Stockholm, 26 Januari 2004

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum wr wbr.

MEGAWATI TUTUPI PENDUDUKAN & PENUMPASAN RAKYAT YANG INGIN MENENTUKAN NASIB SENDIRI DI ACEH
Ahmad Sudirman
Stockholm - SWEDIA.

 

SUDAH JELAS TERLIHAT PRESIDEN MEGAWATI CS, DPR/MPR, TNI/POLRI SENGAJA MENUTUPI PENDUDUKAN & PENUMPASAN RAKYAT YANG INGIN MENENTUKAN NASIB SENDIRI DI ACEH AGAR TIDAK TERLIHAT DUNIA INTERNASIONAL

"Assalamu'alaikum wr wbr. Pemerintah bisa saja bilang, hanya sedikit rakyat Aceh yang ingin keluar dari NKRI, kalau memang begitu adain saja referendum, biar semua puas. Jelas mana yang hitam dan putih, sekarang kan semua berita dari Pemerintah, dan pada umumnya berita tsb. berat sebelah, tapi coba kita ke Aceh sana, dan kita lihat penderitaan rakyat Aceh yang sebenarnya, yang tidak pernah dikupas oleh media di Indonesia (eh siapa yang berani ya nulis tentang borok Pemerintah apalagi yang mau di expose perilaku TNI dalam berhadapan dengan rakyat biasa, di Tanjung Priok saja mereka bisa melakukan hal-hal yang tdk sepatutnya dilakukan oleh pembela negara, apalagi nun di Aceh sana, yang orang dari luar dilarang masuk sama sekali, mereka bisa melakukan apa saja tanpa ada judgment dari pihak ketiga). Kalau Pemerintah memang ada niat baik terhadap kondisi yang menimpa rakyat Aceh, mbok ya Pemerintah memberikan izin pada NGOs untuk meninjau langsung dan memberikan bantuan ke Aceh. Sekarang kenapa hal tsb terus ditutup-tutupi oleh Pemerintah. Pasti ada sesuatu yang ingin ditutup-tutupi pada dunia luar."
(Kilimanjaro , kilimanjaro8489@yahoo.com , Sat, 24 Jan 2004 23:17:38 -0000)

Baiklah saudara Kilimanjaro di Atlanta, Georgia, US

Sebenarnya sudah terlihat jelas bahwa pihak Penguasa Darurat Militer Pusat Presiden Megawati, Penguasa Darurat Militer Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Mayjen TNI Endang Suwarya, Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono, Menlu Noer Hassan Wirajuda, Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto dan KASAD Jenderal TNI Ryamizard Ryacudu juga DPR/MPR memang mereka semuanya tidak ada niat untuk secara sepenuh hati, jujur, adil dan bijaksana dalam menyelesaikan masalah rakyat Aceh.

Mengapa ?

Karena dengan dibuatnya Keputusan Presiden RI nomor 28 tahun 2003 tentang pernyataan keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang dikeluarkan pada tanggal 18 Mei 2003 dan diberlakukan pada tanggal 19 Mei 2003 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia selaku Penguasa Darurat Militer Pusat Nomor 43 Tahun 2003 Tentang Pengaturan kegiatan Warga Negara Asing, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Jurnalis di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang ditetapkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Juni 2003 telah menggambarkan secara nyata dan gamblang kepada dunia Internasional bahwa masalah Negeri Aceh yang diduduki pihak Soekarno Cs adalah masalah yang akan diselesaikan secara militer yang tertutup bagi dunia Internasional.

Jadi sebenarnya apa yang dinyatakan dan dipropagandakan oleh pihak Penguasa Darurat Militer Pusat Presiden Megawati dan Penguasa Darurat Militer Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Mayjen TNI Endang Suwarya mengenai operasi terpadu, yang terdiri dari operasi kemanusiaan, operasi penegakan hukum, pemulihan keamanan, dan pemulihan pemerintah daerah di Aceh adalah sebenarnya hanyalah merupakan suatu kamuflase dari tujuan sebenarnya dari dikeluarkannya Keputusan Presiden RI nomor 28 tahun 2003 yaitu sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 52 Prp Tahun 1960.

Atau apa yang ditonjolkan dengan sebutan operasi terpadu yang mencakup operasi kemanusiaan, operasi penegakan hukum, pemulihan keamanan, dan pemulihan pemerintah daerah di Aceh sebagai penerapan dilapangan Keputusan Presiden RI nomor 28 tahun 2003 tentang pernyataan keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tidak lain hanyalah sebagai selubung operasi militer besar-besaran terhadap rakyat Aceh yang ingin menentukan nasib mereka sendiri bebas dari pengaruh kekuasaan Negara RI-Jawa-Yogya yang telah menduduki Negeri Aceh sejak 53 tahun yang lalu.

Karena itu penyelesaian Aceh melalui jalan militer yang tertutup dari dunia Internasional sekarang ini adalah suatu jalan penyelesaian yang benar-benar tidak jujur, tidak adil dan tidak bijaksana.

Sehingga kalau saya perhatikan dan baca memang benar seperti yang ditulis dan diusulkan oleh saudara Kilimanjaro dalam penyelsaian Aceh ini bahwa "Pemerintah bisa saja bilang, hanya sedikit rakyat Aceh yang ingin keluar dari NKRI, kalau memang begitu adain saja referendum, biar semua puas. Jelas mana yang hitam dan putih".

Yaitu memberikan kepada rakyat Aceh menyatakan sikap dan pendapatnya YA atau TIDAK menentukan nasib sendiri bebas dari pengaruh Pemerintah Megawati Cs bersama TNI/POLRI-nya.

Jalan inilah yang merupakan jalan penyelesaian yang paling jujur, adil dan bijaksana kalau memang Penguasa Darurat Militer Pusat Presiden Megawati, Penguasa Darurat Militer Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Mayjen TNI Endang Suwarya, Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono, Menlu Noer Hassan Wirajuda, Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto dan KASAD Jenderal TNI Ryamizard Ryacudu juga DPR/MPR ingin dengan sepenuh hati menyelesaikan Negeri Aceh.

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

Wassalam.

Ahmad Sudirman

http://www.dataphone.se/~ahmad
ahmad@dataphone.se
----------

Date: Sat, 24 Jan 2004 23:17:38 -0000
To: padhang-mbulan@yahoogroups.com
From: "kilimanjaro8489" <kilimanjaro8489@yahoo.com>
Subject: Re: MEGAWATI CS, DPR/MPR,TNI/POLRI TUTUPI FAKTA YANG BENAR PENDUDUKAN NEGERI ACEH

Assalamu'alaikum wr wb.

Saya rasa kalau diadakan referendum, pemerintah akan mengalami hal yang sama seperti yang terjadi di Tim-Tim, makanya sampai sekarang hal tsb. tidak di laksaksanakan. Bagaimana rakyat Aceh bisa pro pemerintah kalau hari demi hari puluhan nyawa rakyat sipil melayang ditangan TNI. Kalau yang di habisin GAM itu lain urusannya, ini rakyat sipil yang gak ngerti apa-apa, baik tua maupun muda, laki dan perempuan semua jadi pelampiasan kekejaman TNI di lapangan. Tidak
sedikit wanita diperkosa [baik didepan ke luarganya maupun di suruh striping di depan umum]. Sementara hal tsb. merupakan suatu aib yang sangat besar dalam culture Aceh, bagaimana mereka bisa menaruh simpati pada pemerintah kalau cara pemerintah memperlakukan rakyat seperti itu, kekayaaan Aceh di exploitasi sementara rakyatnya dihabisi.

Pemerintah bisa saja bilang, hanya sedikit rakyat Aceh yang ingin keluar dari NKRI, kalau memang begitu adain saja referendum, biar semua puas.

Jelas mana yang hitam dan putih, sekarang kan semua berita dari Pemerintah, dan pada umumnya berita tsb. berat sebelah, tapi coba kita ke Aceh sana, dan kita lihat penderitaan rakyat Aceh yang
sebenarnya, yang tidak pernah dikupas oleh media di Indonesia (eh siapa yang berani ya nulis tentang borok Pemerintah apalagi yang mau di expose perilaku TNI dalam berhadapan dengan rakyat biasa, di Tanjung Priok saja mereka bisa melakukan hal-hal yang tdk sepatutnya dilakukan oleh pembela negara, apalagi nun di Aceh sana, yang orang dari luar dilarang masuk sama sekali, mereka bisa melakukan apa saja tanpa ada judgment dari pihak ketiga).

Saya pernah ke Aceh tahun 97 dan 2001 wow suasananya sangat mencekam, rakyat Aceh tidak berani banyak bicara, takut salah ngomong jiwa melayang, apalagi mau ngomongin kekejaman TNI terhadap para saudara-saudara, tetangga, teman, handai taulan, dll. Hanya Allah lah tempat mereka mengadu.

Kalau pemerintah memang ada niat baik terhadap kondisi yang menimpa rakyat Aceh, mbok ya Pemerintah memberikan izin pada NGOs untuk meninjau langsung dan memberikan bantuan ke Aceh. Sekarang kenapa hal tsb terus ditutup-tutupi oleh Pemerintah. Pasti ada sesuatu yang ingin
ditutup-tutupi pada dunia luar..

Sekian dulu,

Wassalam

Kilimanjaro
kilimanjaro8489@yahoo.com
----------