Stockholm, 27 Januari 2004

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum wr wbr.

MANA MAU TNI/POLRI, RAIDER MELETAKKAN SENJATA DAN KELUAR SECARA TOTAL DARI NEGERI ACEH
Ahmad Sudirman
Stockholm - SWEDIA.

 

PRESIDEN MEGAWATI CS, TNI/POLRI, DPR/MPR TERUS AKAN MENJALANKAN POLITIK PENDUDUKAN NEGERI ACEH

"Mana ada niat baik muncul dari niat buruk dan zalim"
(Ditya Soedarsono, dityaaceh_2003@yahoo.com , Mon, 26 Jan 2004 03:12:45 -0800 (PST))

"Pembebasan para sandera itu diharapkan semata-mata demi pertimbangan kemanusiaan dan tanpa
disertai syarat apa pun dari GAM. Penyanderaan puluhan warga sipil oleh Gerakan Aceh Merdeka (GAM) saat ini berada dalam kendali pimpinan gerakan separatis itu yang berada di Stockholm, Swedia, sehingga menimbulkan ketidakselarasan antara GAM di Aceh dan GAM di Swedia dan menimbulkan dampak pihak GAM tak kunjung konsisten mengenai waktu pembebasan sandera ini. Dengan ketidakkonsistenan ini, terlihat nyata bahwa pihak GAM tidak memiliki niat untuk membebaskan para sandera termasuk Ferry Santoro. Atas sikap GAM tersebut, kalangan media internasional dan media nasional mulai mengkritik tindakan GAM ini dan meminta pelepasan segera."( Erwin Gunawan , Mon, 26 Jan 2004 03:12:45 -0800 (PST))

"Saudara Ahmad, walopun DOM banyak memakan korban, namun DOM yang dibuat pada tahun 1989 berhasil. Mengapa demikian? Karena dengan adanya DOM maka kekuatan GAM dilapangan praktis menurun, selanjutnya GAM berhasil disekat di tiga Kabupaten saja, sehingga DOM hanya diperlakukan hanya ditiga Kabupaten tersebut saja, jadi bukan seluruh Aceh. Dan pemberlakuan DOM itu sendiri terjadi karena munculnya pemberontakan yang dilakukan GAM. Dan apa yang dilakukan para pemimpin Indonesia bukanlah suatu pendudukkan , melainkan untuk menghancurkan dan menumpas GAM yang merupakan penyebab konbflik di Aceh. Selama masa DOM kegiatan pertanian masih berjalan normal, terutama yang diluar kawasan DOM seperti Aceh tengah, Aceh singkil, aceh besar dan sebagainya. Di Aceh besar ada yang namanya Sibreh daerah perlintasan bus medan menuju Banda Aceh, kawasan tersebut hidup 24 jam dan begitu juga kota-kota dilintas timur Sumatera diantara Medan-Banda Aceh, semua perekonomian hidup 24 jam, beda setelah DOM dicabut, banyak kawasan yang sunyi seperti kota hantu, bahkan daerah konflikpun meluas sampe kepulau Nasi dan Sabang. Semua ini tentu tidak akan terjadi...jika GAM masih melakukan aktivitasnya. Maka jalan satu-satunya bukan referendum tapi GAM mesti meletakkan senjatanya, maka konflik di Aceh akan selasai."
(Sagir Alva, melpone2002@yahoo.com , Mon, 26 Jan 2004 23:21:05 -0800 (PST))

Baiklah Komandan Satuan Tugas Penerangan (Dansatgaspen) PDMD Prov.NAD Kolonel Laut Ditya Soedarsono di Aceh, saudara Sagir Alva di Selangor, Malaysia dan saudara Erwin Gunawan di Ciomas, Bogor, Jawa Barat.

Begini.

Kalau itu Komandan Satuan Tugas Penerangan (Dansatgaspen) PDMD Prov.NAD Kolonel Laut Ditya Soedarsono yang mengirimkan pandangan dan pendapat saudara Erwin Gunawan kepada saya mengenai "GAM tak kunjung konsisten mengenai waktu pembebasan sandera ini. Dengan ketidakkonsistenan ini, terlihat nyata bahwa pihak GAM tidak memiliki niat untuk membebaskan para sandera termasuk Ferry Santoro."

Sebenarnya pihak ASNLF atau GAM dan TNA-nya bukan tidak konsisten dalam hal pembebasan kamerawan RCTI Ferry Santoro. Tetapi yang selalu menghambat jalannya pembebasan kamerawan RCTI Ferry Santoro itu adalah pihak Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono, Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto dan KASAD Jenderal TNI Ryamizard Ryacudu.

Mereka para Jenderal tersebut justru menghambat pembebasan kamerawan RCTI Ferry Santoro. Mengapa ?

Karena, ketika pihak TNA meminta jaminan keamanan waktu pembebasan para tahanan TNA dari tembakan dan pembunuhan pihak TNI agar supaya tidak terjadi lagi seperti yang telah menimpa kepada wartawan RCTI almarhum Ersa Siregar yaitu dengan jalan perjanjian penghentian tembak menembak yang terbatas waktunya, dan difasilitasi oleh pihak Palang Merah Internasional, ternyata pihak Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono, Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto dan KASAD Jenderal TNI Ryamizard Ryacudu secara terang-terangan menolaknya.

Memang dari pihak Palang Merah Internasional telah sepakat untuk menjadi fasilitator untuk pembebasan para tahanan TNA, tetapi dari pihak Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono, Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto dan KASAD Jenderal TNI Ryamizard Ryacudu tidak mau memberikan jaminan keamanan kepada pihak para tahanan yang akan dibebaskan oleh TNA.

Karena itu, pihak TNA bukanlah pihak anak kecil yang bisa dibodohi oleh Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono, Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto dan KASAD Jenderal TNI Ryamizard Ryacudu dengan hanya menyatakan "apa susahnya membebaskan para tahanan, pakai menuntut macam-macam, lepaskan saja".

Memang, membebaskan para tahanan tidak susah, tetapi menjamin keselamatan para tahanan yang akan dibebaskan oleh pihak TNA itulah yang menjadi persoalan yang sangat penting.

Coba saja perhatikan, apa yang akan terjadi, ketika pihak TNA sedang mengadakan penyerahan para tahanan kepihak Palang Merah Internasional disuatu tempat yang sudah disepakati bersama antara pihak TNA dan Palang Merah Internasional, tahu-tahu ketika sedang berlangsung penyerahan tahanan tiba-tiba itu para serdadu Raider buatan KASAD Jenderal TNI Ryamizard Ryacudu membabat habis para tahanan yang sedang dalam pelepasan dan penyerahan kepihak Palang Merah Internasional.

Kemudian tidak sampai disitu saja, dilanjutkan dengan membuat propaganda kedalam negeri dan ke luar negeri bahwa pihak ASNLF atau GAM dan TNA-nya telah membunuh para tahanan sipilnya. Seterusnya ketika Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono, Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto dan KASAD Jenderal TNI Ryamizard Ryacudu diminta untuk membentuk komisi pencari fakta tentang penembakan tersebut, langsung dijawabnya, buatlah, tetapi dalam prakteknya tidak pernah dan tidak akan dijalankan.

Contohnya, jelas apa yang didesak dan diminta kepada pihak Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono, Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto dan KASAD Jenderal TNI Ryamizard Ryacudu untuk membentuk komisi pencari fakta mengenai penembakan wartawan RCTI almarhum Ersa Siregar yang sampai detik ini tidak kunjung datang.

Nah, sebelum hal tersebut terjadi lagi, dan tentu bisa terjadi, karena yang saya perhatikan pihak Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono, Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto dan KASAD Jenderal TNI Ryamizard Ryacudu itu tidak bisa dipercaya dan selalu membodohi dan menipu.

Nah itulah kalau Komandan Satuan Tugas Penerangan (Dansatgaspen) PDMD Prov.NAD Kolonel Laut Ditya Soedarsono di Aceh dan saudara Erwin Gunawan di Ciomas, Bogor, Jawa Barat tentang pembebasan RCTI Ferry Santoro.

Kemudian sekarang, saya teruskan kepada saudara Sagir Alva yang kelihatannya masih saja tetap pasang kuda-kuda untuk mempertahankan DOM buatan Jenderal Soeharto dan DOM versi Presiden megawati Cs beserta TNI/POLRI dan DPR/MPR-nya dalam rangka pendudukan negeri Aceh yang telah diduduki oleh pihak Soekarno Cs sejak 53 tahun yang lalu.

Begini, saudara Sagir Alva.

Kalau saudara Sagir Alva menyampaikan tentang jalan keluar penyelesaian Negeri Aceh dengan menulis "Semua ini tentu tidak akan terjadi...jika GAM masih melakukan aktivitasnya. Maka jalan satu-satunya bukan referendum tapi GAM mesti meletakkan senjatanya, maka konflik di Aceh akan selasai".

Betapa mudah saudara Sagir Alva menyatakan "letakan senjata, maka konflik di Aceh akan selasai".

Nah, senjata siapa yang harus diletakkan, apakah senjata TNA atau senjata TNI/POLRI dan Raidernya, atau kedua-dua belah pihak meletakkan senjata dan menarik pasukannya dari Negeri Aceh secara total ?.

Itu, tidak mudah, saudara Sagir Alva. Mana mau TNI/POLRI dan Raider meletakkan senjata kecintaan mereka untuk membunuh rakyat Aceh yang menuntut penentuan nasib sendiri bebas dari pengaruh Negara RI-Jawa-Yogya.

Nah, kalau pihak TNI/POLRI dan Raider tidak mau meletakkan senjata mereka dan keluar secara total dari Negeri Aceh kembali ke pos-nya masing-masing di luar Aceh, apalagi pihak TNA.

Justru yang paling jujur, paling adil dan paling bijaksana untuk penyelesaian di Aceh adalah seperti yang selalu saya ulang-ulang penulisannya yaitu,

Pertama, cabut itu Keputusan Presiden RI nomor 28 tahun 2003 tentang pernyataan keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang dikeluarkan pada tanggal 18 Mei 2003 dan diberlakukan pada tanggal 19 Mei 2003 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia selaku Penguasa Darurat Militer Pusat Nomor 43 Tahun 2003 Tentang Pengaturan kegiatan Warga Negara Asing, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Jurnalis di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang ditetapkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Juni 2003.

Kedua, berilah kebebasan rakyat Aceh menentukan dan memberikan suaranya YA atau TIDAK untuk menentukan nasib mereka sendiri bebas di Negeri Aceh.

Itulah saudara Sagir Alva cara yang paling jujur, paling adil dan paling bijaksana untuk penyelesaian konflik di Negeri Aceh.

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

Wassalam.

Ahmad Sudirman

http://www.dataphone.se/~ahmad
ahmad@dataphone.se
----------

Date: Mon, 26 Jan 2004 23:21:05 -0800 (PST)
From: sagir alva <melpone2002@yahoo.com>
Subject: DOM sukses mereduksi kekuatan GAM
To: ahmad@dataphone.se
Cc: melpone2002@yahoo.com

Ass.Wr.Wb.

Selamat petang saudara Ahmad:) Bagaimana kabar anda sekarang ini? semoga anda selalu mendapat perlindungan Allah SWT.

Saudara Ahmad..walopun DOM banyak memakan korban, namun DOM yang dibuat pada tahun 1989 berhasil. Mengapa demikian? Karena dengan adanya DOM maka kekuatan GAM dilapangan praktis menurun, selanjutnya GAM berhasil disekat di tiga Kabupaten saja, sehingga DOM hanya diperlakukan hanya ditiga Kabupaten tersebut saja, jadi bukan seluruh Aceh. Dan pemberlakuan DOM itu sendiri terjadi karena munculnya pemberontakan yang dilakukan GAM. Dan apa yang dilakukan para pemimpin Indonesia bukanlah suatu pendudukkan , melainkan untuk menghancurkan dan menumpas GAM...yang merupakan penyebab konbflik di Aceh.

Selama masa DOM....kegiatan pertanian masih berjalan normal, terutama yang diluar kawasan DOM seperti Aceh tengah, Aceh singkil, aceh besar dan sebagainya. Di Aceh besar ada yang namanya Sibreh....daerah perlintasan bus medan menuju Banda Aceh, kawasan tersebut hidup 24 jam....dan begitu juga kota-kota dilintas timur Sumatera diantara Medan-Banda Aceh, semua perekonomian hidup 24 jam, beda setelah DOM dicabut, banyak kawasan yang sunyi seperti kota hantu, bahkan daerah konflikpun meluas sampe kepulau Nasi dan Sabang. Semua ini tentu tidak akan terjadi...jika GAM masih melakukan aktivitasnya. Maka jalan satu-satunya bukan referendum....tapi GAM mesti meletakkan senjatanya, maka konflik di Aceh akan selasai.

Demikianlah tanggapan saya atas tulisan yang anda buat.

Wassalam

Sagir Alva

melpone2002@yahoo.com
Universiti Kebangsaan Malaysia
Selangor, Malaysia
----------

Date: Mon, 26 Jan 2004 03:12:45 -0800 (PST)
From: Ditya Soedarsono <dityaaceh_2003@yahoo.com>
Subject: MANA ADA NIAT BAIK MUNCUL DARI NIAT BURUK AND ZALIM.
To: ahmad@dataphone.se

GAM TIDAK BERNIAT LEPASKAN FERRY SANTORO

Penyanderaan yang dilakukan gerakan separatis Aceh Merdeka (GSA/GAM) terhadap kamerawan RCTI Ferry Santoro dan warga sipil lainnya telah memasuki hari ke-205 dan belum tercapai kesepakatan soal pembebasan sandera oleh GAM. Padahal, Palang Merah Indonesia (PMI) dan ICRC sebagai mediator pembebasan sudah melakukan komunikasi secara intensif terhadap Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan GAM, agar warga sipil non combatant segera dibebaskan.

Terlihat jelas tidak adanya niat GAM untuk melepaskannya dan semakin menunjukkan sikap separatis GAM tersebut tak manusiawi. Perlu untuk diketahui rakyat Indonesia dan termasuk oleh masyarakat dunia mengenai tindakan separatis GAM yang selalu meresahkan masyarakat sipil.

Sekretaris ICRC Perwakilan Jakarta, Chairman, mengatakan bahwa siapa pun pihak bertikai tidak diperbolehkan menjadikan warga sipil sebagai sandera dan itu bertentangan dengan Konvensi Jenewa.

Pembebasan para sandera itu diharapkan semata-mata demi pertimbangan kemanusiaan dan tanpa
disertai syarat apa pun dari GAM. Penyanderaan puluhan warga sipil oleh Gerakan Aceh Merdeka (GAM) saat ini berada dalam kendali pimpinan gerakan separatis itu yang berada di Stockholm, Swedia, sehingga menimbulkan ketidakselarasan antara GAM di Aceh dan GAM di Swedia dan menimbulkan dampak pihak GAM tak kunjung konsisten mengenai waktu pembebasan sandera ini.

Dengan ketidakkonsistenan ini, terlihat nyata bahwa pihak GAM tidak memiliki niat untuk membebaskan para sandera termasuk Ferry Santoro. Atas sikap GAM tersebut, kalangan media internasional dan media nasional mulai mengkritik tindakan GAM ini dan meminta pelepasan segera.

Erwin Gunawan

Villa Kebun Raya
Bogor Kav 3/2
Ciomas - Bogor
----------