Stockholm, 21 Januari 2004

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum wr wbr.

MELALUI JALAN KEPPRES NO.28/2003 UNTUK MENUJU DAMAI TIDAK MUNGKIN TERJADI
Ahmad Sudirman
Stockholm - SWEDIA.

 

SUDAH JELAS MELALUI JALAN KEPPRES NO.28/2003 UNTUK MENUJU DAMAI TIDAK MUNGKIN TERJADI

"Selamat siang saudara Ahmad. Semoga anda selalu dalam perlindungan Allah SWT. Setelah saya membaca tulisan yang anda buat. Disini semakin jelaslah, bahwa anda sepertinya tidak mengetahui tentang kondisi Aceh saat ini, karena dengan dinaikkan status Aceh menjadi DM, maka telah terjadi pembatasan liputan media....yang selama ini anda baca untuk mengikuti perkembangan Aceh. Sehingga anda lebih banyak mengikuti Aceh dari cerita2 yang dibuat dan ditampal sulam oleh para tokoh GAM. Dengan keterbatasan media yang memberitakan kondisi Aceh yang saat ini, wajar kok kalo anda tidak mengetahui dengan benar keadaan Aceh yang sekarang ini. Dan jika memang benar anda berniat ingin lihat keadaan Aceh yang lebih objektif dengan datang langsung dengan ke Aceh, saya kira ga perlu menunggu waktu DM dicabut. Datang aja langsung ke Aceh dengan membawa niat yang ikhlas ingin membantu terciptanya Aceh yang damai, tapi....jika hanya ingin memperkeruh keadaan yach....saya kira memang tak perlulah anda datang ke Aceh".
(Sagir Alva, melpone2002@yahoo.com , Tue, 20 Jan 2004 20:29:47 -0800 (PST))

Baiklah saudara Sagir Alva.

Itru yang namanya damai di Negeri Aceh tidak mungkin terjadi apabila melalui jalan Keputusan Presiden RI nomor 28 tahun 2003 tentang pernyataan keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang dikeluarkan pada tanggal 18 Mei 2003 dan diberlakukan pada tanggal 19 Mei 2003.

Mengapa ?

Karena dasar hukum yang dipakai sebagai landasan Kepperes No.28 Tahun 2003 itu adalah Undang-undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1908) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-undang nomor 52 Prp Tahun 1960 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2113) yang diingatkan oleh Keputusan Presiden RI nomor 28 tahun 2003 tentang pernyataan keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 18 Mei 2003.

Nah, kalau diteliti lebih dalam mengenai Undang-undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya apabila di Negeri Aceh yang sudah dideklarkan dalam keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat militer, itu artinya bahwa di Negeri Aceh tidak bisa ditegakkan kedamaian.

Padahal di Negeri Aceh bisa ditegakkan kedamaian, apabila pihak Presiden Megawati Cs, TNI/POLRI, DPR/MPR memberikan kebebasan kepada rakyat Aceh untuk mengeluarkan sikap, pendapat, dan suaranya YA atau TIDAK untuk menentukan nasib sendiri dengan membangun Negeri Aceh bebas dari kekuasaan Negara RI yang telah mendudukinya sejak Soekarno Cs mencaplok Aceh tanggal 14 Agustus 1950 melalui mulut Sumatera Utara.

Mengapa, pihak Presiden Megawati Cs, TNI/POLRI, DPR/MPR masih merasa ketakutan memberikan kepada rakyat Aceh untuk menjalankan referendum ?

Toh bagi pihak Presiden Megawati Cs, TNI/POLRI, DPR/MPR tidak ada gunanya juga terus mempertahankan Negeri Aceh yang dicaplok Soekarno Cs, karena akan terus menjadi duri dalam daging bagi NKRI yang dibangun diatas puing-puing Negara/Daerah bekas RIS.

Soal Negeri Aceh kaya dengan minyak dan gas alamnya, sebenarnya itu bukan menjadi suatu alasan yang utama untuk mempertahankan pendudukan Negeri Aceh, karena sewaktu Soekarno mencaplok Aceh itu soal ladang minyak dan gas alam di Negeri Aceh tidak disebut-sebutkan dan tidak dipersoalkan. Soal menjaga kesatuan NKRI sebagaimana didengungkan oleh pihak Penguasa Negara R-Jawa-Yogya juga bukan suatu alasan yang utama, karena asal dibangunnya NKRI itu dari puing-puing 16 Negara/Daerah bagian RIS, dimana Negeri Aceh tidak termasuk didalamnya.
Soal apabila Negeri Aceh lepas, maka Negeri-negeri lainnya juga akan lepas, itupun tidak menjadi alasan yang utama, karena toh sebenarnya asal dari NKRI juga dari bekas Negara/Daerah bagian RIS. Kalau memang ada salah satu atau beberapa bekas Negara/Daerah bagian RIS yang sudah bersatu dengan Negara RI-Jawa-Yogya mau memisahkan diri merekapun punya hak untuk keluar dari Negara RI-Jawa-Yogya.

Jadi, atas alasan apalagi pihak Penguasa Negara RI-Jawa-Yogya, TNI/POLRI, DPR/MPR mempertahankan Negeri Aceh dari pendudukan yang dari sejak awal dijalankan oleh pihak Soekarno Cs?.

Nah sekarang, kalau memang pihak Penguasa Presiden Megawati Cs mau secara jujur, adil, dan bijaksana menegakkan kedamaian di Negeri Aceh, maka sebenarnya mudah sekali jalannya, yaitu biarkan rakyat Aceh menentukan nasibnya sendiri apakah mau tetap tinggal bersama Presiden Megawati Cs bersama TNI/POLRI-nya atau mau keluar dan membangun negerinya sendiri bebas dari pengaruh kekuasaan Negara RI-Jawa-Yogya.

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

Wassalam.

Ahmad Sudirman

http://www.dataphone.se/~ahmad
ahmad@dataphone.se
----------

Date: Tue, 20 Jan 2004 20:29:47 -0800 (PST)
From: sagir alva <melpone2002@yahoo.com>
Subject: semakin jelaslah
To: ahmad@dataphone.se
Cc: melpone2002@yahoo.com

Ass.Wr.Wb.

Selamat siang saudara Ahmad:)semoga anda selalu dalam perlindungan Allah SWT. Setelah saya membaca tulisan yang anda buat. Disini semakin jelaslah, bahwa anda sepertinya tidak mengetahui tentang kondisi Aceh saat ini, karena dengan dinaikkan status Aceh menjadi DM, maka telah terjadi pembatasan liputan media....yang selama ini anda baca untuk mengikuti perkembangan Aceh.

Sehingga anda lebih banyak mengikuti Aceh dari cerita2 yang dibuat dan ditampal sulam oleh para tokoh GAM. Dengan keterbatasan media yang memberitakan kondisi Aceh yang saat ini, wajar kok kalo anda tidak mengetahui dengan benar keadaan Aceh yang sekarang ini.

Dan jika memang benar anda berniat ingin lihat keadaan Aceh yang lebih objektif dengan datang langsung dengan ke Aceh, saya kira ga perlu menunggu waktu DM dicabut. Datang aja langsung ke Aceh dengan membawa niat yang ikhlas ingin membantu terciptanya Aceh yang damai, tapi....jika hanya ingin memperkeruh keadaan yach....saya kira memang tak perlulah anda datang ke Aceh.

Demikian sajalah tanggapan saya terhadap tulisan yang anda buat.

Wassalam

Sagir Alva

melpone2002@yahoo.com
Universiti Kebangsaan Malaysia
Selangor, Malaysia
----------