Stockholm, 3 Februari 2004

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum wr wbr.

APA ITU PERATURAN WAKIL PERDANA MENTERI PENGGANTI PERATURAN PEMERINTAH NO.8/DES/WKPM?
Ahmad Sudirman
Stockholm - SWEDIA.

 

KITA GALI APA ITU PERATURAN WAKIL PERDANA MENTERI PENGGANTI PERATURAN PEMERINTAH NO.8/DES/WKPM TERTANGGAL 17 DESEMBER 1949 ?

"Assalamualaikum wr wb. Nah, Pertanyaannya sekarang mengapa kalau disebut mencaplok daerah Aceh, kok Rakyat Aceh sebegitu antusiasnya membantu perjuangan kemerdekaan RI, apalagi yg namanya Pemerintahan Darurat itu ! kan sangat mudah memisahkan diri kalau lagi darurat. Perlu diketahui pula pembentuk propinsi Aceh utk pertamanya dibentuk oleh Mr.Syafruddin Prawiranegara, dgn Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah Pengganti UU NO.8/Des/WKPM tahun 1949,Waktu Syafruddin Prawiranegara menjadi Wakil Perdana Menteri pada Kabinet Hatta 2. Dan masih banyak bukti-bukti yg lain."
( Rahmatullah, icmijed@hotmail.com , Mon, 2 Feb 2004 12:23:03 +0300 )

Baiklah saudara Rahmatullah di Jeddah, Saudi Arabia.

Kita gali sekarang itu yang namanya Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah No. 8/Des/WKPM tertanggal 17 Desember 1949, Aceh dinyatakan sebagai satu propinsi yang berdiri sendiri yang lepas dari Propinsi Sumatera Utara.

Tetapi sebelum membuka Propinsi Sumatera Utara dalam Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah tersebut diatas, kita perhatikan bahwa pada tanggal 17 Desember 1949 Negara RI secara de-facto memiliki wilayah kekuasaan sekitar Yogyakarta menurut hasil Perjanjian Renville 17 Januari 1948 yang hasilnya ditandatangani oleh Perdana Mentri Mr. Amir Sjarifuddin dari Kabinet Amir Sjarifuddin, yang disaksikan oleh H.A. Salim, Dr.Leimena, Mr. Ali Sastroamidjojo pada tanggal 17 Januari 1948. Dimana sebagian isi perjanjian tersebut menyangkut gencatan senjata disepanjang garis Van Mook dan pembentukan daerah-daerah kosong militer. Sehingga terlihat secara de-jure dan de-facto kekuasaan RI hanya sekitar daerah Yogyakarta saja. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal.155,163)

Jadi disini terlihat Propinsi Sumatera Utara tidak termasuk wilayah kekuasaan secara de-facto Negara RI menurut perjanjian Renville 17 Januari 1948.

Kemudian pada tanggal 14 Desember 1949 pihak RI masuk menjadi anggota Negara Bagian RIS dengan menandatangani Piagam Konstitusi RIS di Pegangsaan Timur 56, Jakarta, yang ditandatangani oleh para utusan dari 16 Negara/Daerah Bagian RIS, yaitu Mr. Susanto Tirtoprodjo (Negara Republik Indonesia menurut perjanjian Renville), Sultan Hamid II (Daerah Istimewa Kalimantan Barat), Ide Anak Agoeng Gde Agoeng (Negara Indonesia Timur), R.A.A. Tjakraningrat (Negara Madura), Mohammad Hanafiah (Daerah Banjar), Mohammad Jusuf Rasidi (Bangka), K.A. Mohammad Jusuf (Belitung), Muhran bin Haji Ali (Dayak Besar), Dr. R.V. Sudjito (Jawa Tengah), Raden Soedarmo (Negara Jawa Timur), M. Jamani (Kalimantan Tenggara), A.P. Sosronegoro (Kalimantan Timur), Mr. Djumhana Wiriatmadja (Negara Pasundan), Radja Mohammad (Riau), Abdul Malik (Negara Sumatra Selatan), dan Radja Kaliamsyah Sinaga (Negara Sumatra Timur). (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal.243-244).

Pada tanggal 15-16 Desember 1949 diadakan sidang Dewan Pemilihan Presiden RIS dimana para anggota Dewan Pemilihan Presiden RIS memilih Soekarno untuk dijadikan sebagai pemimpin RIS. Pada tanggal 17 Desember 1949 Soekarno dilantik jadi Presiden RIS. Sedangkan untuk jabatan Perdana Menteri diangkat Mohammad Hatta yang dilantik pada tanggal 20 Desember 1949. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal.244). Sedangkan untuk menggantikan Presiden RI diangkat Mr. Asaat sebagai Pemangku Sementara Jabatan Presiden RI. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1950-1964, Sekretariat Negara RI, 1986, hal. 43).

Nah sekarang, terlihat bahwa pada tanggal 17 Desember 1949 Wakil Perdana Menteri Negara RI yang telah menjadi Negara Bagian Republik Indonesia Serikat dan yang memiliki daerah wilayah kekuasaan secara de-facto di daerah Yogyakarta dan sekitarnya ternyata telah mengeluarkan Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah No. 8/Des/WKPM yang menyatakan Aceh sebagai satu propinsi yang berdiri sendiri lepas dari Propinsi Sumatera Utara. Padahal Propinsi Sumatera Utara tidak termasuk wilayah kekuasaan secara de-facto Negara RI menurut perjanjian Renville 17 Januari 1948.

Jadi disini, kelihatan pihak Pemerintah RI Negara Bagian RIS telah mengklaim dan sekaligus menyatakan bahwa Negeri Aceh keluar dari Propinsi Sumatera Utara. Padahal Negeri Aceh itu sendiri tidak termasuk daerah wilayah kekuasaan de-facto RI, begitu juga Propinsi Sumatera Utara.

Kemudian, kita lihat Propinsi Sumatera Utara dan perhatikan Gubernur Sumatera Utara pada tanggal 27 Januari 1949 mengeluarkan keputusan No.5/GSO/OE/49 yang menyatakan bahwa Keresidenan Aceh dimaksud dalam Staatsblad 1934 No. 539 yang dalam kenyataannya dewasa ini telah terbagi-bagi dalam Kabupaten-kabupaten otonom, yaitu:
1.Kabupaten Aceh Besar,
2.Kabupaten Pidie,
3.Kabupaten Aceh Utara,
4.Kabupaten Aceh Timur,
5.Kabupaten Aceh Tengah,
6.Kabupaten Aceh Barat dan
7.Kabupaten Aceh Selatan.
Juga Sumatera-Timur dan Tapanuli termasuk Propinsi Sumatera Utara. Ditambah Kota Kutaraja dimaksud dalam Keputusan Gubernur Sumatera tertanggal 17 Mei 1946 No.103, yang dengan Undang-undang Darurat telah dibentuk menjadi kota besar masuk kedalam Propinsi Sumatera Utara.

Seterusnya pada tanggal 24 Maret 1948 telah lahir dan berdiri Negara Sumatera Timur yang ber Ibu Kota Medan dengan Dr. Teungku Mansyur diangkat sebagai Wali Negara. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal. 176). Dan menjadi Negara bagian RIS. Padahal daerah Sumatera Timur telah diklaim oleh Gubernur Sumatera Utara masuk kedalam wilayah kekuasaan Propinsi Sumatera Utara.

Jadi disini kelihatan bahwa Gubernur Sumatera Utara pada tanggal 27 Januari 1949 dengan keputusan No.5/GSO/OE/49 telah mengklaim Negeri Aceh yaitu 1.Kabupaten Aceh Besar, 2.Kabupaten Pidie, 3.Kabupaten Aceh Utara, 4.Kabupaten Aceh Timur, 5.Kabupaten Aceh Tengah, 6.Kabupaten Aceh Barat dan 7.Kabupaten Aceh Selatan masuk kedalam wilayah kekuasaan Sumatera Utara.

Kesimpulannya adalah Sumatera Utara mencaplok Aceh, Negara RI yang tidak menguasai secara de-facto Negeri Aceh justru mengeluarkan Aceh dari Sumetara Utara. Padahal Sumatera Utara tidak termasuk secara de-facto wilayah kekuasaan Negara RI menurut perjanjian Renville 17 Januari 1948.

Kemudian apa yang terjadi selanjutnya, ternyata pihak Soekarno Cs, pada tanggal 14 Agustus 1950, satu hari sebelum RIS dilebur dan dibentuk NKRI, menetapkan Peraturan Pemerintah RIS Nomor 21 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Propinsi oleh Presiden RIS Soekarno yang membagi NKRI menjadi 10 daerah propinsi yaitu, 1.Jawa - Barat, 2.Jawa - Tengah, 3.Jawa - Timur, 4.Sumatera - Utara, 5.Sumatera - Tengah, 6.Sumatera - Selatan, 7.Kalimantan, 8.Sulawesi, 9.Maluku, 10.Sunda - Kecil apabila RIS telah dilebur menjadi NKRI. Dan menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.5 tahun 1950 tentang pembentukan Propinsi Sumatera-Utara, yang termasuk didalamnya wilayah daerah Aceh yang melingkungi Kabupaten-Kabupaten 1. Aceh Besar, 2. Pidie, 3. Aceh-Utara, 4. Aceh-Timur, 5. Aceh-Tengah, 6. Aceh-Barat, 7. Aceh-Selatan dan Kota Besar Kutaraja masuk kedalam lingkungan daerah otonom Propinsi Sumatera-Utara.

Nah sekarang, kelihatan jelas, pihak Soekarno yang pada waktu itu sebagai Presiden RIS telah secara terang-terangan dengan cara sepihak mencaplok dan sekaligus memasukkan Negeri Aceh kedalam mulut Propinsi Sumatera Utara ketika NKRI dibentuk diatas puing-puing Negara/Daerah bagian RIS.

Jadi, kita ulangi lagi proses pencaplokan Negeri Aceh ini yaitu:

Pertama, Gubernur Sumatera Utara dengan keputusan No.5/GSO/OE/49 tertanggal 27 Januari 1949 mengklaim 1.Kabupaten Aceh Besar, 2.Kabupaten Pidie, 3.Kabupaten Aceh Utara, 4.Kabupaten Aceh Timur, 5.Kabupaten Aceh Tengah, 6.Kabupaten Aceh Barat dan 7.Kabupaten Aceh Selatan masuk kedalam wilayah kekuasaan Sumatera Utara.

Kedua, Wakil Perdana Menteri RI dari Negara bagian RIS menetapkan dengan Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah No. 8/Des/WKPM tertanggal 17 Desember 1949, Aceh dinyatakan sebagai satu propinsi yang berdiri sendiri yang lepas dari Propinsi Sumatera Utara. Padahal Propinsi Sumatera Utara tidak termasuk wilayah kekuasaan de-facto RI Negara bagian RIS.

Ketiga, Soekarno yang pada waktu itu sebagai Presiden RIS telah secara terang-terangan dengan cara sepihak mencaplok dan sekaligus memasukkan Negeri Aceh kedalam mulut Propinsi Sumatera Utara ketika NKRI dibentuk diatas puing-puing Negara/Daerah bagian RIS dengan menetapkan dasar hukum Peraturan Pemerintah RIS Nomor 21 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Propinsi oleh Presiden RIS Soekarno.

Dan akibat pencaplok Soekarno terhadap Negeri Aceh melalui mulut Sumetara Utara inilah Teungku Muhammad Daud Beureueh yang menjabat sebagai Gubernur Militer untuk wilayah Negeri Aceh, Langkat dan Karo telah memaklumatkan NII berdiri di Negeri Aceh bebas dari
pengaruh kekuasaan Negara Pantja Sila atau NKRI pada tanggal 20 September 1953. Dimana NII di Aceh ini adalah sebagai bagian dari NII SM Kartosuwirjo di Jawa Barat .

Nah sekarang, barulah terbukti bahwa memang benar Soekarno melalui penetapan Peraturan Pemerintah RIS Nomor 21 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Propinsi oleh Presiden RIS Soekarno yang membagi NKRI menjadi 10 daerah propinsi yaitu, 1.Jawa - Barat, 2.Jawa - Tengah, 3.Jawa - Timur, 4.Sumatera - Utara, 5.Sumatera - Tengah, 6.Sumatera - Selatan, 7.Kalimantan, 8.Sulawesi, 9.Maluku, 10.Sunda - Kecil apabila RIS telah dilebur menjadi NKRI. Dan menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.5 tahun 1950 tentang pembentukan Propinsi Sumatera-Utara, yang termasuk didalamnya wilayah daerah Aceh yang melingkungi Kabupaten-Kabupaten 1. Aceh Besar, 2. Pidie, 3. Aceh-Utara, 4. Aceh-Timur, 5. Aceh-Tengah, 6. Aceh-Barat, 7. Aceh-Selatan dan Kota Besar Kutaraja masuk kedalam lingkungan daerah otonom Propinsi Sumatera-Utara, sebagai alat dasar hukum untuk mencaplok Negeri Aceh memakai mulut Sumatera Utara tanpa kerelaan dan persetujuan seluruh rakyat dan pimpinan rakyat Aceh.

Kemudian mengenai Maklumat Ulama Seluruh Aceh dalam mendukung Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia pada 15 Oktober 1945 di Kutaradja, yang disetujui oleh Teugku Hadji Hasan Kroeng Kale, Teungku M.Daoed Beureuh, Teungku Hadji Dja'far Sidik, Teungku Hadji Ahmad Hasballah Lamdjabat, Indrapoeri, Residen Aceh T.Nja'Arif, Toeankoe Mahmud adalah tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukum pembentukan NKRI ketika RIS dilebur pada tanggal 15 Agustus 1950.

Seterusnya mengenai Pemerintah Darurat Republik Indonesia di Aceh, Sumatera dibawah pimpinan Mr. Sjafruddin Prawiranegara yang dibentuk atas dasar mandat dari Sidang Kabinet RI pimpinan Soekarno sebelum Negara RI menurut perjanjian Renville secara de-facto dan de-jure lenyap pada tanggal 19 Desember 1948, adalah secara de-jure sebagai Pemerintah Pengasingan di Negeri Aceh. Karena Negeri Aceh secara de-facto dan de-jure berdiri sendiri dibawah pimpinan Gubernur Militer Teungku Muhammad Daud Beureueh yang bebas dari pengaruh kekuasaan Beel, artinya negeri Aceh tidak termasuk daerah jajahan Belanda.

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

Wassalam.

Ahmad Sudirman

http://www.dataphone.se/~ahmad
ahmad@dataphone.se
----------

From: "rahmatullah" <icmijed@hotmail.com>
To: "Ahmad Sudirman" <ahmad@dataphone.se>
References: <000601c3e813$7ab1c840$2100a8c0@bredbandsbolaget.se>
Subject: Re: APABILA PDRI TIDAK KEMBALIKAN MANDAT PADA MOH. HATTA NEGARA RI SECARA DE-FACTO & DE-JURE TIDAK AKAN HIDUP KEMBALI
Date: Mon, 2 Feb 2004 12:23:03 +0300

Bismillahhirrohmannirrohim.
Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dulu di daerah Gowa, Banten, Cirebon,Ternate dan Tidore dll, itu sudah ada pemerintahan dalam bentuk kerajaan,dan ini ada sebelum Indonesia ada. Kalau kita mengikuti cara berpikir Sdr.Ahmad Sudirman, ini tentunya mereka juga punya hak, hak yg seperti dituntut oleh Sdr.Ahmad Sudirmna dkk, tentunya dengan berbagai klaim sejarah yg macam-macam itu,..Lah wong dulu nenek-moyang kami sudah memerintah kok ! sudah punya pemerintahan, inikan gara-gara Bung Karno mencaplok daerah-daerah Gowa, Banten, Cirebon, dll, jadi kita misah sajalah dari NKRI, ini kalau kita ikuti alur pikiran Ahmad Sudirman.

Belanda pernah mengalami hal yg serupa, ketika negara Belanda hanya dalam waktu 3 hari, ditaklukkan oleh Jerman, tidak serta merta lalu lenyaplah negara Kerajaan Belanda. Jadi apa yg dikatakan Kang Dirman ini, saya anggap hanya rasa tidak senang saja terhadap NKRI.

Kalau mau klaim-klaiman sejarah, M.Natsir, AE Kawilarang, M.Simbolon dll, juga pernah mengadakan " dissident " terhadap NKRI dalam peristiwa PRRI itu, dari itu kita pakai saja klaim sejarah ini, daerah Sumatra Barat dan Sulawesi Utara, Sumatra Utara dll-nya itu misah dari NKRI. Kalau menurut M.Yasin, pembebasan Irian, juga modalnya dari Aceh,jadi klaim saja Irian,
juga termasuk daerah Aceh, terlalu kecil cita-cita anda kalau hanya mengajak Irian pisah dari NKRI,klaim sejarah itu pada orang-orang Irian, bahwa modal pembebasan daerah anda asalnya dari Aceh,jadi anda bergabung saja bersama kami.

Kami akan dukung segala bentuk perjuangan Sdr.Ahmad Sudirman ini, kalau perjuangannya ialah untuk memberantas korupsi, memerangi kebodohan dan kemiskinan ,mencerdaskan kehidupan rakyat,sehingga dengan perjuangan anda-anda itu,manusia-manusia Indonesia itu,menjadi
manusia yg berilmu,berteknologi dan religius.Kita-kan jadi bangga,bangsa Indonesia yg note-benenya negara dgn mayoritas Muslim,Muslimnya yg kuat dalam segala bidang,dengan daerah yg luasnya kalau kita naik pesawat dari Aceh ke Jakarta,sama dgn naik pesawat antara Turkey-Inggris (Ankara-London ),naik pesawat dari Sabang-Merueke hampir sama dengan naik pesawat dari Jakarta-Jeddah ( sekitara 8 s/d 9 jam,kurang lebih ).

Dengan keadaan geografi dan demografi yg besar dan luas,dengan segala kekayaan alam yg melimpah ruah itu,dan ditambah dgn perjuangan Kang Dirman,yg berjuang utk kecerdasan, kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, kita manusia Indonesia, bangsa yg disegani, dihormati,karena memang kita bangsa yg besar 200 Juta lebih penduduk kita, dengan luar daerah yg terbentang dari Aceh sampai ke Irian itu. Bukan malah daerah yg besar itu di-cut of pieces,menjadi negara yg kecil-kecil.

Suatu pelajaran dari Kekhalifahan Turkey Ottoman ketika harus melepaskan daerah kekuasaan satu persatu yg didorong oleh sikap Nasionalisme Kearaban ( orang Arab waktu merasa dipimpin oleh non-arab ), juga betapa memilukannya orang-orang Kurdi yg tinggal di Iraq, Syiria dan Turkey, yg ingin memisahkan diri dari negara-negara tersebut, yg kita dapat duka-derita, dar ah dan air mata yg didapat oleh kaum Muslimin, Kang ! Kapan kita akan menyelesaikan masalah-masalah intern umat ini,kalau umat ini saling cakar-cakaran satu dgn yg lainnya. Orang lain mengambil tanah air kaum Muslimin dgn seenaknya setelah itu di datangkan beribu-ribu, bahkan jutaan orang Yahudi didatangkan ke Palestina,sementara kita masih ribut intern terus. Sementara New Colonialisme
kaum Kapitalis sudah di depan mata kita !

Betul Kang ! Bung Karno telah berbohong pada Rakyat Aceh, Teungku M.Daud Beureueh, dll-nya, maka tagihlah janji Bung Karno itu.Tapi ada sejarah yg lain, ketika PUSA meminta diperlakukannya Syariat Islam di Aceh ( sebelum pemilu tahun 55 ) kepada M.Natsir sebagai Perdana Menteri, kata Pak Natsir pilih Masyumi dan Pak Natsir di Konsituante menepati janjinya.
Beliau sampaikan di konsituante itu "Islam sebagai dasar negara ".

Masih dalam suasana 'Idul Adha saya ucapkan utk Kang Dirman di Swedia dan kawan-kawan " Kullu'am wa antum bi khair taqaballahu minni wa minkum khairul'amalina dan tilawatina innallah sami'ulbashir.

Dari Buku M.Nur El Ibrahimy yg berjudul " Peranan TGK.M.Daud Beureu-eh Dalam Pergolakan Aceh " terbitan Media Dakwah Jakarta tahun 2001,saya akan menukilan beberapa bukti-bukti yg beliau ajukan dalam buku tersebut, yg akan saya tuliskan dalam diskusi kita di alam hiberspace ini, semoga dengan hal-hal yg akan saya ungkapkan ini, akan menjadi bahan pertimbangan mana
kira-kira bukti sejarah yg akan membawa kita kepada suatu kesimpulan yg benar.

1. MAKLUMAT ULAMA SELURUH ACEH DALAM MENDUKUNG PERJUANGAN KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA.
Bunyi maklumat tersebut adalah :

Perang dunia kedua yg maha dasyat telah tamat.Sekarang di Barat dan Timur oleh 4 kerajaan yg besar sedang diatur perdamaiandunia yg abadi utk keselamatan makhluk Allah.Dan Indonesia TANAH TUMPAH DARAH KITA TELAH DIMAKLUMI KEMERDEK AANNYA KEPADA SELURUH DUNIA SERTA TELAH TERDIRI REPUBLIK INDONESIA DI BAWAH PIMPINAN DARI YANG MULIA PEMIMPIN KITA IR.SOEKARNO.

Belanda adalah suatu kerjaaan kecil serta miskin, satu negeri yg kecil lebih kecil dari daerah Aceh dan telah hancur lebur,mereka telah bertindak melakukan kekhianatannya kepada TANAH AIR KITA INDONESIA YG SUDAH MERDEKA ITU,UTK DIJAJAH KEMBALI.

Kalau maksud yg jahanam itu berhasil, maka pastilah mereka akan memeras segala lapisan rakyat,merampas semua harta benda dan harta rakyat dan segala kekayaan yg telah kita kumpulkan ini akan musnah sama sekali.Mereka akan memperbudak RAKYAT INDONESIA menjadi hambanya kembali dan menjalankan usaha utk menghapus agama Islam kita yg suci serta menindas dan menghambat kemuliaan dan kemakmuran BANGSA INDONESIA.

Di Jawa bangsa Belanda serta kaki tangannya telah melakukan keganasannya terhadap KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA hingga terjadi pertempuran di beberapa tempat yg akhirnya kemenangan berada di pihak kita,sungguh begitu mereka belum juga Insyaf.Segenap lapisan rakyat telah bersatu padu dgn patuh terdiri dibelakang maha pemimpin IR.SOEKARNO utk menunggu perintah dan kewajiban yg akan dijalankan.

Menurut keyakinan kami bahwa berjuangan ini adalah sebagai sambungan perjuangan dahulu di Aceh yg dipimpin oleh almarhum Tgk.Tjhik di Tiro dan pahlawan-pahlawan kebangsaan yg lain.

Dari Sebab itu bangunlah wahai bangsaku sekalian,bersatu pada menyusun bahu mengangkat langkah maju kemuka utk mengikutijejak perjuangan nenek kita dahulu.TUNDUKLAH DENGAN PATUH KEPADA SEGALA PERINTAH PEMIMPIN KITA UTK KESELAMATAN TANAH AIR,AGAMA DAN BANGSA.

Kutaradja,15-10-1945

Atas nama Ulama Seluruh Aceh

Tgk.Hadji Hasan Kroeng Kale, Tgk.M.Daoed Beureuh, Tgk. Hadji Dja'far Sidik, Tgk.Hadji Ahmad Hasballah Lamdjabat, Indrapoeri, Diketahui oleh Jml.T.B.Residen Aceh T.Nja'Arif, Disetuji Aceh Jml.Ketua Comite Nasional Toeankoe Mahmud.( tentunya ditulis dgn ejaan lama )

2. PDRI Syafruddin Prawiranegara dari Bukittinggi pindah pusatnya ke Kutaradja.

Sebagaimana kita maklum bersama bahwa pada tgl 19-Desember 1948 Belanda melakukan agresi militer II ( panjang ceritanya ) karena Yogya dan sebagian besar wilayah RI diduduk oleh Belanda, kecuali Bukittinggi dan Kutaradja ( sekarang Banda Aceh ) dan seluruh Aceh kecuali Sambang.PDRI dibentuk oleh Syafruddin Prawiranegara, Menteri Kemakmuran pada kabinet Hatta I di Bukittinggi, karena Bukittinggi kemudian tdk aman dari serangan udara Belanda, maka pindahlah PDRI itu ke Kutaradja. Karena perang juga membutuhkan alat propaganda, maka didirikanlah RRI di Kutaradja, utk memberikan instruksi-instruksi kepada seluruh badan badan perjuangan yg ada di seluruh Indonesia.Kemudian didirikan Stasiun Radio yg lain di daerah Krueng Simpo, 20 KM dari Bireuen,pemancar ini kemudian dipindahkan ke Cot Goh tdk jauh dari
Kutaradja, atas perintah Gubernur Militer Aceh, Langkat,dan Tanah Karo, Jenderal Mayor ( Mayjen, sekarang ) Tgk.Muhd Daud Beureu-eh.Peralatan ini didapat dari menyelundup dari Malaysia.

Karena daerah-daerah disekitar Kutaradja sering mengalami bumi hangus oleh seranga udara belanda,maka semua stasion radio itu dipindahkan ke daerah yg lebih aman bernama Rimba Raya kurang lebih 62 KM dari Bireuen, arah ke Takengon,dgn gelombang 19,15 dan 16 meter,waktu siaran pukul 17 s/d 6 pagi dgn bahasa Inggris,Belanda,Urdu,Arab dan China. Peralatan ini dibeli dari hasil RAKYAT ACEH MEMBELI OBLIGASINYA PEMERINTAH,RAKYAT ACEH SECARA MENGHARUKAN MENJUAL KEBUN,SAWAH LADANG UTK MEMBELI OBLIGASI ITU,YG KEMUDIAN UTK MEMBIAYA PERJUANGAN RI.

Dengan Stasion Radio itu Syafruddin dapat menyampaikan instruksi-instruksi ke perwakilan RI diluar negeri,antara lain ke Dr.Sudarsono di India dan L.N. Palar di PBB di New York.Bagi Perjuangan diplomasi ini rakyat Aceh juga menyumbang $ US 20.000.000 ( masih dari hasil obligasi yg dibeli Rakyat Aceh itu ) diserahkan melalui Mr. Utoyo Ramlan di Singapura,dgn ini
perwakilan-perwakilan RI diluar negeri,terutama di India dan PBB dapat berjalan.Termasuk membiaya Duta keliling RI,H Agus Salim dan pembelian dua pesawat Seulawah ( artinya gunung emas ).Pesawat ini diserahkan oleh ketua GASIDA (GABUNGAN SAUDAGAR INDONESIA DAERAH ACEH ) bernama Muhammad Juned Yusuf, putra Aceh kepada Opsir Udara II Wiweko ( orang Jawa tentunya ).

Pertanyaannya sekarang mengapa kalau disebut mencaplok daerah Aceh, kok Rakyat Aceh sebegitu antusiasnya membantu perjuangan kemerdekaan RI, apalagi yg namanya Pemerintahan Darurat itu ! kan sangat mudah memisahkan diri kalau lagi darurat.Perlu diketahui pula pembentuk propinsi Aceh utk pertamanya dibentuk oleh Mr.Syafruddin Prawiranegara, dgn Peraturan Wakil
Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah Pengganti UU NO.8/Des/WKPM tahun 1949,Waktu Syafruddin Prawiranegara menjadi Wakil Perdana Menteri pada Kabinet Hatta 2. Dan masih banyak bukti-bukti yg lain.

Nah sekian dulu dari saya, utk semuanya dan saya ucapkan terima kasih.

Wassalam
Ewigkeitbruderschaft mit Islam.
Jeddah,02-February -2004.

Rahmatullah

icmijed@hotmail.com
Saudi Arabia
----------