Stockholm, 9 Januari 2004

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum wr wbr.

SELAMA ACEH DIKONTROL RYACUDU DAN SUTARTO DICORONGI DITYA SOEDARSONO ACEH MAKIN MEMBARA
Ahmad Sudirman
Stockholm - SWEDIA.

 

JELAS DITYA SOEDARSONO JADI CORONG RYACUDU DAN SUTARTO SEHINGGA NEGERI ACEH MAKIN MEMBARA DAN RAKYAT ACEH MAKIN BERGOLAK

Justru kalau makin didalami, dipelajari, dipahami keadaan sejarah, fakta dan hukum tentang Aceh yang sebenarnya dan apa yang sekarang sedang dijalankan oleh pihak Penguasa Darurat Militer Pusat Presiden Megawati, Penguasa Darurat Militer Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Mayjen TNI Endang Suwarya, Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono, Menlu Noer Hassan Wirajuda, Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto, KASAD Jenderal TNI Ryamizard Ryacudu dan didukung penuh oleh DPR serta MPR, khususnya Ketua DPR Akbar Tandjung, Ketua MPR Amien Rais, Ketua Komisi I DPR Ibrahim Ambong, maka makin terlihat jelas bahwa TNI/POLRI yang dijadikan sebagai alat penekan sekaligus penjerat serta penghancur rakyat Aceh yang menuntut kembali Negeri Aceh yang dicaplok dan diduduki sejak dari awal oleh pihak Soekarno Cs, telah menjalankan dan melakukan tindakan kekerasan senjata yang lebih hebat dan kejam dari apa yang sedang dilakukan oleh pihak penjajah Israel terhadap rakyat dan negeri Palestina.

Kekejaman dan kejahatan serta pelanggaran Hak Azasi Manusia terhadap rakyat Aceh yang ingin menentukan nasibnya sendiri yang telah dijalankan dan dilaksanakan oleh pihak TNI/POLRI dari sejak masa Soekarno, Soeharto, BJ Habibie, Abdurahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri sekarang ini ternyata lebih hebat dan lebih ganas dibandingkan dengan kekejaman yang dilakukan oleh pihak Zionis Yahudi Israel terhadap rakyat Palestina yang menuntut kemerdekaan negerinya dari penjajahan dan pendudukan Israel.

Pihak TNI/POLRI telah mengontrol di Negeri Aceh. Pihak TNI/POLRI yang sekarang berada dibawah kaki Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto dan KASAD Jenderal TNI Ryamizard Ryacudu telah berhasil membumi hanguskan Negeri Aceh dan rakyat Aceh yang menuntut keadilan dan ingin menentukan nasibnya sendiri untuk mengatur, memelihara dan menjadi tuan sendiri di Negeri Aceh.

Pihak TNI/POLRI yang dicorongi oleh Komandan Satuan Tugas Penerangan (Dansatgaspen) PDMD Prov.NAD, Kolonel Laut Ditya Soedarsono telah mendeklarkan bahwa ada GAM Aceh dan GAM yahudi. Dimana GAM Aceh disebutkan para anggotanya terdiri dari "orang-orang yang kurang pendidikan, mereka hanya jebolan Sekolah Dasar, kuli, kernet, pengangguran, preman dll". Sedangkan GAM yahudi para anggotanya adalah "yang selama ini ongkang-ongkang dinegeri orang sambil menikmati nikmatnya pajak Nanggroe yang ditransfer dari bumi Rencong ini". (Ditya Soedarsono, dityaaceh_2003@yahoo.com ,Date: 8 januari 2004 06:43:05 )

Nah ternyata disini terlihat bahwa Komandan Satuan Tugas Penerangan (Dansatgaspen) PDMD Prov.NAD, Kolonel Laut Ditya Soedarsono memang berusaha untuk membodohi rakyat Aceh dan rakyat di Negara RI-Jawa-Yogya. Mengapa ?

Karena, tidak ada itu yang namanya GAM Aceh dan GAM yahudi, yang ada adalah Organisasai Perjuangan dan kemerdekaan Gerakan Aceh Merdeka atau yang dikenal dengan nama Acheh Sumatra National Liberation Front yang ada landasan hukum Internasional-nya dan yang sekaligus menjadi dasar hukum internasional-nya bagi perjuangan Acheh Sumatra National Liberation Front atau yang lebih dikenal dengan Gerakan Aceh Merdeka, yang tertuang dalam Resolusi PBB nomor 2621 (XXV) yang diadopsi tanggal 12 Oktober 1970 dalam sidang pleno PBB yang ke-1862 yang sebagian isinya menyatakan:

"Reaffirming that all peoples have the right to self-determination and independence and that the subjection of the peoples to alien domination constitutes a serious impediment to the maintenance of international peace and security and the development of peaceful relation among nations,
1. Declares the further continuation of colonialism in all its forms and manifestations a crime which constitutes a violation of the Charter of the United Nations, the Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples and the principles of international law;
2. Reaffirms the inherent right of colonial peoles to struggle by all necessary means at their disposal against colonial Powers which suppress their aspiration for freedom and independence;" (The UN General Assembly Resolution 2621 (XXV), adopted on October 12, 1970).

Begitu juga apa yang tertuang dalam Resolusi PBB nomor 2711 (XXV) yang diadopsi tanggal 14 Desember 1970 dalam sidang pleno PBB yang ke-1929 yang sebagian isinya menyatakan:

"Recalling its resolution 1514 (XV) of 14 December 1960 containing the Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples,
Reaffirming its resolutions 2072 (XX) of 16 December 1965, 2229 (XXI) of 20 December 1966, 2354 (XXII) of 19 December 1967, 2428 (XXIII) of 18 December 1968 and 2591 (XXIV) of 16 December 1969,

8. Reaffirms that it recognizes the legitimacy of the struggle being waged by the colonial peoples for the exercise of their right to self-determination and to freedom of choice, and calls upon all States to provide them with all necessary assistance;" (The UN General Assembly Resolution 2711 (XXV), adopted on December 14, 1970).

Nah sekarang, jelas sudah, apa yang dipropagandakan oleh Komandan Satuan Tugas Penerangan (Dansatgaspen) PDMD Prov.NAD, Kolonel Laut Ditya Soedarsono mengenai GAM Aceh dan GAM yahudi adalah suatu kebohongan belaka, karena kalau ditinjau dari sudut fakta, sejarah dan hukum yang mendasari waktu sejarah berlangsung tentang pendudukan negeri Aceh oleh Soekarno dengan Negara RI-Jawa-Yogya dan TNI-nya, ataupun ditinjau dari sudut dasar hukum internasional yang diadopsi oleh Sidang Pleno Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berbentuk Resolusi PBB Nomor 2621 (XXV) tanggal 12 Oktober 1970 dan Resolusi PBB Nomor 2711 (XXV) tanggang 14 Desember 1970, maka perjuangan rakyat Aceh dibawah pimpinan Teungku Hassan Muhammad di Tiro yang menuntut penentuan nasib sendiri dan bebas menentukan pilihan memang dibenarkan dan diakui menurut dasar hukum nasional maupun dasar hukum internasional.

Karena itu, Penguasa Darurat Militer Pusat Presiden Megawati, Penguasa Darurat Militer Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Mayjen TNI Endang Suwarya, Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono, Menlu Noer Hassan Wirajuda, Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto, KASAD Jenderal TNI Ryamizard Ryacudu, Ketua DPR Akbar Tandjung, Ketua MPR Amien Rais, dan Ketua Komisi I DPR Ibrahim Ambong memang kewalahan kalau dihadapkan kepada mereka landasan dasar hukum nasional dan internasional yang dijadikan landasan perjuangan kemerdekaan rakyat Aceh.

Hanya orang-orang model Komandan Satuan Tugas Penerangan (Dansatgaspen) PDMD Prov.NAD, Kolonel Laut Ditya Soedarsono yang didukung penuh oleh Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto dan KASAD Jenderal TNI Ryamizard Ryacudu yang masih tetap berkepala batu menutup telinga dan mata karena memang lebih suka dan senang bila Negeri Aceh terus berada dalam cemgkraman Negara RI-Jawa-Yogya yang dipimpin oleh Megawati Cs yang disokong penuh oleh Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono, Menlu Noer Hassan Wirajuda, Ketua DPR Akbar Tandjung, Ketua MPR Amien Rais, dan Ketua Komisi I DPR Ibrahim Ambong.

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

Wassalam.

Ahmad Sudirman

http://www.dataphone.se/~ahmad
ahmad@dataphone.se
----------

From: Ditya Soedarsono <dityaaceh_2003@yahoo.com>
Date: 8 januari 2004 06:43:05
To: Ahmad Sudirman <ahmad_sudirman@hotmail.com>
Subject: Fwd: Re: GAM HARUS BEBASKAN SANDERA TANPA SYARAT...

Ass. Wr. Wb

Gimana nih pak Ditya, saya udah puluhan kali menyerukan kepada GAM tentang hal ini tapi tidak di gubris juga. Malah mereka memutar balikkan fakta dengan bahasa malaysianya. Saya rasa mereka memang tidak punya niat yang baik untuk menyelamatkan rakyat sipil. Padahal mereka-kan sudah di rekomendasikan oleh Human Rights Watch untuk tidak menempatkan rakyat sipil dalam bahaya khusus. Ehhhh malah menjadikan tahanan sipil sebagai tameng hidup.

Rasanya kita perlu mencari jalan lain untuk menghadapi bajingan-bajingan GAM ini. Jangan sampai 70 ersa yang lain juga akan bernasib sama seperti bang ersa. Rasanya sulit untuk berdialog dengan gerombolan goblok tersebut. Jangankan hukum humaniter, hukum islam saja yang di gembor-gemborkannya, mereka tidak tahu apa-apa. Saya kira mereka (GAM) memang sengaja menempatkan rakyat sipil sebagai tameng hidup, dan setelahnya pasti Aparatlah yang akan di persalahkan atas kematian tameng hidup mereka. Inikan suatu propaganda murahan yang mengenyampingkan HAM RAKYAT SIPIL.

Saya juga udah pernah usul kepada menteri luar negeri (ZAINI) mereka yang dalam perlarian untuk memberikan sedikit ilmu hukum humaniter bagi aparat-aparatnya yang goblok itu. Supaya mereka tau bagaimana memperlakukan tahanan sipil, tawanan perang dan musuh/lawan perang. Tapi menteri itu juga tidak menjawab, entah karena tidak punya jawaban atau harus PBB yang mengusul. Mereka kan suka kalo melibatkan pihak asing, padahal tidak mengerti apapun tentang hukum asing.

Tapi rasanya menteri dalam pelarian itu dan jenderal kancilnya si MUZAKIR MANAH yang mengacau di lapangan cuma BETI gobloknya. BETI = Beda Tipis.

Jadi saya mau usul pada TNI agar merubah strateginya dalam menggempur GAM, supaya tidak jatuh lagi korban tameng hidup. Karena GAM tidak akan pernah melepaskan tawanan tersebut, karena tawanan itu menguntungkan mereka sebagai tameng hidup. Mereka juga tau kalau TNI tidak akan menembak jika mengetahui adanya rakyat sipil yang di jadikan tameng hidup.

Atau kalau TNI tidak punya cara lagi, dengan berat hati ya SHOOT THE HOSTAGE saja. Kata-kata ini pernah saya dengar dari suatu film barat. tak tik ini berguna untuk memberitahu pihak lawan bahwa mereka tidak perlu menyandera lagi, karena sandera tidak punya nilai tukar apa-apa bagi TNI. Yang dengan harapan para bandit-bandit akan segera melepaskan sanderanya, karena selain menyusahkan pergerakan mereka, juga sudah tidak punya nilai apa-apa lagi.

Kalau saya tidak salah dalam hukum humaniter bahwa tameng hidup yang tertembak bukanlah kesalahan penyerang, tapi kesalahan pihak yang menjadikannya sebagai tameng hidup, mohon dikoreksi bila saya salah.

Tapi bagaimanapun saya tidak yakin TNI akan melakukan hal kejam tersebut. Tapi suatu permasalahan tetap harus ada pemecahannya.

Saya juga sedikit ingin bertanya kepada pak Ditya.
Mengapa semua gam yang tertangkap ataupun yang menyerah hanya di bina, padahal banyak dari mereka yang telah berbuat pidana bahkan sampai kepada kejahatan terhadap tubuh dan nyawa.

Kami jadi sakit hati bila bandit-bandit yang telah membunuh keluarga kami malah di perlakukan istimewa (dibina) oleh TNI. Bagaimanapun juga kami menuntut agar mereka tetap di hukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Mohon untuk tidak mencampur adukkan politik dengan hukum. Siapapun pelaku pidana harus di hukum. Apalagi mereka telah melakukan pidana berlapis, membunuh, menyiksa, memeras dan makar. Semua itu hanya layak di hukum mati bukannya malah di bina.

Hal ini bisa menimbulkan kecemburuan pelaku pidana dari daerah lain. Nanti akan ada opini bahwa di Aceh enak, sudah membunuh, menyiksa, merampok dan makar tapi dibina, tidak dihukum.
Coba bapak bandingkan mereka dengan bandit kelas teri yang hanya mencuri kecil-kecilan, tapi mereka tetap merasakan pedihnya penjara.

Untuk yang simpatisan, saya setuju mereka di bina, karena mungkin saja mereka dulu silap telah terpengaruh propaganda murahan. Tapi yang telah melakukan kejahatan terhadap nyawa, kami tetap menuntut agar mereka diproses secara hukum yang berlaku. Mungkin boleh saja di maafkan pidana makarnya, tapi pidana ternyadap nyawa, kami tidak sudi memaafkan mereka.

Terima kasih apabila di tanggapi.

Wassalam.

Apha MAOP
awakaway@telkom.net
----------

Wa'alaikumsalam Wr Wb,

Saudaraku Apha, saya berterima kasih atas sumbangan mailis tersebut, namun apabila saya boleh mengingatkan, tidak perlulah kiranya kita menorehkan kata-kata "GOBLOK" atau apapun bentuknya karena hal tersebut di dalam Al Qur'an dilarang seperti yang tertulis sebagai berikut: "Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela" (Al Humazah, 1), memang tipu daya GAM yahudi itu sangat hebat, dan saudaraku GAM Aceh direkrut dari orang-orang yang kurang pendidikan, mereka hanya jebolan Sekolah Dasar, kuli, kernet, pengangguran, preman dll yang akan dijanjikan apabila nanti merdeka mereka akan diberikan upah jutaan rupiah dan jabatan jendral serta dapat menikmati wanita-wanita semau mereka....!!!!!, siapa sih yang tidak tergiur ..... dan semua ini bukan karena mereka goblok seperti yang saudaraku Apha katakan , mereka berbuat demikian karena "ketidak mengertian" akibat bayang-bayang, angan-angan semu yang selama ini diberikan oleh GAM yahudi, karena ketidak mengertiannya itulah GAM Aceh diperbudak untuk menciptakan kondisi brutal sehingga seolah-olah di Bumi Serambih Mekkah ini terjadi pelanggaran-pelanggaran HAM oleh TNI/Polri, sehingga Polisi dunia akan turut campur, Indonesia akan ditekan oleh dunia luar karena pelanggaran HAM dsbnya...... dengan demikian GAM yahudi akan menikmati hasilnya.

Untuk itulah saudaraku Apha sebenarnya kita harus kasihan Kepada GAM Aceh karena mereka itu tidak mengerti kalau diperalat oleh GAM yahudi yang selama ini ongkang-ongkang dinegeri orang sambil menikmati nikmatnya pajak Nanggroe yang ditransfer dari bumi Rencong ini, dan kalau bisa marilah kita berdoa untuk GAM Aceh agar dibuka mata dan hatinya oleh Allah SWT sehingga GAM Aceh jadi mengerti dan tidak mudah terbuai oleh angan-angan semu GAM yahudi........!!!!!!!!!

Untuk diketahui saudaraku Apha, bahwa GAM yang dibina itu adalah mereka yang betul-betul ikhlas kembali kepangkuan Ibu Pertiwi, jadi bukan mereka-mereka yang tertangkap, untuk yang tertangkap tetap harus diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Dan ada 2 orang yang diserahkan kepada Polisi karena ybs memang terlibat kriminal sesuai laporan dari masyarakat.

KONVENSI JENEWA TAHUN 1949
Pasal 3

Dalam hal sengketa yang tidak bersifat Internasional yang berlangsung dalam wilayah salah satu dari Pihak Peserta Agung; tiap Pihak dalam sengketa itu akan diwajibkan untuk melaksanakan sekurang-kurangnya ketentuan-ketentuan berikut:

1. Orang-orang yang tidak serta aktif dalam sengketa itu, termasuk anggota angkatan perang yang telah meletakkan senjata-senjata mereka serta mereka yang tidak lagi turut serta (hors de combat) karena sakit, luka-luka, penahanan atau sebab lain apapun, dalam keadaan bagaimana harus diperlakukan dengan kemanusiaan, tanpa perbedaan merugikan apapun juga yang didasarkan atas suku, warna kulit, agama atau kepercayaan, kelamin, keturunan atau kekayaan, atau setiap kriteria lainnya serupa itu. Untuk maksud ini, maka tindakan-tindakan berikut dilarang dan tetap akan dilarang untuk dilakukan terhadap orang-orang tersebut diatas pada waktu dan ditempat apapun juga:

(a) Tindakan kekerasan atas jiwa dan raga, terutama setiap macam pembunuhan, pengudungan, perlakuan kejam dan penganiayaan;
(b) Penyanderaan;
(c) Perkosaan atas kehormatan pribadi, terutama perlakuan yang menghina dan merendahkan martabat;
(d) Menghukum dan menjalankan hukuman mati tanpa didahului keputusan yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan yang dibentuk secara teratur, yang memberikan segenap jaminan peradilan yang diakui sebagai keharusan oleh bangsa-bangsa beradab.

2. Yang luka dan sakit harus dikumpulkan dan dirawat.
Sebuah badan humaniter tidak berpihak, seperti Komite Palang Merah Internasional, dapat menawarkan jasa-jasanya kepada Pihak-pihak dalam sengketa.
Pihak-pihak dalam sengketa, selanjutnya harus berusaha untuk menjalankan dengan jalan persetujuan-persetujuan khusus, semua atau sebagian dari ketentuan lainnya dari konvensi ini.
Pelaksanaan ketentuan-ketentuan tersebut diatas tidak akan mempengaruhi kedudukan hukum Pihak-pihak dalam sengketa.

Ini sedikit oleh-oleh dariku tentang perlakuan bagi mereka yang tidak terlibat dalam konflik, perlu diketahui bahwa Ersa Siregar (Alm) pada saat itu dalam keadaan sakit dan dikatakan oleh ishak daud tidak mampu berdiri, kan seharusnya ditinggal disuatu tempat yang aman dan diberikan pengobatan ehhhhh malahan diumpankan mayatnya kepada TNI, yah..... begitulah memang GAM Aceh yang direkrut dari orang-orang yang tidak memiliki pengertian....!!!!!!

Wasalam,

DITYA SOEDARSONO

TANAH RENCONG NAD.
dityaaceh_2003@yahoo.com
----------