Stockholm, 31 Desember 2003

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum wr wbr.

MENLU NOER HASSAN WIRAJUDA KEBOBOLAN
Ahmad Sudirman
Stockholm - SWEDIA.

 

MENLU NOER HASSAN WIRAJUDA YANG BEBERAPA BULAN LAGI AKAN TURUN SUDAH TIDAK MAMPU LAGI MENANGKIS TINJU GAM

Memang kelihatan sekali, itu Menteri Luar Negeri Kabinet Gotong Royong Noer Hassan Wirajuda yang dikatrol oleh Presiden Megawati yang beberapa bulan lagi akan turun sudah tidak mampu lagi menangkis kepalan tinju GAM, sehingga langkah kuda-kuda strategi dan taktik mempertahankan pendudukan Negeri Aceh sudah hampir berantakan.

Coba saja perhatikan, ketika GAM meluncurkan tinjunya dengan menggunakan sarung tinju Human Rights Watch dalam bentuk laporan "Aceh di Bawah Darurat Militer: di Dalam Perang Rahasia" (Aceh Under Martial Law: Inside the Secret War) yang dikeluarkan pada tanggal 18 Desember 2003. ( http://hrw.org/reports/2003/indonesia1203/indonesia1203.pdf ) langsung saja Menlu Noer Hassan Wirajuda sempoyongan, sambil berkelit "Secara legal, yang terjadi di Aceh bukanlah perang. Karena perang dalam artian hukum adalah konflik bersenjata antar-negara. GAM kan bukan negara. Karena itu, maksimum yang dikatakan adalah kontak senjata. Tidak ada 'secret war', karena pernyataan pemerintah tentang peluncuran operasi terpadu sejak 19 Mei sangat jelas. Jadi tidak perlu ada pertanyaan tentang legalitas operasi yang kita nyatakan secara terbuka, tidak secara 'secret'. Karena itu, judul laporan "secret war in Aceh", tidak punya dasar. Termasuk darurat militer yang menyertai operasi terpadu, yang kita nyatakan secara terbuka. Bahwa dalam darurat militer ada pembatasan-pembatasan, di mana-mana di seluruh dunia juga begitu." ( http://www.kompas.com/utama/news/0312/19/010010.htm )

Nah sekarang, kalau Menlu Noer Hassan Wirajuda mau saja sedikit berpikir tidak hanya langsung berkelit, maka sebenarnya Keputusan Presiden RI nomor 28 tahun 2003 tentang pernyataan keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang dikeluarkan pada tanggal 18 Mei 2003 dan diberlakukan pada tanggal 19 Mei 2003 selama 6 bulan dan yang sekarang telah diperpanjang waktunya serta disusul oleh Keputusan Presiden Republik Indonesia selaku Penguasa Darurat Militer Pusat Nomor 43 Tahun 2003 Tentang Pengaturan kegiatan Warga Negara Asing, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Jurnalis di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang ditetapkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Juni 2003 adalah keduanya merupakan dasar hukum untuk melegalisasi penumpasan dengan senjata secara tertutup dan rahasia terhadap rakyat Aceh yang menuntut kembali Negeri Aceh yang telah dicaplok dan diduduki oleh pihak Soekarno Cs dan dipertahankan sampai detik ini oleh pihak Presiden Megawati Cs.

Mengapa Keppres RI No.28 Tahun 2003 dan Keppres RI No.43 Tahun 2003 adalah dasar hukum untuk melegalisasi penumpasan dengan senjata secara tertutup dan rahasia terhadap rakyat Aceh yang menuntut kembali Negeri Aceh yang telah dicaplok dan diduduki oleh pihak Soekarno Cs atau kalau menurut pihak Human Rights Watch dalam laporannya menyatakan the Secret War atau Perang Rahasia ?

Karena memang jelas, dalam prakteknya "Darurat militer di Aceh adalah operasi militer terbesar di Indonesia sejak invasi militer di Timor Timur tahun 1975. Operasi militer di Aceh melibatkan sekitar 30.000 tentara, melawan sekitar 5000 pasukan bersenjata GAM." ( http://hrw.org/indonesian/docs/2003/12/17/indone6703.htm )

Apalagi kalau isi Keputusan Presiden RI nomor 28 tahun 2003 tentang pernyataan keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ditelusuri dan didalami secara mendalam seperti yang terkandung dalam Pasal 1 Seluruh wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dinyatakan dalam Keadaan Bahaya dengan tingkatan Keadaan Darurat Militer. Pasal 4 Terhadap Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berlaku ketentuan-ketentuan Keadaan Darurat Militer sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 52 Prp Tahun 1960. Dimana sebagian ketentuan-ketentuan Keadaan Darurat Militer sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya adalah Penguasa Darurat Militer dalam menegakkan, mengatur dan melaksanakan kekuasaan telah diberikan hak kekuasaan untuk menggunakan kekerasan.

Jadi walaupun pernyataan keadaan bahaya belum dinyatakan dalam tingkatan keadaan perang, tetapi ternyata dalam prakteknya keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam telah berubah menjadi tingkatan keadaan perang. Apalagi kalau dilihat dari jumlah angkatan bersenjata yang ditugaskan dan ditempatkan di Aceh.

Kemudian yang membukakan keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat militer di Aceh menjadi tingkatan keadaan perang rahasia adalah setelah dikeluarkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia selaku Penguasa Darurat Militer Pusat Nomor 43 Tahun 2003 Tentang Pengaturan kegiatan Warga Negara Asing, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Jurnalis di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang ditetapkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Juni 2003.

Nah disini, Keppres RI No. 43 Tahun 2003 merupakan kain dan pagar penutup keadaan darurat militer di Aceh dari jangkauan pihak organisasi-organisasi pengawas independen, termasuk organisasi internasional, Komnas HAM dan organisasi HAM nasional lainnya dalam usaha untuk melaksanakan investigasi akibat dari pelaksanaan Keppres RI No. 28 Tahun 2003.

Selanjutnya yang digemborkan oleh pihak Penguasa Darurat Militer Pusat Presiden Megawati dan Penguasa Darurat Militer Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Mayjen TNI Endang Suwarya mengenai operasi terpadu, yang terdiri dari operasi kemanusiaan, operasi penegakan hukum, pemulihan keamanan, dan pemulihan pemerintah daerah di Aceh adalah sebenarnya hanyalah merupakan suatu kamuflase dari tujuan sebenarnya dari dikeluarkannya Keputusan Presiden RI nomor 28 tahun 2003 yaitu sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 52 Prp Tahun 1960.

Jadi sebenarnya, apa yang ditonjolkan dengan sebutan operasi terpadu yang mencakup operasi kemanusiaan, operasi penegakan hukum, pemulihan keamanan, dan pemulihan pemerintah daerah di Aceh sebagai penerapan dilapangan Keputusan Presiden RI nomor 28 tahun 2003 tentang pernyataan keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tidak lain hanyalah sebagai selubung operasi militer besar-besaran terhadap rakyat Aceh yang dipimpin oleh Teungku Hasan Muhammad di Tiro yang menuntut keadilan melalui tuntutan negeri Aceh yang diduduki Soekarno dikembalikan lagi kepada rakyat Aceh, karena tidak sesuai dan melanggar Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan "Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan".

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

Wassalam.

Ahmad Sudirman

http://www.dataphone.se/~ahmad
ahmad@dataphone.se