Stockholm, 4 Februari 2004

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum wr wbr.

TIDAK ADA GUNANYA MENGADAKAN SURVAI DI ACEH SEBELUM DICABUT KEPPRES NO.28/2003 & KEPPRES NO.43/2003
Ahmad Sudirman
Stockholm - SWEDIA.

 

JELAS TIDAK ADA GUNANYA MENGADAKAN SURVAI DI ACEH SEBELUM DICABUT KEPPRES NO.28/2003 & KEPPRES NO.43/2003

"Baiklah bapak Ahmad Sudirman. Harus diakui memang, tidak 100 % rakyat Aceh yang menolak referendum. Tapi referendum bukanlah kebutuhan dasar yang sangat diperlukan rakyat Aceh sekarang ini. Memang ada segelintir rakyat Aceh (khususnya rakyat Aceh definisi anda) yang menginginkan referendum. Tapi hanya sangat kecil angkanya. Kalau anda tetap menolak ke Aceh, berarti anda berbicara berdasarkan prediksi-prediksi dan tebak-tebak berhadiah saja. Bukan berdasarkan fakta. Bukan berdasarkan atau kesimpulan atau hipotesa hasil penelitian ilmiah. Coba lakukan pendekatan secara kekeluargaan kepada rakyat Aceh, mereka akan menggungkapkan isi hati nurani mereka yang sebenarnya. Kalau anda menanyai mereka dengan gaya militer dan bentak-bentak, jelas saja jawaban mereka tidak objektif. Tapi coba anda masuk kedalam kelompok mereka, tapi jangan tunjukkan bahwa anda sedang menyelediki mereka. Maka anda akan dapatkan jawaban objektif tersebut. Dan hal itu saya lakukan, sedangkan anda ?! Hanya menulis berdasarkan sejarah khayalan anda tersebut."
(Apha Maop, awakaway@telkom.net , Wed, 04 Feb 2004 20:29:07 +0700)

Baiklah saudara Apha Maop.

Untuk mendapatkan hasil seobjektif mungkin suara dari seluruh rakyat Aceh adalah bukan masuk kedalam kelompok-kelompok rakyat Aceh sambil bisik-bisik dengan menyembunyikan identitas, melainkan perlu rakyat Aceh diberikan keleluasaan bergerak dalam rangka memberikan hak nya untuk bersuara tanpa merasa ditekan, diancam dan dipaksa.

Nah, saudara Apha Maop, caranya adalah pertama membuat keadaan di Aceh kembali kepada keadaan kehidupan sipil biasa, bukan dalam keadaan darurat militer seperti sekarang ini.

Karena itu, saya sudah berulang kali, untuk mengetahui kebenaran dari apa yang kita jalankan dan sedang dalam proses penyelesaian kemelut di Negeri Aceh ini, kita berikan kebebasan bersuara kepada seluruh rakyat Aceh untuk menentukan sikap dan memeberikan suaranya dalam bentuk jajak pendapat dimana apakah rakyat Aceh ingin menentukan nasib mereka sendiri bebas dari pengaruh kekuasaan Pemerintah NKRI atau tetap berada dalam lingkungan kekuasaan Pemerintah NKRI bersama dengan TNI/POLRI-nya.

Nah, jalan inilah yang paling jujur, adil dan bijaksana.

Jadi, tidak ada lagi sembunyi-sembunyi, tutup-tutupi identitet, bicara sembunyi-sembunyi sambil bisik-bisik, karena takut ketahuan oleh TNI/POLRI.

Hanya, untuk mencapai kearah itu, harus ada kesiapan dan kesepakatan politik dari pihak Pemerintah Megawati Cs, DPR/MPR dan TNI/POLRI untuk membuka ruang gerak bagi rakyat Aceh yaitu dengan cara,

Pertama, cabut itu Keputusan Presiden RI nomor 28 tahun 2003 tentang pernyataan keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang dikeluarkan pada tanggal 18 Mei 2003 dan diberlakukan pada tanggal 19 Mei 2003 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia selaku Penguasa Darurat Militer Pusat Nomor 43 Tahun 2003 Tentang Pengaturan kegiatan Warga Negara Asing, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Jurnalis di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang ditetapkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Juni 2003.

Kedua, berilah kebebasan rakyat Aceh menentukan dan memberikan suaranya YA atau TIDAK untuk menentukan nasib mereka sendiri bebas di Negeri Aceh.

Nah sekarang, kalau memang kedua cara tersebut sudah siap dan akan dijalankan oleh pihak Pemerintah Megawati Cs, DPR/MPR dan TNI/POLRI, maka kapan saja saya siap datang ke Negeri Aceh untuk memberikan gambaran langsung kepada rakyat Aceh mengenai keuntungan dan kerugiannya apabila tetap berada dalam lingkungan dan kekuasaan Pemerintah NKRI dengan Pancasila dan TNI/POLRI-nya.

Dimana, tentu saja keputusaannya diserahkan kepada seluruh rakyat Aceh, apakah rakyat Aceh masih senang, suka dan ingin tetap bersama Presiden Megawati bersama TNI/POLRI-nya, atau mau dan siap menentukan nasib sendiri bebas dari pengaruh kekuasaan NKRI bersama TNI/POLRI-nya.

Jadi, saudara Apha Maop, apa susahnya dan mengapa takut mengadakan jajak pendapat yang bebas, langsung dan rahasia, kalau memang menurut saudara Apha Maop bahwa hanya sebagian kecil saja rakyat Aceh yang ingin melaksanakan referendum ini.

Coba, laksanakan saja referendum, dan mari kita bersama-sama mendesak kepada Penguasa Darurat Militer Pusat Presiden Megawati, Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono Cs, Menlu Noer Hassan Wirajuda, Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto, KASAD Jenderal TNI Ryamizard Ryacudu, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal (Pol) Da'i Bachtiar, Jaksa Agung M.A. Rachman, Kepala Badan Intelijen Negara AM Hendropriyono, KASAL Laksamana TNI Bernard Kent Sondakh, KASAU Marsekal TNI Chappy Hakim, Ketua DPR Akbar Tandjung, Ketua MPR Amien Rais, Ketua Komisi I DPR Ibrahim Ambong, Panglima Daerah Militer Iskandar Muda selaku Panguasa Darurat Militer Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Mayjen TNI Endang Suwarya, dan Komandan Satuan Tugas Penerangan (Dansatgaspen) PDMD Prov.NAD Kolonel Laut Ditya Soedarsono untuk memberikan keputusan hukum tentang pelaksanaan jajak pendapat bagi seluruh rakyat Aceh dalam menentukan nasib mereka sendiri.

Jadi, tidak ada lagi istilah menghayal, menerka, menebak, seperti sekarang ini.

Sekarang saya tidak berani mengatakan bahwa hanya sedikit atau banyak orang Aceh yang ingin menentukan nasib sendiri bebas dari pengaruh kekuasaan NKRI bersama TNI/POLRI-nya, sebelum diadakan jajak pendapat tersebut.

Karena itu, saya terus berulang kali mengatakan, mari adakan jajak pendapat dari seluruh rakyat Aceh, baru setelah dijalankan jajak pendapat ini, kita bisa mengatakan hasil yang sebenarnya, dan hasil dari jajak pendapat itulah fakta yang ditunjang bukti yang benar, jelas dan terang dari seluruh rakyat Aceh.

Nah terakhir, saya akan bertanya kepada saudara Apha Maop.

Apakah saudara Apha Maop setuju diadakan jajak pendapat dari seluruh rakyat Aceh?
Kalau ya, mari kita teruskan diskusi tentang penyelesaian rakyat dan negeri Aceh yang jujur, adil dan bijaksana.

Tetapi, kalau tidak, maka kita tidak perlu mengadakan banyak diskusi kedepan, karena toh, hanya mengarah kepada permintaan "silahkan datang ke Aceh, coba lihat rakyat Aceh, ganti identitet, lakukan secara diam-diam, tanya rakyat Aceh secara bisik-bisik jangan seperti militer, dsb.

Karena, kalau mencari fakta dengan cara yang demikian, apalagi kalau Keppres No, 28 Tahun 2003 dan Keppres No.43 Tahun 2003 belum dicabut, tidak ada gunanya dilakukan pencarian fakta, karena akhirnya, fakta secara militer saja yang berlaku. Dan yang senang, gembira, dan bersuka ria adalah Presiden Megawati cs, DPR/MPR dan TNI/POLRI karena masih tetap bisa menduduki dan menjajah Negeri Aceh.

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

Wassalam.

Ahmad Sudirman

http://www.dataphone.se/~ahmad
ahmad@dataphone.se
----------

Date: Wed, 04 Feb 2004 20:29:07 +0700
To: "Ahmad Sudirman" <ahmad@dataphone.se>
From: Apha MAOP <awakaway@telkom.net>
Subject: Re: APAKAH BENAR TIDAK ADA RAKYAT ACEH YANG MENGINGINKAN REFERENDUM?

Baiklah bapak Ahmad Sudirman

Harus diakui memang, tidak 100 % rakyat Aceh yang menolak referendum. Tapi referendum bukanlah kebutuhan dasar (bahasa kerennya AGENDA) yang sangat diperlukan rakyat Aceh sekarang ini. Memang ada segelintir rakyat Aceh (khususnya rakyat Aceh definisi anda) yang menginginkan referendum. Tapi hanya sangat kecil angkanya.

Kalau anda tetap menolak ke Aceh, berarti anda berbicara berdasarkan prediksi-prediksi dan tebak-tebak berhadiah saja. Bukan berdasarkan fakta. Bukan berdasarkan atau kesimpulan atau hipotesa
hasil penelitian ilmiah.

Coba lakukan pendekatan secara kekeluargaan kepada rakyat Aceh, mereka akan menggungkapkan isi hati nurani mereka yang sebenarnya.

Kalau anda menanyai mereka dengan gaya militer dan bentak-bentak, jelas saja jawaban mereka tidak objektif. Tapi coba anda masuk kedalam kelompok mereka, tapi jangan tunjukkan bahwa anda sedang menyelediki mereka. Maka anda akan dapatkan jawaban objektif tersebut. Dan hal itu saya lakukan, sedangkan anda ?!?!?!? Hanya menulis berdasarkan sejarah khayalan anda tersebut.

Anda sebagai ilmuwan, seharusnya saya tak perlu lagi mengajari anda cara meneliti sesuatu dengan metode partisipasi aktif. Metode ini kan di gunakan untuk mendapatkan hasil yang paling mendekati obyektif.

Kalau sekarang yang anda pakai kan metode menghayal, jelas saja diskusi kita tidak pernah nyambung. Saya nulis pake data hasil penelitian ilmian dan anda nulis pake data
ngayal, dan ngeyel lagi.

Wassalam

Apha Maop
awakaway@telkom.net
----------