Stockholm, 30 Januari 2004

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum wr wbr.

PADA 19 DESEMBER 1948 SECARA DE-FACTO & DE-JURE NEGARA RI 17 AGUSTUS 1945 PIMPINAN SOEKARNO TELAH LENYAP
Ahmad Sudirman
Stockholm - SWEDIA.

 

JELAS PADA 19 DESEMBER 1948 SECARA DE-FACTO & DE-JURE NEGARA RI YANG DIPROKLAMIRKAN PADA 17 AGUSTUS 1945 DIBAWAH PRESIDEN SOEKARNO TELAH LENYAP DARI PERMUKAAN BUMI

"Buat apa saudara Ahmad Sudirman mereka-reka tambahan "kata siluman" menjadi RI-Jawa-Yogya dengan mendasarkan pada hasil perjanjian Renville 17 Januari 1948 ? Kenapa saya sebut sebagai kata siluman ? Karena dalam perjanjian Renville tersebut sama sekali tidak ada kata RI-Jawa-Yogya. Sebagai kajian bersama dalam menyikapi permainan saudara Ahmad Sudirman agar tidak tertipu dengan iklannya, pertama-tama harus diluruskan bahwa Proklamasi Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945 meliputi seluruh wilayah RI yang merupakan bekas wilayah jajahan Belanda antara Sabang sampai Merauke. Oleh karena itu Belanda berusaha menghancurkan Proklamasi itu dengan berbagai cara antara lain dibuatnya perjanjian Renville 17 Januari 1948. Tetapi saudara Ahmad Sudirman jangan lupa bahwa sebelumnya sudah ada perjanjian lain yang menjadi tonggak sejarah Indonesia yaitu perjanjian Linggarjati tanggal 25 Maret 1946."
(Tato Suwarto , otra25@indosat.net.id , )

Baiklah saudara Tato Suwarto.

Kalau mau dipelajari, dipikirkan, dipahami, dihayati secara jujur, dan mau menerima fakta, maka pada tanggal 19 Desember 1948 Negara RI yang diproklamirkan oleh Soekarno pada 17 Agustus 1945 yang secara de-facto memiliki wilayah kekuasaan sekitar Yogyakarta menurut hasil Perjanjian Renville 17 Januari 1948 yang hasilnya ditandatangani oleh Perdana Mentri Mr. Amir Sjarifuddin dari Kabinet Amir Sjarifuddin, yang disaksikan oleh H.A. Salim, Dr.Leimena, Mr. Ali Sastroamidjojo pada tanggal 17 Januari 1948. Dimana sebagian isi perjanjian tersebut menyangkut gencatan senjata disepanjang garis Van Mook dan pembentukan daerah-daerah kosong militer. Sehingga terlihat secara de-jure dan de-facto kekuasaan RI hanya sekitar daerah Yogyakarta saja. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal.155,163), ternyata setelah TNI tidak mampu lagi menghadapi pasukan Beel, seluruh Yogyakarta jatuh ketangan pasukan Beel.

Kemudian Presiden Soekarno ditawan dan diasingkan ke Prapat dan seterusnya dipindahkan ke Bangka. Sedangkan Wakil Presiden Mohammad Hatta diasingkan ke Bangka.

Nah, pada tanggal 19 Desember 1948 secara de-jure Pemerintah RI yang diproklamirkan pada 17 Agustus 1945 oleh Soekarno telah hilang, dan Soekarno secara status hukum tidak punya lagi kekuasaan atas Negara RI yang secara de-facto telah lenyap dari permukaan bumi.

Yang ada adalah Pemerintah lain yang bernama Pemerintah Darurat Republik Indonesia di Aceh, Sumatera yang dipimpin oleh Mr. Sjafruddin Prawiranegara Menteri Kemakmuran dalam Pemerintah RI dibawah Presiden Soekarno sebelum Negara RI secara de-facto dan de-jure hilang.

Dimana Pemerintah Darurat Republik Indonesia dibentuk oleh Mr. Sjafruddin Prawiranegara adalah atas mandat yang diberikan dalam Sidang Kabinet RI yang masih sempat diajalankan sebelum Negara RI hilang, dan dikirimkan melalui radiogram kepada Mr. Sjafruddin Prawiranegara yang waktu itu berada di Sumatera.

Nah, Pemerintah Darurat Republik Indonesia dianggap secara hukum menggantikan Pemerintah RI di bawah Soekarno yang secara de-jure telah hilang, karena Soekarno dan Mohammad hatta telah ditawan dan diasingkan ke Bangka.

Jadi, secara fakta dan secara hukum, yang namanya Negara RI dibawah pimpinan Soekarno yang diproklamirkan pada 17 Agustus 1945 pada tanggal 19 Desember 1948 telah hilang dari permukaan bumi digantikan secara de-jure Pemerintahnya oleh Pemerintah Darurat Republik Indonesia dibawah pimpinan Mr. Sjafruddin Prawiranegara.

Karena Pemerintah Darurat Republik Indonesia berada dipengasingan diwilayah Negeri Aceh yang masih secara de-jure dan de-facto bebas dari kekuasaan Beel, maka Pemerintah Darurat Republik Indonesia dibawah Mr. Sjafruddin Prawiranegara merupakan pengganti dari Pemerintah RI yang secara de-jure telah hilang.

Disamping itu, Dewan Keamanan PBB dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 67 tahun 1949 tanggal 28 Januari 1949 yang salah satu isinya menyatakan bahwa perundingan-perundingan akan dilakukan dalam waktu yang secepat-cepatnya dengan dasar Persetujuan Linggajati, Persetujuan Renville, dan terutama berdasarkan pembentukan suatu Pemerintah Interim Federal paling lambat pada tanggal 15 Maret 1949; pemilihan untuk Dewan Pembuat Undang Undang Dasar Negara Indonesia Serikat selambat-lambatnya pada tanggal 1 Juli 1949.

Dari sejak dikeluarkan Resolusi DK PBB nomor 67 tahun 1949 tanggal 28 Januari 1949 inilah mulai bisa dilakukan perundingan baru yang disebut perundingan Roem Royen. Pihak RI yang pemerintahnya digantikan oleh PDRI diwakili oleh delegasi yang dipimpin oleh Mr. Moh. Roem sedangkan pihak Belanda diketuai oleh Dr. Van Royen. Dimana perjanjian itu ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Jakarta yang sebagian isinya adalah turut serta dalam Konferensi Meja Bundar di Den Haag, dengan maksud untuk mempercepat penyerahan kedaulatan yang sungguh dan lengkap kepada Negara Indonesia Serikat dengan tidak bersyarat. Dimana Belanda menyetujui adanya Republik Indonesia sebagai bagian dari Negara Indonesia Serikat. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal.210).

Nah, berdasarkan hasil perundingan Roem Royen inilah, pada tanggal 6 Juli 1949 Soekarno dan Mohammad Hatta bisa kembali lagi ke Yogyakarta. Dan untuk menghidupkan kembali Negara RI yang telah hilang dan mati secara de-facto dan de-jure ini, pihak Pemerintah Darurat Republik Indonesia dibawah pimpinan Mr. Sjafruddin Prawiranegara mengembalikan lagi mandat kepada Wakil Presiden Mohammad Hatta pada tanggal 13 Juli 1949 di Jakarta.

Kemudian, sebelum dilangsungkan Konferensi Meja Bundar, pada tanggal 19-22 Juli 1949 di Yogyakarta dan pada tanggal 31 Juli sampai tanggal 2 Agustus 1949 di Jakarta diadakan Kenferensi Inter-Indonesia antara wakil-wakil RI dan Pemimpin-Pemimpin Bijeenkomst voor Federal Overleg (BFO) atau Badan Permusyawaratan Federal. Dalam sebagian besar pembicaraan di Konferensi Inter-Indonesia ini adalah membicarakan pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS).

Selanjunya pada tanggal 23 Agustus 1949 dilaksanakan Perundingan Konferensi Meja Bundar (KMB) di Ridderzaal, Den Haag, Belanda.

Ada 4 utusan yang ikut dalam KMB ini.

Pertama, utusan dari Bijeenkomst voor Federal Overleg (BFO) atau Badan Permusyawaratan Federal dipimpin oleh Sultan Hamid II dari Kalimantan Barat. Dimana BFO ini anggotanya adalah 15 Negara/Daerah Bagian, yaitu Daerah Istimewa Kalimantan Barat, Negara Indonesia Timur, Negara Madura, Daerah Banjar, Daerah Bangka, Daerah Belitung, Daerah Dayak Besar, Daerah Jawa Tengah, Negara Jawa Timur, Daerah Kalimantan Tenggara, Daerah Kalimantan Timur, Negara Pasundan, Daerah Riau, Negara Sumatra Selatan, dan Negara Sumatra Timur. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal.244).

Kedua, utusan dari Republik Indonesia menurut perjanjian Renville 17 Januari 1948 yang anggota juru rundingnya adalah Drs. Moh. Hatta, Mr. Moh. Roem, Prof. Dr. Mr. Soepomo, Dr. J. Leimena, Mr. Ali Sastroamidjojo, Ir. Djuanda, Dr. Soekiman, Mr. Soeyono Hadinoto, Dr. Soemitro Djojohadikusumo, Mr. Abdul Karim Pringgodigdo, Kolonel T.B. Simatupang, dan Mr. Soemardi.

Ketiga, utusan dari Kerajaan Belanda yang delegasinya diketuai oleh Mr. Van Maarseveen.

Keempat, utusan dari United Nations Commission for Indonesia (UNCI) dipimpin oleh Chritchley.

Dimana dalam perundingan KMB ini yang hasilnya ditandatangani pada tanggal 2 November 1949 telah disepakati bahwa Belanda akan menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat (RIS) pada akhir bulan Desember 1949. Mengenai Irian barat penyelesaiannya ditunda selama satu tahun. Pembubaran KNIL dan pemasukan bekas anggota KNIL ke dalam Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS), adanya satu misi militer Belanda di Indonesia, untuk membantu melatih APRIS dan pemulangan anggota KL dan KM ke Negeri Belanda. (30 Tahun
Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal.236- 237).

Kemudian realisasi dan pelaksanaan dari hasil hasil perundingan KMB ini yaitu,

Pertama, pada tanggal 14 Desember 1949 pihak RI masuk menjadi anggota Negara Bagian RIS dengan menandatangani Piagam Konstitusi RIS di Pegangsaan Timur 56, Jakarta, yang ditandatangani oleh para utusan dari 16 Negara/Daerah Bagian RIS, yaitu Mr. Susanto Tirtoprodjo (Negara Republik Indonesia menurut perjanjian Renville), Sultan Hamid II (Daerah Istimewa Kalimantan Barat), Ide Anak Agoeng Gde Agoeng (Negara Indonesia Timur), R.A.A. Tjakraningrat (Negara Madura), Mohammad Hanafiah (Daerah Banjar), Mohammad Jusuf Rasidi (Bangka), K.A. Mohammad Jusuf (Belitung), Muhran bin Haji Ali (Dayak Besar), Dr. R.V. Sudjito (Jawa Tengah), Raden Soedarmo (Negara Jawa Timur), M. Jamani (Kalimantan Tenggara), A.P. Sosronegoro (Kalimantan Timur), Mr. Djumhana Wiriatmadja (Negara Pasundan), Radja Mohammad (Riau), Abdul Malik (Negara Sumatra Selatan), dan Radja Kaliamsyah Sinaga (Negara Sumatra Timur). (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal.243-244).

Kedua, pada tanggal 15-16 Desember 1949 diadakan sidang Dewan Pemilihan Presiden RIS dimana para anggota Dewan Pemilihan Presiden RIS memilih Soekarno untuk dijadikan sebagai pemimpin RIS. Pada tanggal 17 Desember 1949 Soekarno dilantik jadi Presiden RIS. Sedangkan untuk jabatan Perdana Menteri diangkat Mohammad Hatta yang dilantik pada tanggal 20 Desember 1949. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal.244).

Ketiga, jabatan Presiden RI diserahkan dari Soekarno kepada Mr. Asaat sebagai Pemangku Sementara Jabatan Presiden RI.

Keempat, pada tanggal 27 Desember 1949 Ratu Juliana, Perdana Menteri Dr. Willem Drees, Menteri Seberang Lautnan Mr AMJA Sassen dan ketua Delegasi RIS Moh Hatta membubuhkan tandatangannya pada naskah pengakuan kedaulatan RIS oleh Belanda dalam upacara pengakuan kedaulatan RIS. Pada tanggal yang sama, di Yogyakarta dilakukan penyerahan kedaulatan RI kepada RIS. Sedangkan di Jakarta pada hari yang sama, Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Wakil Tinggi Mahkota AHJ Lovink dalam suatu upacara bersama-sama membubuhkan tandangannya pada naskah penyerahan kedaulatan. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal. 251)

Nah sekarang, jelaslah sudah, bahwa yang dinamakan Negara RI yang diproklamirkan oleh Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945 yang daerah kekuasaannya sekitar Yogyakarta pada tanggal 14 Desember 1949 secara resmi telah menjadi Negara bagian RIS. Dimana kedaulatan RIS inilah yang diakui oleh Belanda, bukan Negara RI. Negara RI hanya Negara bagian RIS saja.

Karena itu, alasan apapun, untuk mengklaim bahwa daerah kekuasaan RI yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah dari Sabang sampai Merauke adalah tidak didukung oleh fakta yang berdasarkan bukti yang jelas dan benar dengan ditunjang oleh dasar hukum yang diakui bersama serta didasari dengan jalannya sejarah yang benar.

Daerah-daerah yang berada diluar daerah kekuasaan Negara/Daerah bagian Republik Indonesia Serikat yang dimasukkan oleh Soekarno ketika membentuk NKRI pada tanggal 15 Agustus 1950 adalah merupakan daerah-daerah yang dicaplok atau direbut atau diduduki oleh Soekarno dengan TNI-nya.

Nah terakhir, saya katakan sekali lagi bahwa Negara RI yang diproklamirkan pada 17 Agustus 1945 yang telah dihidupkan kembali secara de-jure dan de-facto karena PDRI telah mengembalikan mandatnya dan sebelum mengikuti Konferensi Meja Bundar adalah secara de-jure dan de-facto wilayah kekuasaannya hanyalah sekitar Yogyakarta (menurut perjanjian Renville). Dan menjadi salah satu Negara peserta diantara tiga peserta Konferensi Meja Bundar lainnya. Begitu juga ketika Negara RI masuk menjadi negara bagian RIS. Dan karena itulah mengapa saya katakan bahwa Negara RI-Jawa-Yogya artinya negara RI yang memiliki wilayah kekuasaan secara de-facto sekitar Yogyakarta di Jawa Tengah.

Kemudian Negara RI-Jawa-Yogya ini setelah memakan 15 Negara/Daerah bagian RIS ketika NKRI ditumbuhkan karena RIS dilebur, maka walaupun namanya NKRI tetapi sebenarnya secara hakekatnya adalah Negara RI-Jawa-Yogya yang telah gemuk karena telah memakan 15 Negara/Daerah bagian RIS.

Nah yang paling akhir, kalau saudara Tato Suwarto mengajukan tawaran kepada saya untuk mengadakan pertemuan darat, saya menerima saja tawaran tersebut.

Hanya yang perlu diperhatikan apakah tawaran itu atas nama pribadi atau atas nama Pemerintah NKRI.

Kalau atas nama pribadi, silahkan kapan saja, saya siap bertemu, kalau hanya sekedar bertemu, dan kalau memang saudara Tato Suwarto banyak waktu dan ada uang silahkan datang ke Stockholm, karena saya tidak akan datang ke Indonesia.

Tetapi kalau atas nama Pemerintah NKRI, itu harus jelas maksud, tujuan dan agendanya.

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

Wassalam.

Ahmad Sudirman

http://www.dataphone.se/~ahmad
ahmad@dataphone.se
----------

Date: Fri, 30 Jan 2004 16:19:53 +0700
From: Tato Suwarto <otra25@indosat.net.id>
Subject: PERJANJIAN RENVILLE 17 JANUARI 1948 BUKAN DASAR PEMBENTUKAN
RI-JAWA-YOGYA
To: ahmad@dataphone.se, padhang-mbulan@egroups.com,
dityaaceh_2003@yahoo.com, awakaway@telkom.net

PERJANJIAN RENVILLE 17 JANUARI 1948 BUKAN DASAR PEMBENTUKAN RI-JAWA-YOGYA

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum wr wbr.

JELAS PERJANJIAN RENVILLE 17 JANUARI 1948 BUKAN DASAR PEMBENTUKAN RI-JAWA-YOGYA MELAINKAN HANYA ISTILAH KATA YANG DIPAKAI AHMAD SUDIRMAN SECARA TIDAK BENAR DAN MENYESATKAN.

Baiklah saudara Ahmad Sudirman

Sebagai pembuka mohon dicatat pernyataan saudara Ahmad Sudirman sebagai berikut (kutipan) : "Selanjutnya, saya tidak menuduh saudara Tato Suwarto menulis kata RI-Jawa-Yogya. Mengapa? Karena kata RI-Jawa-Yogya adalah istilah kata yang dipakai oleh saya untuk mengatakan Negara RI atau NKRI. Dengan alasan bahwa menurut hasil perjanjian Renville 17 Januari 1948 ..... dst......dst".

Buat apa saudara Ahmad Sudirman mereka-reka tambahan "kata siluman" menjadi RI-Jawa-Yogya dengan mendasarkan pada hasil perjanjian Renville 17 Januari 1948 ? Kenapa saya sebut sebagai kata siluman ? Karena dalam perjanjian Renville tersebut sama sekali tidak ada kata RI-Jawa-Yogya.

Sebagai kajian bersama dalam menyikapi permainan saudara Ahmad Sudirman agar tidak tertipu dengan iklannya, pertama-tama harus diluruskan bahwa Proklamasi Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945 meliputi seluruh wilayah RI yang merupakan bekas wilayah jajahan Belanda antara Sabang sampai Merauke. Oleh karena itu Belanda berusaha menghancurkan Proklamasi itu
dengan berbagai cara antara lain dibuatnya perjanjian Renville 17 Januari 1948. Tetapi saudara Ahmad Sudirman jangan lupa bahwa sebelumnya sudah ada perjanjian lain yang menjadi tonggak sejarah Indonesia yaitu perjanjian Linggarjati tanggal 25 Maret 1946.

Kedua perjanjian tersebut terjadi berkat adanya usaha penengah. Untuk perjanjian Linggarjati penengahnya Lord Killearn dari Inggris, dan untuk perjanjian Renville penengahnya adalah "Komite Jasa-jasa Baik" (Good Office Committee) dari PBB yang keudian diganti dengan "Komisi Tiga Negara" (KTN) yaitu United Nations Commission for Indonesia sesudah agresi militer Belanda kedua. Perjanjian Linggarjati dan perjanjian Renville adalah perjanjian-perjanjian yang telah diterima oleh Parlemen Belanda maupun oleh Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang bertindak selaku Parlemen Indonesia. Sayangnya perjanjian-perjanjian itu tidak dapat dilaksanakan
karena Belanda melanggarnya secara sepihak dengan melancarkan dua kali agresi militer terhadap RI. Agresi pertama pada tanggal 21 Juli 1947, dan agresi kedua tanggal 19 Desember 1948.

Mengenai perjanjian Linggarjati mempunyai 17 pasal, dimana pasal 1 menyangkut pengakuan de facto RI terhadap 3 pulau : Jawa, Madura dan Sumatera. Sedangkan pasal 8 menjadi acuan Raja Belanda menjadi Kepala Uni Indonesia-Belanda. Mengingat pulau-pulau tersebut merupakan tulang punggung jajahan Belanda dimana terpusat kekayaan dan penduduknya maka Belanda
melancarkan agresi militer pertama terhadap RI pada tanggal 21 Juli 1947, sehingga perjanjian Linggarjati tersebut menjadi tidak valid.

Bagaimana dengan perjanjian Renville? Ternyata perjanjian ini lebih parah dan lebih berat lagi masalahnya dari perjanjian Linggarjati. Meskipun perjanjian renville ditandatangani tanggal 17 Januari 1948 di atas geladak kapal AS Renville, dibawah pengawasan KTN PBB, namun Belanda dengan menggunakan segala macam muslihat mengepung RI dari segala sudut : militer, poitik maupun ekonomi.

Perjanjian Renville itu sendiri terdiri atas dua dokumen, Pertama, dokumen yang berkenaan dengan gencatan senjata. Kedua, dokumen dasar-dasar politik, yang terbagi lagi atas dua bagian: bagian pertama 12 pasal yang dikenal sebagai pokok-pokok Renville, dan bagian kedua terdiri atas 6 pasal
tambahan. Menurut dokumen pertama, RI wilayahnya hanya tinggal Keresidenan Yogyakarta dan harus menerima garis Van Mook, berarti di satu pihak mengakui kemenangan militer belanda dan dipihak lain harus menarik semua pasukan TNI dari kantong-kantong wilayah itu, terutama dari Jawa Barat, berarti buat sementara waktu RI menyerahkan sebagian daerahnya kepada Belanda di Jawa Barat, Jawa Timur dan Madura. Demikian pula dengan beberapa tempat di Sumatera

Dalam Pokok-pokok Renville, kedaulatan Belanda diakui di Indonesia selama masa interim, dan dalam masa-masa itu akan diadakan persiapan untuk membentuk pemerintah merdeka Indonesia. Sesudah masa ini, Belanda harus menyerahkan kekuasaan penuh kepada negara baru yang akan disebut Negara Indonesia Serikat (NIS). NIS ini kemudian, dengan kemauan sendiri akan masuk, bersama-sama dengan Kerajaan Belanda sebagai dua pihak yang sederajat, ke dalam Uni Indonesia-Belanda.

Ibarat tinta penandatangan perjanjian Renville belum lagi kering, perang tafsiran dan tuduh-menuduh antara RI dan Belanda sudah berkecamuk. Pasal-pasal mengenai kedaulatan, hak-hak dan kepentingan RI lenyap. Soal plebisit buntu karena Belanda menuntut plebisit diadakan juga di daerah RI. Rencana peralihan gagal, karena Belanda menuntut penghapusan TNI dan hubungan luar negeri RI selaku negara bagian. Begitu pula perdagangan internasional tetap diblokir oleh Belanda. Pendeknya Belanda menggunakan menggunakan persetujuan politik untuk menyempurnakan hasil-hasil agresi militernya. Sedangkan RI mengharap Renville sebagai sarana untuk menguasai kembali daerah-daerah yang direbut Belanda dan membuka blokade. Pasal-pasal
ini ternyata hanya diatas kertas saja. Perang tafsir dan tuduh menuduh itu akhirnya berubah menjadi perang militer yang dilancarkan pada tanggal 19 Desember 1948 dan dikenal dengan agresi militer Belanda kedua, yang pada saat bersamaan Belanda berhasil mendukuki Yogyakarta dan menawan
pemimpin-pemimpin RI, termasuk Bung Karno, Bung Hatta dan Sjahrir.

Babak berikutnya, dengan berhasilnya merampungkan KMB, penyerahan kedaulatan sepenuhnya dilakukan kepada RIS pada tanggal 27 Desember 1949 kecuali urusan Irian Barat menunggu satu tahun, maka dalam perjalanan sejarah wilayah RIS termasuk Irian Barat kembali menjadi kedalam RI. Dengan demikian hal ini mengakhiri babak berdarah dari perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dan ini pula sebagai jawaban buat saudara Ahmad Sudirman bahwa tuduhan apa yang dikatakannya pencaplokan Aceh oleh RI-Jawa Yogya adalah tidak benar dan sangat menyesatkan. Pertama tidak ada Negara RI-Jawa-Yogya yang ada adalah RI, sedangkan istilah RI-Jawa-Yogya hanyalah reka-rekaan saudara Ahmad Sudirman sendiri yang mempunyai konotasi ingin mencemoohkan RI. Kedua, alasan kata RI-Jawa-Yogya didasarkan pada perjanjian Renville adalah juga tidak benar dan menyesatkan, karena perjanjian itu disamping tidak ada menyebut kata RI-Jawa-Yogya melainkan sudah tidak valid setelah Belanda melancarkan agresi militer kedua terhadap RI pada tanggal 19 Desember 1948.

Dengan demikian kita harus mulai dari Proklamasi 17 Agustus 1945, wilayah RI meliputi daerah dari Sabang sampai Merauke. Tetapi kemudian akibat berunding wilayahnya makin menciut dan mengecil. Hal itu dapat dilihat dalam masa dari Linggarjati sampai persetujuan Roem-Van Royen. Sesudah Linggarjati, wilayah RI tinggal Jawa, Madura dan Sumatera saja. Kemudian sesudah Renville, wilayah RI dengan diterimanya garis Van Mook wilayah RI hanya terbatas pada
Keresidenan Yogyakarta saja, maka setelah KMB wilayah RI adalah dari Sabang sampai merauke.

Saya cukupkan sekian dulu jawaban saya buat saudara Ahmad Sudirman karena jika kita akan mendiskusikan mengenai sejarah Indonesia jangan hanya hanyut oleh keterbatasan perasaan pada perjanjian Renville saja. Apakah ada negara di dunia ini yang bernama RI-Jawa-Yogya ?

Mengingat keterbatas waktu dan kuota serta etika dalam milis ini, maka saya tidak dapat sepenuhnya menjawab substansi yang diungkap saudara Ahmad Sudirman, bagaimana dengan tawaran saya untuk mengadakan pertemuan darat ?

Mohon maaf jika tidak berkenan.
Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin.

Wassalam

Tato Suwarto
otra25@indosat.net.id
----------