Stockholm, 6 Februari 2004

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum wr wbr.

REFERENDUM DI ACEH TIDAK ADA HUBUNGANNYA DENGAN ABUSE OF POWER KORUPSI DLL
Ahmad Sudirman
Stockholm - SWEDIA.

 

JELAS REFERENDUM DI ACEH TIDAK ADA HUBUNGANNYA DENGAN ABUSE OF POWER KORUPSI DLL

"Assalamu'alaikum Wr.Wb.Kalau semua daerah di Indonesia, yg telah mengalami abuse of power oleh pemerintah Indonesia, terutamanya korupsi, yg kasus BLBI saja hampir sekitar 600 Triliun, yg BNI saja kebobolan 1,7 Triliun,kasus rekening 502 uang rakyat hilang hampir 20,9 Triliun dan banyak kasus lainnya.Kemudian Rakyat Indonesia harus membayar kenaikan harga BBM, tarif telepon juga naik,biaya pendidikan mahalnya minta ampun,juga pengangguran di Indonesia hampir 40 juta-an orang. Belum lagi para koruptor yg lenggang kangkung bebas dgn begitu saja,bahkan mungkin telah ganti kewarganegaraan,tanpa dihukum,bahkan ada yg telah divonis ( kemudian naik banding,ini sebenarnya akal-akalann saja ) tapi masih menduduki jabatan publik.Nah dengan kasus semua ini,tentunya seluruh rakyat Indonesiakecewa, apa seluruh daerah juga minta referendum ! yg opsinya menurut Kang Dirman cs itu, hanya ada berpisah dgn NKRI atau tetap dgn NKRI, yach sudah pasti milih misah semua tuh semua daerah,karena ngapain sih milih pemerintahan yg seperti itu ! Yang korupsi minta ampun hebatnya, tapi koruptornya malah bebas dikasih Release and Decharge, bahkan dikasih surat izin berobat keluar negeri kemudian kabur.Yah milih misah dong kalau ada referendum.Ditambah lagi dikipas-kipasi oleh Kang Dirman cs itu dgn segala klaim sejarahnya itu. Obat yg "ngawur" kalau sebabnya abuse of power, korupsi, manipulasi, dan lain-lain kesewenag-wenangan itu diobati dengan referendum, itu hanya cara utk menghancurkan NKRI saja."
(Rahmatullah. , icmijed@hotmail.com , Fri, 6 Feb 2004 11:40:47 +0300)

Baiklah saudara Rahmatullah.

Saudara Rahmatullah, dalam tulisan saudara yang panjang yang diawali dengan berbagai kasus yang menyangkut abuse of power, perbankan, kenaikan harga BBM, pengangguran, korupsi dan lain-lainnya. Itu semua, saudara Rahmat, tidak ada hubungannya dengan keinginan rakyat Aceh yang telah sadar untuk penentuan nasib sendiri bebas dari pengaruh kekuasaan Pemerintah NKRI.

Sekarang yang harus diperhatikan dan difokuskan adalah inginkah Presiden Megawati Cs, TNI/POLRI, Akbar Tandjung dan Amien Rais menyelesaikan kemelut di Negeri Aceh tanpa menumpahkan darah dan dilaksanakan secara jujur, adil dan bijaksana?

Kalau sekarang Presiden Megawati bungkam seribu bahasa, Amien Rais hanya sembunyi terus dan Akbar Tandjung yang tetap mengangguk dengan kemauan TNI/POLRI dibawah kontrol Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto, KASAD Jenderal TNI Ryamizard Ryacudu, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal (Pol) Da'i Bachtiar, KASAL Laksamana TNI Bernard Kent Sondakh, dan KASAU Marsekal TNI Chappy Hakim, jelas itu di Negeri Aceh akan terus bergolak.

Atau memang karena maksud dan tujuan dari Penguasa Darurat Militer Pusat Presiden Megawati, Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono, Menlu Noer Hassan Wirajuda, Akbar Tandjung, Amien Rais, Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto, dan KASAD Jenderal TNI Ryamizard Ryacudu adalah tetap mempertahankan pendudukan Negeri Aceh dan diusahakan diselesaikan secara militer.

Nah, kalau demikian, saya yakin seribu yakin, itu kedamaian yang didambakan dan dicita-citakan oleh seluruh rakyat Aceh hanyalah merupakan fatamorgana.

Hanya, tentu saja, akhirnya keinginan rakyat yang telah sadar untuk menentukan nasibnya sendiri bebas dari pengaruh kekuasaan Pemerintah NKRI akan mencapai titik didih yang tidak bisa dibendung lagi oleh pihak Penguasa NKRI.

Nah, kalau sudah demikian, maka dunia Internasional akan melihat bahwa memang benar apa yang telah dijalankan oleh pihak Penguasa NKRI di Negeri Aceh adalah sesungguhnya telah melanggar Hak-Hak Asasi rakyat Negeri Aceh yang mendasar yaitu atas semua hak dan kebebasan berpolitik ataupun berpendapat dan melanggar hukum Internasional yang menjamin dan membenarkan setiap individu untuk menentukan nasib sendiri dan bebas merdeka.

Jadi itulah saudara Rahmatullah bahwa alasan dan dasar yang dikemukakan dalam tulisan saudara Rahmatullah mengenai kasus abuse of power, perbankan, korupsi, pengangguran, kenaikan BBM semua itu tidak ada hubungannya dengan keinginan rakyat Aceh ayng telah sadar untuk penentuan nasib sendiri bebas dari pengaruh kekuasaan Pemerintah NKRI.

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

Wassalam.

Ahmad Sudirman

http://www.dataphone.se/~ahmad
ahmad@dataphone.se
----------

From: "rahmatullah" <icmijed@hotmail.com>
To: "Ahmad Sudirman" <ahmad@dataphone.se>
Subject: Re: JALAN YANG PALING ADIL DALAM PENYELESAIAN ACEH DISERAHKAN KEPADA SELURUH RAKYAT ACEH UNTUK MENENTUKAN SIKAP
Date: Fri, 6 Feb 2004 11:40:47 +0300

Bismillahhirrohmannirrohim.
Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Kalau semua daerah di Indonesia,yg telah mengalami ABUSE OF POWER oleh pemerintah Indonesia, terutamanya korupsi, yg kasus BLBI saja hampir sekitar 600 Triliun, yg BNI saja kebobolan 1,7 Triliun,kasus rekening 502 uang rakyat hilang hampir 20,9 Triliun dan banyak
kasus lainnya.Kemudian Rakyat Indonesia harus membayar kenaikan harga BBM, tarif telepon juga naik,biaya pendidikan mahalnya minta ampun,juga pengangguran di Indonesia hampir 40 juta-an orang.

Belum lagi para koruptor yg lenggang kangkung bebas dgn begitu saja,bahkan mungkin telah ganti kewarganegaraan,tanpa dihukum,bahkan ada yg telah divonis ( kemudian naik banding,ini sebenarnya akal-akalann saja ) tapi masih menduduki jabatan publik.Nah dengan kasus semua ini,tentunya seluruh rakyat Indonesiakecewa, apa seluruh daerah juga minta referendum !
yg opsinya menurut Kang Dirman cs itu, hanya ada berpisah dgn NKRI atau tetap dgn NKRI, yach sudah pasti milih misah semua tuh semua daerah,karena ngapain sih milih pemerintahan yg seperti itu ! Yang korupsi minta ampun hebatnya, tapi koruptornya malah bebas dikasih Release and Decharge, bahkan dikasih surat izin berobat keluar negeri kemudian kabur.Yah milih misah dong kalau ada referendum.Ditambah lagi dikipas-kipasi oleh Kang Dirman cs itu dgn segala klaim sejarahnya itu.

Berikutnya ada Menteri yg kerjanya paling asyik ngejualin aset-aset negara,dan BUMN,ah dari pada aset daerah gua dijual, mendingan gua misah aja dari NKRI.Saya yakin 80 % hasil akan misah semua dan tentunya dgn demikian Indoensia akan bubar,ini kalau saya turut logika Kang Dirman cs,karena memang ini akibat ketidak-beresan,kesalahan dalam pengelolaan negara.

Secara universal,dimanapun dan siapapun juga,ketika kita mendirikan negara,itu ada tujuan dan cita-cita yg akan dicapai oleh negara yg didirikan itu,tujuan dan cita-cita universal orang mendirikan negara itu adalah ; melindungi segenap tumpah darah tanah air Indonesia,memanjukan kesejahteraan umum,mencerdaskan kehidupan bangsa,bla-bla-bla-bla.

Pemerintah RI,saya anggap tdk sungguh-sungguh dalam mencapai apa-apa yg telah dicita-citakannya,justru malah sebaliknya cita-cita itu makin jauh,atau mungkin kontradiktif dgn cita-citanya,malah menumpahkan darah di Aceh,di Tanjung Priok,di Lampung.Bagaimana akan memajukan kesejahteraan umum wong apa-apa mahal,bagaimana akan mencerdaskan
Kehidupan bangsa lah wong biaya pendidikannya mahal ( padahal pendidikan-lah kunci
dari segalanya,saya malu menceritakan TKI kita yg kerja di Saudi ini,karena saking rendahnya tingkat pendidikannya ),bagaimana akan ikut melaksanakan perdamaian dunia wong dalam negerinya terus menerus menghadapi konflik internnya dan selalu didikte oleh kepentingan asing,karena mau hutang,jadi harus nurut pada negara yg mau ngasih pinjaman.

Logika sederhana saja, kalau anak perempuan kita berumah-tangga,Suami dari kepala rumah tangga itu,tidak pernah ngasih nafkah,kerjanya ngejualin barang-barang yg ada di rumah saja dan sering melakukan penganiyaan fisik kepada Istri,dan itu berlangsung dalam waktu 59 tahun ini misalnya lho Pak! Bu ! tentu anak atau adik perempuan kita mendingan minta cerai saja dari pada punya suami yg seperti itu.Saya kira begitu juga yg sedang terjadi di Indonesia ini.

Sebaliknya negara-negara Barat,Belanda,Prancis,Jerman,Italy,Portugis,Spanyol,USA,dll,jelas mereka adalah negara-negara penjajah,negara-negara perampok,pencaplok negara orang lain,tapi tdk ada rakyatnya,masyarakatnya yg minta referendum atau misah dari negara-negara tersebut,padahal kebijakan politik luar negerinya jelas merampok negara lain ! mengapa bisa terjadi demikian ? jawabannya karena negara-negara tersebut berhasil mencapai apa-apa yg dicita-citakan atau mereka berhasil mencapai tujuan dan cita-citanya dalam mendirikan negara tersebut.Jarang kita temui ada orang Belanda ngomong pemerintah saya telah melakukan crime againts humanity terhadap Indonesia ( ada tapi sangat langka )

Atau mereka merampok,mereka maling di negara lain,tapi mereka seperti legenda yg terkenal Robinhood itu,maling tapi dibagi kan kepada orang miskin,tdk seperti di Indonesia,yg maling triliunan bukan dibagikan kepada rakyat yg sedang menderita,tapi disimpan utk 7 atau 100 turunan,biasanya disimpan di Luar Negeri lagi ! Dan bagi saya operasi militer yg ada di Aceh sekarang ini,tdk akan dapat meredam kekecewaan rakyat Aceh,mungkin hanya efektif dalam waktu yg relatif singkat,tapi utk jangka panjang tidak,buktinya dulu kayanya kita berhasil memadamkan semangat " dissident " itu,dan ternyata sekarang timbul lagi.Operasi ini bagaikan pengobatan orang yg terkena hipertensi,kemudian sang pasien itu sakit kepala,dan pasien-nya hanya diberi obat sakit kepala atau hanya dikompres kepalanya,sementara hipertensinya tdk pernah diobati.

Dan Pemerintah RI kalau sudah mencapai tujuan seperti yg ada dalam pembukaan UUD 1945 itu,kita tidak takut lagi melayani tantangan Referendum itu,atau mungkin rakyatnya sendiri tidak setuju dgn langkah itu ! Sekali lagi saya tdk akan menyetujui segala bentuk,langkah apapun yg akan menuju kepada kehancuran negara yg saya cintai ! yang saya akan perjuangkan adalah
keadilan dalam segala bidang kehidupan baik,politik,ekonomi,sosial budaya pendek kata apa-apa yg ada dalam pembukaan UUD 1945 itu,inipun hendaknya,saya himbau kepada segenap elemen masyarakat baik TNI,Mahasiswa,LSM,dan segenap lapisan Masyarakat yg masih ingin menyaksikan Indonesia eksis di peta bumi global ini harus ke situ perjuangannya,sebab kalau tidak yg ada mungkin kerajaan atau republik anu-anu-anu-anu-anu-anu ( yg kesemuanya itu adalah ex/atau mantan propinsi NEGARA KESATUAN REPBULIK INDONESIA ).Jadi adalah obat yg "ngawur" kalau sebabnya ABUSE OF POWER,KORUPSI,MANIPULASI,DAN LAIN-LAIN KESEWENANG-WENANGAN ITU DI OBATI DENGAN REFERNDUM,ITU HANYA CARA UTK MENGHANCURKAN NKRI SAJA.

Pak Ditya ! ini autokritik saya, utk negara dan pemerintah yg saya cintai,dan tolonglah realisasikan cita-cita dan harapan kami. Dulu Kawilarang pernah menangkap seorang Menteri yg terlibat
korupsi,Jend.Soedirman,ingin juga meletakkan jabatannya karena tidak setuju dgn Bung Karno ( ketika delegasi Indonesia ingin ke Den Haag utk konfrensi Meja Bundar ),Beliau betul-betul ingin mundur,tapi Beliu urungkan niatan itu,karena dibujuk oleh Kol.AH.Nasution.Harapan saya kepada Anda adalah capailah,lakukan hal-hal yg mengarah kepada tujuan dan cita-cita para "founding father" yg tertuang dalam pembukaan UUD 1945 itu,obati kekecewaan rakyat kita,dan tegak keadilan itu walaupun pada diri kita sendiri,pada kesatuan kita !

Saya ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya,sambil menunggu waktu Shalat Jumat di Jeddah ini,saya doa-kan semoga kita semua mendapat keselamatan baik di dunia maupun di akhirat,dan bangsa ini cepat keluar dari segala krisis multidimensionalnya,keluar dari segala kemelut yg menimpa,semoga Rahmat dan Karunianya Allah limpahkan pada bangsa ini.Amin ya Robal'alamin. !

Wassalam

Jeddah,06/Feb/2004.
Ewigkeitbruderscaft mit Islam

Rahmatullah.

icmijed@hotmail.com
Jeddah, Saudi Arabia
----------