapan dalam sidang Dewan Menteri pada tanggal 8 Agustus 1950"

Dimana menetapkan menurut Pasal 1. Daerah Republik Indonesia Serikat, sesudah terbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, terbagi atas daerah-daerah propinsi di bawah ini :

1.Jawa - Barat
2.Jawa - Tengah
3.Jawa - Timur
4.Sumatera - Utara
5.Sumatera - Tengah
6.Sumatera - Selatan
7.Kalimantan
8.Sulawesi
9.Maluku
10.Sunda - Kecil.
(Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Propinsi, Pasal 1)

Nah, makin jelas sudah, bahwa Soekarno yang waktu itu sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat, satu hari sebelum RIS ini dilebur kedalam tubuh Negara RI, itu negeri Aceh yang berdiri sendiri telah ditelan dan dimasukkan kedalam perut Propinsi Sumatera Utara.

Dimana hal itu terbongkar setelah Negara RI dibagi kedalam 10 daerah-daerah propinsi, kemudian ditetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 5 tahun 1950 tentang pembentukan Propinsi Sumatera Utara, yang memasukkan wilayah daerah Aceh yang melingkungi Kabupaten-Kabupaten 1. Aceh Besar, 2. Pidie, 3. Aceh-Utara, 4. Aceh-Timur, 5. Aceh-Tengah, 6. Aceh-Barat, 7. Aceh-Selatan dan Kota Besar Kutaraja masuk kedalam lingkungan daerah otonom Propinsi Sumatera-Utara.

Ternyata keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Propinsi dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 5 tahun 1950 tentang pembentukan Propinsi Sumatera Utara tanpa mengadakan dialog, tanpa diskusi, tanpa bertanya kepada rakyat dan pemimpin Aceh, khususnya kepada pihak Teungku Muhammad Daud Beureueh, adalah merupakan salah satu penyebab lahirnya Proklamasi Negara Islam Indonesia di wilayah Aceh yang dibacakan oleh Teungku Muhammad Daud Beureueh Gubernur Militer untuk daerah Aceh, Langkat dan Tanah Karo pada tanggal 20 September 1953.

Akibat dari Teungku Muhammad Daud Beureueh memproklamirkan NII, lahirlah dari pihak Soekarno dasar hukum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara, yang disahkan di Jakarta pada tanggal 29 Nopember 1956.

Hanya pada bulan Desember 1962 Teungku Muhammad Daud Beureueh di Aceh kena jerat dan tipuan Soekarno yang menyodorkan umpan "Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh" yang dijalankan oleh Panglima Kodam I/Iskandar Muda, Kolonel M.Jasin. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1950-1964, Sekretariat Negara RI, 1986).

Walaupun Teungku Muhammad Daud Beureueh sudah terikat oleh tali umpan "Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh", tetapi perjuangan Teungku Muhammad Daud Beureueh tetap tidak terhenti, sehingga pihak Soekarno yang dilanjutkan oleh Jenderal Soeharto (setelah Soekarno dijatuhkan oleh Jenderal Soeharto pada tanggal tanggal 22 Februari 1967) dengan TNI-nya pada tahun 1978 memasukkan Teungku Muhammad Daud Beureueh dalam usia 82 tahun kedalam kamp konsentrasi untuk diamankan di Jakarta.

Kemudian pada tahun 1984 dalam usia 88 tahun Teungku Muhammad Daud Beureueh dilepaskan dari kamp konsentrasi di Jakarta dikirim ke kampung Beureueh di daerah Pidie, Aceh dalam keadaan mata yang buta dan tubuh badan yang lumpuh. Di tempat tinggalnya sendiri, Teungku Muhammad Daud Beureueh dijaga ketat oleh anggota-anggota Badan Koordinasi Intellijen (Bakin) Jenderal Soeharto, sampai akhir hayatnya dalam usia 92 tahun, tanggal 10 Juni 1987 bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1407 H, hari Rabu selepas solat Magrib. (S.S. Djuangga Batubara, Teungku Tjhik Muhammad Dawud di Beureueh Mujahid Teragung di Nusantara, Gerakan Perjuangan & Pembebasan Republik Islam Federasi Sumatera Medan, cetakan pertama, 1987, hal. 47-48).

Nah kendatipun, Teungku Muhammad Daud Beureueh telah dijerat pihak Soekarno dan diamankan oleh pihak Jenderal Soeharto, tetapi muncul pemimpin penerus Teungku Muhammad Daud Beureueh, yaitu Teungku Hasan Muhammad di Tiro yang pada tanggal 4 Desember 1976 mendeklarasikan kemerdekaan Aceh Sumatra. ("The Price of Freedom: the unfinished diary of Teungku Hasan di Tiro" , National Liberation Front of Acheh Sumatra,1984) yang menyangkut " Declaration of Independence of Acheh Sumatra" (hal: 15-17).

Itulah estafet perjuangan rakyat Aceh yang negerinya secara sepihak dan penuh kelicikan telah dirampas, ditelan dan dimasukkan kedalam Propinsi Sumatra Utara oleh Soekarno cs.

Kesimpulan yang bisa diambil sekarang adalah perjuangan rakyat Aceh yang dipimpin oleh Teungku Muhammad Daud Beureueh dan diteruskan oleh Teungku Hasan Muhammad di Tiro adalah menuntut dikembalikan Negeri Aceh yang telah dirampas, dicaplok, diduduki oleh Soekarno dan dipertahankan sampai detik ini oleh Presiden Megawati. Jadi perjuangan rakyat Aceh yang dipimpin oleh Teungku Muhammad Daud Beureueh dan diteruskan oleh Teungku Hasan Muhammad di Tiro tidak bisa digolongkan kepada perjuangan pemberontakan kepada pemerintah RI dibawah Soekarno dan diteruskan oleh Presiden Megawati yang telah mencaplok Negeri Aceh.

Soal Soekarno, Soeharto, BJ Habibie, Abdurrahman Wahid dan Presiden Megawati yang salah dalam memberikan kesejahteraan rakyat Aceh dan ketidak puasan rakyat Aceh pada kebijaksanaan Penguasa, adalah tidak ada hubungannya dengan perjuangan rakyat Aceh yang dipimpin oleh Teungku Muhammad Daud Beureueh dan diteruskan oleh Teungku Hasan Muhammad di Tiro menuntut dikembalikan Negeri Aceh yang telah dirampas, dicaplok, diduduki oleh Soekarno dan dipertahankan sampai detik ini oleh Presiden Megawati.

Soal bekas Negara/Daerah Bagian RIS yang berkeinginan untuk lepas dari NKRI itu adalah hak dari masing-masing bekas Negara/Daerah Bagian RIS. Tetapi yang jelas mereka telah terikat oleh dasar hukum Undang-Undang Darurat No 11 tahun 1950 tentang Tata Cara Perubahan Susunan Kenegaraan RIS dan Piagam Persetujuan antara Negara Sumatera Timur (NST) dan Negara Indonesia Timur (NIT) melalui RIS dengan RI yang ditandatangani pada tanggal 19 Mei 1950.

Lain halnya dengan Negeri Aceh. Negeri Aceh tidak termasuk Negara/Daerah Bagian RIS. Negeri Aceh dimasukkan kedalam Propinsi Sumatera Utara tanpa melalui perjanjian persetujuan antara RI dengan Negeri Aceh. Negeri Aceh dan rakyatnya tidak menjadi bagian dari Bhineka Tunggal Ika ala Soekarno.

Kalau para Pimpinan NKRI itu memang menyadari bahwa merampas, mencaplok dan menduduki Negeri Aceh yang rakyatnya muslim adalah tindakan yang menyimpang menurut Islam, maka jelas Soekarno, Soeharto, BJ Habibie, Abdurrahman Wahid dan Presiden Megawati akan mengembalikan Negeri Aceh kepada rakyat Aceh. Bukan mempertahannya dengan kekerasan senjata seperti sekarang ini.

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

Wassalam.

Ahmad Sudirman

http://www.dataphone.se/~ahmad
ahmad@dataphone.se
----------

From: anne jasmine <a_kjasmine@yahoo.com>
To: Ahmad Sudirman <ahmad_sudirman@hotmail.com> , forkit@yahoogroups.com
Subject: Re: BELANDA TIDAK MENYERAHKAN DAERAH JAJAHAN KEPADA RI DALAM KMB
Date: Mon, 8 Sep 2003 21:43:06 -0700 (PDT)

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum wr wbr.

Pak Ahmad, bukti bahwa Aceh menyerah kepada Belanda memang tidak ada hukum tertulis, begitu juga dengan daerah-daerah lain; tapi bukti adanya penguasaan Belanda terhadap wilayah Aceh adalah fakta sejarah sama dengan daerah2 lainya di Nusantara ini.

Ketika Belanda menyetujui berdirinya R.I atas wilayah Yogyakarta, dengan sendirinya daerah lain yang di kuasai Belanda masuk ke dalam wilayah RIS. Apa benar demikian?

Kemudian dengan legimitasi dari KMB maka Belanda secara de facto dan de jure menyerahkan RIS ke dalam kedaulatan Pemerintah Indonesia (untuk saat itu bentuknya masih RIS).

Dasar dari persetujuan Belanda pada bentuk RIS semata-mata untuk keuntungan Belanda juga dengan misi agar Indonesia bisa kembali di pecah belah (devide et empera)

Maka dengan kesadaran akan adanya dan keharusan untuk membentuk kesatuan di antara bangsa Indonesia pemerintah yang syah di mata dunia (PBB) membentuk NKRI pada tahun 1950.

Aceh sendiri masuk dalam wilayah Sumatra. betul tidak?

Yang saya amati pak Ahmad, bahwa kesalahan indivudu baik itu Soekarno dan Soeharto dalam memberikan kesejahteraan rakyat Aceh tentunya tidak serta merta memberikan jusifikasi/pembenaran pemisahan Aceh terhadap NKRI.

Karena jika demikian maka selain Yogyakarta daerah2 lain pun mempunyai dasar atau alasan untuk pemisahan diri dari NKRI.

Padahal secara general rakyat Aceh sudah menjadi bagian dari Bhineka Tunggal Ika, kesamaan hak dan kewajiban rakyat Aceh di wilayah NKRI ini sama dan berkembang sesuai kemampuan per individu.

Jadi ketidak puasan dari sekelompok masyarakat pada kebijaksanaan sekelompok penguasa tidak menjadi kita harus berpecah belah.

Bukankah kita sebagai umat Islam harus tetapi patuh dan tunduk kepada pemimpin kita sepanjang pemimpin tsb masih dalam satu akidah dan dien Islam. Justru pemberontakan kepada pemerintahan yang syah akan menjurus kepada kemungkaran yg tiada habisnya.

Bagaimana menurut pak Ahmad?

Wasalam,

Anne Jasmine

a_kjasmine@yahoo.com
Jakarta, Indonesia
----------