Stockholm, 18 Januari 2004

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum wr wbr.

SEMUA ORANG PUNYA HAK UNTUK MENENTUKAN NASIB SENDIRI DAN BEBAS MERDEKA DARI PENJAJAHAN
Ahmad Sudirman
Stockholm - SWEDIA.

 

BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL SEMUA ORANG PUNYA HAK UNTUK MENENTUKAN NASIB SENDIRI DAN BEBAS MERDEKA DARI PENJAJAHAN

"Ass Wr. Wb. Bapak Sudirman. Saya ingin mendiskusikan beberapa hal. Misalnya siapa saja berhak untuk mendirikan sebuah negara diatas sebuah negara. Apakah pendiri itu memerlukan legitimasi dari rakyat dalam mendirikan negara tersebut. Bagaimana sekiranya bila Negara Aceh berdiri di bawah pimpinan Hasan Tiro, dan saya merasa hasan tiro telah menjajah kampung saya dan saya mendirikan lagi negara di dalam negara Aceh. Menurut saya, alangkah berbahayanya jika setiap orang berhak dan sah untuk mendirikan suatu negara diatas negara lain. Karena saya juga berminat jadi presiden, kalau rasanya saya tidak mungkin jadi presiden RI atau presiden Aceh, saya juga berminat mendirikan negara (namanya sesuai kabupaten saya berasal misalnya), dan saya yang jadi presidennya. Nah bagaimana dengan Hasan Tiro, keberatan gak dia. Mohon pendapat anda."
(Apha MAOP, awakaway@telkom.net , 17 januari 2004 15:48:53)

Begini, saudara Apha Maop, mengenai "siapa saja berhak untuk mendirikan sebuah negara diatas sebuah negara. Apakah pendiri itu memerlukan legitimasi dari rakyat dalam mendirikan negara tersebut ?."

Nah, jawabannya, berdasarkan dasar hukum internasional yang bersumberkan kepada Resolusi PBB nomor 2621 (XXV) yang diadopsi tanggal 12 Oktober 1970 dalam sidang pleno PBB yang ke-1862 yang sebagian isinya menyatakan:

"Reaffirming that all peoples have the right to self-determination and independence and that the subjection of the peoples to alien domination constitutes a serious impediment to the maintenance of international peace and security and the development of peaceful relation among nations,

1.Declares the further continuation of colonialism in all its forms and manifestations a crime which constitutes a violation of the Charter of the United Nations, the Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples and the principles of international law;

2.Reaffirms the inherent right of colonial peoles to struggle by all necessary means at their disposal against colonial Powers which suppress their aspiration for freedom and independence;" (The UN General Assembly Resolution 2621 (XXV), adopted on October 12, 1970).

Dan berdasarkan kepada Resolusi PBB nomor 2711 (XXV) yang diadopsi tanggal 14 Desember 1970 dalam sidang pleno PBB yang ke-1929 yang sebagian isinya menyatakan:

"Recalling its resolution 1514 (XV) of 14 December 1960 containing the Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples,

Reaffirming its resolutions 2072 (XX) of 16 December 1965, 2229 (XXI) of 20 December 1966, 2354 (XXII) of 19 December 1967, 2428 (XXIII) of 18 December 1968 and 2591 (XXIV) of 16 December 1969,

8. Reaffirms that it recognizes the legitimacy of the struggle being waged by the colonial peoples for the exercise of their right to self-determination and to freedom of choice, and calls upon all States to provide them with all necessary assistance;" (The UN General Assembly Resolution 2711 (XXV), adopted on December 14, 1970).

Nah, terbaca dari dasar hukum internasional yang bersumberkan kepada Resolusi PBB diatas bahwa setiap orang punya hak untuk menentukan nasibnya sendiri dan bebas memilih, dan meminta kepada semua negara untuk memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperjuangkan kemerdekaan dari kaum penjajah.

Sekarang, karena semua orang yang dijajah punya hak untuk menentukan nasib mereka sendiri dan bebas untuk memilih dalam rangka memperjuangkan kemerdekaan dari kaum penjajah, maka tidak perlu lagi harus adanya legitimasi bagi sipendiri negara dari rakyatnya.

Disini yang diperlukan dan dipentingkan adalah adanya kesamaan untuk menentukan nasib mereka sendiri dan mementukan sikap untuk memilih apakah mau tetap berada dibawah kaki kaum penjajah atau mau bebas menentukan nasib mereka sendiri dibawah perintah pemerintahan mereka sendiri.

Kemudian, yang disyaratkan bahwa negara itu terbentuk adalah harus adanya wilayah atau daerah yang dikuasai secara de-facto dan de-jure, adanya badan pemerintah, dan diakui oleh salah satu negara lain yang berdaulat.

Nah, sekarang kalau saudara Apha Maop di daerah wilayah Negeri Aceh mau mendirikan satu negara baru, maka apakah daerah wilayah itu secara de-facto dan de-jure memang diduduki dan dijajah oleh Pemerintah dari satu negara lain.

Misalnya, kalau Negara Aceh yang terdiri dari Aceh Besar, Pidie, Aceh-Utara, Aceh-Timur, Aceh-Tengah, Aceh-Barat, Aceh-Selatan dan Kota Besar Kutaraja dinyatakan bebas merdeka secara de-jure dan de-facto dari Negara RI-Jawa-Yogya, maka kalau saudara Apha Maop misalnya tinggal di Pidie dikemudian hari tidak suka dan merasa dijajah oleh Penguasa Negara Aceh mau menentukan nasib sendiri dengan membangun negara di wilayah Pidie, jelas itu namanya membangun negara dalam negara, walaupun saudara Apha Maop punya hak untuk menentukan nasib sendiri untuk bebas merdeka di Pidie. Mengapa ?. Karena daerah Pidie secara de-jure dan de-facto telah masuk wilayah kekuasaan Pemerintah Negara Aceh. Tetapi, kalau daerah Pidie ketika Negara Aceh bebas dari Pemerintah Negara RI-Jawa-Yogya tidak dimasukkan kedalam wilayah kekuasaan Negara Aceh, tetapi masih tetap diduduki pihak Pemerintah Negara RI-Jawa-Yogya, maka saudara Apha Maop secara de-jure bisa mengklaim bahwa daerah Pidie telah diproklamirkan dan menjadi Negara Pidie, tetapi secara de-facto daerah Pidie masih berada di bawah kekuasaan Negara RI-Jawa-Yogya.

Lain halnya, kalau daerah Pidie yang masih dikuasai oleh pihak Negara RI-Jawa-Yogya kemudian bisa direbut oleh pihak Negara Aceh, tetapi saudara Apha Maop dan rakyat Pidie mau menentukan nasib sendiri dan bebas merdeka dari pihak Pemerintah Negara Aceh di daerah Pidie, maka secara de-jure saudara Apha Maop dan rakyat Pidie punya hak untuk meproklamirkan Negara Pidie di daerah Pidie, dan saudara Apha Maop dan rakyat Pidie tidak dianggap mendirikan negara dalam negara, hanya secara de-facto daerah Pidie masih berada dalam pendudukan Negara Aceh. Nah contoh ini sama dengan contoh Papua sekarang ini.

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad
Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

Wassalam.

Ahmad Sudirman

http://www.dataphone.se/~ahmad
ahmad@dataphone.se
----------

Date: 17 januari 2004 15:48:53
From: Apha MAOP <awakaway@telkom.net>
To: ahmad_sudirman@hotmail.com
Cc: editor@jawapos.co.id, habearifin@yahoo.com, mr_dharminta@yahoo.com, sadanas@shb.equate.com, zaki@centrin.net.id, nur-abdurrahman@telkom.net, raiyabilly@yahoo.ca, kmjp47@indosat.net.id, a_kjasmine@yahoo.com, quality@posindonesia.co.id, uubyt@yahoo.com, icmijed@hotmail.com, melpone2002@yahoo.com, dityaaceh_2003@yahoo.com, lantak@yahoogroups.com, asammameh@hotmail.com, om_puteh@hotmail.com, info@achehtimes.com, achehnews@yahoogroups.com, beuransah@hotmail.com, afdalgama@hotmail.com, agus_smur@yahoo.com, alexandra_raihan@yahoo.com.sg, aneuk_pasee@yahoo.com, balepanyak@yahoo.com.au, fadlontripa@yahoo.com, ilyas.abdullah@wanadoo.nl, empun@lycos.com, info@atjehtimes.com, meurahsilu@hotmail.com, trieng@netzero.net, musrial_m@yahoo.com, nad_njo_2002@hotmail.com, ndin_armadaputra2002@yahoo.com, sarena48@hotmail.com, serambi_indonesia@yahoo.com, sira_jaringan2000@yahoo.com, sirareferendum@hotmail.com, tang_ce@yahoo.com, teuku_mirza2000@yahoo.com, langsakuta@hotmail.com, universityofwarwick@yahoo.co.uk, unsyiah@lycos.com, unsyiahnet@yahoogroups.com, warzain@yahoo.com, yusrahabib21@hotmail.com, acheh@juno.com, aditjond@psychology.newcastle.edu.au, serambi@indomedia.com, unsyiahnet@yahoogroups.com
Ämne: Re: SEMARAK MAU JADI CAPRES TETAPI TIDAK MAMPU SELESAIKAN ACEH DAN PAPUA

Ass Wr. Wb

Yth Bapak Sudirman.

Saya setuju dengan pendapat anda ini bahwa presiden yang sudah terpilih bahkan elit politik yang sekarang menduduki jabatan tinggi di RI tidak mampu menyelesaikan masalah Aceh dan Papua. Karena masalah Aceh dan Papua adalah masalah yang khusus. Bahkan masalah umum saja yaitu masalah yg sedang di hadapi RI dengan segalam macam krisisnya tidak mampu di selesaikan mereka. Bahkan ekstrimnya mungkin bukan tidak mampu tapi tidak mau.

Mereka hanya berkoar-koar mementingkan partainya. Lihat istilah yang sekarang diberikan WONG CILIK bagi megawati, kalau dulu dia pemimpin partai WONG CILIK tetapi sekarang jadi partainya WONG LICIK (partainya koruptor/pencoleng uang negara).

Tapi mungkin bisa kita beri kesempatan bagi Capres yang belum terbukti jahanamnya. Siapa tau kalo dia sudah berkuasa nanti, keadaan bisa lebih baik. Yah, layaknya dokter bodoh yang sekarang banyak di Aceh, kita sekarang lagi coba-coba obat. Siapa tau ada diantara obat yang kita coba bisa menyembuhkan. Sembari itu mari kita berdoa agar segera negara kita disembuhkan.

Saya tidak akan berdebat lagi masalah sejarah dengan anda, karena ilmu sejarah anda terlalu tinggi untuk saya hadapi. Karena saya bukan ahli sejarah, maka sembari belajar kepada anda saya ingin mendiskusikan beberapa hal. Misalnya, apakah siapa saja berhak untuk mendirikan sebuah negara diatas sebuah negara. Apakah pendiri itu memerlukan legitimasi dari rakyat dalam mendirikan negara tersebut. Bagaimana sekiranya bila Negara Aceh berdiri di bawah pimpinan Hasan Tiro, dan saya merasa hasan tiro telah menjajah kampung saya dan saya mendirikan lagi negara di dalam negara Aceh.

Menurut saya, alangkah berbahayanya jika setiap orang berhak dan sah untuk mendirikan suatu negara diatas negara lain.

Karena saya juga berminat jadi presiden, kalau rasanya saya tidak mungkin jadi presiden RI atau presiden Aceh, saya juga berminat mendirikan negara (namanya sesuai kabupaten saya berasal misalnya), dan saya yang jadi presidennya. Nah bagaimana dengan Hasan Tiro, keberatan gak dia.
Mohon pendapat anda.

Satu hal, saya senang membaca sejarah yang anda uraikan tentang NII (Negara Islam Indonesia). Ternyata Daud Beureueh mengakui adanya negara Indonesia dan Aceh termasuk di dalamnya, tapi dalam format ISLAM, sesuai dengan judulnya NII.
Terima kasih

wassalam.

Apha MAOP
awakaway@telkom.net
----------