Stockholm, 26 Januari 2004

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum wr wbr.

DOM SOEHARTO DAN DOM BARU VERSI MEGAWATI ALAT PENDUDUKAN DAN PENUMPASAN RAKYAT ACEH
Ahmad Sudirman
Stockholm - SWEDIA.

 

JELAS DOM SOEHARTO DAN DOM BARU VERSI MEGAWATI ALAT PENDUDUKAN DAN PENUMPASAN RAKYAT ACEH YANG INGIN MENENTUKAN NASIB SENDIRI DI NEGERI ACEH

"Selamat siang saudara Ahmad. Disini saya perlu gambarkan kondisi Aceh sebelum dicabut DOM tidak mencekam seperti yang digambarkan saudara Kilimanjaro. Suasana tahun 1997 dan 2001 memang harus diakui memang mencekam, tapi....ini semua karena DOM dicabut, sehingga kondisi GAM menguat kembali yang selanjutnya akan terjadi pertumpahan darah dan kondisi mencekam. Tapi coba bandingkan sebelum DOM dicabut, saya mengatakan demikian, karena saya tinggal dan belajar di Aceh sejak zaman DOM hingga setelah DOM dicabut, saya bisa rasakan perbedaannya..., dimana sebelum DOM dicabut, bus dari Banda Aceh menuju Medan itu beroperasi 24 jam, tapi setelah DOM dicabut, praktis operasi bus hanya pada siang hari, dan kadang tidak beroperasi sama sekali. Selanjutnya pada zaman DOM tidak ada yang namanya bakar sekolah, tapi setelah DOM dicabut, justru sekolah banyak yang dibakar. Seterusnya sebelum DOM dicabut, tidak ada yang namanya pengungsi, yang ada hanya pengungsi karena bencana alam seperti banjir. Tapi setelah DOM dicabut, justru terjadi pengungsian yang besar-besaran akibat ketakutan masyarakat terhadap konflik yang terjadi di Aceh. Jadi seandainya saudara Kilimanjaro juga pernah berkunjung ke Aceh sebelum DOM dicabut...tentu saudara bisa lebih objektif membandingkan kondisi Aceh."
Sagir Alva, melpone2002@yahoo.com , Sun, 25 Jan 2004 22:01:32 -0800 (PST))

Terimakasih saudara Sagir Alva di Selangor, Malaysia.

Begini, sebenarnya kalau saudara Sagir Alva memikirkan, mendalami, memahami, merenungkan dan menghayati sedalam-dalamnya, itu timbulnya DOM atau yang dinamakan Daerah Operasi Militer yang deklarkan oleh Jenderal Soeharto yang pada saat itu menjabat sebagai Presiden Negara RI-Jawa-Yogya dari tahun 1989 sampai 17 Agustus 1998 ketika Presiden BJ Habibie meminta maaf kepada rakyat Negara RI-Jawa-Yogya atas pelanggaran HAM yang terjadi di negeri Aceh karena menumpas rakyat Aceh yang ingin menentukan nasib sendiri bebas dari pengaruh Negara ERI-Jawa-Yogya adalah untuk tetap mempertahankan Negeri Aceh yang sudah dimasukkan secara ilegal dan sekaligus mendudukinya oleh pihak Soekarno Cs satu hari sebelum RIS dilebur kedalam tubuh Negara RI-Jawa-Yogya.

Justru pada saat Jenderal Soeharto memegang kendali Negara RI-Jawa-Yogya perbuatan TNI dibawah perintah Menhankan/Pangab Jenderal TNI Wiranto yang sekarang sibuk ingin jadi Calon Presiden dari partai politik Golkar dalam rangka usaha pendudukan Negeri Aceh dengan menerapkan DOM tersebut sama ganasnya dengan masa Abdurrahman Wahid dan Presiden Megawati sekarang ini. Bahkan pada masa Jenderal Soeharto penekanan dan pembungkaman mulut-mulut rakyat lebih dahsat lagi, sehingga semua rakyat sudah sedemikian trauma kalau mendengar nama TNI apalagi nama Jenderal Soeharto dengan P4-nya. Ditambah dengan pengurungan Negeri Aceh dengan kurungan militer yang sukar dan sangat susah ditembus oleh para jurnalis baik nasional maupun internasional sehingga berita yang sebenarnya terjadi pada masa DOM dibawah Jenderal Soeharto dengan pelaksananya Menhankan/Pangab Jenderal TNI Wiranto tidak sampai ke masyarakat luas baik masyarakat didalam negeri maupun masyarakat internasional.

Nah, kalau menurut versi Tim Komnas HAM diketuai Baharuddin Lopa pada 24 Agustus 1998 setelah DOM dicabut dan setelah Presiden BJ Habibie meminta maaf juga setelah Menhankan/Pangab Jenderal TNI Wiranto menarik pasukan militernya akibat Peristiwa Aceh (1989- 20 Agustus 1998) setidaknya 781 orang tewas. Selain itu, 163 orang hilang, 368 orang
dianiaya, janda akibat suaminya meninggal/hilang sebanyak 3.000 orang, anak yatim akibat Peristiwa Aceh 15.00-20.000 orang. Bangunan, termasuk perumahan rakyat yang dibakar 98 unit, serta 102 orang wanita diperkosa.

Itu adalah hasil pencarian fakta dan bukti menurut versi Tim Komnas HAM diketuai Baharuddin Lopa. Tetapi yang jelas fakta dan bukti yang sebenarnya berapa yang tewas, hilang, dianiaya, yang menjadi janda dan menjadi anak yatim sampai detik ini belum terungkap secara keseluruhan.

Apalagi setelah DOM lanjutan versi Presiden Abdurrahman Wahid dengan dasar hukum Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 tentang Langkah-langkah komprehensif dalam rangka penyelesaian masalah Aceh yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 11 April 2001 yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Abdurrahman Wahid dan telah dimuat di berita negara oleh Sekretariat Kabinet RI, Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan II Edy Sudibyo diterapkan dan dijalankan di Negeri Aceh diterapkan, maka makin menggelegarlah dentuman-dentuman suara peluru yang ditembakkan dari senjata-senjata para serdadu TNI yang telah dikirim kembali ke Negeri Aceh.

Kemudian Inpres No.4 tahun 2001 ini diperbaharui dan diperpanjang oleh Presiden Megawati dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2001 tentang Langkah-langkah komprehensif dalam rangka penyelesaian masalah Aceh yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 11 Oktober 2001 yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri dan telah dimuat di berita negara oleh Sekretariat Kabinet RI, Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan II Edy Sudibyo.

Dimana Presiden Megawati ini dalam rangka penumpasan rakyat Aceh yang ingin menentukan nasib sendiri bebas merdeka dari pengaruh kekuasaan Negara RI-Jawa-Yogya makin gencar dengan dibuatnya dasar hukum lanjutan Inpres No.7 tahun 2001 dengan dasar hukum Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Peningkatan langkah komprehensif dalam rangka percepatan penyelesaian masalah Aceh yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 10 Pebruari 2002 yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri dan telah disalin sesuai dengan aslinya oleh Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-undangan, Lambock V.Nahattands.

Ternyata memang benar Presiden Megawati penerus Soekarno Cs ini ingin terus sekuat tenaga menduduki Negeri Aceh yang didukung penuh oleh pihak TNI/POLRI dan DPR/MPR dengan cara membuat dasar hukum baru yang sering saya tulis yaitu Keputusan Presiden RI nomor 28 tahun 2003 tentang pernyataan keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang dikeluarkan pada tanggal 18 Mei 2003 dan diberlakukan pada tanggal 19 Mei 2003 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia selaku Penguasa Darurat Militer Pusat Nomor 43 Tahun 2003 Tentang Pengaturan kegiatan Warga Negara Asing, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Jurnalis di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang ditetapkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Juni 2003.

Jadi sekarang jelaslah sudah bahwa kalau ditelusuri, dibaca, didalami, dipikirkan, dipahami dan dihayati maka tujuan utama dari sejak masa Soekarno, Soeharto, BJ Habibie, Abdurrahman Wahid dan samapi detik ini masa Presiden Megawati dalam masalah Aceh adalah terus berusaha sekuat tenaga dengan TNI/POLRI-nya menduduki Negeri Aceh yang telah dicaplok oleh Soekarno Cs 53 tahun yang lalu memakai mulut Sumatera Utara.

Nah, kalau saudara Sagir Alva yang tinggal di Malaysia ini masih tetap juga ingin mempertahankan argumentasi masalah DOM masa Jenderal Soeharto dan DOM baru versi Abdurrahman Wahid dan Megawati sekarang ini dengan Kepperes No.28/2003 dan Keppres No.43/2003 ini, dengan mengabaikan akar masalah yang sebenarnya yaitu pendudukan Negeri Aceh dan keinginan rakyat Aceh untuk menentukan nasib mereka sendiri bebas dari pengaruh kekuasaan Negara RI-Jawa-Yogya, maka sampai kapanpun masalah Negeri Aceh tidak akan selesai.

Nah sekarang, seperti yang selalu saya tulis dalam tulisan-tulisan sebelum ini yaitu jalan penyelesaian mengenai Negeri Aceh yang paling jujur, paling adil dan paling bijaksana adalah

Pertama, cabut itu Keputusan Presiden RI nomor 28 tahun 2003 tentang pernyataan keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang dikeluarkan pada tanggal 18 Mei 2003 dan diberlakukan pada tanggal 19 Mei 2003 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia selaku Penguasa Darurat Militer Pusat Nomor 43 Tahun 2003 Tentang Pengaturan kegiatan Warga Negara Asing, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Jurnalis di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang ditetapkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Juni 2003.

Kedua, berilah kebebasan rakyat Aceh menentukan dan memberikan suaranya YA atau TIDAK untuk menentukan nasib mereka sendiri bebas di Negeri Aceh.

Itulah saudara Sagir Alva mengenai DOM ala Soeharto dan DOM versi Abdurrahman Wahid dan Megawati sekarang ini, kedua-keduanya adalah sama sebagai dasar hukum dan sekaligus alat utnuk melanggengkan pendudukan negeri Aceh yang telah dicaplok oleh Soekarno 53 tahun yang lalu.

Nah terahir, menyinggung adanya "sudut pandang yang berbeda yang membuat cara penafsiran yang berbeda" tentang sejarah Negara RI-Jawa Yogya yang mempunyai "referensi standar yang sama" seperti yang ditulis saudara Sagir Alva yang "bisa menghasilkan berbagai kesimpulan yang berbeda".

Jelas, saudara Sagir Alva, kalau referensi standar dengan fakta yang ditunjang oleh bukti yang benar dan juga memiliki dasar hukum yang jelas dan benar adalah sama, itu kesimpulan yang bisa diambil, walaupun dilihat dari sudut yang berbeda, jelas akan menghasilkan kesimpulan yang tidak berbeda.

Kecuali kalau mereka yang melihat dari sudut yang berbeda itu memang dengan sengaja ingin menutupi fakta yang mempunyai bukti yang jelas dan benar agar bisa secara dipaksakan menghasilkan kesimpulan yang berbeda, maka jelas itu dinamakan penipuan yang licik.

Cara itulah yang dilakukan oleh Soekarno Cs ketika mencaplok Negeri Aceh dan dipertahankan oleh para penerus Soekarno cs sampai detik ini, sehingga kemelut di Negeri Aceh terus belangsung dan dimanfaatkan juga oleh pihak TNI/POLRI.

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

Wassalam.

Ahmad Sudirman

http://www.dataphone.se/~ahmad
ahmad@dataphone.se
----------

Date: Sun, 25 Jan 2004 22:01:32 -0800 (PST)
From: sagir alva <melpone2002@yahoo.com>
Subject: belajar sejarah
To: ahmad@dataphone.se
Cc: melpone2002@yahoo.com

Ass.Wr.Wb.

Selamat siang saudara Ahmad:) Bagaimana dengan kabar anda di Swedia? Saya berharap anda senantiasa mendapat perlindungan Allah SWT. Saudara Ahmad, kalo kita lihat sejarah itu adalah ilmu sosial, yang mana ilmu sosial akan selalu berubah mengikut zaman, dan mungkin juga kepentingan, serta sudut pandang yang juga cukup beragam, dalam memahami satu referensi juga bisa menghasilkan berbagai kesimpulan yang berbeda. Jika saya lihat referensi yang anda gunakan kebanyakan dari 30 tahun Indonesia merdeka, maka referensi standar yang digunakan dalam kurikulum indonesia untuk mempelajari sejarah bangsanya adalah sama seperti yang anda gunakan, yaitu 30 tahun Indonesia merdeka, hanya sudut pandang yang berbeda yang membuat cara penafsiran yang berbeda. Mungkin anda memandang dari sudut jiwa-jiwa pemberontak, sehingga hati anda senantiasa tidak sejalan dengan keutuhan NKRI.

Dan disini saya perlu gambarkan kondisi Aceh sebelum dicabut DOM tidak mencekam seperti yang digambarkan saudara Kilimanjaro. Suasana tahun 1997 dan 2001 memang harus diakui memang mencekam, tapi....ini semua karena DOM dicabut, sehingga kondisi GAM menguat kembali yang selanjutnya akan terjadi pertumpahan darah dan kondisi mencekam. Tapi coba bandingkan sebelum DOM dicabut, saya mengatakan demikian, karena saya tinggal dan belajar di Aceh sejak zaman DOM hingga setelah DOM dicabut, saya bisa rasakan perbedaannya..., dimana sebelum DOM dicabut, bus dari Banda Aceh menuju Medan itu beroperasi 24 jam, tapi setelah DOM dicabut, praktis operasi bus hanya pada siang hari, dan kadang tidak beroperasi sama sekali.

Selanjutnya pada zaman DOM tidak ada yang namanya bakar sekolah, tapi setelah DOM dicabut, justru sekolah banyak yang dibakar. Seterusnya sebelum DOM dicabut, tidak ada yang namanya pengungsi, yang ada hanya pengungsi karena bencana alam seperti banjir. Tapi setelah DOM dicabut, justru terjadi pengungsian yang besar-besaran akibat ketakutan masyarakat terhadap konflik yang terjadi di Aceh. Jadi seandainya saudara Kilimanjaro juga pernah berkunjung ke Aceh sebelum DOM dicabut...tentu saudara bisa lebih objektif membandingkan kondisi Aceh.

Demikianlah tanggapan saya terhadap sauadara ahmad serta kalimanjaro.

Wassalam

Sagir Alva

melpone2002@yahoo.com
Universiti Kebangsaan Malaysia
Selangor, Malaysia
----------