Stockholm, 30 Januari 2004

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum wr wbr.

APABILA PDRI TIDAK KEMBALIKAN MANDAT PADA MOH. HATTA NEGARA RI SECARA DE-FACTO & DE-JURE TIDAK AKAN HIDUP KEMBALI
Ahmad Sudirman
Stockholm - SWEDIA.

 

JELAS APABILA PDRI TIDAK MENGEMBALIKAN MANDAT KEPADA PADA MOH. HATTA NEGARA RI 17 AGUSTUS 1945 SECARA DE-FACTO & DE-JURE TIDAK AKAN HIDUP KEMBALI

"Saudara Ahmad Sudirman menyatakan Negara RI secara defacto dan de jure hilang, tetapi juga menyatakan Pemerintah Darurat Republik Indonesia di Aceh, maka telah terjadi pemutarbalikkan bahasa audensi yang bersifat fait justivicatie beraksioma hampa....Pada saat semua persiapan sudah selesai tanpa segan-segan dan dengan alasan-alasan yang dibuat-buat Belanda melancarkan agresi militer secara besar-besaran terhadap RI pada tanggal 21 Juli 1947 dan dengan melanggar perjanjian Renville 17 Januari 1948 Belanda melancarkan agresi militer kedua menduduki ibukota RI Yogyakarta tanggal 19 Desember 1948. Mengenai peristiwa ini, saudara Ahmad Sudirman menulisnya dengan kalimat negara RI secara de facto dan de jure hilang dan Pemerintah Darurat Republik Indonesia (RI) di Aceh adalah istilah kata yang dipakai oleh saudara Ahmad Sudirman untuk mengatakan bahwa setelah agressi militer kedua Belanda menduduki ibukota Yoryakarta dan menawan Bung Karno, Bung Hatta, dan Bung Sjahrir, serta pimpinan RI lainnya, maka saudara Ahmad Sudirman mengklaim bahwa RI tetap eksis dan Pemerintah Darurat RI di Aceh, Sumatera yang dipimpin oleh Mr. Sjafruddin Prawiranegara Menteri Kemakmuran dalam Pemerintahan RI dibawah Presiden Soekarno. Boleh-boleh saja saudara Ahmad Sudirman mengklaim bahwa Pemerintah Darurat RI di Aceh sepanjang mengenai wilayah bekas jajahan Belanda dari Sabang sampai Merauke."
(Tato Suwarto , otra25@indosat.net.id , Sat, 31 Jan 2004 17:09:18 +0700)

Baiklah saudara Tato Suwarto.

Ketika Pemerintah RI yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 dibawah Presiden Soekarno bersama TNI-nya tidak mampu lagi menghadapi pasukan Beel pada tanggal 19 Desember 1948, maka jatuhlah Yogyakarta dan sekitarnya.

Nah, karena Presiden Soekarno ditawan dan diasingkan ke Prapat dan seterusnya dipindahkan ke Bangka. Sedangkan Wakil Presiden Mohammad Hatta diasingkan ke Bangka, maka secara de-jure Pemerintah RI dibawah Soekarno telah lenyap. Begitu juga secara de-facto Negara RI yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 oleh Soekarno telah lenyap.

Tetapi, sebelum Negara RI secara de-facto dan Pemerintahnya secara de-jure lenyap dari permukaan bumi, dibuatlah satu mandat dalam sidang Kabinet RI yang masih belum lenyap, dimana mandat itu dikirimkan melalui radiogram yang meminta kepada Mr. Sjafruddin Prawiranegara yang waktu itu berada di Sumatera untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia.

Ternyata Mr. Sjafruddin Prawiranegara bisa membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia di Aceh, Sumatera.

Nah sekarang, secara de-facto Negara RI yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 telah hilang lenyap di Yogyakarta, begitu juga secara de-jure Pemerintah Negara RI dibawah Soekarno telah lenyap.

Tetapi yang ada setelah secara de-facto Negara RI lenyap dan secara de-jure Pemerintah RI dibawah Soekarno lenyap yaitu secara de-jure Pemerintah Darurat Republik Indonesia dibawah Mr. Sjafruddin Prawiranegara di Aceh, Sumatera yang dibentuk karena mandat dari Sidang Kabinet RI sebelum lenyap di Yogyakarta.

Jadi, Negara RI telah lenyap secara de-facto di Yogyakarta. Begitu juga Pemerintah RI dibawah Soekarno secara de-jure telah lenyap di Yogyakarta. Yang tinggal adalah secara de-jure Pemerintah Darurat Republik Indonesia di Aceh, Sumatera dibawah pimpinan Mr. Sjafruddin Prawiranegara.

Selanjutnya, secara de-jure Pemerintah Darurat Republik Indonesia dibawah Mr. Sjafruddin Prawiranegara ini hidup sebagai Pemerintah Pengasingan di Negeri Aceh. Karena Negeri Aceh secara de-facto dan de-jure berdiri sendiri bebas dari pengaruh kekuasaan Beel, artinya negeri Aceh tidak termasuk daerah jajahan Belanda.

Kemudian, karena secara de-jure Pemerintah RI dibawah Soekarno telah lenyap, maka Soekarno tidak mempunyai kekuasaan secara hukum untuk menjalankan roda Pemerintahan Negara RI.

Yang bisa menjalankan roda Pemerintahan adalah Pemerintah Darurat Republik Indonesia dibawah Mr. Sjafruddin Prawiranegara di Negeri Aceh, Sumatera.

Jadi, kalau mau membaca dan mempelajari serta menghayati secara jujur, itu yang namanya Negara RI 17 Agustus 1945 yang diproklamasikan Soekarno tidak akan muncul dan hidup kembali secara de-facto dan de-jure apabila mandat yang telah diterima oleh Mr. Sjafruddin Prawiranegara yang telah membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia di Aceh, Sumatera tidak dikembalikan lagi kepada Soekarno atau Mohammad Hatta.

Nah inilah, yang saya tulis dalam tulisan sebelum ini yaitu "Pada 19 Desember 1948 secara de-facto & de-jure Negara RI 17 Agustsus 1945 pimpinan Soekarno telah lenyap"

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

Wassalam.

Ahmad Sudirman

http://www.dataphone.se/~ahmad
ahmad@dataphone.se
----------

Date: Sat, 31 Jan 2004 17:09:18 +0700
From: Tato Suwarto <otra25@indosat.net.id>
Subject: PEMERINTAH DARURAT REPUBLIK INDONESIA DI ACEH.
To: ahmad@dataphone.se, dityaaceh_2003@yahoo.com, karim@bukopin.co.id,
nuki_arnhem@yahoo.co.uk, sadanas@equate.com, sadanas@shb.equate.com,
awakaway@telkom.net, melpone2002@yahoo.com, teuku_mirza2000@yahoo.com

PEMERINTAH DARURAT REPUBLIK INDONESIA DI ACEH

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum wr wbr.

JELAS PERJANJIAN RENVILLE 17 JANUARI 1948 BUKAN DASAR PEMBENTUKAN
RI-JAWA-YOGYA MELAINKAN HANYA ISTILAH KATA YANG DIPAKAI AHMAD SUDIRMAN SECARA TIDAK BENAR DAN MENYESATKAN

Baiklah saudara Ahmad Sudiman,

Saya mengutip pernyataan saudara Ahmad Sudirman sebagai berikut :"Yang ada adalah Pemerintah lain yang bernama Pemerintah Darurat Republik Indonesia di Aceh, Sumatera yang dipimpin oleh Mr. Sjafruddin Prawiranegara Menteri Kemakmuran dalam Pemerintahan RI dibawah Presiden Soekarno sebelum Negara RI secara defacto dan de jure hilang."

Jadi saudara Ahmad Sudirman menyatakan Negara RI secara defacto dan de jure hilang, tetapi juga menyatakan Pemerintah Darurat Republik Indonesia di Aceh, maka telah terjadi pemutarbalikkan bahasa audensi yang bersifat fait justivicatie beraksioma hampa.

Mengapa ? Karena saudara Ahmad Sudirman pernah menyatakan sebelumnya (kutipan) : "Selanjutnya, saya tidak menuduh saudara Tato Suwarto menulis kata RI-Jawa-Yogya. Mengapa? Karena kata RI-Jawa-Yogya adalah istilah kata yang dipakai oleh saya (saudara Ahmad Sudirman) untuk mengatakan Negara RI atau NKRI. Dengan alasan bahwa menurut hasil perjanjian Renville 17 Januari 1948 ...dst....dst".

Jelas perjanjian Renville bukan dasar pembentukan RI-Jawa-Yogya melainkan hanya istilah kata yang dipakai saudara Ahmad Sudirman secara tidak benar dan menyesatkan.

Jika saudara Ahmad Sudirman menggunakan referensi 30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara R.I, 1986, tentunya mengetahui bahwa sejak semula Belanda sudah yakin bahwa RI merupakan penghalang utama dalam usaha mengembalikan jajahannya di Indonesia dari Sabang (di Aceh) sampai Merauke (di Irian Barat sekarang Papua), dan bahwa satu-satunya jalan
menurut Belanda harus melikuidasinya melalui tindakan-tindakan politis, ekonomis, dan akhirnya militer.

Politis Belanda mendirikan sebanyak mungkin negara dan daerah boneka. Ekonomis mengadkan blokade, dan untuk melaksanakan operasi militer Belanda memerlukan waktu dalam rangka mempersiapkan diri.

Maka untuk mengulur waktu digunakanlah jalan perundaingan. Dalam hal ini Inggris yang masih mempunyai pasukan di Indonesia menyediakan perantara dan berusaha membantu Belanda, sehingga pada suatu waktu tercapailah persetujuan yang dikenal perjanjian Linggarjati.

Persetujuan itu hanya di atas kertas saja, karena Belanda tanpa henti-hentinya melakukan segala macam pelanggaran untuk mengucilkan RI. Walaupun sudah ada persetujuan Belanda tetap melanjutkan usaha memperbanyak negara dan daerah boneka di daerah-daerah yang telah dikuasainya, dan tetap memperketat blokade disamping mengadakan berbagai bentuk provokasi untuk melenyapkan RI.

Akhirnya pada saat semua persiapan sudah selesai tanpa segan-segan dan dengan alasan-alasan yang dibuat-buat Belanda melancarkan agresi militer secara besar-besaran terhadap RI pada tanggal 21 Juli 1947 dan dengan melanggar perjanjian Renville 17 Januari 1948 Belanda melancarkan agresi militer kedua menduduki ibukota RI Yogyakarta tanggal 19 Desember 1948.

Mengenai peristiwa ini, saudara Ahmad Sudirman menulisnya dengan kalimat negara RI secara de facto dan de jure hilang dan Pemerintah Darurat Republik Indonesia (RI) di Aceh adalah istilah kata yang dipakai oleh saudara Ahmad Sudirman untuk mengatakan bahwa setelah agressi militer kedua Belanda menduduki ibukota Yoryakarta dan menawan Bung Karno, Bung Hatta, dan Bung
Sjahrir, serta pimpinan RI lainnya, maka saudara Ahmad Sudirman mengklaim bahwa RI tetap eksis dan Pemerintah Darurat RI di Aceh, Sumatera yang dipimpin oleh Mr. Sjafruddin Prawiranegara Menteri Kemakmuran dalam Pemerintahan RI dibawah Presiden Soekarno. Boleh-boleh saja saudara Ahmad Sudirman mengklaim bahwa Pemerintah Darurat RI di Aceh sepanjang mengenai wilayah bekas jajahan Belanda dari Sabang sampai Merauke.

Baiklah saya teruskan guna pemahaman kita bersama, bahwa pelanggaran Belanda terhadap perjanjian Renville itu justru menguntungkan RI, karena pada tanggal 28 Juli 1947, India dan dua hari kemudian pada tanggal 30 Juli 1947, Australia berdasar pasal 34 dan 39 Piagam PBB mengajukan sengketa Indonesia-Belanda ke Dewan Keamanan. Pemerintah RI dalam Sidang Dewam Keamanan tersebut diwakili oleh Mr. Sutan Sjahrir dan pemerintah Belanda diwakili oleh Duta Besarnya di Washington, Dr. N. Van Kleffens.

Meskipun wakil Belanda memprotes, bahwa sengketa Indonesia-Belanda itu adalah masalah internal dalam negeri Belanda dan Dewan Keamanan tidak berhak membicarakannya, namun resolusi Australia yang diajukan wakilnya Kolonel Hudgson diterima oleh Dewan Keamanan, yang berpendapat bahwa kedua belah pihak harus menghentikan permusuhan, menyelesaikan sengketa dengan cara damai dan memberitahukan kepada Dewan Keamanan mengenai kemajuan yang
dicapai dalam penyelesaian.

Nah untuk mengakhiri kalau saudara Ahmad Sudirman menerima pertemuan darat dengan saya, maka demikian pula halnya dengan saya, kalau atas nama pribadi, saya bersedia kapan saja, siap bertemu, kalau hanya sekedar bertemu, soal datang ke Stockholm bagi saya tidak ada masalah, karena saya tahu saudara Ahmad Sudirman tidak akan datang ke Indonesia walau ke Aceh sekalipun.

Tetapi kalau atas nama apa itu yang saudara sebut the state of Acheh in exile di Stockholm sebagaimana halnya saudara kehendaki, maka sayapun mengharap harus jelas apa tujuan dan agendanya.

Demikian disampaikan dan mohon maaf jika tidak berkenan. Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin.

Wassalam

Tato Suwarto
otra25@indosat.net.id
----------