Stockholm, 28 Januari 2004

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum wr wbr.

RAKYAT ACEH INGIN MENENTUKAN NASIB SENDIRI TIDAK ADA SANGKUT PAUT DENGAN KEHIDUPAN NASIONAL INDONESIA
Ahmad Sudirman
Stockholm - SWEDIA.

 

KEHIDUPAN NASIONAL INDONESIA ADALAH KEHIDUPAN NKRI DAN KEHIDUPAN RAKYAT ACEH YANG INGIN MENENTUKAN NASIB SENDIRI TIDAK ADA SANGKUT PAUT DENGAN KEHIDUPAN NKRI

"Marilah kita juga merenung. Apakah Ahmad Sudirman dijadikan Allah untuk memecah-belah warga Aceh dalam kehidupan nasional Indonesia. Maka jika itu pertanyaannya, jawabannya tentu saja "TIDAK". Bukankah banyak warga Aceh yang menduduki kedudukan strategis di
Pemerintah RI, TNI/POLRI, Legislatif di tingkat daerah sampai tingkat nasional, lembaga-lembaga yudikatif, orpol dan ormas, serta mempunyai status sosial yang tinggi. Jika yang dimaksud dengan "pembasmian yang dilakukan oleh Pemerintah" maka hal itu tidak hanya terhadap pemberontakan oleh GAM saja melainkan juga terhadap pemberontakan-pemberontakan lain dalam segala bentuk dan manifestasinya yang dapat membahayakan kehidupan nasional Indonesia. Kenapa hujatan hanya ditujukan kepada TNI saja. Bukankah POLRI dan seluruh rakyat Indonesia juga bertanggung jawab atas kamtibmas secara nasional tidak hanya di wilayah NAD saja tetapi juga di seluruh wilayah Indonesia."
(Tato Suwarto , otra25@indosat.net.id , 27 januari 2004 23:48:21)

"Assalamu'alaikum. Kita tidak melihat NKRI disini, tetapi negara Indonesia (Sabang sampai Merauke) yang terdiri dari lebih 200 juta jiwa, bukan 10, 100, 100 atau satu juta. Pemikiran kesejahteraan dan penyelamatan lingkungan disekitar, saya pikir itu lebih penting daripada berusaha membuat negara baru. Ujung2nya belum menjamin rakyat2 negara tersebut bisa 'lebih sejahtera'. Issue lingkungan juga menjadi harapan saya untuk diperhatikan, berapa lama sih usia dunia ini 50-100 tahun? global warming? efek rumah kaca? SDA terutama minyak, batubara, logam lain dll akan habis kurang dari 100 tahun. Praktis dunia ini diperkirakan tidak bisa bertahan lebih dari 100 tahun (apabila kondisi tetap seperti ini) apa yg akan bung lakukan dengan "negara baru" anda? apa peran sosok sdr AHMAD yang kritis dan tahu banyak tentang sejarah dll sebagainya....tetapi sebenarnya kurang memperhatikan kesejahteraan hakiki manusia (terutama yg merasa "diperjuangkan")"
(Nuki Arnhem , nuki_arnhem@yahoo.co.uk , 28 januari 2004 06:10:56)

Terimakasih saudara Tato Suwarto dan saudara Nuki Arnhem

Baiklah.

Saudara Tato Suwarto, masalah kesadaran rakyat Aceh yang ingin menentukan nasib mereka sendiri bebas dari pengaruh kekuasaan Negara NKRI atau Negara jelmaan RI Soekarno yang diproklamirkan 17 Agustus 1945 adalah tidak ada hubungannya dengan masalah kehidupan nasional Indonesia.

Mengapa ?

Karena yang namnya kehidupan nasional Indonesia adalah kehidupan rakyat yang berada dibawah lindungan kekuasaan dan pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibangun diatas puing-puing Negara/Daerah bagian Republik Indonesia Serikat pada 15 Agustus 1950.

Nah, rakyat Aceh yang ingin menentukan nasib sendiri bebas dari pengaruh NKRI ini tidak ada punya hubungan dan ikatan dengan kehidupan nasional Indonesia atau kehidupan nasional Negara NKRI.

Negeri Aceh memang sampai detik ini ada didalam genggaman dan pendudukan Negara NKRI yang dibangun oleh Soekarno Cs pada 15 Agustus 1950. Dimana satu hari sebelum NKRI dibangun, pada 14 Agustus 1950, Soekarno cs telah mencaplok Negeri Aceh yang dimasukkan kedalam Propinsi Sumatera Utara berdasarkan kepada dasar hukum yang ditetapkan oleh Soekarno yang dinamakan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Propinsi oleh Presiden RIS Soekarno yang membagi Negara RI-Jawa-Yogya menjadi 10 daerah propinsi yaitu, 1.Jawa - Barat, 2.Jawa - Tengah, 3.Jawa - Timur, 4.Sumatera - Utara, 5.Sumatera - Tengah, 6.Sumatera - Selatan, 7.Kalimantan, 8.Sulawesi, 9.Maluku, 10.Sunda - Kecil apabila RIS telah dilebur menjadi Negara RI-Jawa-Yogya.

Hak untuk menentukan nasib sendiri bebas merdeka itu adalah hak masing-masing manusia dalam hal ini hak setiap rakyat Aceh. Kalau memang masih ada rakyat Aceh yang tidak menyadari bahwa Negeri Aceh sedang diduduki oleh pihak Penguasa Pemerintah NKRI atau yang sering saya sebut Negara RI-Jawa-Yogya, maka itu terpulang kepada mereka sendiri.

Karena itulah dalam hal ini saya memberikan jalan keluar bagi seluruh rakyat Aceh agar mendapatkan jalan keluarnya yaitu dengan melalui penentuan pendapat suara rakyat Aceh, apakah ingin bebas menentukan nasib sendiri dan mengatur pemerintah dan negara sendiri atau masih tetap ingin hidup bersama dengan kehidupan nasional NKRI atau kehidupan nasional Indonesia.

Kemudian kalau melihat kepada pihak Pemerintah NKRI yang telah menduduki Negeri Aceh secara ilegal melalui kebijaksanaan politik agresi Soekarno menganggap bahwa rakyat Aceh yang ingin menentukan nasib sendiri bebas dari pengaruh kekuasaan NKRI adalah sebagai pemberontak. Jelas anggapan tersebut merupakan alasan dari pihak Pemerintah NKRI untuk menutupi kebijaksanaan pilitik dan pendudukan Negeri Aceh yang telah dijalankan oleh pihak Soekarno 53 tahun yang lalu dan dipertahankan sampai detik sekarang ini.

Sedangkan dari pihak rakyat Aceh yang telah sadar untuk menentukan nasib sendiri bebas dari pengaruh kekuasaan Pemerintah NKRI menganggap bahwa pihak Pemerintah NKRI adalah sebagai penjajah Negeri Aceh yang berarti sudah menyimpang dari apa yang telah dijadikan dasar pembentukan NKRI dan sikap Pemerintah NKRI yang tercantum dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 yang menyatakan "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuaidengan perikemanusiaan dan perikeadilan."

Kemudian kalau rakyat Aceh yang ingin menentukan nasib sendiri bebas dari pengaruh kekuasaan NKRI menganggap bahwa TNI/POLRI merupakan alat Negara NKRI yang dipakai oleh Pemerintah Untuk dijadikan sebagai penekan, penindas dan penjajah Negeri Aceh, sehingga Negeri Aceh akan tetap berada dalam kurungan NKRI.

Karena memang pihak TNI/POLRI di dalam kehidupan pemerintahan NKRI masih memegang kekuasaan yang cukup besar terutama dalam mengarahkan kebijaksanaan pertahanan dan keamanan NKRI dalam rangka mempertahankan pendudukan negeri-negeri yang telah dicaplok Soekarno seperti negeri Aceh dan Negeri Papua Barat.

Adapun pihak DPR/MPR itu merupakan lembaga yang memang dianggap oleh pihak TNI/POLRI dan pihak Pemerintah sebagai pendudukung kebijaksaan Pemerintah untuk melanggengkan pendudukan Negeri Aceh.

Karena memang suatu kenyataan bahwa pihak DPR terutama Komisi I yangh diketua oleh Ibrahim Ambong dari F-PG yang ruang lingkup tugasnya menyangkut Pertahanan, Keamanan, Luar Negeri, dan Informasi. Juga Komisi II yang diketuai oleh A. Teras Narang, F-PDIP yang ruang lingkup tugasnya menyangkut Hukum , Hak Azasi Manusia, dan Dalam Negeri ternyata kelihatan tidak banyak berkutik menghadapi pihak TNI/POLRI dan keinginan Pemerintah Megawati dalam menjalankan kebijaksanaan pendudukan Negeri Aceh dan menumpas rakyat Aceh yang ingin menentukan nasib mereka sendiri bebas dari pengaruh kekuasaan NKRI atau Negara RI-Jawa-Yogya.

Jadi sebenarnya kalau didalami makin dalam, maka akan terlihat dan tergali bahwa yang bertanggung jawab atas kemelut dan tragedi yang menimpa rakyat dan Negeri Aceh adalah pihak Pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Megawati dengan Kabinet Gotong Royong-nya, TNI/POLRI dan DPR/MPR.

Selanjutnya sekarang saya temui saudara Nuki Arnhem yang menulis "Kita tidak melihat NKRI disini, tetapi negara Indonesia (Sabang sampai Merauke) yang terdiri dari lebih 200 juta jiwa, bukan 10, 100, 100 atau satu juta. Pemikiran kesejahteraan dan penyelamatan lingkungan disekitar, saya pikir itu lebih penting daripada berusaha membuat negara baru."

Memang kalau kita menutup mata, kita hanya melihat Negara Indonesia. Tetapi dari mana itu Negara Indonesia tumbuh ? Jelas, jawabannya dari Negara/Daerah bagian RIS yang dilebur menjadi NKRI pada 15 Agustus 1950. Itulah yang dinamakan Negara Indonesia.

Nah sekarang kalau ada rakyat yang dari Negeri lain yang merasa bahwa Negeri mereka dicaplok Soekarno karena berada diluar bekas Negara/Daerah bagian RIS, maka rakyat tersebut punya hak untuk menyatakan sikap dan keinginannnya untuk menentukan nasib sendiri bebas dari pengaruh kekuasaan NKRI yang dibangun diatas puing-puing Negara/Daerah bagian RIS pada 15 Agustus 1950 oleh Soekarno Cs.

Memang soal "Issue lingkungan harus diperhatikan, seperti masalah global warming, efek rumah kaca, SDA terutama minyak, batubara, logam lain dll yang bisa habis dalam jangka kurang dari 100 tahun" seperti yang ditulis saudara Nuki Arnhem. Tetapi perlu juga diperhatikan dan ini adalah lebih penting karena menyangkut kebebasan rakyat yang ingin menentukan nasib sendiri bebas mengatur dalam negerinya sendiri tanpa adanya pengaruh dari pihak Negara lain. Soal kesejahteraan rakyat, jelas bisa dipecahkan dan diselesaikan apabila rakyat tersebut sudah merasa bebas hidup dan mengatur di negerinya sendiri, bukan berada dibawah kekuasaan Negara lain.

Saudara Nuki Arnhem yang sekarang misalnya tinggal di Negeri Belanda atau di Negeri Inggris yang di kedua Negara Eropa ini tidak lagi rakyatnya merasa perlu untuk menentukan nasib mereka sendiri dari pengaruh kekuasaan Negara lain yang menjajahnya. Tetapi tentu saja, kalau saudara Nuki tinggal di Inggris dan memperhatikan rakyat di Irlandia Utara, maka mereka masih tetap terus berjuang sampai detik ini untuk mendapatkan Negerinya bebas dari pendudukan pihak Pemerintah Kerajaan Inggris.

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

Wassalam.

Ahmad Sudirman

http://www.dataphone.se/~ahmad
ahmad@dataphone.se
----------

Date: 27 januari 2004 23:48:21
From: Tato Suwarto <otra25@indosat.net.id>
Subject: Re: [padhang-mbulan] MEGAWATI CS, DPR/MPR,TNI/POLRI TUTUPI FAKTA YANG BENAR PENDUDUKAN NEGERI ACEH
To: padhang-mbulan@yahoogroups.com, PPDI@yahoogroups.com, oposisi-list@yahoogroups.com, mimbarbebas@egroups.com, politikmahasiswa@yahoogroups.com, kammi-malang@yahoogroups.com, fundamentalis@eGroups.com, Lantak@yahoogroups.com, kuasa_rakyatmiskin@yahoogroups.com, acsa@yahoogroups.com
Cc: teuku_mirza2000@yahoo.com, awakaway@telkom.net, ahmad_sudirman@hotmail.com

Marilah kita juga merenung..... apakah Ahmad Sudirman dijadikan Allah untuk memecah-belah warga Aceh dalam kehidupan nasional Indonesia. Maka jika itu pertanyaannya, jawabannya tentu saja "TIDAK". Bukankah banyak warga Aceh yang menduduki kedudukan strategis di
Pemerintah RI, TNI/POLRI, Legislatif di tingkat daerah sampai tingkat nasional, lembaga-lembaga yudikatif, orpol dan ormas, serta mempunyai status sosial yang tinggi.

Jika yang dimaksud dengan "pembasmian yang dilakukan oleh Pemerintah" maka hal itu tidak hanya terhadap pemberontakan oleh GAM saja melainkan juga terhadap pemberontakan-pemberontakan lain dalam segala bentuk dan manifestasinya yang dapat membahayakan kehidupan nasional Indonesia. Kenapa hujatan hanya ditujukan kepada TNI saja. Bukankah POLRI dan seluruh rakyat Indonesia juga bertanggung jawab atas kamtibmas secara nasional tidak hanya
di wilayah NAD saja tetapi juga di seluruh wilayah Indonesia.

Serahkan saja keruwetan dan komplikasi masalahnya kepada Ahmad Sudirman tanpa mempengaruhi pencapaian cita-cita nasional dalam satu kesatuan berbahasa, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Indonesia.

Mohon maaf jika tidak berkenan

Tato Suwarto
otra25@indosat.net.id
----------

From: Agya Utama <nuki_arnhem@yahoo.co.uk>
Date: 28 januari 2004 06:10:56
To: ahmad_sudirman@hotmail.com
Cc: memerdekakan@yahoogroups.com
Subject: bung ahmad

Assalamualaikum

Agenda sebenarnya apa sih? menghujat Soekarno dengan NKRI-nya dan membentuk negara2 baru (yang notabene belum tentu bisa menyejahterakan rakyat) atau menyejahterakan kelompok masing2? .

Kita tidak melihat NKRI disini, tetapi negara Indonesia (Sabang sampai Merauke) yang terdiri dari lebih 200 juta jiwa, bukan 10, 100, 100 atau satu juta.

Pemikiran kesejahteraan dan penyelamatan lingkungan disekitar, saya pikir itu lebih penting daripada berusaha membuat negara baru. Ujung2nya belum menjamin rakyat2 negara tersebut bisa 'lebih sejahtera'. Issue lingkungan juga menjadi harapan saya untuk diperhatikan, berapa lama sih usia dunia ini 50-100 tahun? global warming? efek rumah kaca? SDA terutama minyak, batubara, logam lain dll akan habis kurang dari 100 tahun. Praktis dunia ini diperkirakan tidak bisa bertahan lebih dari 100 tahun (apabila kondisi tetap seperti ini) apa yg akan bung lakukan dengan "negara baru" anda? apa peran sosok sdr AHMAD yang kritis dan tahu banyak tentang sejarah dll sebagainya....tetapi sebenarnya kurang memperhatikan kesejahteraan hakiki manusia (terutama yg merasa "diperjuangkan")

Wassalam

Nuki
nuki_arnhem@yahoo.co.uk
----------