Stockholm, 27 Januari 2004

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum wr wbr.

MEGAWATI CS, TNI/POLRI, DPR/MPR BERKEDOK UU NO.15/2003 ANTI TERORISME UNTUK DUDUKI ACEH
Ahmad Sudirman
Stockholm - SWEDIA.

 

MAKIN TERLIHAT JELAS PRESIDEN MEGAWATI CS, TNI/POLRI, DPR/MPR BERKEDOK UU NO.15/2003 ANTI TERORISME UNTUK TERUS MENDUDUKI NEGERI ACEH

Mari kita lihat bersama bagaimana itu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadi Undang-Undang yang disahkan di Jakarta pada tanggal 4 April 2003 oleh Presiden RI Megawati Soekarnoputri dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 April 2003 oleh Sekretaris Negara RI Bambang Kesowo, telah dijadikan sebagai kedok yang dipakai oleh Penguasa Darurat Militer Pusat Presiden Megawati yang dibantu Badan Pelaksana Harian Penguasa Darurat Militer Pusat yang terdiri dari seluruh anggota Kabinet termasuk didalamnya Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono Cs, Menlu Noer Hassan Wirajuda, Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto dan KASAD Jenderal TNI Ryamizard Ryacudu, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal (Pol) Da'i Bachtiar, Jaksa Agung M.A. Rachman, Kepala Badan Intelijen Negara AM Hendropriyono, KASAL Laksamana TNI Bernard Kent Sondakh, dan KASAU Marsekal TNI Chappy Hakim dan dibenarlan oleh Ketua DPR Akbar Tandjung, Ketua MPR Amien Rais, Ketua Komisi I DPR Ibrahim Ambong serta didukung penuh Panglima Daerah Militer Iskandar Muda selaku Panguasa Darurat Militer Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Mayjen TNI Endang Suwarya yang dicorongi oleh Komandan Satuan Tugas Penerangan (Dansatgaspen) PDMD Prov.NAD Kolonel Laut Ditya Soedarsono.

Ternyata memang jelas terlihat sekarang itu Penguasa Darurat Militer Pusat Presiden Megawati Cs, TNI/POLRI, DPR/MPR dan Panglima Daerah Militer Iskandar Muda selaku Panguasa Darurat Militer Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Mayjen TNI Endang Suwarya telah kehabisan akal dan tidak tahu jalan keluar untuk menyelesaikan Negeri Aceh sehingga merke mengambil jalan yang paling mudah dan paling cepat yaitu dengan cara menangkapi, mensidangkan dan menjatuhkan hukuman terhadap rakyat Aceh yang ingin menentukan nasib sendiri bebas dari pengaruh kekuasaan Negara RI-Jawa-Yogya dengan dasar hukum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadi Undang-Undang.

Nah, lihat itu hasilnya, Panglima Daerah Militer Iskandar Muda selaku Panguasa Darurat Militer Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Mayjen TNI Endang Suwarya yang dicorongi oleh Komandan Satuan Tugas Penerangan (Dansatgaspen) PDMD Prov.NAD Kolonel Laut Ditya Soedarsono dengan alat propaganya yang bernama Informasi Penguasa Darurat Militer Daerah - Nanggroe Aceh Darussalam http://pdmd-nad.info telah menunjukkan hasil tangkapannya yang berupa korban penipuan kedok Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadi Undang-Undang yang disahkan di Jakarta pada tanggal 4 April 2003 oleh Presiden RI Megawati Soekarnoputri dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 April 2003 oleh Sekretaris Negara RI Bambang Kesowo.

Dimana menurut data informasi yang dilambungkan oleh Komandan Satuan Tugas Penerangan (Dansatgaspen) PDMD Prov.NAD Kolonel Laut Ditya Soedarsono sebagai bahan propaganda yang menyatakan bahwa rakyat Aceh yang ingin menentukan nasib sendiri bebas dari pengaruh kekuasaan Negara RI-Jawa-Yogya yang telah dicaplok Soekarno sejak 53 tahun yang lalu sampai tanggal 26 Januari 2004 telah mencapai jumlah 1.626 orang, diserahkan ke JPU 1.361 org, sudah P21 berjumlah 1.096 org, dilimpahkan ke Pengadilan 1.039 org, sudah di vonis Pengadilan 801 org, Naik Banding 18 org dan dibebaskan Polisi karena tidak cukup bukti 163 org. ( http://www.pdmd-nad.info/index.php?fuseaction=news.view&newsID=260120041251522&chanID=1&Lang=ID )

Kemudian, dikemanakah itu sebagian para korban dan hasil penipuan pendudukan Negeri Aceh oleh pihak Panglima Daerah Militer Iskandar Muda selaku Panguasa Darurat Militer Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Mayjen TNI Endang Suwarya dan Komandan Satuan Tugas Penerangan (Dansatgaspen) PDMD Prov.NAD Kolonel Laut Ditya Soedarsono ditempatkan?

Ternyata, rakyat Aceh yang ingin menentukan nasib mereka sendiri bebas dari pengaruh kekuasaan Negara Pancasila atau Negara RI-Jawa-Yogya atau NKRI yang telah dijatuhi hukuman tipuan UU NO.15 Tahun 2003 anti terorisme itu disebarkan ke wilayah Jawa Tengah, tempat tanah asal Soekarno Cs, khususnya ke sekitar jantungnya Negara RI-Jawa-Yogya yaitu Yogyakarta.

Coba kita perhatikan, Panglima Daerah Militer Iskandar Muda selaku Panguasa Darurat Militer Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Mayjen TNI Endang Suwarya, Komandan Satuan Tugas Penerangan (Dansatgaspen) PDMD Prov.NAD Kolonel Laut Ditya Soedarsono,Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono Cs, Menlu Noer Hassan Wirajuda, Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto dan KASAD Jenderal TNI Ryamizard Ryacudu dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal (Pol) Da'i Bachtiar betul-betul telah menjalankan taktik dan strategi pendudukan Negeri Aceh dengan cara menangkapi rakyat Aceh yang ingin menentukan nasib sendiri bebas dari kekuasaan Negara RI-Jawa-Yogya dengan dijatuhi hukuman berdasarkan dasar hukum UU No.15 Tahun 2003 yang disebarkan di beberapa kamp konsentrasi di sekitar jantung Negara RI-Jawa-Yogya.

Kita lihat, pada tanggal 22 Januari 2004 sebanyak 54 rakyat Aceh yang ingin menentukan nasib sendiri telah dipindahkan ke dekat jantung Negara RI-Jawa-Yogya, Semarang, untuk dimasukkan kedalam kamp konsentrasi Ambarawa sebanyak 10 orang, kamp konsentrasi Pekalongan 23 orang, dan kamp konsentrasi Magelang 21 orang.

Kemudian kita lihat, pada tanggal 25 Januari 2004 sebanyak 89 rakyat Aceh yang ingin menentukan nasib sendiri telah dipindahkan langsung ke jantung Negara RI-Jawa-Yogya, Yogyakarta, untuk disekap dalam kamp konsentrasi Kedungpane, Semarang 10 orang, kamp konsentrasi Batu 27 orang, kamp konsentrasi Kembangkuning 20 orang, dan kamp konsentrasi Permisan 32 orang.

Nah sekarang, kita perhatikan juga, bagaimana pihak Presiden Megawati Cs, TNI/POLRI dan DPR/MPR menjalankan taktik dan strategi pendudukan Negeri Aceh ini yaitu salah satunya dengan mengosongkan Negeri Aceh dari rakyat Aceh yang ingin menentukan Nasib sendiri bebas dari pengaruh negara RI-Jawa-Yogya yang telah mencaploknya melalui mulut Sumatera Utara atas kebijaksaan politik agresi Soekarno Cs 53 tahun yang lalu.

Kalau sudah kelihatan hampir kosong Negeri Aceh dari rakyat Aceh yang ingin menentukan Nasib sendiri bebas dari pengaruh negara RI-Jawa-Yogya ini, maka taktik Presiden Megawati Cs, TNI/POLRI dan DPR/MPR selanjutnya membombardir dengan segala macam propaganda bohong mengenai pencaplokan Negeri Aceh oleh Soekarno terhadap rakyat Aceh yang masih ada bahwa Negeri Aceh adalah jantung dan serambi Mekah Negara RI-Jawa-Yogya yang perlu harus dijaga dan dipelihara dengan baik didalam sangkar NKRI yang dibangun diatas puing-puing Negara/Daerah bagian RIS (Republik Indonesia Serikat) pada 15 Agustus 1950.

Nah terakhir, itulah Penguasa Darurat Militer Pusat Presiden Megawati yang dibantu Badan Pelaksana Harian Penguasa Darurat Militer Pusat yang terdiri dari seluruh anggota Kabinet termasuk didalamnya Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono Cs, Menlu Noer Hassan Wirajuda, Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto dan KASAD Jenderal TNI Ryamizard Ryacudu, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal (Pol) Da'i Bachtiar, Jaksa Agung M.A. Rachman, Kepala Badan Intelijen Negara AM Hendropriyono, KASAL Laksamana TNI Bernard Kent Sondakh, dan KASAU Marsekal TNI Chappy Hakim dan dibenarlan oleh Ketua DPR Akbar Tandjung, Ketua MPR Amien Rais, Ketua Komisi I DPR Ibrahim Ambong serta didukung penuh Panglima Daerah Militer Iskandar Muda selaku Panguasa Darurat Militer Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Mayjen TNI Endang Suwarya yang dicorongi oleh Komandan Satuan Tugas Penerangan (Dansatgaspen) PDMD Prov.NAD Kolonel Laut Ditya Soedarsono yang menerapkan taktik dan strategi lanjutan Soekarno Cs sejak 53 tahun yang lalu dalam rangka menduduki Negeri Aceh.

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

Wassalam.

Ahmad Sudirman

http://www.dataphone.se/~ahmad
ahmad@dataphone.se
----------

 

STATE OF ACHEH
OFFICE OF THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS
c/o: ASNLF - P.O. BOX 130, S-145 01 NORSBORG, SWEDEN
TEL: +46 8 531 83833
FAX: +46 8 531 91275
www.asnlf.net

PRESS RELEASE
26 January, 2004


The transfer of Achehnese prisoners to Java.

Eighty-nine Achehnese that the Indonesian colonial government branded as members of the Free Aceh Movement (GAM) arrived in Yogyakarta last Sunday from their jail cells in Kutaraja (Banda Acheh), in the second such transfer to prisons in Java. The first batch of 54 prisoners arrived on Thursday and were transferred to Semarang and neighboring towns to serve their jail terms. The 143 prisoners have all been sentenced to more than three years in jail. While 79 prisoners were then transported aboard police trucks to the prison island of Nusakambangan in Cilacap regency, Central Java, the remaining 10 were taken to a penitentiary in the provincial capital of Semarang. Twenty-seven of the 79 convicts would be imprisoned in Nusakambangan Penitentiary's Batu jail.

The Achehnese arrived chained to each other at the hands and ankles, and a joint military and police force kept tight watch.

The leadership of the Government of the State of Acheh is naturally very angry about this yet another blatant disregard of human rights by Jakarta, but we are not surprised at all. Indonesian Minister of Justice and Human Rights, Yusril Ihza Mahendra angrily stated: "A newspaper has cynically said that we are aping the approach of the Dutch East Indies colonial administration. That is not true. This is not exile; the justice and human rights ministry has nothing to do with politics,"

But of course this practice is nothing than a modus operandi that Jakarta copies from its former colonial master, the Dutch.

In fact today we can see clearly to what extend the Dutch Government is adamant in assuring its legacy of colonialism to be continued by the neo-colonialist nation it set up in Jakarta when it left more than half a century ago, being forced by a popular struggle spearheaded by Acheh. When most other Western powers are gradually cutting off military assistance to Indonesia, the Dutch has signed an agreement to sell warships to Indonesia, on the pretext that the Indonesian Navy was not involved in the conflict in Acheh. Maybe the Dutch Government has forgotten that the small airfield it built in Blang Bintang, Kutaraja (Banda Acheh), is not capable of receiving 50 000 troops within a few days of the declaration of Martial Law in Acheh eight months ago. Most of these troops were SHIPPED by the Navy transports vessels, escorted by warships. The Dutch Government seems also to be conveniently oblivious of the fact that the Indonesian Navy took out more than 5000 villagers from Breueh island off Banda Acheh coast within a week of the declaration of Martial Law, and moved them to concentration camps, then proceded with the naval and aerial bombardments of the island, "against GAM bases" (the emptied villages, to make sure those running away to the jungle have nowhere to live). The island has now been turned into a naval base. The Dutch government does not need intelligence report to know about this, the Indonesian and international press covered this incident widely when it happened. From last month, and is still going on today, reinfocements of the Raiders battalions are being sent to Acheh by navy vessels.

Indeed, the exiling of the prisoners from Acheh to Java proves once again the colonial nature of the Indonesian to hold on Acheh. We call on the international community to condemn this measure and to send monitors regularly to look into their condition.

Dr. Zaini Abdullah

Minister of Foreign Affairs
of the State of Acheh, in exile
Stockholm.
----------