Stockholm, 5 Februari 2004

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum wr wbr.

MENAGIH JANJI SOEKARNO UNTUK MENJADIKAN RI SEBAGAI NEGARA ISLAM
Ahmad Sudirman
Stockholm - SWEDIA.

 

LANGKAH BERIKUTNYA MENAGIH JANJI SOEKARNO UNTUK MENJADIKAN RI SEBAGAI NEGARA ISLAM

"Sdr. Ahmad S Jika untuk diadakan referendum jangankan Aceh di RT saya pun jika diadakan pasti akan memilih untuk merdeka mesikipun hanya sebesar 1 RT, tapi buat apa bung ? dengan status apapun tempat saya, kondisi saya tidak akan berubah dikarenakan RT saya sudah merdeka lepas dari NKRI. Sekarang saya seperti ini sampai matipun tidak akan ada perubahan apa-apa dikarenakan RT saya telah merdeka. ( tukang becak ya tetap akan becak, tukang ojek juga tetap akan jadi pengojek dll ) Terus siapa yang berubah. Orang-orang seperti anda yang selalu gembar-gembor dengan alasan merdeka. Setelah merdeka andapun tidak mustahil akan berbuat sama seperti kebanyakan Pejabat sekarang, yang peting bukan merdeka dan tidak, tapi mampukah anda untuk
merubah sikap dan tabiat yang telah dilakukan oleh kebanyakan pejabat saat ini ?? mampukah anda untuk merubah diri saya menjadi lebih baik dari staus sosial ekonomi dan lain-lain. Itu yang kami tuntut dari orang-orang kecil seperti saya"
(Sujarwanto, wanto@eac.co.id , 5 februari 2004 12:40:06)

"Saya tdk pernah membenarkan segala bentuk kebohongan oleh siapapun juga, baik itu oleh Kang Dirman cs atau oleh Bung Karno cs. Jadi perkaranya kalau merasa dibohongi oleh Bung Karno cs yach anda tagih dong janjinya Bung Karno itu ! Kalau yg diminta M.Daud Beureuh itu diberlakukannya Syariat Islam ( yg konon Air Mata Bung Karno sampai membahasi lengan Baju M.Daud Beureuh ), sudah tidak ada lagi alasan utk itu, karena di Aceh yg sudah pakai otonomi khusus dan di dalamnya dapat diberlakukan syariat Islam yach jalankan dong"
(Rahmatullah , icmijed@hotmail.com , Thu, 5 Feb 2004 13:41:23 +0300)

Baiklah saudara Sujarwanto di Jakarta, Indonesia dan saudara Rahmatullah di Jeddah, Saudi Arabia.

Saudara Sujarwanto, kemelut di Negeri telah berjalan lebih dari 50 tahun. Adakah perubahan sosial, politik dan ekonomi di Negeri Aceh dari sejak Soekarno, Soeharto, BJ Habibie, Abdurrahman Wahid dan sekarang dibawah Presiden Megawati ?.

Disamping itu, kemelut di Negeri Aceh bukan kemelut sosial dan ekonomi yang menjadi akar masalahnya, melainkan karena pihak Soekarno Cs telah melakukan pendudukan dan pencaplokan Negeri Aceh secara sepihak tanpa mendapat persetujuan dari seluruh rakyat Aceh dan pimpinan rakyat Aceh ketika NKRI dibentuk satu hari sebelum Republik Indonesia dilebur kedalam Negara RI-Jawa-Yogya yang kemudian menjadi NKRI pada tanggal 15 Agustus 1950.

Kalau kita yang ingin menyelesaikan kemelut di Negeri Aceh ini tidak mengetahui akar masalahnya, maka persoalan di Negeri Aceh sampai kapanpun tidak akan selesai.

Jadi, masalah pelaksanaan penyelesaian Negeri Aceh yang terbaik harus diserahkan kepada seluruh rakyat Aceh bukan hanya diselesaikan oleh pihak Penguasa Negara RI-Jawa-Yogya atau yang sekarang dikenal dengan nama NKRI, TNI/POLRI dan DPR/MPR dengan menetapkan dan menjalankan Keputusan Presiden RI nomor 28 tahun 2003 tentang pernyataan keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang dikeluarkan pada tanggal 18 Mei 2003 dan diberlakukan pada tanggal 19 Mei 2003 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia selaku Penguasa Darurat Militer Pusat Nomor 43 Tahun 2003 Tentang Pengaturan kegiatan Warga Negara Asing, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Jurnalis di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang ditetapkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Juni 2003.

Nah, karena yang menjadi akar masalah kemelut di Negeri Aceh adalah masalah tanah air, masalah Negeri Aceh yang diambil, diduduki dan dijajah oleh Soekarnos sampai sekarang ini, maka sudah jelas, pihak Pemerintah NKRI harus sudah menyadari bahwa tanpa diselesaikan dari pangkal dan akar masalahnya, maka apapun yang akan dibuat oleh pihak Pemerintah NKRI, tidak akan memberikan hasil yang memuaskan seluruh pihak rakyat Aceh.

Bagi pemerintah NKRI, sebenarnya, tidak banyak merugikan, karena toh, ketika Negara RI pada tanggal 14 Desember 1949 masuk dan bergabung menjadi Negara bagian RIS yang terdiri dari Negara/Daerah bagian Negara Republik Indonesia menurut perjanjian Renville, Daerah Istimewa Kalimantan Barat, Negara Indonesia Timur, Negara Madura, Daerah Banjar, Bangka, Belitung, Dayak Besar, Jawa Tengah, Negara Jawa Timur, Kalimantan Tenggara, Kalimantan Timur, Negara Pasundan, Riau, Negara Sumatra Selatan, dan Negara Sumatra Timur. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal.243-244). Itu yang namanya Negara RI 17 Agustus 1945 yang diproklamirkan oleh Soekarno hanya memiliki daerah wilayah kekuasaan secara de-facto sekitar Yogyakarta dan daerah sekitarnya saja menurut dasar hukum perjanjian Renville pada 17 januari 1948.

Kemudian, ketika RIS dilebur dan dimasukkan kedalam tubuh Negara RI 17 Aguastus 1945 dan berubah nama menjadi NKRI pada tanggal 15 Agustus 1950, daerah kekuasaan Negara RI 17 Agustus 1945 atau Negara RI-Jawa-Yogya yang sudah gemuk ini makin bertambah daerah wilayah kekuasaannya.

Tetapi, karena memang strategi perluasan daerah kekuasaan Negara RI-Jawa-Yogya atau Negara RI 17 Agustus 1945 ini dijalankan Soekarno, maka Negeri Aceh yang pada waktu Negara RI-Jawa-Yogya atau Negara RI 17 Agustus 1945 masuk menjadi Negara bagian RIS pada tanggal 14 Desember 1949, itu Negeri Aceh adalah Negeri yang secara de-facto dan de-jure berdiri sendiri bebas dari pengaruh kekuasaan Pemerintah asing, artinya Negeri Aceh tidak termasuk wilayah kekuasaan Negara RI 17 Agustus 1945 yang menurut perjanjian Renville 17 Januari 1948 memiliki daerah kekuasaan secara de-facto disekitar Yogyakarta dan daerah sekitarnya saja.

Jadi, kalau mau mengakui secara jujur, sebenarnya, mengapa terus menerus Negeri Aceh diakui oleh para penerus Soekarno dari Jawa ini sebagai bagian NKRI. Padahal telah secara jelas dan terang menurut fakta dengan bukti yang benar dan jelas ditunjang dengan dasar hukum yang jelas dan berdasarkan jalannya sejarah yang jelas bahwa Negeri Aceh itu memang secara sepihak tanpa persetujuan seluruh rakyat Aceh dan pemimpin rakyat Aceh dicaplok dan dimasukkan kedalam mulut Sumatera Utara dengan menetapkan dasar hukum tanggal 14 Agustus 1950 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Propinsi oleh Presiden RIS Soekarno yang membagi Negara RI-Jawa-Yogya menjadi 10 daerah propinsi yaitu, 1.Jawa - Barat, 2.Jawa - Tengah, 3.Jawa - Timur, 4.Sumatera - Utara, 5.Sumatera - Tengah, 6.Sumatera - Selatan, 7.Kalimantan, 8.Sulawesi, 9.Maluku, 10.Sunda - Kecil apabila RIS telah dilebur menjadi Negara RI-Jawa-Yogya. Dan menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.5 tahun 1950 tentang pembentukan Propinsi Sumatera-Utara, yang termasuk didalamnya wilayah daerah Aceh yang melingkungi Kabupaten-Kabupaten 1. Aceh Besar, 2. Pidie, 3. Aceh-Utara, 4. Aceh-Timur, 5. Aceh-Tengah, 6. Aceh-Barat, 7. Aceh-Selatan dan Kota Besar Kutaraja masuk kedalam lingkungan daerah otonom Propinsi Sumatera-Utara.

Nah, karena akar masalah inilah, mengapa saya selalu mengulang-ulang bahwa untuk penyelesaian di Negeri Aceh adalah diserahkan kepada seluruh rakyat Aceh untuk memutuskan dan menetapkan apakah mau menentukan nasib sendiri bebas dari pengaruh kekuasaan Pemerintah NKRI bersama TNI/POLRI-nya atau tetap bersama Presiden Megawati dalam NKRI bersama TNI/POLRI-nya.

Jadi, inilah jalan pemecahan kemelut Aceh yang jujur, adil dan bijaksana yang telah berlangung lebih dari 50 tahun

Kemudian, soal pembangunan ekonomi dan penetapan syariat Islam, serta sarana-sarana pembangunan Negara yang diperlukan itu dibicarakan dan diputuskan bersama oleh seluruh masyarakat Aceh setelah bebas merdeka dari pengaruh kekuasaan Pemerintah NKRI yang telah menduduki Negeri sejak sejak 53 tahun yang lalu.

Seterusnya menyinggung apa yang dikatakan saudara Rahmatullah "Jadi perkaranya kalau merasa dibohongi oleh Bung Karno cs yach anda tagih dong janjinya Bung Karno itu ! Kalau yg diminta M.Daud Beureuh itu diberlakukannya Syariat Islam, sudah tidak ada lagi alasan utk itu, karena di Aceh yg sudah pakai otonomi khusus dan di dalamnya dapat diberlakukan syariat Islam yach jalankan dong"

Sebenarnya, masalahnya bukan soal diberlakukannya Syariat Islam di Negeri Aceh yang dimaksud oleh Teungku Muhammad Daud Beureueh sesuai dengan janji Soekarno yang datang ke Aceh setelah dilakukan perjanjian Linggajati 25 Maret 1947 itu, melainkan Negara RI akan dijadikan Negara Islam sebagaimana yang dijanjikan dan diikrarkan oleh Soekarno dihadapan Teungku Muhammad Daud Beureueh yaitu "Sebagai seorang Islam, saya berjanji dan berikrar bahwa saya sebagai seorang presiden akan menjadikan Republik Indonesia yang merdeka sebagai negara Islam dimana hukum dan pemerintahan Islam terlaksana. Saya mohon kepada kakak, demi untuk Islam, demi untuk bangsa kita seluruhnya, marilah kita kerahkan seluruh kekuatan kita untuk mempertahankan kemerdekaan ini" (S.S. Djuangga Batubara, Teungku Tjhik Muhammad Dawud di Beureueh Mujahid Teragung di Nusantara, Gerakan Perjuangan & Pembebasan Republik Islam Federasi Sumatera Medan, cetakan pertama, 1987, hal. 76-77)

Nah sekarang, kalau saya menagih janji Soekarno yang telah berjanji dan berikrar bahwa Negara RI akan dijadikan sebagai Negara Islam dimana hukum dan pemerintahan Islam terlaksana, apakah pihak Presiden Megawati cs, TNI/POLRI dan DPR/MPR dibawah pimpinan Akbar Tandjung dan Amien Rais setuju semuanya untuk menjadikan Negara RI menjadi Negara Islam dimana hukum dan pemerintahan Islam terlaksana ?.

Percayalah saudara Rahmatullah, sampai dunia kiamat itu Presiden Megawati cs, TNI/POLRI dan DPR/MPR dibawah pimpinan Akbar Tandjung dan Amien Rais tidak akan memenuhi janji Soekarno untuk menjadikan Negara RI menjadi Negara Islam.

Nah itulah, saudara Rahmatullah. Kalau saya turutkan kemauan dari saudara Rahmatullah saya menagih janji Soekarno, maka bisakah dipenuhi janji Soekarno tersebut oleh Presiden Megawati cs, TNI/POLRI dan DPR/MPR dibawah pimpinan Akbar Tandjung dan Amien Rais untuk merubah Negara RI yang berdasarkan pancasila menjadi Negara Islam RI yang berdasarkan Islam?.

Jadi, saudara Rahmatullah, sebelum kita melangkah jauh menagih janji Soekarno tersebut, saya hanya akan melangkah pendek saja dulu, yaitu coba berikan kepada seluruh rakyat Aceh kebebasan untuk menentukan nasib mereka sendiri bebas dari pengaruh kekuasaan Pemerintah NKRI yang telah mencaplok Negeri Aceh memakai mulut Sumatera Utara pada tangal 14 Agustus 1950 satu hari sebelum NKRI dibentuk diatas puing-puing Negara/Daerah bagian RIS.

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

Wassalam.

Ahmad Sudirman

http://www.dataphone.se/~ahmad
ahmad@dataphone.se
----------

From: Wanto <wanto@eac.co.id>
Date: den 5 februari 2004 12:40:06
To: padhang-mbulan@yahoogroups.com, makatal@metroindonesia.com, teuku_mirza2000@yahoo.com, mr_dharminta@yahoo.com, PPDI@yahoogroups.com, <oposisi-list@yahoogroups.com, mimbarbebas@egroups.com, politikmahasiswa@yahoogroups.com, kammi-malang@yahoogroups.com, fundamentalis@egroups.com, <Lantak@yahoogroups.com>, kuasa_rakyatmiskin@yahoogroups.com
Subject: RE: [padhang-mbulan] PERJUANGAN MENENTUKAN NASIB SENDIRI BUKAN PERJUANGAN DEMI AMBISI PRIBADI

Sdr. Ahmad S

Jika untuk diadakan referendum jangankan Aceh di RT saya pun jika diadakan pasti akan memilih untuk merdeka mesikipun hanya sebesar 1 RT, tapi buat apa bung ? dengan status apapun tempat saya, kondisi saya tidak akan berubah dikarenakan RT saya sudah merdeka lepas dari NKRI

Sekarang saya seperti ini sampai matipun tidak akan ada perubahan apa-apa dikarenakan RT saya telah merdeka. ( tukang becak ya tetap akan becak, tukang ojek juga tetap akan jadi pengojek dll ) Terus siapa yang berubah. Orang-orang seperti anda yang selalu gembar-gembor dengan alasan merdeka. Setelah merdeka andapun tidak mustahil akan berbuat sama seperti kebanyakan
Pejabat sekarang, yang peting bukan merdeka dan tidak, tapi mampukah anda untuk
merubah sikap dan tabiat yang telah dilakukan oleh kebanyakan pejabat saat ini ?? mampukah anda untuk merubah diri saya menjadi lebih baik dari staus sosial ekonomi dan lain-lain. Itu yang kami tuntut dari orang-orang kecil seperti saya

Sujarwanto

wanto@eac.co.id
EAC Indonesia
Gdg.Graha Pratama Lt.17
JL.MT Haryono Kav.15
Jakarta Selatan 12810
----------

From: "rahmatullah" <icmijed@hotmail.com>
To: "Ahmad Sudirman" <ahmad@dataphone.se>
Subject: Re: PENERUS SOEKARNO MENJALANKAN TAKTIK HITLER UNTUK TERUS DUDUKI ACEH
Date: Thu, 5 Feb 2004 13:41:23 +0300

Bismillahhirrohmannirrohim.
Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya tdk pernah membenarkan segala bentuk kebohongan oleh siapapun juga, baik itu oleh Kang Dirman cs atau oleh Bung Karno cs. Jadi perkaranya kalau merasa dibohongi oleh Bung Karno cs yach anda tagih dong janjinya Bung Karno itu ! Kalau yg diminta M.Daud Beureuh itu diberlakukannya Syariat Islam ( yg konon Air Mata Bung Karno sampai membahasi lengan Baju M.Daud Beureuh ), sudah tidak ada lagi alasan utk itu, karena di Aceh yg sudah pakai otonomi khusus dan di dalamnya dapat diberlakukan syariat Islam yach jalankan dong !

Harapan saya semoga dengan syariat Islam di Aceh itu, Rakyat Aceh bisa membuktikan kembali Masa keemasan Islam itu, seperti Zamannya Umar Bn.Abd.Aziz ( yg pada masa itu orang kebingungan mau memberi zakat dan sedekah itu pada siapa ?, karena di negara Umar Bn.Abd.Aziz tdk ada orang Miskin ). Jadi tagihlah,perjuangkanlah apa-apa yg dulu pernah diharapkan oleh para pendahulu kita.

Kita muter-muter, walaupun beberapa kali pernah saya utarakan, bahwa, kalau NKRI itu dapat merealisasikan tujuan dan cita-cita bernegara yg termaktub dalam pembukaan UUD 1945 ( ini mungkin tdk populer dalam pandangan anda ), saya yakin tdk ada yg namanya pembrontakan, semua orang akan puas dan merasa memilik negara ini.Karena NKRI-nya pun banyak korup tornya, sehingga uang yg seharusnya digunakan utk mensejahterakan rakyat itu habis, digondol maling, kemudian rakyat jadi tdk sejahtera, kemudian dikipas-kipasi oleh pemikiran anda maka terjadilah seperti yg terjadi sekarang ini !

Saya ucapkan terima kasih utk semuanya, dan tidak lupa saya berdoa, semoga kita semua dalam Lindungan dan limpahan Rahmat dari Allah SWT ! amin !

Wassalam.

Jeddah,05/Feb/2004
Ewigkeitbruderschaft mit Islam.

Rahmatullah.
icmijed@hotmail.com
----------