Stockholm, 21 September 2003

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum wr wbr.

KAPOLRI JENDERAL POL DA'I BACHTIAR ASAL TANGKAP
Ahmad Sudirman
Stockholm - SWEDIA.

 

JELAS TERLIHAT KAPOLRI JENDERAL POL DA'I BACHTIAR MENANGKAP PARA TERTUDUH BUKAN BERDASARKAN UU RI NO.15 TAHUN 2003

Memang kelihatan rakyat terus makin dibodohi oleh pihak Kapolri Jenderal Pol Da'i Bachtiar bahwa penangkapan para tertuduh telah memenuhi prosedur, artinya telah mengikuti dasar hukum Undang Undang RI Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadi Undang-Undang.

Padahal sebenarnya kalau diteliti lebih dalam, apa yang tercantum dalam Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, maka terlihat bahwa para petugas dari Kepolisian yang menangkap para tertuduh atas perintah Kapolri Jenderal Pol Da'i Bachtiar adalah telah melanggar UU Nomor 15 Tahun 2003 itu sendiri.

Coba kita bersama-sama perhatikan:

BAB V PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, DAN PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN

Pasal 25
(1) Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme, dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.
(2) Untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan, penyidik diberi wewenang untuk melakukan penahanan terhadap tersangka paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 26
(1) Untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat menggunakan setiap laporan intelijen.
(2) Penetapan bahwa sudah dapat atau diperoleh bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan proses pemeriksaan oleh Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri.
(3) Proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan secara tertutup dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.
(4) Jika dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan adanya bukti permulaan yang cukup, maka Ketua Pengadilan Negeri segera memerintahkan dilaksanakan penyidikan.

Pasal 27
Alat bukti pemeriksaan tindak pidana terorisme meliputi :
alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana;
alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu;
dan data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada :
1) tulisan, suara, atau gambar;
2) peta, rancangan, foto, atau sejenisnya;
3) huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Pasal 28
Penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap setiap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana terorisme berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) untuk paling lama 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme)

Nah, dari apa yang tertuang dalam dasar hukum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, ternyata pihak petugas Kepolisian sebelum melakukan penangkapan para tertuduh dalam usaha untuk melakukan penyidikan, harus ada perintah dalam bentuk surat perintahn penangkapan yang dikeluarkan oleh pihak Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri.

Artinya, kalau memang ada bukti permulaan yang diperoleh dari pihak laporan intelijen dan dari pihak lainnya yang telah diperiksa melalui proses pemeriksaan oleh Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri secara tertutup dan dalam pemeriksaan itu ditetapkan adanya bukti permulaan yang cukup, maka Ketua Pengadilan Negeri segera memerintahkan dilaksanakan penyidikan kepada pihak Kepolisian dengan surat perintah penangkapan.

Darimanapun bukti permulaan yang diperoleh, maka terlebih dahulu harus melalui proses pemeriksaan oleh Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri.

Jadi, sebelum ditetapkan adanya bukti permulaan yang cukup oleh Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri yang disertai surat penangkapan, maka pihak petugas Kepolisian tidak punya hak untuk melakukan penangkapan para tertuduh.

Kemudian, alat bukti permulaan yang cukup itu harus sesuai dengan apa yang dimaksud dalam Hukum Acara Pidana. Dan alat bukti itu berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu, data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, atau gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Nah sekarang, kalau pihak petugas Kepolisian melakukan penangkapan para tertuduh tanpa adanya alat bukti seperti yang tertuang dalam Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2003 diatas yang telah ditetapkan oleh pihak Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri dan juga tanpa adanya surat perintah penangkapan, maka jelas pihak petugas Kepolisian dibawah perintah Kapolri Jenderal Pol Da'i Bachtiar telah melakukan pelanggaran hukum dan pelanggaran hak azasi manusia.

Jadi, kalau diperhatikan apa yang telah dilakukan pihak Kapolri Jenderal Pol Da'i Bachtiar melalui para petugas Kepolisian yang telah menangkap para tertuduh adalah telah melanggar dasar hukum Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2003.

Akhirnya, memang jelas terlihat bahwa rakyat makin terus dibodohi dan ditipu bahwa apa yang telah dijalankan oleh pihak Kepolisian dalam melawan terorisme berdasarkan undang-undang, ternyata kalau diperhatikan secara mendalam justru sebaliknya, dasar hukum Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2003 hanyalah sebagai dasar alasan untuk membohongi rakyat.

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

Wassalam.

Ahmad Sudirman

http://www.dataphone.se/~ahmad
ahmad@dataphone.se
----------