Stockholm, 29 Desember 2003

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum wr wbr.

MEGAWATI, YUDHOYONO, SUTARTO, WIRAJUDA, RYACUDU YANG DUDUKI ACEH SEDANG DIGENCET GAM
Ahmad Sudirman
Stockholm - SWEDIA.

 

MEMANG TERLIHAT JELAS MEGAWATI, YUDHOYONO, SUTARTO, WIRAJUDA, RYACUDU YANG TELAH DUDUKI ACEH SEDANG DIGENCET GAM

Terlihat jelas, bagaimana Penguasa Darurat Militer Pusat Presiden Megawati dan pihak Penguasa Darurat Militer Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Mayjen TNI Endang Suwarya yang didukung oleh Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono, Menlu Noer Hassan Wirajuda, Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto dan KASAD Jenderal TNI Ryamizard Ryacudu sedang kelabakan karena sedang digencet oleh pihak GAM.

Dan jelas, Negeri Aceh yang dicaplok dan diduduki oleh Soekarno akhirnya secara lambat laun akan jatuh juga ketangan rakyat Aceh. Tidak lama lagi Negeri Aceh akan jatuh ketangan seluruh rakyat Aceh baik yang ada di luar maupun yang ada didalam Negeri Aceh.

Nah, coba saja perhatikan bagaimana kalangkabutnya Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto dan KASAD Jenderal TNI Ryamizard Ryacudu ketika mendapat laporan tentang TNI dan POLRI yang melakukan pembunuhan, pemukulan terhadap rakyat sipil dan penghilangan orang secara paksa yang dikelaurkan oleh pihak Human Rights Watch dalam laporannya pada tanggal 18 Desember 2003. ( http://hrw.org/reports/2003/indonesia1203/indonesia1203.pdf )

Bukan hanya kedua Jenderal diatas saja yang kalangkabut, melainkan juga itu Menlu Noer Hassan Wirajuda yang tidak sanggup lagi mempertahankan kedudukan Pemerintahan Negara RI-Jawa-Yogya dari akibat strategi dan taktik politik, keamanan, sosial di Negeri Aceh yang dibongkar oleh pihak Human Rights Watch.

Sebenarnya rakyat Aceh yang telah menderita dan mengetahui benar apa yang telah terjadi di Negerinya akibat tindakan ganas, kejam, brutal dan buas pihak TNI dan POLRI di Negeri Aceh yang telah menjadi dasar fakta kebenaran yang sampai ketangan pihak Human Rights Watch dalam laporannya itu.

Jadi bukan cerita dongeng yang diada-adakan. Kejadian-kejadian yang diungkap dalam laporan Human Rights Watch itu adalah suatu fakta yang benar yang perlu segera ada tindakan penanganan selanjutnya, baik oleh pihak Pemerintah RI-Jawa-Yogya mapun pihak GAM.

Nah sekarang, itu para Jenderal yang kalangkabut itu kalau memang benar mau membuka dan memberikan fakta yang sebenarnya kepada seluruh rakyat Aceh dan seluruh rakyat di Negara RI-Jawa-Yogya, maka itu dasar hukum Keppres No. 43 tahun 2003 tentang Pengaturan kegiatan Warga Negara Asing, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Jurnalis di Provinsi NAD harus dicabut. Kemudian semua pihak baik dari pihak GAM maupun pihak Penguasa Darurat Militer Pusat Presiden Megawati dan pihak pihak Penguasa Darurat Militer Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Mayjen TNI Endang Suwarya dan seluruh rakyat Aceh diberikan kebebasan dalam hal pengungkapan semua fakta dan keadaan yang sebenarnya yang menyangkut kehidupan rakyat di negeri Aceh yang sebenarnya.

Rakyat Aceh sekarang sudah tidak bisa dibohongi lagi, karena mereka telah mengetahui secara jelas dan benar mengenai asal usul sejarah tentang Negeri Aceh yang telah dicaplok dan diduduki oleh pihak Soekarno Cs dan dipertahankan sampai detik ini oleh pihak Presiden Megawati.

Adapun sebagian kecil rakyat Aceh yang kelihatannya bisa dibodohi oleh pihak Penguasa Darurat Militer Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Mayjen TNI Endang Suwarya untuk membawa-bawa bambu runcing yang diarahkan kepada pihak GAM itu adalah hanya merupakan usaha pihak Mayjen TNI Endang Suwarya agar rakyat Aceh jadi terpecah-pecah dan mudah diadu-dombakan sesama rakyat Aceh sendiri.

Tentu saja cara yang ditampilkan oleh pihak Penguasa Darurat Militer Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Mayjen TNI Endang Suwarya tersebut merupakan cara taktik kuno yang tidak banyak memberikan manfaatnya. Yang akhirnya taktik tersebut menjadi senjata makan tuan.

Apalagi, sekarang mereka sedang sibuk tujuh keliling untuk saling berebut menduduki kursi Presiden dan Wakil Presiden. Kalau saya melihat dan memperhatikan secara mendalam, siapa saja yang akan duduk diatas kursi Presiden ataupun Wakil Presiden Negara RI-Jawa-Yogya mereka itu tidak akan sanggup menyelesaikan kemelut rakyat dan Negeri Aceh.

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

Wassalam.

Ahmad Sudirman

http://www.dataphone.se/~ahmad
ahmad@dataphone.se
----------

( http://hrw.org/reports/2003/indonesia1203/7.htm#_Toc58915051 )
Human Rights Watch

Aceh Under Martial Law: Inside the Secret War
Recommendations

To the Government and Armed Forces of Indonesia

1. Immediately revoke Presidential decree No. 43/2003, which places unnecessary restrictions on access for the United Nations, international agencies, nongovernmental organizations (NGOs), journalists and foreigners in Aceh. Human rights organizations and journalists should have unfettered access to the province.

2. Respect press freedom and allow full and independent coverage of the armed conflict. Remove immediately and unconditionally the prohibition on direct news gathering and reporting from Aceh by the Indonesian and foreign media.

3. Permit humanitarian agencies to deliver aid directly to populations in need, instead of requiring that agencies send aid through official Indonesian agencies.

4. Following Indonesia's welcome decision to allow the ICRC into Aceh, ensure that the ICRC has free and unfettered access to carry out its work.

5. Investigate fully allegations of violations of international human rights and humanitarian law. Discipline and/or prosecute as appropriate all officials, armed forces, and police personnel implicated in abuses, including extra-judicial executions; forced disappearances; torture and other ill-treatment; rape and sexual violence; looting; and extortion.

6. Allow Indonesia's National Commission on Human Rights to carry out investigations free from intimidation or interference by martial law authorities.

7. Take all steps necessary to ensure that Indonesian military and police forces act in full accordance with international human rights and humanitarian law. Make sure that all forces operate under rules of engagement that are consistent with international humanitarian law. Move as quickly as possible to return Aceh's administration to accountable civilian control.

8. Ensure that all commanders deployed in Aceh, at every level, have received basic training in the fundamental principles of humanitarian law, particularly the protection of civilians and non-combatants. All combatants should be trained and drilled in the proper treatment of civilians and non-combatants, including captured fighters.

9. Hold all detainees only in officially recognized places of detention. Inform all detainees immediately of the grounds of arrest and any charges against them. Provide all detainees with immediate and regular access to family members and lawyers, and allow detainees to petition for judicial review of their detention without delay. Recognize the procedural rights of all persons detained and/or accused of crimes. Inform the families of detained persons of their detention, and the reason for and location of the detention.

10. Make publicly available regularly updated figures on the number of individuals charged and arrested for security-related crimes in Aceh, with information on the nature of their alleged crimes and the places of their detention. Maintain accurate registers of the names of detainees and places of detention and make such registers readily available to detainees' family, counsel, and other legitimately interested persons.

11. End the practice of using civilians in military, paramilitary, or security related functions, including the practice of compulsory night guard duty for men and boys.

12. End the requirement of a special identification card for residents of Aceh so long as the government cannot ensure that such cards will not continue to result in abuses against the local population, including arbitrary arrests, ill-treatment and unwarranted restrictions on freedom of movement.

13. Respect international humanitarian law prohibitions on displacement of civilians providing that the displacement of the civilian population should occur only where the security of the civilians or imperative military reasons demand it. Indonesia should also adhere to the Guiding Principles on Internal Displacement ensuring adequate facilities for those displaced.

14. Immediately remove-from any role relating to the conflict in Aceh-all Indonesian military personnel who have been convicted or indicted for serious violations of human rights or humanitarian law or for whom there is evidence of such abuse. Any indicted personnel should be removed from active duty until the completion of their trial process. Contrary to current Indonesian practice, officers who are convicted of serious offenses should begin to serve their sentences immediately and be subject to administrative discharge from the armed forces.

15. Invite United Nations thematic mechanisms to visit Aceh. Priority should be given to the Special Rapporteur on Extrajudicial, Summary or Arbitrary Executions and representatives from the Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances.

To the Free Aceh Movement (GAM)

1. Publicly state GAM's commitment to abide by international humanitarian law. Ensure that all forces abide by international humanitarian law. Refrain from taking actions that place civilians at special risk, such as the confiscation of identification cards.

2. Ensure that all commanders, at every level, receive basic training in the fundamental principles of humanitarian law, particularly the protection of civilians and non-combatants. All combatants should be trained and drilled in the proper treatment of civilians and non-combatants, including captured fighters.

3. Take measures to ensure that enforceable mechanisms are put in place to hold members of their forces individually accountable for abuses, including summary executions, torture, kidnappings, and forced displacement. Release all detainees held in violation of international law, including the two journalists currently in GAM custody.

To the "Quartet" (U.S., E.U., Japan, World Bank)

1. The United States, Japan, and the European Union should jointly follow up on their November 2003 joint statement expressing "concern over the extension of the state of military emergency in Aceh" and encourage Indonesia "to carry out its activities with the minimum possible impact on the well-being of the people of Aceh and in an approach that includes humanitarian aid, restoration of civil institutions and upholding the law." Together and individually the three should press the government of Indonesia to abide by international human rights and humanitarian law in Aceh.

2. Continue to urge Indonesia to open Aceh to international NGOs, journalists, and international agencies. Raise conditions in Aceh in all meetings with Indonesian authorities and insist upon regular diplomatic access to Aceh.

3. All aid decisions, such as World Bank lending, should incorporate dialogues on human rights violations in Aceh, as well as those concerning corruption and reform noted in the Country Assistance Strategy for Indonesia issued on December 3.133

To the Malaysian Government

1. No Acehnese should be forcibly returned to Indonesia so long as their security would be at risk in Aceh. Acehnese in Malaysia should be afforded full protection and assistance.

To the Association of Southeast Asian Nations (Asean)

1. Asean and its members should exert their regional authority and call upon Indonesia to respect its international law obligations in the conflict in Aceh. This would include urging that impartial humanitarian agencies be able to provide assistance to the population, especially those displaced by the conflict. In light of the participation of Thailand and the Philippines in monitoring the Cessation of Hostilities Framework Agreement, Asean should press for involvement in an international monitoring presence in Aceh.

To states, such as the United States, United Kingdom, and Australia, providing military assistance or training to Indonesia

1. In light of concerns about serious abuses in the Indonesian campaign in Aceh, arms-supplying countries should consider a moratorium on arms transfers to Indonesia. Those states that have provided Indonesia with military assistance, including weapons, other equipment, and training, have a special responsibility to ensure that such assistance is not used to contribute to human rights violations.

2. Impose strict conditions on use of weapons or other military assistance, consistent with human rights and international humanitarian law standards.

3. Put in place effective measures to monitor and ensure accountability for any misuse of the weapons or other assistance. Indonesia has a complementary duty to keep and offer for inspection the documentation necessary to demonstrate how it has used foreign-supplied equipment, and if necessary provide other forms of access to facilitate effective end-use monitoring.

4. Any provision by the United States of military training or assistance to the Indonesian armed forces should be conditioned on clear progress in bringing to justice military and police responsible for human rights violations. Counter-terrorism training should be carefully designed not to undermine the effectiveness of existing restrictions, and must not be directed towards branches and units known to be human rights abusers, such as Kopassus or Brimob.
----------
133 After several years of reduced funding due to concerns about corruption, on December 3 the World Bank unveiled its Country Assistance Strategy for Indonesia. The plan would significantly increase loans to Indonesia, up to US$1.4 billion per year, subject to certain conditions in governance reform. One week after martial law started the World Bank suspended a rural development project in Aceh at the request of the Indonesian Government, citing security concerns.
( http://hrw.org/reports/2003/indonesia1203/7.htm#_Toc58915051 )